Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai Iahirnya Agrarische Wet 1870 ditelusuri sejak V.O.C. dilikuidasi, diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda. Gagasan Raffles dengan land rente nya diarahkan pemilikan tanah secara komunal menjadi kepemilikan perorangan, dalam penarikan pajak tanah, dan diooba melepaskan ikatan adat dan tradisi. Gagasan dilanjutkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, tetapi tidak berhasil.Setelah dilanda krisis keuangan, politik Kolonial mempraktekan stelsel Tanam Paksa, yang dampaknya sangat berpengaruh pada struktur sosial ekonomi, intensifikasi sistem produksi pra kapitalisme. Tanam Paksa menciptakan usaha pertanian yang padat karya bagi petani pribumi, dan usaha padat modal bagi pengusaha Eropa dan pengusaha asing lainnya (1830 - 1870).Sistem Tanam Paksa diparuh waktu tahun 1850 - 1870 menyebabkan pertumbuhan ekonomi dari kapitalisme komersial ke kapitalisme industri, dan pada perkembangan politik partai Liberal sangat berpengaruh dalam menentukan politik Kolonial Hindia Belanda Desakan para pengusaha Belanda yang mendapat dukungan dari golongan Liberal berhasil melahirkan Agrarische Wet 1870.

---

This research is aimed to explain about the birth of Agrarische Wet in 1870. It can be seen since the liquidation of VOC, that taken over by the Nederland india government. Raffles? idea about landrent was applied on the comunally owned ground to individually owned ground, on landrent inning, and the abolishing of custom and traditional ties. The idea was followed unsuccesfully by Dutch govemment.

After monetary crisis, Dutch colonial govemment practised Culture System, with the great effects on socio-economic structure and pre-capitalism intensive production system- Culture System created a work-intensive farming pattern for native peasant, and at the same time capital-intensive for Europeans and foreigner entrepreneurs (1830-1870).

In the late Culture System, 1850-1870, it caused the economic growth from comercial to industrial capitalism, and also had a great influence on the Liberal Party's power to colonial policy in East india. The private entrepreneurs' pressure, supported by Liberal patron, leaded to the birth of Agrarlsche Wet in 1870."

"Pertambangan Minyak dan Gas Bumi merupakan bidang yang penting sekali dan memegang peranan besar bagi roda ekonomi Bangsa dan Negara Indonesia. Juga mempunyai arti penting bagi ketahanan bangsa, dan arti strategis yang mempunyai dampak pengaruh kekuasaan dalam percaturan dunia. Perjuangan bangsa Indonesia untuk dapat menghapus Indische Mijn Wet (IMW) memakan waktu 10 (sepuluh) tahun setelah tahun 1950. Pada waktu itu masih banyak orang Indonesia yang masih belum percaya atas kemampuan anak bangsa untuk mengelola sumber daya alam. Setelah lahirnya Undang-Undang No. 44 tahun 1960, ternyata Perusahaan Minyak Tiga Besar (Shell, Caltex, dan Stanvac) tidak mau menerima konsep Kontrak Karya dan tarik ulur perundingan demi perundingan memakan waktu bertahun-tahun. Undang-Undang No.8 tahun 1971 mengukuhkan Pertamina .sebagai kuasa tunggal dari Pemerintah Republik Indonesia dan memberi landasan, hukum bagi dilaksanakannya Kontrak Production Sharing. Setelah reformasi, banyak tekanan dan ketidakpuasan, isu KKN, semua itu menjadi dasar lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 2001. Dengan Undang-Undang itulah peran Pertamina di bidang pertambangan minyak sebagai kuasa tunggal dicabut dijadikan Perusahaan Negara tanpa hak intimewa."