Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadapserangan balik pelaku usaha atas penggunaan hak kebebasan berpendapat olehkonsumen. Serangan balik tersebut dikenal dengan istilah Strategic LawsuitAgainst Public Participation (SLAPP). Di Indonesia belum memiliki peraturankhusus mengenai perlindungan konsumen terhadap SLAPP tersebut. Karena itu,di sini penulis mengangkat negara Amerika Serikat, khususnya negara bagianCalifornia yang telah memiliki peraturan khusus mengenai perlindungan SLAPPtersebut yaitu Anti-SLAPP Statute section 425.16. Penulis merasa Indonesia perlujuga memiliki peraturan mengenai Anti-SLAPP karena sudah terdapat kasuskasusdi Indonesia mengenai pelaku usaha yang melakukan gugatan balik kepadakonsumennya karena konsumen tersebut menuntut haknya melalui mengeluarkanpendapat di muka umum atau mengajukan gugatan kepada pelaku usaha tersebutke pengadilan. Dengan tidak adanya peraturan khusus mengenai Anti-SLAPPtersebut, dikhawatirkan SLAPP tersebut dapat membungkam partisipasi publikterhadap keikutsertaannya dalam permasalahan publik.

---

Abstract This paper discusses the protection of consumers against In addition to themeaning behind the acronym SLAPP, Strategic Lawsuit Against PublicParticipation, that described as actions without substantial merit brought againstindividuals or groups with the intention of silencing the opponents, interferingwith the defendants' past or future exercise of constitutionally protected rights.Therefore, here the authors raised the United States, especially the state ofCalifornia which has had special rules concerning the protection of the Anti-SLAPP Statute section 425.16. The author thought that Indonesia should alsohave the Anti-SLAPP legislation because there have been cases in Indonesia onbusinesses that make counter claim to the consumers because consumers aredemanding their rights through an opinion in public or filed a lawsuit against thebusiness to court. In the absence of specific regulations regarding the Anti-SLAPP, SLAPP feared could chill public participation to participation in publicissues."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis tentang mitigasi risiko nilai tukar menggunakan emas dan PUAS untuk dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji BPIH di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa jumlah setoran dana awal BPIH oleh calon jemaah Haji, kurs Rupiah terhadap dolar AS Nilai Tengah Rupiah , rate PUAS, dan harga emas dunia per ons dengan teknik simulasi kuantitatif dengan metode simulasi matematik. Periode dibagi menjadi 2 dua , disaat keadaan ekonomi sedang krisis Januari 2004 sampai dengan Agustus 2011 dan keadaan ekonomi sedang stabil September 2011 sampai dengan Desember 2017 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah bulan yang mengalami excess dan deficit antara lindung nilai dengan emas dan PUAS baik untuk semua tenor maupun semua periode. Untuk periode pertama di saat krisis, baik lindung nilai dengan emas maupun PUAS, semakin panjang tenor maka semakin besar jumlah bulan yang mengalami excess. Dari sisi nilai manfaat, terdapat perbedaan pula antara lindung nilai dengan emas dan PUAS untuk semua tenor dan semua periode. Pada periode pertama, emas memiliki rata-rata nilai manfaat monthly rate lebih tinggi dibandingkan dengan PUAS, sedangkan pada periode kedua, rata-rata nilai manfaat PUAS lebih tinggi. Banyaknya jumlah bulan yang mengalami excess dan deficit tidak berpengaruh pada nilai manfaat yang dihasilkan pada masing-masing lindung nilai emas dan PUAS . Berdasarkan hasil simulasi dari penelitian ini, emas merupakan aset lindung nilai terhadap pergerakan USD/IDR pada keadaan sedang krisis. Waktu yang tepat untuk melakukan lindung nilai dengan penempatan pada emas adalah pada keadaan ekonomi sedang krisis dan tenor yang digunakan merupakan tenor panjang yaitu 12 bulan yang memiliki rata-rata nilai manfaat cukup tinggi namun risiko volatilitas nilai manfaat lebih rendah dibandingkan dengan tenor lainnya dan probabilitas bulan yang mengalami excess lebih besar.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the mitigation of exchange rate risk using gold and PUAS for Hajj fund in Indonesia. This study uses secondary data such as amount of initial fund deposit of BPIH by Hajj pilgrims, Rupiah exchange rate against US dollar Nilai Tengah Rupiah , PUAS rate, and world gold price per ounce by quantitative simulation technique with mathematical simulation method. Period is divided into 2 two , while the economic situation is in crisis January 2004 until August 2011 and the economic condition is stable September 2011 until December 2017 . The results show that there are differences in the number of months experiencing excess and deficit between hedging with gold and PUAS for all tenors and all periods. For the first period in times of crisis, whether hedging with gold or PUAS, the longer the tenor, the greater the number of months experiencing excess. In terms of yield, there are also differences between hedging with gold and PUAS for all tenors and all periods. First period, gold had an average monthly rate higher than PUAS, while in the second period, the average monthly rate of PUAS was higher. The number of months experiencing excess and deficit does not affect the monthly rate yield generated on each hedge gold and PUAS . Based on the simulation result from this research, gold is a hedging asset against the movement of USD IDR in a state of crisis. The right time to hedge with placement in gold is in the state of the crisis economy and the tenor used is long tenor of 12 months, which has the high average yield but the risk volatility of yield is lower than the other tenors and the probability of months experiencing greater excess."

"Harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi dua bagian yaitu harta bersama dan harta pribadi. Apabila terdapat pihak yang ingin melakukan tindakan hukum atas harta bersama tersebut, baik oleh suami maupun istri, maka ia haruslah mendapatkan persetujuan dari pasangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”). Tidak terdapat ketentuan lebih rinci yang mengatur sejauh apa persetujuan pasangan harus disyaratkan. Tidak adanya ketentuan tersebut membuat praktik yang dilakukan oleh notaris terkadang berbeda-beda dalam mengklasifikasikan transaksi yang membutuhkan persetujuan pasangan dan mana yang dianggap tidak perlu membutuhkan persetujuan, khususnya mengenai transaksi yang tidak mengakibatkan peralihan kepemilikan atas harta bersama. Berdasarkan latar belakang tersebut, dibuatlah penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat akta sewa menyewa terhadap objek yang merupakan harta bersama yang dibuat tanpa persetujuan pasangan, dengan studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1111/K/Pdt/2018. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dalam melaksanakan ketentuan Pasal 36 UU 1/1974, hakim mensyaratkan adanya persetujuan pasangan bagi suami atau istri yang ingin menyewakan harta bersamanya berupa tanah dan bangunan kepada pihak lain. Persetujuan pasangan ini tetap diperlukan walaupun transaksi tersebut tidak disertai dengan beralihnya kepemilikan harta bersama tersebut. Apabila akta sewa menyewa dibuat tanpa disertai dengan persetujuan pasangan, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) UU 1/1974 sehingga akta perjanjian sewa menjadi batal demi hukum dan notaris yang membuat akta tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berupa pembayaran ganti rugi.

---

Marital property is divided into joint assets and seperate assets. The definition of joint assets is refered to an asset acquired during the course of a marriage. The consequences as the joint assets, both husband and wife who bring the joint assets as the object of any transaction are obliged to obtain the consent of their spouse as regulated under Article 36 paragraph (1) Law Number 1 Year 1974 regarding Marital Law (“Law 1/1974”). However, there is no definitif regulation which specifically explain to what extend the spousal consent is required. The absent of such regulation resulting different practices by notaries. As the result, we can find for a similar transaction, one notary required a spousal consent while another notary does not. In accordance to those background, the writer makes this research with the aim is to find the legality of deed of lease upon marital property which executed without spousal consent and the responsibility of the notary who made the deed (Case Study: Verdict of Supreme Court Number: 1111/K/Pdt/2018). In this study, the author uses the normative juridical research method using secondary data. Based on the results of the study, the judge required a spousal consent for lease transaction of land and bulding under joint assets conducted by husband or wife. This spousal consent is still required even though there are no transfer ownership in such transaction. In the event that the deed was executed without spousal consent, the deed is become null and void due to the breach of Article 36 paragraph (1) Law 1/1974 and the notary who made the deed may be responsible for indemnity payment."

"Instalasi Farmasi di rumah sakit merupakan salah satu revenue center utama yang berperan panting dalam menentukan baik tidaknya pelayanan rumah sakit. Di Rumah Sakit Islam Asshobirin pengeluaran untuk instalasi farmasi tahun 2002 sebesar 50% dari total pengeluaran rumah sakit, dan dari jumlah tersebut 30% - 40% adalah untuk obat, sedangkan jumlah item obat adalah 565. Dengan jumlah investasi yang sangat besar tersebut ditambah jumlah item obat yang cukup banyak memerlukan suatu sistem pengendalian obat yang akurat. Pengendalian obat akan lebih mudah dilakukan apabila dibuat pengelompokan obat menurut. tingkat pemakaian, tingkat investasi dan tingkat kekritisannya, kemudian menentukan jumlah pemesanan yang ekonomis dan frekuensi pemesanannya.Penelitian ini dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Islam Asshobirin dan merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan operation research, dimana melalui pendekatan kuantitatif diharapkan diperoleh informasi tentang pengelolaan obat, sedangkan dengan operation research didapatkan bahwa dengan jumlah persediaan yang optimal akan mengeluarkan biaya yang lebih rendah dan sekaligus dapat mengoptimalkan pelayanan.Dengan analisis ABC diketahui kelompok berdasarkan pemakaian dan besarnya investasi kemudian dilakukan analisis ABC indeks kritis dan didapat obat kelompok A 71 item (12,57%) dengan nilai investasi Rp. 722.592.469,- (57,46%), kelompok B 309 (54,69%) item dengan nilai investasi Rp. 439.400.090,- (34,94%) serta kelompok C 185 item (32,74%) dengan nilai investasi Rp. 95.569.225,- (7,60%). Dilakukan forecasting untuk obat kelompok A Analisis ABC Indeks Kritis dengan indeks 12 untuk jumlah kebutuhan bulan Januari - Maret 2003 dengan metode exponential Smoothing with Linear Trend dan untuk patokan perhitungan adalah Mean Absolute Deviation (MAD) yang terkecil. Selanjutnya dibandingkan dengan perencanaan yang dilakukan rumah sakit dengan membandingkan nilai MAD. Kemudian dilakukan perhitungan jumlah pemesanan optimal serta perhitungan frekuensi pemesanan optimal untuk periode tahun 2003. Dari hasil perhitungan dan perbandingan Sub Total Inventory Cost (TIC) EOQ dan RS diperoleh TIC RS tiga kali lebih besar dari TIC EOQ.Disarankan kepada rumah sakit untuk menggunakan analisis ABC indeks kritis dan perhitungan EOQ serta frekuensi pemesanan untuk obat kelompok A analisis ABC indeks kritis.

---

Pharmaceutical installation by center revenue have an important role in determining the quality of service in the hospital. In Islamic Asshobirin Hospital on 2002, the cost of this installation is about 50% of total cost of the hospital from such amount 30% .-40% is paid for 565 items of medicine. Referring a large amount of such invest beside a large number of medicine, the accurate controlling system medicine is required. Controlling of large number of medicine could be simplified by grouping the medicine according to level of use, level of invest and level of critical point. Then, determining amount of economic order and frequency order.

This research was conducted in pharmaceutical installation of Islamic Asshobirin Hospital by quantitative approach with operation research. By quantitative approach, we expect the information about medicine. More over, operation research could be define that optimal amount of stock would cost less even optimize the service.

According to critical index ABC analyses , there are 3 big pharmacy logistic groups. Group A comprises of 71 items (12,57%) with total cost of Rp. 722.592.469,-(57,46%), Group B comprises of 309 items (54,69%) with total cost of Rp. 439.400.990,- (34,94%), Group C comprises of 359 items (32,74%) with total cost of Rp. 95.569.225,- (7,60%). Regruitment in January - March 2003 have been estimated for A group with index 12 using Exponential Smoothing with Linear Trend anf calculation point is Mean Absolute Deviation (MAD). Further more, the value were compared with the data of planning which done by the hospital, which compared the value MAD. The result is forecasting using Exponential Smoothing with Linear Trend method is better than forecasting which done by the hospital Economic Order Quantity (EOQ) and economic order frequency have been calculated for period 2003. Further more, calculation of Sub Total Inventory Cost EOQ (TIC EOQ) and compared with Sub Total Inventory Cost from hospital, the result showed TIC hospital three times more than TIC EOQ.

Therefore, it could be advised to the Asshobirin Islamic Hospital to grouping all the medicine according to the critical index ABC analyses and then calculated Economic Order Quantity and economic order frequency for group A critical index ABC analyses."