Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejauh ini, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang pemikiran demokrasi Anas Urbaningrum dan aksi politiknya. Padahal Anas Urbaningrum dikenal sebagai salah satu tokoh yang produktif mengeluarkan pemikiran, gagasan, dan pandangannya tentang demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Oleh karena itu, meneliti tentang hal tersebut akan bermanfaat untuk memperkaya khasanah wacana demokrasi di Indonesia. Anas Urbaningrum adalah salah satu tokoh publik yang memiliki perhatian terhadap ide atau gagasan demokrasi. Selain itu ia juga dikenal sebagai pemimpin organisasi, Anas Urbaningrum terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2010-2015. Tentu menjadi pertanyaan, sebagai pemimpin, apakah Anas Urbaningrum menunjukkan konsistensi antara pemikiran demokrasi meritokrasi yang di anutnya dengan aksi politik yang dilakukannya.Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian yang bertujuan menyikap informasi yang terperinci tentang gejala politik tertentu. Dalam penelitian ini gejala politik yang dimaksud adalah konsistensi pemikiran dan aksi yang dilakukan tokoh yang diteliti. Unit analisanya adalah individu, yakni Anas Urbaningrum. Sifat penelitian ini ada deskriptif-analitis. Walau unsur subyektifitas peneliti tak mungkin dihilangkan sepenuhnya, sebuah deskripsi adalah representasi obyektif dari fenomena yang diteliti. Analisa dan interprestasi data menjadi unsur penting dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga cara, yakni pengamatan tak langsung, wawancara, dan studi kepustakaan. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode berpikir induktif, yaitu suatu proses penalaran dari khusus ke umum. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan dari kasus yang diteliti. Generalisasi dilakukan dengan berpedoman pada nilai-nilai demokrasi sebagai instrument pengukurnya.Pemikiran Anas Urbaningrum tentang Demokrasi Meritokrasi mempunyai konsep cara berdemokrasi yang berbasiskan kapabilitas, kualitas, dan integritas disetiap individu. Untuk membangun budaya demokrasi yang adil dan produktif, Demokrasi harus berdampingan dengan Meritokrasi. Dengan sudut pandang nilai-nilai demokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Anas Urbaningrum sebagai pemimpin organisasi, ia konsistensi tehadap pemikirannya. Anas Urbaningrum telah mengaplikasikan pemikirannya kedalam organisasi yang ia pimpin, bahkan sebelum ia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, ia sudah menunjukkan konsistensi pemikirannya. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan gagasannya yaitu demokrasi meritokrasi

---

ABSTRACTSo far, no studies that specifically discusses Anas Urbaningrum democratic thought and political action. Though Anas Urbaningrum known as one of the productive issued thoughts, ideas and views on democracy and democratization in Indonesia. Therefore, researching on it would be beneficial to enrich the discourse of democracy in Indonesia. Anas Urbaningrum is one of the public figures who have attention to the idea or the idea of ​​democracy. He was also known as the organization's leader, Anas Urbaningrum was elected Chairman of the Democratic Party 2010-2015. Sure to be a question, as a leader, whether Anas Urbaningrum show consistency between democratic thought meritocracy in anutnya with political action does.This type of research is a case study. Research aimed menyikap detailed information about a specific political phenomenon. In this study the political phenomenon in question is the consistency of thought and action taken by leaders studied. The analysis unit is the individual, namely Anas Urbaningrum. The nature of this research there is descriptive-analytic. Although the element of subjectivity researchers could not be eliminated completely, a description is an objective representation of the phenomenon. Analysis and interpretation of data becomes an important element in this study, data were collected in three ways, namely indirect observation, interview, and literature study. The data were analyzed by the method of inductive thinking, which is a process of reasoning from the particular to the general. The goal for the conclusion of the cases studied. Generalization carried out based on the values ​​of democracy as the measuring instrument.Thoughts on Democracy Meritocracy Anas Urbaningrum have a concept-based democratic way capability, quality, and integrity of each individual. To build a culture of democracy that is just and productive, democracy must coexist with the Meritocracy. With the viewpoint of democratic values, the results showed that Anas Urbaningrum as the leader of the organization, he thought tehadap consistency. Anas Urbaningrum, has applied his thinking into the organization he led, even before he became Chairman of the Democratic Party, he has shown consistency thoughts. This is done to realize his idea that democracy meritocracy"

"Penelitian ini menganalisis konsep darurat atau state of emergency yang didasarkan pada prinsip kebutuhan, yaitu hak negara untuk bertindak demi integritasnya, menunjukkan adanya kewajiban konstitusional yang lebih tinggi dalam situasi darurat. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji respons Pemerintah Orde Baru terhadap krisis moneter 1998, khususnya penggunaan Pasal 22 UUD 1945 untuk menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu ini menjadi contoh nyata bagaimana prinsip kebutuhan diaplikasikan dalam konteks krisis ekonomi, memungkinkan tindakan legislatif darurat untuk menyelamatkan stabilitas negara. Lebih lanjut, relevansi konsep darurat juga terlihat pada Undang-Undang Mobilisasi, yang memungkinkan pengerahan seluruh sumber daya nasional dalam menghadapi ancaman serius terhadap pertahanan dan keamanan negara. Hasil penelitian merekomendasikan penyusunan undang-undang keadaan darurat yang komprehensif terkait Pasal 12 UUD 1945 dan penguatan kriteria "kegentingan yang memaksa" dalam penerbitan Perpu berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, demi memastikan instrumen hukum darurat dapat berfungsi secara efektif dan akuntabel.

---

This research analyzes the concept of emergency or state of emergency based on the principle of necessity, namely the right of the state to act for the sake of its integrity, indicating the existence of higher constitutional obligations in emergency situations. Using a normative legal research method with a literature study, this research examines the New Order Government's response to the 1998 monetary crisis, specifically the use of Article 22 of the 1945 Constitution to issue Perpu Number 1 of 1998 concerning Amendments to the Bankruptcy Law. This Perpu is a clear example of how the principle of necessity is applied in the context of an economic crisis, allowing emergency legislative action to save the stability of the state. Furthermore, the relevance of the concept of emergency is also seen in the Mobilization Law, which allows for the deployment of all national resources in the face of serious threats to the country's defense and security. The results of the study recommend the drafting of a comprehensive emergency law related to Article 12 of the 1945 Constitution and the strengthening of the criteria of “compelling urgency” in the issuance of Perpu based on Article 22 of the 1945 Constitution, in order to ensure that emergency legal instruments can function effectively and accountably.

"