Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Salah satu dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan konstruksi adalah total suspended particulate (TSP), yang merupakan keseluruhan partikulat tersuspensi di udara dengan ukuran 100l¼m. TSP pada konstruksi ini diketahui dapat mengakibatkan berbagai efek kesehatan pada pekerja, termasuk efek karsinogenik, terutama yaitu pada pernapasan dan kardiovaskular. Oleh karena itu, dilakukan analisis risiko kesehatan pajanan TSP pada pekerja konstruksi jalan, dengan studi kasus Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran. Analisis risiko ini dibagi ke dalam risiko non- karsinogenik (realtime dan lifetime) serta risiko karsinogenik, dengan menggunakan metode Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL). Nilai risiko non-karsinogenik (RQ) dianalisis dari perbandingan antara asupan dengan nilai referensi batas aman pajanan. Didapatkan secara kelompok (populasi) nilai RQ T1, baik pada pajanan realtime dan lifetime, dimana artinya tidak berisiko. Namun saat dianalisis secara individu, didapatkan 2 (2%) pekerja yang berisiko non-karsinogenik pada pajanan realtime dan 23 (27%) pekerja pada pajanan lifetime. Sedangkan, nilai risiko karsinogenik (ECR) dianalisis dengan mengalikan asupan dengan slope factor agen risiko. Secara kelompok (populasi) ataupun individu, didapatkan ECR > E yang artinya pekerja memiliki risiko kesehatan karsinogenik. Dengan adanya risiko tersebut, maka manajemen risiko perlu untuk dilaksanakan untuk meminimalisir dampak kesehatan pada pekerja di proyek. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu dengan komunikasi risiko dengan edukasi/sosialisasi, pengurangan debu dengan penggunaan water suppression/on tool extraction, serta pemberian APD pada seluruh pekerja.

---

One of the environmental impacts resulting from construction activities is total suspended particulate (TSP), which is a whole particle suspended in air with a size of 100l¼m. TSP in construction is known to cause various health effects on workers, including carcinogenic effect, especially in respiratory and cardiovascular diseases. Therefore, a TSP exposure health risk analysis is carried out on road construction workers, with a case study of the Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran Toll Road Construction. This risk analysis is divided into non-carcinogenic risks (realtime and lifetime exposure) and carcinogenic risk, using the Environmental Health Risk Analysis (EHRA) method. The value of non-carcinogenic risk (RQ) was analyzed from the comparison between intake and reference value of safe exposure limit. It is found that in group (population) the value of RQ < 1 in both in realtime and lifetime exposure, which means the risk is still acceptable. However, when analyzed individually, 2 (2%) of workers were at risk of non-carcinogenic to realtime exposure and 23 (27%) workers on lifetime exposure. Meanwhile, carcinogenic risk (ECR) values were analyzed by multiplying intake with slope factor of the risk agent. In group (population) or individuals, ECR > E-4 is obtained, which means workers have carcinogenic health risks. With this, risk management is needed to be implemented to minimize the health impact on workers on the construction project. Some ways that can be done is by communicating the risk with education/socialization, reducing the dust by using a water suppression/on tool extraction, and also providing PPE to all workers. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan pemindahan arsip inaktif di Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui implementasi standar dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penelitian ini berfokus pada tahapan pemindahan arsip, kendala pelaksanaannya, dan kontribusinya terhadap pencapaian tertib arsip. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodedeskriptif untuk memahami lebih dalam terkait dengan penelitiannya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi dengan narasumber yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pemindahan arsip inaktif di BSN telah sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 37 Tahun 2016. Namun, masih terdapatnya kendala yang ditemukan seperti kurangnya kesadaran unit pengolah dalam menyeleksi arsip inaktif, keterbatasan jumlah arsiparis dan kurangnya sarana prasarana yangmendukung pemindahan arsip inaktif.Kontribusi kegiatan pemindahan arsip inaktif terhadap tertib arsip dianalisis berdasarkan enam indikator dari Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2017, meliputi tertib kebijakan, tertib organisasi kearsipan, tertib sumber daya manusia, tertib pengelolaan arsip, dan tertib pendanaan. Secara umum, BSN telah memenuhi sebagian besar indikator tersebut walaupun diperlukan peningkatan di aspek SDM. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan arsip di instansi pemerintah.

---

This study aims to evaluate the transfer of inactive records at the National Standardization Agency (BSN) through the implementation of standards set by the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI). The research focuses on the stages of records transfer, the obstacles encountered during its implementation, and its contribution to achieving archival order. A qualitative approach with a descriptive method was employed to gain a deeper understanding of the research topic. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis with selected informants. The results show that most of the inactive records transfer activities at BSN are in accordance with ANRI Regulation No. 37 of 2016. However, some challenges remain, such as the lack of awareness among processing units in selecting inactive records, the limited number of archivists, and inadequate infrastructure to support the transfer process.The contribution of inactive records transfer to archival order was analyzed based on six indicators from ANRI Regulation No. 7 of 2017, which include policy order, archival organizational order, human resources order, records management order, and financial order. In general, BSN has met most of these indicators, although improvements are needed in the human resources aspect.This research is expected to serve as a reference for the development of policies and archival management practices in government institutions."