Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan diundangkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) yakni UU Nomor 30 Tahun 2004, telah menimbulkan permasalahan yuridis, karena dalam ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf f UUJN dinyatakan bahwa "Notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan", kewenangan mana selama ini merupakan wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa lembaga PPAT akan dihapus dan kewenangannya otomatis menjadi kewenangan Notaris. Namun UUJN juga masih mengakui keberadaan PPAT dengan merujuk pada pasal lain yang "bertolak-belakang" yakni Pasal 17 huruf g yang menyatakan bahwa "Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai PPAT diluar wilayah jabatan Notaris". Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, diperoleh suatu kesimpulan, bahwa UUJN masih belum mengandung unsur-unsur "Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik dan "Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan". Suatu UU dibuat adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan bukan malah sebaliknya.