Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada dasarnya persediaan atau inventory dimaksudkan untuk menghindari terhentinya proses produksi atau penjualan dari suatu perusahaan. Yang menjadi masalah disini adalah bagaimana perusahaan mengelola persediaannya sedemikian rupa sehingga bisa diperoleh suatu keadaan dimana kelangsungan produksi atau penjualan tetap terjamin sementara biaya persediannyapun cukup rendah. Untuk mendapatkan situasi tersebut diatas perlu ditetapkan suatu kebijaksanaan persediaan yang tertuang didalam suatu sistem inventory yang berisi beberapa kebijaksanaan persediaan. Secara garis besar persediaan yang dimiliki oleh PT. Dira Paratama terdiri dari dua kelompok besar yaitu : - Peralatan utama (Main Equipment) : yaitu berupa alat-alat kedokteran yang bentuk fisiknya cukup besar atau harganya cukup mahal.- X-Ray Film : yaitu film yang dipergunakan untuk memotret bagian tubuh manusia, X-Ray film ini kuantitas dan kualitasnya cukup besar.Karakteristik demand untuk kedua jenis persediaan tersebut berbeda satu sama lain. Karakteristik untuk main equipment adalah berbeda satu sama lain. Karakteristik untuk main equipment adalah b ukan independent demand karena penjualannya tergantung dari ada tidaknya pembangunan atau perluasan fasilitas rumah sakit. Sedangkan karakteristik dari X-Ray Film adalah independent demand karena memang disediakan untuk memenuhi rumah sakit yang sudah mempunyai X-Ray Equipment (Peralatan Rontgen). Hampir semua rumah sakit besar mempunyai peralatan Rontgen ini. Karena mempunyai demand yang independent ini maka untuk menganalisanya bisa dipergunakan model inventory. Tujuan dari pembahasan persediaan ini adalah untuk mengetahui : Kapan kita harus membeli barang. Berapa banyak barang yang harus kita beli. Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut diperlukan suatu kebijaksanaan yang tertuang didalam sistem inventory yang berisi anatara lain : safety Stocl, Economical Order Quantity, Reorder Point dan sebagainya yang diperoleh dari perhitungan model inventory yang dipilih. Dengan adanya Sistem Inventory tersebut diharapkan perusahaan bisa mengelola persediaannya dengan efektif dan efisien."

"Barang modal dalam leasing tetap pada lessor, dalam meminimalkan risiko usaha, lessor* menerapkan prinsip kehati-hatian dengan membebankan jaminan fidusia, hipotik atau hak tanggungan barang milik iessee. Bagaimana teori dan peraturan tentang leasing serta profil, bentuk kontrak leasing dan penerapan kontrak leasing di PT BFI Finance Indonesia Tbk ? Dalam mengumpulkan data dilakukan penelitian berupa penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dari pelbagai peraturan dan buku-buku ilmiah, sementara penelitian lapangan dilakukan penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara pada beberapa nara sumber saja yang bergerak dalam bidang leasing. Dari hasil penelusuran bahan pustaka dan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa leasing berbeda dengan perjanjian sewa menyewa, sewa beli, jual beli dengan angsuran, jual beli dengan hak membeli kembali dan jual beli karena objeknya barang modal, namun tetap terkait apabila dalam praktek tidak ada aturan hukum untuk suatu kontrak leasing. Leasing tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dalam Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri. Kontrak leasing PT BFI Finance Indonesia Tbk, yaitu Direct Financing dan Sale and Lease Back, tidak semuanya kontrak baku dan penerapannya sebagian memenuhi kerangka umum perjanjian. Atas hal-hal tersebut, maka dalam hal kontrak leasing di PT BFI Finance Indonesia Tbk perlu ditambah klausul kerahasiaan, perlindungan HAKI, penggunaan produksi dalam negeri, force majeur dan perselisihan melalui musyawarah mufakat atau BANI."

"Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga berperan dalam memfasilitasi organisasi kepemudaan dengan menyediakan fasilitas, anggaran, program, bantuan teknis serta konsultatif sehingga lembaga tersebut bisa mencapai kemandirian. Melalui Undang-undang tentang Kepemudaan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga berusaha untuk menjalankan fungsi pembinaan, fasilitasi, dan penataan organisasi kepemudaan.Penelitian ini memiliki fokus utama pada bagaimana organisasi kepemudaan memberikan respon terhadap berlakunya undang-undang kepemudaan, upayanya melakukan judicial review dan upaya lainnya serta alasan organisasi kepemudaan memberikan respon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana dalam meneliti kondisi suatu objek kajian ilmiah, peneliti berperan sebagai instrumen (alat ukur) kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), serta analisis data yang bersifat induktif. Dengan demikian analisa hasil penelitian adalah bentuk data verbal (kata, kalimat, skema, gambar) dan data-data tersebut merupakan pengukuran nilai mandiri tanpa membuat perbandingan ataupun menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Informasi dan data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Kepemudaan yang segera diberlakukan tidak membuat organisasi kepemudaan melakukan penyesuaian secara responsif untuk menata organisasinya. Organisasi kepemudaan cenderung bersifat konservatif dan status quo menghadapi peraturan yang baru. Upaya untuk mengajukan judicial review masih belum dilakukan hanya masih sebatas isu. Upaya lain yang ditempuh oleh organisasi kepemudaan yaitu dengan melakukan kompromi terkait batasan usia pemuda. Organisasi kepemudaan merespon undang-undang kepemudaan karena minimnya partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang.

---

The Government through the Ministry of Youth and Sports was instrumental in facilitating youth organizations by providing facilities, budget, program, technical and consultative assistance to institutions to achieve independence. Through the law on the government led by the Ministry of Youth and Sports attempted to perform the function of coaching, facilitation, and youth organizational management. This research has a main focus on how youth organizations to respond to the enactment of legislation youth, efforts to conduct a judicial review and other efforts and the reasons for youth organizations to respond. The method used in this study is a qualitative research method, which examines the condition of an object in a scientific study, researchers act as instruments (gauges) key. Data was collected by triangulation (combined), as well as data analysis is inductive. Thus the analysis of the research is a form of verbal data (words, sentences, schematics, drawings) and these data are self-measurement value without making a comparison or connection between one variable with another variable. Information and data obtained and analyzed using content analysis approach. The results showed that the laws that take effect immediately led youth organizations do not make responsive adjustments to restructure its organization. Youth organizations tend to be conservative and status quo face new regulations. Efforts to apply for judicial review was not done just yet limited issue. Other efforts taken by the youth organization that is a compromise associated with the age limit of youth responded. Youth organizations respond to youth laws because of the lack of public participation in the law making process."