Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masalah perkawinan antar pemeluk agama atau perkawinan beda agama merupakan masalah yang sangat rumit, Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan, yang mengatur mengenai perkawinan beda agama ialah Regeling op de Regemengde Huwelijken, 5. 1898 No. 158 (SHR) namun ketentuan-dari GHR ataupun dari Ordornansi perkawinan Indonesia, Kristen {S.1933 No. 74 tidak mungkin dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar dengan Undang-undang Perkawinan, jika diteliti pasal-pasal dalam Undang-undang perkawinan tidak akan ditemukan satu pasal pun yang yang mengatur secara jelas dan tegas, hal ini menimbulkan perbedaan dalam penafsirannya, bagi sebagian menganggap perkawinan beda agama adalah dilarang, bagi yang lain membolehkan, Pasal 2 Undang-undang perkawinan menentukan bahwa, (1)Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi yang beragama Islam pencatatan Perkawinan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, sedangkan yang beragama selain Islam dilaksanakan di Kantor Catacan Sipil. Hal tersehut mengharuskan perkawinan dilakukan menurut Negara dan tanpa mengabaikan agamanya akan membingungkan jika perkawinan dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama, pasal ini berlaku untuk perkawinan pasangan yang seagama, sehingga dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya Undang-undang Perkawinan melarang perkawinan beda agama. Dalam penelitian yuridis normatif ini, analisis yang digunakan ialah dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian diolah dan dianalisa sesuai dengan sifat data yang terkumpul, untuk selanjutnya disajikan secara evaluatif analis. Terutama mengenai alasan mengapa Mahkamah Agung dapat mengijinkan perkawinan yang jelas-jelas dilarang oleh agama. Sehingga walau perkawinan dapat dialaksanakan, namun bagaimana dengan keabsahannya. Dengan kata lain perkawinan perkawinan tersebut memenuhi syarat perkawinan perdata, namun belum memenuhi syarat perkawinan agama, seperti yang dimaksud Pasal 2 Undang-undang Perkawinan.

Abstrak :
Perencanaan kesehatan adalah salah satu fungsi yang dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya dalam manajemen. Rendahnya kualitas usulan .perencanaan kesehatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor tersebut perlu dilakukan penelitian,
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yang diadakan selama bulan Oktober 2000 dengan menggunakan metode kualitatif memakai teknik wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah.
Secara umum, penelitian ini menemukan adanya berbagai faktor yang diduga
bahwa usulan perencanaan kesehatan tahunan di Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang masih jauh dari sempurna. Dan dibuat oleh satu orang saja yakni Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Hal ini disebabkan usulan perencanaan yang dibuat hanya bersifat lembaran
kerja, tanpa mempunyai tujuan yang jelas, tidak berkesinambungan dan dibuat oleh tenaga perencana yang belum terlatih serta tidak memperkirakan faktor penghambat atau pendorong pada waktu pelaksanaan dan tidak dapat menyesuaikan keadaan oleh sangat jarangnya dilakukan bimbingan teknis tentang perencanaan, tidak adanya pendelegasian wewenang secara tertulis, kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor, tidak terlibatnya staf secara penuh, pengetahuan dan kemampuan para perencana tentang proses perencanaan yang masih kurang serta tidak adanya supervisi tentang proses perencanaan.
Berdasarkan hasil-hasil yang sudah dikemukakan di atas maka kualitas usulan tahunan kesehatan relatif rendah, disarankan agar Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang melakukan pembenahan terhadap manajemen perencanaan kesehatan dengan menempatkan urusan perencanaan ke dalam struktur yang ada, meningkatkan Pembinaan tentang perencanaan, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perencanaan melalui pelatihan dan pendidikan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya pendelegasian wewenang secara tertulis, melibatkan staf secara penuh dan meningkatkan kerja lama. lintas program dan lintas sektor.

---

The Analysis of Factors Expected to Correlase to Low Quality of Proposed Annual Health Planning at Health Department of Padang Panjang District, 1999/2000Health planning is the first function which has to be done before doing the other management functions. Low quality of proposed annual health planning can be caused by many factors.
This study was carried out at Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang in October 2000. Data were collected through in depth interview, focus group discussion and observation.
In general, this study found that the proposed annual health planning at Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang is still low in quality. It was correlated with the form of proposed document which was made only in working sheet only, without clear direction, no continuation, no prediction to the strenght and weakness is in time of action, inability to adapt to the situation caused by poor technical guide in the process of health planning, no written delegation of authority, poor coordination and cooperation between program holders and correlated sectors, poor staff who involves fully in the health planning process, poor knowledge and skill in health planning, and no supervision about health planning. It seemed that the proposed was made by contrained worker.
Based on the results above the the quality proposed annual health planting was low. It is suggested Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang to look into health management by increasing the technical guide of health planning including knowledge and skill through training. Besides that, it is important to restrict the delegation of authority, to involve staffs fully in the health planning process and to increase the coordination and cooperation between program holders and other correlated sectors.

Abstrak :
Permasalahan pokok penelitian ini meliputi tiga hal. Pertama, bagaimana keikutsertaan wanita dalam industri kerajinan batu aji. Kedua, bagaimana pembagian kerja antara pria dan wanita dalam rumah tangga dan pada pengolahan batu aji yang menyebabkan perubahan nilai gender tradisional. Ketiga, bagaimana perubahan peran wanita dalam industri kerajinan dapat menjelaskan kemandirian wanita. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berperspektif wanita, khususnya studi kasus wanita pengrajin batu aji di Kelurahan Keraton, Kabupaten Banjar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan 34 orang responden. Kemudian, tujuh di antaranya dipilih untuk wawancara mendalam. Selain itu, dilakukan juga pengamatan dan pengumpulan data sekunder dari dokumen yang ada di Kantor Dinas Perindustrian dan Kantor Kelurahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan wanita pengrajin batu aji hanya lulusan SD. Sebagian kecil lulusan SLTP dan SLTA. Yang terakhir ini bukan penduduk asli Kelurahan Keraton, namun merupakan pengrajin batu aji terbaik. Mengenai komposisi keluarga, kebanyakan berbentuk keluarga batih. Keikutsertaan wanita dalam industri batu aji disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, mereka ingin dan memutuskan sendiri untuk menjadi pengrajin batu aji. Kedua, mereka memiliki keterampilan yang diperoleh dari orang tua karena usaha itu turun-temurun. Ketiga, mereka menikah dengan pengrajin batu aji lalu mengikuti langkah suami. Keempat, mereka diajak suami yang berasal dari keluarga pengrajin batu aji untuk pindah ke Kelurahan Keraton dan menjadi pengrajin batu aji. Kelima, adanya inisiatif wanita itu sendiri untuk mengajak suaminya menjadi pengrajin batu aji. Keterlibatan wanita dalam industri kerajinan batu aji tidak mengubah pembagian kerja antara pria dan wanita di sektor rumah tangga: pada umumnya hanya wanita yang mengerjakan tugas reproduktif. Sebaliknya, pada sektor industri kerajinan, wanita dan pria sama-sama terlibat. Dengan demikian, waktu yang dipergunakan untuk bekerja di rumah tangga dan industri kerajinan lebih banyak wanita dibanding pria. Meskipun demikian, peran mereka di sektor publik mempengaruhi kemandirian mereka, terutama dalam hal pengambilan keputusan di bidang ekonomi, kemasyarakatan, dan politik. ......The independence of Agate Craftswomen (Case Study in Keraton Village, Banjar Regency, South Kalimantan Province).This research discusses about three main topics. First, how women participation in agate handicraft industry. Second, how job allotment between men and women in the family and in the agate fabrication which can cause a change in traditional gender value. Third, how the change of women role in the handicraft industry can describe on women independence. This research applies women perspective qualitative method, especially in the case study on agate craftswomen in Keraton Village of Banjar Regency. Data collection was carried out through structured interview on thirty four respondents. Subsequently, of thirty four respondents, seven were selected to carry out a more detailed interview. In addition, it was also performed an observation and secondary data collection based on the documents available at the Regional Office of Industry Department and Village Office. The result of this research reveals that most of agate craftswomen graduate from elementary school. Some of them graduate from junior high school and senior high school. The latter are not the indigenous people of Keraton Village, but they belong to the best agate craftsmen. Regarding the family composition, most of them are nuclear families. The women participation in the agate industry are motivated by some causes. First, they wish and decide by their own to become agate craftsmen. Second, they possess a competency obtained from their parents because the industry is hereditary in nature. Third, they follow the step taken by their husbands because they marry to agate craftsmen. Fourth, they are asked by their husbands who come from agate craftsmen families to move to Keraton Village and become agate craftsmen there. The women involvement in agate handicraft industry does not change the job allotment between men and women in the family sector. Generally, the reproductive duties are only performed by women. On the contrary, in handicraft industry sector, both women and men are involved. Therefore, total time used by women for working in the family and in the industry is longer than men. Nevertheless, women's role in public sector can influence their independence, especially in decision making relating to the economy, community and politics.

Abstrak :
Masyarakat Suku Anak Dalam merupakan bagian dari kelompok masyarakat terasing yang berada di wilayah Propinsi Jambi dengan populasi seluruhnya 2.951 kepala keluarga atau 12.909 jiwa yang tersebar di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo Tebo dan Kabupaten Sarolangun Bangko. Mereka ini hidupnya terpencil, terisolasi, tertinggal di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, politik dan agama. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil hutan dan berburu binatang. Dalam menangani masyarakat terasing ini, pemerintah [Departemen Sosial] telah mengeluarkan suatu kebijakan yang secara yuridis formal tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 5/HUK/1994 tanggal 25 Januari 1994 tentang Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing [PKSMT]. Pertimbangan dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah bahwa masyarakat terasing bagian dari masyarakat Indonesia, memiliki berbagai masalah sosial yang perlu memperoleh pembinaan secara sistematik untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Program PKSMT ini mempunyai tujuan terentasnya masyarakat terasing dari ketertinggalan dan terbelakangan di berbagai bidang dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial serta hidup sejajar dengan masyarakat lain yang lebih maju dan pada akhirnya menjadi masyarakat mandiri. Secara teknis program ini dilaksanakan melalui pola pendekatan Sistem Pemukiman Sosial [SPS] dengan empat tipe pemukiman yaitu: (1) tipe pemukiman di tempat asal atau insitu development (2) tipe pemukiman di tempat baru atau exsitu development (3) tipe stimulus pengembangan masyarakat, dan (4) tipe kesepakatan dan rujukan. Dalam konteks ini maka pada tahun 1993/1994, Pemerintah Daerah Propinsi Jambi, Kanwil Departemen Sosial Propinsi Jambi dan instansi terkait telah melakukan pembinaan/bimbingan sosial kepada masyarakat Suku Anak Dalam khususnya yang berada di Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Pembinaan ini telah berhasil menetapkan masyarakat Suku Anak Dalam pada lokasi pemukiman menetap sebanyak 85 kepala keluarga atau 358 jiwa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tipe permukiman di tempat asal [insitu development/ cukup berpengaruh terhadap penataan wilayah di tempat asal masyarakat Suku Anak Dalam. Adanya sarana umum/sarana sosial yang tersedia di lokasi pemukiman disertai pula dengan bantuan stimulus berupa kebutuhan hidup sehari-hari selama 24 bulan serta bantuan peralatan kerja merupakan bagian yang terpenting dalam merubah dan membentuk perilaku sosial masyarakat Suku Anak Dalam sebagaimana yang dikehendaki. Mereka telah mengenal pola bertani secara menetap, berkebun karet, memakan hasil pertanian dan memasarkannya pada masyarakat desa, dan pasar-pasar tradisional [green market] dan telah dapat mengembangkan rumah menjadi rumah permanen. Di bidang pendidikan mereka telah dapat membaca, menulis, berhitung dan menyekolahkan anak-anak pada sekolah dasar, dibidang agama mereka telah memeluk salah satu agama [lslam] dan menjalankan perintah agama, di bidang kesehatan mcreka telah memanfaatkan sarana kesehatan [Puskesmas]. Walaupun di satu sisi program PKSMT telah menunjukkan hasil ke arah pencapaian sasaran yang dikehendaki, pada sisi lain akan dapat terjadi kecenderungan dampak negatif [social attitude negative] dalam kehidupan masyarakat Suku Anak Dalam yaitu hilangnya sebagian budaya seperti ritus acara perkawinan yang sebenarnya dapat dipertahankan sebagai momentum pengembangan wisata budaya yang dikombinasikan dengan wisata alam setempat. Potensi produk wisata ini akan dapat menjadi nilai tambah tersendiri untuk menarik minat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke lokasi setempat. Semua perubahan-perubahan sosial (fisik dan non fisik) pada masyarakat Suku Anak Dalam di lokasi penelitian, kami sajikan secara keseluruhan dalam tesis ini.

Abstrak :
Penelitian ini mernpakan pengkajian mengenai ciri-ciri/karakteristik dan faktor-faktor dari kearifan menurut pandangan tiga kelompok usia yaitu dewasa muda, dewasa madya dan lansia. Kemudian dilanjutkan dengan pengkajian mengenai manifestasi ciri dan faktor kearifan yang telah diperoleh kedalam kehidupan tokoh-tokoh lansia yang dipandang arif. Minat untuk melakukan penelitian ini bermula dari kenyataan masih langkanya penelitian di Indonesia yang menyoroti kehidupan lansia yang berhasil menjalani proses menuanya secara sukses. Sementara itu, berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1971 dan 1990,jumlah penduduk lansia meningkat dua kali lipat dan pada tahun 2025 nanti diproyeksikan akan mencapai 13.2% dari populasi penduduk. Sampai sekarang di lingkungan masyarakat masih cukup banyak gambaran negatif yang dikaitkan dengan periode usia lanjut ini, karena asumsi yang muncul adalah bahwa perkembangan diarahkan pada tujuan mencapai kematangan, sedangkan proses menua diarahkan pada tujuan kematian. Sementara dari penelitian gerontologi mutakhir, diperoleh keterangan bahwa proses menua yang sukses, bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan penyesuaian terhadap kehilangan-kehilangan karena usia, tetapi lebih pada pengembangan kapasitas-kapasitas baru, tubuh kita mungkin menua, namun kapasitas mental spiritual akan meningkat. Di samping itu, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa aspek kearifan diharapkan menjadi lebih kuat dengan bertambahnya umur dan karenanya paling mungkin ditemukan pada kelompok lansia. Penelusuran telaah pustaka mengenai kearifan, dimulai dari perkembangan sejarahnya sejak masa tradisi sekuler dan mass tradisi filosofis, yang disebut-sebut sebagai masa kejayaan kearifan. Kemudian meliwati mass keruntuhan yang ditandai dengan terjadinya serentetan `bencana intelektual' karena munculnya paham kapitalis dan aliran positivisme, hingga sampai pada masa restorasi yang ditandai dengan perjuangan berat untuk memperbaiki konsep tentang pengetahuan serta meningkatkan pemahaman tentang proses mencapai kearifan. Kini, setelah cukup lama iimu psikologi terumuskan secara akademis, dirasakan perlunya menggali kembali serta mengembangkan penelitian tentang kearifan dari sudut pandang ilmu psikologi. Secara garis besar teori tentang kearifan dibagi ke dalam (1) teori implisit, (2) teori kognitif den (3) teori integratif. Dari masing-masing pandangan ditemukan berbagai hasil dan kesimpulan, baik mengenai arti, proses, ciri dan faktor penentu, manifestasi perilaku, maupun produk kearifan. Penelitian ini ingin menggali pandangan masyarakat awam mengenai berbagai ciri kearifan dan faktor-faktor yang mempengaru inya. Kemudian juga ingin melihat manifestasi ciri dan faktor tersebut dalam kehidupan para tokoh lansia yang dipandang arif oleh tiga kelompok usia di daerah Jakarta dan sekitannya. Penelitian dilakukan secara bertahap, diawali dengan pendekatan kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif. Pads pendekatan pertama, mula-mula dilakukan elisitasi jawaban mengenai ciri-ciri kearifan, kemudian penyebaran kuesioner yang berisi ciri-ciri yang telah disepakati. Pada pendekatan kualitatif, dilakukan wawancara mendalana terhadap 3 tokoh lansia yang terpilih sebagai orang arif oleh tiga kelompok usia tadi. Dengan menggunakan uji statistik Analisis Faktor dan Analisis Varian Sat' Arah dengan mencari nilai uji F, diperoleh hasil berikut ini. Dari 43 ciri kearifan yang diperoleh, ditemukan 5 faktor yang mempengaruhi kearifan, masing-masing bernama: (1) Kondisi Spiritual-Moral, (2) Kemampuan Hubungan Antar Manusia, (3) Kemampuan Menilai dan Mengambil Keputusan, (4) Kondisi Personal, (5) Kemampuan Khususflstimewa. Faktor Spiritual-Moral merupakan faktor yang diperoleh dari penelitian ini, yang belum ditemukan dalam studi-studi sebelumnya. Faktor ini juga disepakati oleh para responder sebagai faktor yang memberikan kontribusi terbesar untuk menggambarkan kearifan. Selain itu ditemukan lebih banyak kesamaan pandangan antara tiga kelompok usia mengenai ciri-ciri kearifan. Faktor yang dipandang berbeda secara bermakna oleh tiga kelompok usia adalah Kemampuan Hubungan Antar Manusia, Kemampuan Menilai dan Mengambil Keputusan serta Kemampuan Khusus/lstimewa. Sedangkan Faktor Spiritual-Moral dan Faktor Personal dipandang sama dalam menggambarkan kearifan. Data kualitatif dari 3 tokoh lansia yang dipandang arif, menunjukkan kesepakatan dalam mengartikan konsep kearifan. Kearifan adalah kemampuan menanggapi, memutuskan dan menyelesaikcan permasalahan dengan cara yang tidak menyinggung pihak-pihak yang terlibat dan dapat diterima oleh semua pihak, sehingga keputusan yang diambil adalah hasil dari penilaian yang adil dan seimbang. Persoalan yang dimaksud, bukan saja yang memerlukan penanganan secara rasional dan intelektual, tetapi yang lebih mengandung segi-segi yang bersifat afektif dan moral, dimana hati nurani ikut "berbicara". Berbagai ciri dan faktor kearifan, termanifestasikan pada para tokoh lansia dari cara mereka menghadapi permasalahan-permasalahan serta cara mempertimbangkan dampak keputusan yang diambilnya terhadap orang-orang yang terlibat. Pada dasarnya dapat ditarik kesamaan manifestasi terhadap setiap faktor kearifan, namun isi pengalaman don persoalannya tampak unik dan bervariasi. Pendalaman penelitian melalui 'case-history' atau studi longitudinal, tampaknya diperlukan untuk menjawab pertanyaan mengenai proses berlangsungnya kearifan itu. Selain itu, program pelatihan bagi anak (seperti Program Biaa Keluarga Balita) maupun bagi generasi muda dan madya yang dapat meningkatkan perolehan tantangan-tantangan di berbagai bidang, dapat dilakukan sebagai saran intervensi untuk memunculkan kearifan dalam kehidupan lebih lanjut. Tidak lupa, program pelatihan bagi pare lansia itu sendiri dengan tujuan dapat mengaktualisasikan kearifan yang dimiliki semaksimal mungkin, sehingga potensi-potensi dan gambaran positif tentang lansia makin tampil.

Abstrak :
Penelitian menyelidiki motif sejumlah aktivis mahasiswa untuk terlibat ke dalam gerakan sosial di masa Orde Baru (1990-1996), Project atau organ gerakan sosial yang diteliti adalah PIJAR Indonesia. Organisasi ini bersifat terbuka dalam menentang rezim Orde baru, dan sebab itu banyak aktivisnya yang dipenjarakan pemerintah. Penyelidikan mengenai motif didahului oleh penyelidikan faktor-faktor perangsang politik, karakteristik pribadi, karakteristik sosial, dan pandangan informan yang membuat mereka terlebih dahulu mengenal PIJAR Indonesia. Asumsi penelitian yang diangkat ada dua. Pertama, faktor-faktor seperti rangsangan politik, karakteristik pribadi, karakteristik sosial, dan pandangan internal dan external power position mendorong sejumlah aktivis mahasiswa sekadar mengenal PIJAR Indonesia. Setelah mengenal PIJAR Indonesia, asumsi kedua penelitian adalah Experience-Emotional Motivation merupakan motif utama yang membuat sejumlah aktivis mahasiswa terlibat aktif di PIJAR Indonesia. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah studi kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data terdiri atas studi dokumentasi, rekaman arsip, dan wawancara. Jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara open ended dan wawancara terfokus. Wawancara dilakukan atas 19 informan dengan rincian 10 informan diminta menjelaskan organisasi PIJAR dengan wawancara open ended Indonesia serta 9 informan yang dalam periode 1990-1996 berstatus mahasiswa untuk menjelaskan motif keterlibatan mahasiswa ke dalam PIJAR Indonesia dengan wawancara terfokus. Lokasi wawancara tersebar di Jakarta, Pondokgede, dan Depok. Informan terbagi dua dalam mengalami pembangkitan minat politik, pra dan pasca mahasiswa. Media yang menentukan pengenalan politik adalah surat kabar, radio, maupun pengalaman langsung. Karakter pribadi informan banyak yang mengindikasikan 'pemberontak' (rebellious). Mayoritas informan tidak memandang istimewa status mahasiswa dan mereka berasal dari keluarga kelas menengah. Di dalam kampus, informan mengalami politisasi akibat perseteruan antarkelompok. Di luar kampus, informan merasa terlibat dalam politik nasional selaku warganegara. Dari empat pendorong partisipasi politik, Karakteristik Pribadi dominan mengkondisikan munculnya motif mahasiswa terlibat ke dalam PIJAR Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif keterlibatan mahasiswa ke dalam PIJAR Indonesia tidak hanya dilandasi Experience Emotional Motivation, tetapi juga Value Rational Motivation, Personal Advantage Motivation, dan Traditional Motivation.

Abstrak :
Walaupun hingga hari ini bukti bahwa tuduhan Pemerintahan Amerika Serikat dibawah Presiden Geroge Walker Bush yang menuduhkan negara Irak memiliki dan mengembangkan persenjataan pemusnah massal belum terbukti, namun isu inilah yang dijadikan pemerintahan Amerika Serikat dan sekutunya untuk tetap melakukan invasi terhadap Irak sekaligus mengganti pemerintahan otoriter Saddam Husein dan membentuk pemerintahan "demokratis" AS. Berbagai kecaman dan dukungan pada awalnya mengalir dari berbagai negara ketika invasi akan digelar tidak terlepas pada rakyat AS sendiri. Inggris yang merupakan negara sekutu AS berada paling depan untuk mendukung aksi ini, sementara Perancis, Jarman dan Rusia juga sebagian besar negara Uni Eropa menginginkan diutusnya kembali tim inpeksi untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Beberapa Tim Inpeksi telah diturunkan baik yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pihak AS sendiri. Hasilnya Irak tidak terbukti sedang memiliki dan mengembangkan persenjataan pemusnah massal seperti yang dituduhkan pemerintahan AS. Berdasarkan pada teori kebijakan luar negeri yang mengatakan bahwa faktor pemimpin sangat berperan dalam pembuat kebijakan luar negeri (foreign policy decision making), maka permasalahan utama yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor internal dan eksternal apa saya yang mendukung Pemerintahan AS terutama bagi George W Bush sehingga tetap memilih langkah penyelesaian dengan cara perang untuk memusnahkan persenjataan pemusnah massal Irak. Padahal hat itu jelas belum terbukti. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif (Qualitative Research) dengan jenis case studies. Paradigma penelitian yang digunakan adalah kontruktivisme, sementara data-data yang ambit adalah data-data primer dan sekunder yang diperoleh dari domukentasi. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode hermeneutic interpretative. Sementara tingkat analisa yang dilakukan yaitu analisa reduksionis dan korela sionis. Dari berbagai data yang dimunculkan, terdapat beberapa faktor yang mendorong pemerintahan AS dibawah George W Bush dalam menginvasi Irak. Diantaranya, perrama, sejarah masa lalu pemerintah AS pada masa George Bush (Bush Senior) belum berhasil menjatuhkan pemerintahan Saddam Husein sehingga George W Bush (Bush Junior) berupaya mewujudkan impian ayahnya itu. Kedua, secara geopolitik Presiden Saddam Husein diyakini masih menjadi ancaman serius bagi hegemoni AS di Timur Tengah khususnya bagi Negara Israel. Pengalaman Perang Teluk memberikan pelajaran berharga bagi mereka. Ketiga, Secara ekonomi, Irak diyakini memiliki cadangan minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi, hat ini menjadi daya tarik tersendiri untuk menguasai Irak. Keempat, Kampanye perang melawan jaringan terorisme internasional masih menjadi isu aktual tintuk memelihara posisi AS sebagai polisi dunia atau setidaknya menjadikan negaranya masih dianggap perlu dalam menjaga perdamaian dunia.

---

Up till now, even though the evidence of accusations of US government under it's president George Walker Bush that accuse Iraq owns and develops weapons of mass destruction hasn't been proved,However because of this issue, U.S and it's allied not only keep doing the invasion to Iraq but also alter the authoritarian government of Saddam Hussein and fond U.S democratic government. Many criticism and endorsements come from many countries when this invasion will be done,even U.S societies them selves. England is as U.S allied country stays in the front side to back up this action, while France, German and Russia also most Europe of Union Countries are eager to be redelegated the inspection team to investigate the accusation. Some inspections team have been dropped both formed bay united nation organization (UNO) and U.S it self As the result Iraq wasn't proved that it owns and develops weaponry of muss distruction as accused by U.S government. Based on the foreign policy theory said that leader factor has a role in foreign policy decision making, so the main problem that writer discusses in this research is what the internal and external factors thack back up us government mainly for George W. Buch, so that he keeps choosing the problem solving by war to annihilate Iraq weaponry of muss distruction, whereas the case hasn't been proved. The research of this thesis is qualitative research by using case study. Contructivism is used by research paradigm. While the data are primer and seconder data that gained from documentation. This research is analyzed by using hermeneutic interpretative method while the grade that done is reductions and correlation analysis."' From the data that gained, some factors support us Government under it's George Walker Bush in Invasion to Iraq. First, the past history U.S Government under it's George Bush (senior Bush) hadn't succeeded to over throw the Saddam Hussein Government. so that George W Bush (Junior Bush) gets effort to realize his father's dream. Second, Geopolitically President Saddam Hussein is still assumed as serious threat for U.S hegemony in Middle East Especially for Israel. The experience of Gulf War gives them the valuable lesson. Third, Economically, Iraq is assumed owns the biggest oil reserve after Saudi Arabia, this becomes the power anntraction to colonialist Iraq. Fourth, the war campaign against international terrorism network still to be actual issue to keep U.S position as world policy, at least makes the country still considered to be able to keep world peace.

Abstrak :
Sejalan dengan kebutuhan dan permintaan rumah yang cukup banyak dari masyarakat Indonesia mengakibatkan para pengembang dalam memasarkan atau menjual produk rumahnya dengan sistem indent, yakni sistem penjualan rumah dengan cara memesan terlebih dahulu atau dengan kata lain rumah yang menjadi obyek jual beli belum dibangun atau didirikan (fisiknya belum ada), dimana dalam sistem ini konsumen telah mengeluarkan uang tanda jadi {booking fee) dan/atau uang muka (down payment) sebesar 10 sampai dengan 30 persen dari total harga rumah. Dalam prakteknya jual beli rumah dengan sistem indent ini banyak menimbulkan masalah antara konsumen dengan pengembang atau dengan pihak bank (jika jual beli rumahnya melalui kredit pemilikan rumah). Permasalahan tersebut pada gilirannya menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat,khususnya pihak konsumen yang telah mengeluarkan uang untuk memesan rumah dari pengembang, dimana seringkali pengembang sering melakukan wan prestasi atau cidera janji, dengan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan rumah kepada konsumen tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi tipe dan bahan bangunan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Akibat dari kejadian tersebut pada akhirnya menimbulkan dampak yuridis terhadap pihak konsumen, pengembang dan bank, bahkan jika jual beli tersebut sudah dilaksanakan akta jual beli dan akad kredit akan berdampak pula terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang berwenang membuat akta jual beli, surat kuasa membebankan hak tanggungan/ akta pemberian hak tanggungan, serta Notaris sebagai pihak yang berwenang membuat akta perjanjian kredit, akta bengakuan hutang, dimana akta-akta yang dibuat tersebut keberadaannya dapat digugat keabsahannya secara yuridis. Bertitik tolak dari uraian diatas, maka diangkatlah permasalahan tersebut diatas untuk dibahas dan diteliti dalam tesis yang berjudul: "DAMPAK YURIDIS PELAKSANAAN AKTA DUAL BELI RUMAH DENGAN SISTEM INDENT DALAM KREDIT PEMILIKAN RUMAH TERHADAP KEPENTINGAN KONSUMEN".

Abstrak :
ABSTRAK
Pembiayaan sindikasi hybrid (antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional) telah menjadi salah satu strategi yang efektif bagi bank syariah untuk dapat meningkatkan kuantitas asetnya. Bagaimanapun untuk dapat menjalankan konsep sindikasi hybird tersebut, dibutuhkan pondasi regulasi yang baik sehingga pembiayaan sindikasi hybrid tetap dapat memenuhi shariah compliance. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: pertama, bagaimana pemenuhan shariah compliance oleh LKS dalam menjalankan pembiayaan sindikasi hybrid; dan kedua, bagaimana penerapan prinsip equal treatment (diantara para peserta sindikasi) pada pembiayaan sindikasi hybrid sehubungan dengan pemenuhan shariah compliance oleh LKS tersebut, sementara fasilitas kredit oleh LKK dan fasilitas pembiayaan syariah oleh LKS didasari oleh perikatan yang berbeda satu sama lainnya, begitu pula terhadap sumber hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan turut disertai pembahasan studi kasus pembiayaan sindikasi hybrid kepada PT ABC (bukan nama sebenarnya) guna mendapatkan gambaran yang lebih komperhensif dari pembahasan rumusan masalah. Terhadap pemenuhan shariah compliance dari pembiayaan sindikasi hybrid merujuk kepada Fatwa DSN 91/DSN-MUI/IV/2014 yang telah mengatur khusus mengenai pembiayaan sindikasi secara khusus. Dengan membandingkan pemenuhannya pada studi kasus pembiayaan sindikasi ABC, dapat diketahui bahwa Fatwa DSN kiranya masih mengatur dengan terlalu umum, dikarenakan masih menyisakan beberapa isu-isu syariah ditataran teknisnya yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Terlebih, dengan keterlibatan LKK dalam pembiayaan sindikasi hybrid, dan kewajiban LKS terhadap pemenuhan syariah compliance nya berdasarkan Fatwa DSN, prinsip equal treatment (sebagai salah satu karakteristik dari konsep sindikasi) tidak lagi dapat diterapkan sepenuhnya bagi para peserta pembiayaan sindikasi hybrid, terutama terhadap ketentuan-ketentuan yang telah tegas pengaturannya oleh Fatwa DSN. Fasilitas kredit dan fasilitas pembiayaan syariah setidaknya akan berbeda terhadap hal-hal sebagai berikut: (a) dokumentasi dan rekening; (b) mekanisme pengambilan keuntungan; (c) ketentuan mengenai biaya-biaya yang dapat dikenakan, dan (d)  yurisdiksi pengadilan.

---

ABSTRACT
Hybrid Syndicated Financing (between Shariah financial Institutions (SFI) and Conventional Financial Institutions (CFI)) has become one of the effective strategies for Islamic banks to increase the quantity of their assets. However, to be able to carry out the concept of syndicated hybird financing, a good regulatory foundation is needed so that when it is implemented it can still fulfill shariah compliance. This study discusses two main issues: first, how to fulfill shariah compliance by SFI in carrying out hybrid syndication financing; and second, how to apply equal treatment principles (among syndicated participants) in hybrid syndicated financing in connection with the fulfillment of the Shariah Compliance by the SFI, while the credit facilities by CFI and Islamic financing facilities by SFI are based on different agreements with each other, as well as legal source. The research method used is normative juridical, with the accompanying discussion of hybrid syndicated financing case studies to PT ABC (not real names) in order to get a more comprehensive picture of the discussion of the problem statement. The fulfillment of shariah compliance from hybrid syndication financing refers to the Fatwa DSN No. 91 / DSN-MUI / IV / 2014 which specifically regulates syndicated financing specifically. By comparing its fulfillment in the ABC syndicated financing case study, it can be seen that. Moreover, with SFI's involvement in hybrid syndicated financing, and SFI obligations towards the fulfillment of its Shariah compliance based on the Fatwa of DSN, the equal treatment principle (as one of the characteristics of the syndication concept) can no longer be fully applied to hybrid syndication financing participants, especially in terms of provisions that have been firmly regulated by the Fatwa of DSN. Credit facilities and Islamic financing facilities will at least differ from the following: (a) documentation and accounts; (b) profit taking mechanism; (c) provisions regarding fees that can be charged, and (d) jurisdiction of the court.

Abstrak :
Latar belakang: Skor Mallampati dan jarak tiromental (TMD) banyak digunakan sebagai prediktor kesulitan visualisasi laring preoperatif, namun akurasi kedua penanda tersebut masih dipertanyakan. Penelitian ini mengevaluasi kemampuan memprediksi kesulitan visualisasi laring (DVL) dari prediktor preoperatif baru yaitu rasio lingkar leher (NC) terhadap jarak tiromental TMD dibandingkan dengan skor Mallampati dan jarak tiromental. Metode: Sebanyak dua ratus tujuh belas pasien yang menjalani anestesia umum untuk bedah elektif dievaluasi dengan menggunakan skor Mallampati, TMD dan rasio NC/TMD. Dan titik potong untuk masing-masing prediktor jalan nafas adalah skor Mallampati III dan IV, < 6,5 cm, ≥ 5. Pada saat dilakukan laringoskopi langsung, visualisasi laring dinilai berdasarkan klasifikasi Cormack Lehane (CL). Skor CL derajat III dan IV dianggap sulit visualisasi. Kemudian ditentukan dan dibandingkan nilai area dibawah kurva (AUC), sensitifitas, spesifisitas untuk setiap prediktor jalan nafas. Hasil: Kesulitan untuk memvisualisasi laring ditemukan pada 20 (9,7%) pasien. Area dibawah curve (AUC) rasio NC/TMD (96,2%) lebih baik dibandingkan dengan skor Mallampati (64%) dan TMD (83%). Kesimpulan: Akurasi rasio NC/TMD lebih baik dibandingkan dengan skor Mallampati dan TMD. ...... Background: Mallampati score and thyromental distance (TMC) has widely use to identify potentially difficult laringoscopies preoperative, however it's predictive reliability is unclear. This research purpose are to evaluate the ability to predict difficult visualization of the larynx (DVL) from new preoperative airway predictors neck circumference ratio to thyromental distance (NC/TMD) compare to Mallampati score and thyromental distance. Methods: Two hundred and seventeen consecutive patients undergoing general anesthesia for elective surgery were evaluated using the Mallampati score, TMD, NC/TMD ratio and the cut-off points for the airway predictors were Mallampati score III and IV; ≤ 6,5 cm; ≥ 5. During direct laryngoscopy, the laryngeal view was graded using the Cormack and Lehane (CL) classification. CL grade III and IV were considered difficult visualization. Area under curve (AUC), sensitivity, specificity for each airway predictors were determined and compared. Result: Difficult to visualize the larynx was found in 20 (9,7%) patients. The AUC of NC/TMD ratio (96,2%) is better tcompared to TMD (83%) and much better if compared to Mallampati score (64%). Conclusion: NC/TMD ratio had better accuracy in predicting difficult laryngoscopy than Mallampati score and TMD.