Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap pembuatan kuasa menjual oleh Notaris atas agunan yang dijaminkan dalam perjanjian kredit. Dalam praktek dunia perbankan khususnya dalam kegiatan perkreditan, pembuatan Kuasa Menjual selalu dimintakan kreditor kepada debitor karena dianggap sangat efektif, lebih mudah, serta biayanya murah dan tidak berbelit-belit apabila objek jaminan akan dijual pada saat debitor wanprestasi/cidera janji. Kuasa menjual semuanya dibuat di hadapan Notaris. Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1). Bentuk kekuatan hukum dari pembuatan Kuasa Menjual serta pengaruhnya bagi perlindungan hukum terhadap debitur, Kreditur, dan Notaris ditinjau berdasarkan perundang-undangan terkait, 2).bentuk penerapan hukum oleh hakim terhadap tindakan PT. Bank NISP dalam penyelesaian kredit macet dengan menggunakan Kuasa menjual (PT. Bank NISP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1361K/Pdt/2010 tanggal 29 Oktober 2010). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan sifat eksplanatoris deskriptif. Hasil dari penelitian adalah kuasa menjual memiliki kekuatan hukum yang mengikat namun tidak bersifat eksekutorial. Hal ini dikarenakan kuasa menjual tidak dapat didaftarkan atau bukan merupakan objek pendaftaran tanah. Kuasa menjual semata-mata hanya didasarkan kepada kesepakatan antara debitor dan kreditor. Kuasa menjual menjadi alternatif solusi favorit yang digunakan para pihak sebagai opsi penyelesaian masalah kredit macet. Disamping itu melihat kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1361K/Pdt/2010 tanggal 29 Oktober 2010, hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tinggi, dan hakim Mahkamah Agung berdasarkan kasus yang ada mengambil pertimbangan bahwa : (1) penggunaan kuasa mutlak adalah hal yang dilarang, (2) Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2660K/Pdt/1987 tanggal 27 Februari 1987 yang melarang bank (termasuk Bank NISP) untuk melakukan penjualan langsung berdasarkan Akta Kuasa yang diberikan oleh Debitur atau Avalis hutang tersebut, dan diwajibkan bagi Bank untuk melakukan penjualan dengan prosedur lelang melalui Pengadilan Negeri yang berwenang untuk objek jaminan yang telah dibebankan dengan Hak Tanggungan. ......This thesis discussed about judicial review against the making of Authority to sell by notary for collateral pledged in credit agreement.In world banking practice, especially in lending activities, the authority to sell always requested by the creditor to debtor because it seemed very effective, easier, cheaper, and not difficult in case the collateral is being sold because the debtor?s defaults. All of the authority to sell are made by notary. Now the main issues discussed in this research are 1). The legal power of making the authority to sell and its influence for legal protection against a debtor, a creditor, and notary reviewed by relevant regulation, 2). The form of the law enforcement by judges towards PT. Bank NISP for the settlement of non-performing loans by using the authority to sell (The Verdict of Supreme Court forPT.Bank NISP case Number 1361K/Pdt/2010 date 29 October 2010). This research used t juridical normative method, with descriptive explanatory result. The results of the research explain that the authority to sell have legal force that bound but not executorial. This results due to the authority to sell cannot be registered and is not the object of land registration. The authority to sell based on an agreement between the debtor and the creditor. The authority to sell is a favorite alternative solutions that are used by the parties as an option resolving the issue of non performing loans. In addition, viewed from the verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Case Number 1361K/Pdt/2010 date 29 October 2010, justice of the District Court, High Court judges, and Supreme Court justices took into consideration that: (1) the use of absolute form of the authority is banned, (2) based on article 6 Undang-Undang HakTanggungan jo. the jurisprudence of the Supreme Court of the Republic Indonesia CaseNumber 2660 K/Pdt/1987 on February 27, 1987 prohibit banks (including the Bank NISP) to conduct direct sales based on the letter of authority given by the debtor or Avalist debts and the Banks are required to conduct the sale with auction procedures through the District Court authorized to guarantee that an object has been charged with dependents."

"Skripsi ini membahas mengenai bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara kegiatan transfer dana ditinjau dari beberapa undang-undang yang terkait dengan kegiatan transfer dana, khususnya bagi undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab hukum penyelenggara kegiatan transfer dana. Undang-Undang yang mengatur mengenai tanggung jawab hukum penyelenggara kegiatan transfer dana adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang baru disahkan pada Maret 2011 yang lalu. Sebelumnya, tanggung jawab hukum ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di samping itu, masalah transfer dana ini juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesi Real Time Gross Settlement; dan Peraturan Bank Indonesia No. 12/5/PBI/2010 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang mengatur tentang kewajiban, hak dan tangung jawab Bank Indonesia dalam penyelenggara kegiatan transfer dana yang berlaku di Indonesia. Di Amerika Serikat, tanggung jawab hukum semacam ini diatur dalam Electronic Fund Transfer Act (15 USC 1693 et seq) dan Electronic Fund Transfer Act (15 USC 1601 note) dalam Title IX. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan sifat eksplanatoris deskriptif. Hasil dari penelitian adalah terdapat perbedaan bentuk tanggung jawab hukum bagi penyelenggara kegiatan transfer dana yang dilihat berdasarkan Undang-Undang Transfer Dana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Electronic Fund Transfer Act (EFTA) yang berlaku di Amerika Serikat. Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, bentuk tanggung jawab hukum bagi penyelenggara sistem elektronik dan transaksi elektronik adalah liability based on fault karena adanya kelalaian (negligence). Sedangkan bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara kegiatan transfer dana dalam Undang-Undang Transfer Dana adalah tanggung jawab mutlak (absolute liability) tanpa dimungkinkan adanya pembelaan (defense) dari penyelenggara transfer dana. Pada sisi lain, bentuk tanggung jawab hukum yang diterapkan dalam Electronic Fund Transfer Act (EFTA) adalah tanggung jawab ketat (strict liability) dengan dimungkinkannya terdapat pembelaan (defense). ......This thesis is discusses about the legal liability of the operator of fund transfer activities viewed from several rules related to transfer of funds, especially on the laws and regulations governing the legal responsibility of the operator of funds transfer activities. The Law regulating legal responsibility of the operators of fund transfer activities is the Law Number 3 Year 2011 regarding Transfer of Fund, that has been endorsed on last March 2011. Previously, this legal liability was governed by Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. In addition, this fund transfer are also regulated by Bank Indonesia Regulation number 10/6/PBI/2008 about Indonesia Bank System Real Time Gross Settlement; and Bank Indonesia Regulation number 12/5/PBI/2010 about Bank Indonesia National Clearing System, which regulate the duty, right and responsibility of Bank Indonesia in implementation of fund transfer activities. In United State of America, these duty, right and responsibility have been regulated by the Electronic Fund Transfer Act (15 USC 1693 et seq) and Electronic Fund Transfer Act (15 USC 1601 note) in Title IX. This research used the form of juridical normative methode, with descriptive explanatory nature. The results of the study is that there are difference legal liability of the operators of the funds transfer activity viewed from The Law of Funds Transfer, The Law of Information and Electronic Transactions, and Electronic Fund Transfer Act (EFTA) which applies in the United States. In The Law of Information Electronic Transaction, the form of legal responsibility for the operators of the electronic systems and electronic transactions are based on fault liability due to negligence. While the legal responsibility of the operators of funds transfer activities in the The Law of Funds Transfer is absolute liability, without the possible defense of the operators. On the other side, the form of legal responsibility applied in the Electronic Fund Transfer Act (EFTA) is a strict liability with the possibility of defense."