Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses relokasi swadaya adalah sebuah pilihan yang sering diambil akibat adanya pembangunan infrastruktur. Pemerintah saat ini lebih cenderung berpatokan pada proses ganti rugi dan berasumsi bahwa mereka sudah melakukan tanggungjawabnya. Pada poin ini, pemerintah seringkali melupakan bagaimana masyarakat bisa beradaptasi. Proses adaptasi diasumsikan akan berjalan dengan baik selama ada pemenuhan finansial berupa ganti rugi. Hal tersebut seringkali memandang faktor sosial yang ada pada masyarakat sebagai hal yang bisa teratasi dengan ganti rugi. Padahal tantangan yang dihadapi oleh masyarakat justru lebih besar, mulai dari hilangnya pekerjaan, minimnya pendidikan, adanya ikatan sosial yang dimiliki oleh masyarakat hingga pengetahuan untuk adaptasi dalam proses relokasi. Penelitian ini menawarkan sebuah analisa yang lebih sosiologis dengan menunjukkan peran modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat akibat dampak dari pembangunan infrastruktur. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini menghasilkan sebuah artikel yang menyimpulkan bahwa peranan modal sosial khususnya trust dari internal masyarakat bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan adaptasi yang dihadapi oleh masyarakat.

---

The self-relocation process is an option that is often taken a consequence of infrastructure development. The government are prefers to the process of compensation and assume that they already perform its responsibilities. At this point, the government often forget how the societies can adapt. The adaptation process is assumed to be going well as long as there fulfillment of financial compensation. It often see the social factors that exist in society as a thing can be resolved with compensation. While the challenges facing by the society is larger than be thought, ranging from loss of employment, lack of education, the social bonds owned by the community and knowledge for adaptation in the process of relocation. This research offers a more sociological analysis to demonstrate the role of social capital in the community empowerment as a consequence of infrastructure development. The data were collected using a qualitative approach and produces an article that concluded the role of social capital, especially trust could be a solution of the problems faced by the community adaptation."

"Indonesia dan Belanda merupakan dua negara yang memiliki ikatan kuat berdasarkan sejarah kolonialisme selama berabad-abad lamanya. Bahkan, sejak Indonesia merdeka pada 1945, kedua negara telah terlibat dalam berbagai dinamika hubungan bilateral yang cukup fluktuatif. Akan tetapi, kuatnya hubungan tersebut berbanding terbalik dengan perkembangan pembahasannya dalam ranah akademis, terutama dalam kajian ilmu hubungan internasional. Penulis meninjau perkembangan literatur mengenai hubungan bilateral Indonesia-Belanda pasca 1945 melalui sembilan belas literatur yang ditinjau berdasarkan metode taksonomi dengan membagi pembahasan menjadi tiga tema besar, yaitu 1) Hubungan Politik; 2) Hubungan Ekonomi; dan 3) Hubungan Sosial Budaya. Tinjauan pustaka ini disusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam literatur terkait topik ini. Selain itu, penulis juga mengamati tren-tren berupa tema penulisan, asal penulis literatur, serta disiplin ilmu yang digunakan. Penulis menemukan bahwa memori masa lalu menghambat hubungan bilateral seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini kemudian berkontribusi pula terhadap terhambatnya diskusi akademik mengenai topik tersebut. Tinjauan pustaka ini juga mengidentifikasi Masa Revolusi yang merupakan perang antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1945-1949 setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sebagai isu paling dominan dalam pembahasan mengenai hubungan bilateral Indonesia-Belanda pasca 1945. Lalu, celah penelitian yang penulis temukan adalah pembahasan yang cenderung tumpang tindih, minimnya perspektif Indonesia, kurangnya pembahasan mengenai kerja sama bilateral, serta absennya pembahasan mengenai cara Indonesia berurusan dengan trauma kolonialisme.

---

Indonesia and the Netherlands are the two countries that have strong ties based on the history of colonialism for centuries. In fact, since Indonesia's independence in 1945, the two countries have been involved in various dynamics of bilateral relations which have been quite volatile. However, the strength of this relationship is inversely proportional to the development of its discussion in the academic realm, especially in the study of international relations. The author reviews the development of literature on bilateral relations of Indonesia-the Netherlands after 1945 through seventeen literatures reviewed based on the taxonomic method by dividing the discussion into three major themes, namely 1) Political Relations; 2) Economic Relations; and 3) Socio-Cultural Relations. This literature review was prepared with the aim of identify the consensus, debate, and gaps in the literature related to this topic. Apart from that, the author also observes trends in the form of writing themes, scholar’s origin, and the disciplines used. The author finds that past memories hamper bilateral relations over time. This then contributes to the inhibition of academic discussion on the topic. This literature review also identified the Masa Revolusi which was a war between Indonesia and the Netherlands in 1945-1949 after Indonesia proclaimed its independence as the most dominant issue in the discussion on the bilateral relations of Indonesia-the Netherlands after 1945. Then, the gaps in the research that the authors found were discussions that tended to overlap, the lack of an Indonesian perspective, the lack of discussion on bilateral cooperation, and the absence of discussion about how Indonesia deals with the trauma of colonialism."