Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menganalis sengketa yang teijadi pada tahun 2004, antara H. F.ffendi bin Rajab (debitur) dengan Bank Bukopin Cabang Syariab Bukittinggi (kreditur). Hubungan hukum kcduanya berawal dari take over yang kemudian diikat dengan aknd pernbiayaan Murabahah. Sengketa muncul ketika teijadi kredit maeet. Pihak Bank Bukopin Syariab tidak menempuh penyelesaian melalui BAMUJ (sesuai dengan aknd), aknn tetapi langsung melalui penetapan Sita Eksekusi melalui Pengadilan Negeri. Kemudian H. Effendi bin Rajab melakukan Perlawanan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi. Akan tetapi perlawanannya ditolak. Tahun 2006, saat Undang·undang No. 3 Tabun 2006 Tentang Peradilan Agama berlakn,H. Effendi menggugat Bank Bukopin Cabang Syariab Bukittinggi ke Pengadilan Agama Bukittinggi. Pengadilan Agama pun menerima dan mengabulkan gugatan H. EffendL Akan tetapi di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Padang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, dan menyatakan Pengadilan Agama Bukittinggi tidak berwenang mengadili perknra dimaksud. Pada tingkat Kasasi, Mabkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi. Oleh karena terjadi perbedaan pendapat antar tingkat lembaga peradilan agama, maka. pedu diteliti sengketa apa sesungguhnya yang terjadi dan lembaga penyelesaian manakah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Metode yang digunaknn untuk penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu menitikberatkan penelitian terhadap putusan Mabkamah Agung No. 292 KIAG/2008, yang ditunjang dengan data kepustakaan, Kesimpulannya sengketa yang terjadi dalam kasus lni sebenarnya adalah sengketa kredit macet, yang objek jarninannya diletakkan Sita Eksekusi dan Lelang Eksekusi oleh Pengadtlan Negeri, dan bukan perkara Perbuatan Melawan Hukum. Sedangkan lembaga yang berwenang menyelesaikan permasalaban ini adalah sesuai dengan pilihan penyelesaian sengketa yang tercantum dalam akad Ar/urabahah yaitu BAMUI. ......This research analyzes a dispute occurring in 2004, between H. Effendi bin Rajah (debtor) and Bank Bukopin Syariab Branch of Bukittinggi (creditor). Their legal relation was started from a take over which was subsequently bound by a Murabahah financing agreement. The dispute arose when bad debt occurred. Bank Bukopin Syariab did not procure settlement through BAMUI (pursuant to the agreement), but directly through a foreclosure decision through the District Court. Thereafter H. Effendi bin Rajah filed an objection to the District Court ofBukittinggi, but his objection was rejected In 2006, when Law No. 3 of 2006 regarding Religious Court took effect, H. Effendi sued Bank Bukopin of Syariab Bmnch of Bukittinggi to Religious Court of Bukittinggi. The Religious Court accepted and granted the suit of H. Effendi. However, at the appeal !evethe Religious High Court of Padang cancelled the ruling of the Religious Court of Bukittinggi, and declared that the Religious Court ofBukittinggi had no jurisdiction to try the concerned court case, At Cassation level, the Supreme Court confirmed the High Court's ruling. Since there was different opinion among religious courts. it is necessary to examine what the real case is and which dispute settlement institution has the jurisdiction to examine and try this court case. Method used in this research is case study approach, which gives emphasis to examining the rrding of the Supreme Court No. 292 K/AGI2008, supported by bibHographical data. The conclusion is that the dispute in this court case is actually a dispute of bed debt, the collateral of which was put in Foreclosure and Foreclosure Sale by District Court but not as illegal action. While the institution that has the jurisdiction to settle this matter is in accordance with the choice of

Abstrak :
ABSTRAK
Pembahasan mengenai PGHB ini bertujuan untuk mengungkapkan sejarah perkembangan perserikatan guru-guru bumiputera pada masa pergerakan nasional Indonesia, perserikatan ini merupakan cikal-bakal dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang sekarang ada.

Pembahasan skripsi ini menyimpulkan bahwa PGHB yang berdiri pada tahun 1912, ternyata pembentukannya tidak lepas dari suasana pergerakan nasional Indonesia pada scat itu. Berdirinya PGHB bertujuan untuk memperjuangkan kesempatan pendidikan bagi anak-aaak bumiputera di Hindia Belanda. PGHB yang beranggotakan dari bermacam-macam guru dengan latar pendidikannya yang berbeda pula selama tahun 1912-1919, berusaha memperjuangkan kenaikan penghasilan guru-guru bumiputera yang mengajar di sekolah-sekolah Pemerintah Hindia Belanda. Adanya tuntutan kenaikan penghasilan dilakukan PGHB karena PGHB berusaha memenuhi tuntutan anggotanya agar mengupayakan kenaikan penghasilan kepada Pemerintah Hindia Belanda. Meskipun tidak selalu berhasil, ketidakberhasilan PGHB mengupayakan kenaikan gaji ternyata menjadi sumber perpecahan dalam tubuh PGHB pada tahun 1919.

Timbulnya perpecahan berawal dari ketidakpuasan golongan guru bantu kepada PGHB yang dinilainya tidak mampu mengupayakan kenaikan gaji golongan guru bantu. Ketidakpuasan ini dinyatakan dengan keluarnya golongan guru bantu tersebut dari keanggotaan PGHB dan membentuk perkumpulan tersendiri, keluarnya guru-guru bantu ternyata diikuti oleh golongan guru lainnya. Sehingga membuat organisasi PGHB ini menjadi lemah, meskipun tetap berdiri sampai tahun 1932.

Sejak berdirinya pada tahun 1912 PGHB mengambil sikap bekerjasama dengan Pemerintah Hindia Belanda, hal ini dilakukan PGHB karena menyadari bahwa banyak anggotanya adalah guru-guru sakalab milik Pemerintah Hindia Belanda. Dengan kedudukan seperti itu sulit bagi PGHB untuk bersikap menentang Pemerintah Hindia Belanda. Lagipula PGHB tidak menginginkan anggotanya kehilangan pekerjaan bila PGHB bersikap menentang Pemerintah. Adanya sikap bekerjasama ini memang mampu membantu segi keuangan PGHB dengan diberikannya subsidi oleh Pemerintah. PGHB lebih mengutamakan kegiatan yang membantu kesejahteraan dan pendidikan guru-guru bumiputera, dengan adanya kerjasama dengan Pemerintah, PGHB lebih mencurahkan perhatiannya kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan kesejahteraan guru-guru bumiputera.

---