Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pendahuluan Latar BelakangPermasalahan Sejak menggunakan konsep Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), yang dimulai dengan Repelita I pada tahun 1969, pembangunan nasional telah menunjukkan banyak kemajuan yang dicapai, terutama bila dilihat dari pembangunan di bidang ekonomi. Sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan pencapaian laju pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari segi pendapatan per kapita masyarakat, pembangunan nasional telah berhasil meningkatkyn pendapatan per kapita masyarakat dari berkisar ± US $ 70 sebelum Repelita I menjadi ± US $ 800 pada tahun 1994 (lihat Prijono Tjiptoherijanto,1997). Sedangkan bila dilihat dari pencapaian laju pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan nasional menunjukkan keadaan yang mengagumkan, dimana pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu ± 30 tahun mencapai ± 7% per tahun. Karena laju pertumbuhan ekonomi tersebut, maka tidak mengherankan bila Indonesia mendapat pujian dari berbagai lembaga internasional. Kemajuan pembangunan di bidang ekonomi juga telah membawa dampak pada perubahan struktur perekonomian nasional, yaitu dengan semakin meningkatnya kontribusi sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PD B). Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB sebesar 11,6% pada tahun 1980, meningkat menjadi 23,9% pada tahun 1994 (lihat Moh. Arsyad Anwar, 1995).

Abstrak :
Skripsi ini mencakup empat bab pembahasan. Pembahasan pokok terdapat dalam Bab III yakni mengenai penga_ruh Tarekat Sammaniyah pada masyarakat Betawi, yang meliputi upacara pembacaan Hikayat Samman serta upacara pembacaan Ratih Samman; yaitu pengaruh mela1ui mubalig, pesantren serta kitab-kitab tertentu. Pribadi Syeikh Muhammad Samman sebagai pendiri Tarekat Sammaniyah dibahas dalam Bab II, yang meliputi rangkaian silsilahnya, zikir-zikirnya serta karya-karya tulisnya. Dalam bab I, dibahas mengenai arti tarekat, dasar hukumnya, tujuan mengamalkannya, serta hubungannya dengan tasawuf. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan sebagai langkah pengenalan terhadap tarekat. Pembahasan tentang prospek kegiatan upacara pembacaan hikayat Samman serta prospek kegiatan upacara pembacaan Ratib Samman terdapat dalam pembahasan Bab IV sebagai bab kesimpulan dan sekaligus sebagai penutup skripsi ini.

Abstrak :
Tesis ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak terpaksa bekerja untuk mendapatkan upah dan anak-anak yang membantu bekerja untuk keluarga (pekerja keluarga). Data yang digunakan dalam membahas masalah pekerja anak ini adalah data Survey Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia yang dilakukan pada tahun 1997 (SAKERTI '97). Untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak terpaksa bekerja, variabel peubah yang diamati meliputi; pendidikan kepala rumah tangga, pendidikan anak, umur anak, lokasi tempat tinggal, keberadaan fasilitas pendidikan (sekolah), besar anggota rumah tangga, jenis kelamin anak, status orang tua dan kemiskinan. Ukuran kemiskinan yang digunakan dalam membahas masalah pekeja anak ini adalah dengan melihat proporsi pengeluaran konsumsi makanan per kapita dalam rumah tangga terhadap total pengeluaran rumah tangga. Sedangkan analisis yang digunakan dalam membahas masalah pekerja anak ini adalah analisis deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif dilakukan untuk melihat proporsi pengaruh sembilan variabel peubah tersebut terhadap pekerja anak dan analisis inferensial digunakan untuk melihat resiko anak-anak menjadi pekeja anak. Model analisis yang digunakan dalam membahas masalah pekerja anak ini adalah dengan menggunakan regression multinomial logistic. Hasil analisis inferensial menunjukan bahwa secara statistik semua variabel peubah mempunyai pengaruh yang berarti terhadap pekerja anak, kecuali variabel peubah keberadaan fasilitas pendidikan (sekolah) dan besar anggota rumah tangga. Itu berarti, tujuh variabel peubah mempunyai resiko terhadap anak-anak untuk menjadi pekerja anak. Dari hasil pembahasan dapat pula dikatakan bahwa anak-anak yang bekerja merupakan korban dari situasi dan kondisi yang terakumulasi yang terdapat tidak saja dalam diri anak itu sendiri tapi dapat juga terjadi dalam rumah tangga anak bersangkutan, dan semua itu diwarnai oleh masalah sosial, budaya, agama, ekonomi, karakteristik demografi, politik dan lingkungan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari tesis ini adalah bahwa masalah pekerja anak merupakan masalah yang komplek, sehingga dalam menangain masalah pekerja anak, tidak dapat dilakukan secara parsial dan sesaat, namun haruslah secara holistic dan comprehensive serta berkelanjutan. Meskipun demikian ada cara masalah yang dapat menjadi skala prioritas dalam upaya menangani masalah pekerja anak yaitu dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SUM) anak bersangkutan melalui jalur pendidikan dan mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi oleh rumah tangga anak bersangkutan dengan menguatkan struktur rumah tangga serta income generating.

Abstrak :
ABSTRAK
Di Indonesia Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) pertama kali dilaporkan terjadi di Jakarta dan Surabaya pada tahun 1968, yakni 15 tahun setelah terjadi wabah di Filipina. Pada tahun 1973 DBD telah menjadi masalah kesehatan masyarakat dan sejak tahun 1985 DBD telah menyebar di 28 propinsi kecuali propinsi Timor Timur (Sumarmo, 1989). Pada tahun 1993 seluruh propinsi di Indonesia telah melaporkan eksistensi DBD (Wuryadi, 1994).

DBa adalah suatu penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus Dengue dan terutama ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang tersebar luas di Indonesia, terutama di kota-kota besar (Surname, 1989).

Saat ini pencegahan atau pemberantasan penyakit DBD hanya efisien dilakukan dengan memutus rantai penularan manusia-nyamuk-manusia, yakni memberantas nyamuk penular Ae, aegypti karena vaksin dan obat anti virus belum ditemukan (Wuryadi, 1994). Berbagai cara pemberantasan Ae, aegypti yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah pemberantasan kimiawi menggunakan malation untuk nyamuk dewasa dan temefos untuk stadium larva, di samping pemberantasan lingkungan melalui kegiatan
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Namun demikian, hasil yang diperoleh masih belum memuaskan, bahkan jumlah kasus DBD cenderung meningkat dan penyebaran semakin luas. Di sisi lain, penggunaan insektisida sintetis walaupun memberikan hasil nyata dalam waktu relatif singkat, akan tetapi memerlukan dana yang besar. Selain itu pemakaian insektisida sintetis secara terus menerus dapat menimbulkan ketidak seimbangan lingkungan karena masuknya zat asing tersebut, dan juga meningkatkan kemungkinan timbulnya resistensi hewan sasaran serta musnahnya hewan bukan sasaran.

Selain penggunaan insektisida sintetis, terbuka juga kemungkinan penggunaan insektisida alami yang berasal dari tumbuhan. Salah satu tumbuhan yang menunjukkan potensi untuk itu adalah tumbuhan mindi.
Mindi (Melia azedarach lien.) adalah tumbuhan perdu yang tumbuh liar atau sengaja ditanam sebagai pelindung pada perkebunan kopi dan teh. Hampir seluruh bagian tumbuhan ini telah dimanfaatkan dalam pengobatan berbagai penyakit secara tradisional. Daun, buah, kulit batang dan kulit akar tumbuhan ini dijadikan bubuk kemudian diseduh dengan air panas untuk digunakan sebagai obat diare, cacing, dan penyakit lainnya (Burkill, 1935).

Berdasarkan hasil skrining fitokimia, diketahui bahwa tanaman mindi memiliki senyawa golongan flavonoid, saponin, tanin dan triterpenoid. Selain itu juga mengandung karotenoid, lipida, meliatin dan klorofil. Senyawa yang diduga memiliki aktivitas sebagai bahan insektisida adalah triterpen azadiraktin, meliantriol dan 7-trikosanol?

Abstrak :
Sindrom Down merupakan suatu kelainan genetik dengan angka kejadian relatif tinggi, relatif mudah dikenal sejak rnasa bayi, dan didapati secara universal pada semua ras atau tingkat social ekonomi.

Di Indonesia, sebagaimana negara sedang berkembang lainnya, kelainan ini belum mendapat cukup perhatian. Pemerintah sedang berjuang mengatasi penyakit infeksi dan masalah defisiensi gizi. Dengan membaiknya kondisi ekonomi, diharapkarn 20 tahun mendatang masalah infeksi dan defisiensi gizi tidak lagi merupakan masalah besar. Seba1iknya kelainan bawaan atau kelainan genetik akan muncul menjadi masalah kesehatan masyarakat (Wahidiyat, dkk., 1987).

Angka kejadian sindrom Down di Indonesia hingga saat ini belum diketahui. Di RSCM, Jakarta, pada periode 1975-1979, dari sejumlah 19.382 kelahirarn hidup dilaparkan 21 kasus {1,08 perseribu) bayi sindrom Down, (Kadri, dkk., 1982). Angka ini sesuai dengan angka kejadian rata-rata sebesar 1 perseribu, sebagaimana dilaporkan oleh banyak penelitian. Seandainya angka ini diberlakukan umum di Jakarta dengan penduduk 8.498.709 jiwa dan kelahiran hidup 231. 165 jiwa atau 2,72% pertahun (BPS Pusat, 1988), akan ditemukan sekitar 231 kasus baru sindrom Down setiap tahun.

Lebih luas lagi, di Indonesia dengan sekitar 5 juta kelahiran hidup (BPS Pusat, 1988), akan dijumpai sekitar 5000 kasus baru sindrom Down setiap tahunnya. Keadaan ini dapat merupakan masalah besar baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, lapangan kerja maupun dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi masalah tersebut.

Lebih dari 50 gejala klinis dilaporkan dapat menyertai sindrom ini. Sebagian besar diantaranya, seperti kelainan pada mata, rigi kulit atau tangan, tidak menimbulkan masalah kesehatan. Gejala-gejala ini bervariasi dari sedikit atau tanpa defek sampai abnormalitas berat, dan selama proses tumbuh kembang dapat berubah menjadi lebih atau kurang derajat abnormalitasnya (Dreg, 1975; National Information, Center for Handicapped Children and Youth, 1983; Cunningham, 1988).

Hipotoni merupakan salah satu gejala utama yang biasanya berkurang derajatnya dengan bertambahnya umur. Pada bayi yang menderita sindrom Down, 45-80% kasus disertai gejala ini, sedangkan pada anak berkisar antara 60-85%. Persentase Hipotoni menurut golongan umur dalam tahun belum ada yang melaporkan (Levinson, dkk., 1955; Lee dan Jackson, 1972; Breg, 1975; Nara, 1976; Henderson, 1987; Cunningham, 1988).

Mekanisme pasti bagaimana kelainan kromosom menyebabkan gejala hipotoni belum diketahui, begitu juga kaitan dengan gejala atau variabel lain (Jebsen, dkk., 1961; Rabe, 1964; Currni)gham, 1988). Meskipun kelainan ini disebabkan faktor genetik, tetapi masih dapat dipengaruhi oleh lingkungannya.

Abstrak :
Angka Kematian Bayi dan Balita di Indonesia relatif tinggi. Faktor utama penyebab kematian balita adalah penyakit ISPA. Tingginya prevalensi penyakit ISPA itu diperkirakan disebabkan oleh pandangan masyarakat terhadap etiologi penyakit itu. Pandangan itu diperkirakan mempengaruhi pilihan penyembuhan penyakit. Masalah penelitian ini adalah pilihan-pilihan penyembuhan penyakit ISPA pada balita di Pulau Kangean.

Temuan penelitian ini adalah: (1), pandangan orang Kangean tentang etiologi penyakit ISPA diklasifikasikan menjadi empat, yaitu biasa (biesa), perbuatan sihir seseorang (gebeien), pengaruh makhluk halus (sapa-sapaan) dan pembalasan Tuhan di dunia terhadap perbuatan orang tuanya (belesan). Pandangan Foster dan Anderson dan Rivers tentang etiologi penyakit anak di pulau Kangean tidak bisa diterima, (2). pandangan tentang etioiogi penyakit mempengaruhi pilihan penyembuhan penyakit. Penentuan pilihan penyembuhan penyakit tidak mengacu pada keempat etiologi penyakit secara linier melainkan berpindah-pindah, coba-coba, ganda, dan bersamaan. Etiologi peoyakit yang disebabkan biesa, gebeian, sapa-sapaan, dan belesan selalu disembuhkan dengan kehadiran dukon sarad, dukon rana\ guru mengaji (Kyae Morok) dan Kyae, sedangkan yang biesa dilakukan oieh orang tua, dokter dan penyembuh lainnya secara siklus. Walaupun setelah dari dokter tetap melakukan a sarad, Pendapat Rivers tentang setiap pandangan hidup itu mempunyai kepercayaan tentang etiologi penyakit yang berhubungan dengan penentuan pilihan penyembuhan secara monolitik tidak bisa diterima, (3). prinsip dalam proses penyembuhan adalah mencari kecocokan antara pandangan mereka tentang etiologi penyakit dan kesembuhan (sadeging). Pilihan penyembuhan penyakit ditentukan oleh pandangan mereka tentang etiologi penyakit ISPA. Sumber perawatan ditentukan oleh tingkat keparahan penyakit, uasaha penyembuhan yang tidak berhasil.kondisi lokasi penderita, fasilitas medis, ketersediaan paramedis, dan pembiayaan. Temuan ini sesuai dengan pendapat Young (1980). Penyembuhan penyakit ditentukan oleh peran penyembuh. Temuan penelitian ini memperkuat pendapat Malinowski (1922) dan Geertz di Jawa (1989), Jordan di Madura (1985), (4) pandangan terhadap penyembuhan yang gagal dilakukan dengan cara pindah ke penyembuh yang lain bahkan berulang-ulang bersifat siklis. Penyembuhan penyakit yang gagal setelah berikhtiar dianggap takdir (paste) dan pasrah pada nasib (pasra), dan (5) pandangan terhadap penyembuhan yang berakhir dengan kematian bayi dipengaruhi oleh pandangannya tentang keberadaan anak dan ajaran Islam. Pandangan itu berhubungan dengan faktor kegunaan si pasien bag! kelompok yang membuat keputusan tersebut. Temuan ini sesuai dengan pendapat Foster dan Anderson, (1986).

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan melihat sejauh mana UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang ada pada pasal 11 ayat (2) diterapkan dalam pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kotamadya Jakarta Selatan dan Kotamadya Tangerang, sedangkan PP No.25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi urusan pertanahan masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, di samping itu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota baik di Jakarta Selatan maupun di Kota Tangerang masih dilakukan sinkronisasi secara vertikal, hal ini dapat dilihat dari Keputusan Presiden No.103 pada pasal 114 ayat (6). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah pada sebagian daerah terjadi konflik kewenangan di Kotamadya Tangerang berdasarkan Perda No.3 Tahun 2001 tentang Bentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus lbukota Jakarta maupun Perda No.24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tangerang memang telah diundangkan namun pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan. Sedangkan Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan Kepres No.103 Tahun 2001, masih dilakukan sinkronisasi secara vertikal, bahwa Badan Pertanahan Nasional masih kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian UU No.22 Tahun 1999 belum dapat dilaksanakan khususnya mengenal Pendaftaran Tanah di Jakarta Selatan dan Kota Tangerang tetap belum berubah sesuai UU No.22 Tahun 1999 yang masih dilakukan oleh Kantor Pertanahan masing-masing wilayah.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini merupakan laporan penelitian tentang implementasi Perusahaan Jawatan Rumah Sakit (Perjan RS) setelah perubahan status yang mulai dilaksanakan selama kurang lebih satu setengah tahun sejak dinyatakan efektif pada Januari 2002. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi masyarakat, pemerintah dan pengelola rumah sakit pemerintah bahwa pelayanan kesehatan oleh rumah sakit kepada masyarakat memerlukan jaminan ketersediaan dana yang tepat dan cepat sehingga rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pasien. Permasalahan dalam Tesis ini dilatarbelakangi oleh kebijaksanaan nasional di bidang Keuangan Negara dan pengaruh dari perubahan ketatanegaraan mengenai desentralisasi yang antara lain dicirikan oleh lahirnya Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP)dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaruh lahirnya UU PNBP bagi Rumah Sakit Pemerintah (RS) sangat besar, yaitu penerimaan RS yang semula dapat dikelola langsung dengan sistem dana swadana, maka sejak era UU PNBP mengharuskan semua•penerimaan RS tersebut disetor seluruhnya ke Kas Negara sedangkan untuk keperluan pembiayaan RS dilakukan melalui sistem APBN. Keadaan demikian kurang kondusif bagi berjalannya kegiatan operasional RS secara normal, sehingga Departemen Kesehatan mengusulkan kepada Departemen Keuangan agar status RS diubah menjadi Perjan, sehingga terlepas dari ketentuan UU PNBP. Landasan hukum Perjan RS menggunakan UU yang lama yakni antara lain Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419). Agaknya status Perjan RS ini tidak akan berjalan lama karena UU tentang Badan Usaha Milik Negara yang baru tidak mengakomodasikan lagi bentuk Perjan sebagai salah satu bentuk BUMN dan secara tegas mencabut UU yang mengatur BUMN sebelumnya. Sehubungan dengan perkembangan terakhir tersebut adalah penting dilakukan penyesuaian konsep baru sebagai pengganti bentuk Perjan dalam pengelolaan RS, umpamanya dengan menggunakan bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang telah digunakan juga di lingkungan Instansi Pendidikan Tinggi dan Instansi Minyak dan Gas Bumi dewasa ini.