Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bunyi dari ruang mesin bagian bawah kendaraan terasa tidak nyaman jika terasa di bagian ruang penumpang pada intensitas yang tinggi, karena akan menimbulkan kebisingan juga vibrasi dan panas meskipun dalam skala yang kecil. Untuk mereduksi bunyi tersebut biasanya antara bagian under body (floor) dan karpet dipasang material pelapis yang dinamakan felto dengan tujun memperkecil atau mengurangi bunyi yang ditransmisikan ke mana penumpang. Tentunya fungsi felto tersebut diatas harus dibuktikan dan dianalisa dengan melakukan suatu pengujian dan penelitian dengan varian pembanding ketebalan felto yang bervariasi dengan diharapkan nilai elconomis pemakaian felto tersebut juga dapat terpenuhi dan mencari alternatif kegunaan felto untuk diaplikasikarl pada bidang lain selain otomotif. Pengujian dilakukan dengan metode pengujian bunyi pada ruang akustik yaitu dengan melewatkan bunyi pada specimen uji pada plat yang dilapisi felto maupun yang tidak dilapisi felto kemudian dicatat level intensitas bunyi yang terbaca dan kemudian dibandingkan Pengujian diakukan pada berbagai jenis material tidak hanya pada material khusus otomotif yaitu SPCC, tetapi juga pada jenis material yang berbeda yaitu triplek dan gipsum etemit. Dad hasil pengujian didapat nilai reduksi bunyi oleh material felto 16 mm lebih baik dibandingkan material felto 10 mm. Tetapi secara ekonomis felto 10 mm yang lebih murah dapat menggantikan felto 16 mm karena perbedaan reduksi bunyi kedua material tersebut relatif kecil."

"Tulisan ini menganalisis status hukum pemisahan kekayaan negara dalam BUMN dan bentuk pertanggungjawaban direksi atas kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BUMN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam menjalankan BUMN, dibutuhkan pemimpin yang mampu mengarahkan BUMN ke arah progresif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pengelolaan BUMN memerlukan direksi yang bertanggung jawab atas seluruh aspek perusahaan. Namun, dalam praktiknya, direksi sering dihadapkan pada kasus tindak pidana korupsi. Status hukum kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN menerapkan prinsip separate legal entity, sehingga kekayaan negara yang disertakan dalam modal BUMN tidak lagi menjadi milik negara, melainkan milik BUMN. Dalam pengelolaan dan pembinaan BUMN harus tunduk pada UU PT. Oleh karena itu, segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum privat. Maka dari itu, kerugian yang timbul akibat kesalahan dalam pengelolaan BUMN oleh direksi merupakan kerugian BUMN sebagai entitas hukum privat, sehingga direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi.......This paper analyzes the legal status of the separation of state assets within SOEs and the forms of accountability of directors for losses incurred in the management of SOEs. This research employs doctrinal research methods. In managing SOEs, leaders capable of directing the SOEs towards progressive goals are needed to achieve the desired objectives. Therefore, the management of SOEs requires directors who are responsible for all aspects of the company. However, in practice, directors are often faced with cases of corruption. The legal status of state assets separated within SOEs applies the principle of a separate legal entity, so the state assets included in the capital of SOEs no longer belong to the state but to the SOE. In the management and supervision of SOEs, they must adhere to the Company Law. Therefore, all risks that arise are the responsibility of the SOE as a private legal entity. Consequently, losses resulting from errors in the management of SOEs by the directors are losses of the SOE as a private legal entity, so the directors can be held personally accountable."

"Tulisan ini menganalisis status hukum pemisahan kekayaan negara dalam BUMN dan bentuk pertanggungjawaban direksi atas kerugian yang terjadi dalam pengelolaan BUMN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam menjalankan BUMN, dibutuhkan pemimpin yang mampu mengarahkan BUMN ke arah progresif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pengelolaan BUMN memerlukan direksi yang bertanggung jawab atas seluruh aspek perusahaan. Namun, dalam praktiknya, direksi sering dihadapkan pada kasus tindak pidana korupsi. Status hukum kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN menerapkan prinsip separate legal entity, sehingga kekayaan negara yang disertakan dalam modal BUMN tidak lagi menjadi milik negara, melainkan milik BUMN. Dalam pengelolaan dan pembinaan BUMN harus tunduk pada UU PT. Oleh karena itu, segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum privat. Maka dari itu, kerugian yang timbul akibat kesalahan dalam pengelolaan BUMN oleh direksi merupakan kerugian BUMN sebagai entitas hukum privat, sehingga direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi.......This paper analyzes the legal status of the separation of state assets within SOEs and the forms of accountability of directors for losses incurred in the management of SOEs. This research employs doctrinal research methods. In managing SOEs, leaders capable of directing the SOEs towards progressive goals are needed to achieve the desired objectives. Therefore, the management of SOEs requires directors who are responsible for all aspects of the company. However, in practice, directors are often faced with cases of corruption. The legal status of state assets separated within SOEs applies the principle of a separate legal entity, so the state assets included in the capital of SOEs no longer belong to the state but to the SOE. In the management and supervision of SOEs, they must adhere to the Company Law. Therefore, all risks that arise are the responsibility of the SOE as a private legal entity. Consequently, losses resulting from errors in the management of SOEs by the directors are losses of the SOE as a private legal entity, so the directors can be held personally accountable."