Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi magnetis material menunjukan fenomena yang menarik yaitu apabila arus bolak-balik diterapkan pada inti suatu transformator maupun mesin listrik berputar maka dapat menimbulkan terjadinya histerisis dan anus Eddy. Kedua gejalatersebut merupakan rugi energi yang hares diminimalisasi agar kinerja suatu instrumen listrik, dalam hal ini motor induksi, menjadi baik. Minimalisasi rugi energi melibatkan komponen utama yaitu karakteristik bahan dan tebal Iaminasi yang digunakan.Analisis material meliputi besi murni (99,9 % Fe), besi-silikon (4 % Si 96 % Fe), besi-silikon ( 3,3 % Si 96,7 % Fe), besi-silikon (3 % Si, 97 % Fe). Dasar pen ilihan material yaitu pemakaiannya yang luas, murah dan mudah didapatkan. Dengan merujuk pada karakteristik magnetik keempat material tersebut dapat dihitung besar rugi-rugi inti yang terjadi dalam Watt 1 kilogram.Penerapan keempat material pada motor induksi menunjukan variasi yang mencerminkan perbandingan rugi inti terhadap daya keluaran motor induksi. Dengan mengacu pada IEC Publication No. 72 yang memuat data dimensi laminasi mesin dan daya keluaran maksimum 37 KW maka dengan menggunakan simulasi program Matlab versi 4.2c.1 diperoleh persamaan polinornial orde 4 yang menyatakan hubungan keduanya. Studi banding meliputi keluaran daya 5 KW, 10 KW dan 15 KW dengan perbedaan jurnlah kutub 2 dan kutub 4 dapat dilihat total rugi inti dan persen terhadap daya keluaran motor induksi tersebut."

"[ABSTRAKPada penelitian ini diajukan perhitungan harga jual keekonomian premium untuk Provinsi Maluku dan Papua Barat. Berdasarkan Perpres no. 191 tahun 2014, premium tidak lagi disubsidi, maka harga jual ecerannya seharusnya dikembalikan pada harga jual keekonomian untuk setiap daerah. Akan tetapi, Permen ESDM nomor 4 tahun 2015 menetapkan bahwa harga jual premium nasional sebesar Rp 7.300. Harga tersebut belum dapat merepresentasikan bagi setiap daerah di Indonesia, khususnya Maluku dan Papua Barat. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan harga jual keekonomian premium. Perhitungan harga jual premium dibagi menjadi 2 metode yaitu berdasarkan harga pasar Internasional (market price) dan harga kilang (least cost). Berdasarkan perhitungan, didapatkan bahwa harga jual premium untuk Provinsi Maluku sebesar Rp 9.600/liter dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 10.200/liter. Komponen terbesar dalam perhitungan harga jual keekonomian premium ini adalah crude oil cost, yaitu sekitar 42-45%. Faktor terbesar yang mempengaruhi perubahan harga jual keekonomian premium adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar.

---

ABSTRACTIn this study, the proposed calculation of the economic price of premium for Maluku and West Papua. Based on Presidential Decree no. 191 in 2014, the premium is no longer subsidized, then the retail selling price should be returned to the selling price for each region economics. However, ESDM ministerial regulation number 4 in 2015 stipulates that national premium selling price of Rp 7,300. Prices are yet to be represented for every region in Indonesia, particularly Maluku and West Papua. Therefore, it is necessary to do the calculation of the economic price of premium. Calculation of the selling price of premium is divided into two methods, based on the International market prices (market price) and the price of refinery (least cost). Based on calculations, it was found that the price premium for Maluku Province is Rp 9.600/liter and West Papua Rp 10.200/liter. The largest component in the calculation of the economic price of premium is the crude oil cost, which is about 42-25%. The biggest factor affecting the change in the selling price of premium is the economic value of the rupiah against the dollar., In this study, the proposed calculation of the economic price of premium for Maluku and West Papua. Based on Presidential Decree no. 191 in 2014, the premium is no longer subsidized, then the retail selling price should be returned to the selling price for each region economics. However, ESDM ministerial regulation number 4 in 2015 stipulates that national premium selling price of Rp 7,300. Prices are yet to be represented for every region in Indonesia, particularly Maluku and West Papua. Therefore, it is necessary to do the calculation of the economic price of premium. Calculation of the selling price of premium is divided into two methods, based on the International market prices (market price) and the price of refinery (least cost). Based on calculations, it was found that the price premium for Maluku Province is Rp 9.600/liter and West Papua Rp 10.200/liter. The largest component in the calculation of the economic price of premium is the crude oil cost, which is about 42-25%. The biggest factor affecting the change in the selling price of premium is the economic value of the rupiah against the dollar.]"

"ABSTRAKDalam menangani suatu kasus kejahatan, aparat penegak hukum terkadang melakukan berbagai kesalahan sehingga menangkap terduga yang sebenarnya tidak bersalah. Berbagai penelitian menemukan bahwa salah tangkap tersebut disebabkan oleh berbagai faktor tipikal yakni: kesalahan identifikasi dari saksi mata; kesalahan hasil investigasi; kesalahan bukti forensik; prasangka; dan kurang cakap sebagai penegak hukum Colvin, 2009; Zalman, 2009 . Dalam hal ini Scheck et al. 2000 menyebutkan bahwa meskipun salah tangkap disebabkan oleh berbagai faktor, namun kebanyakan dari kasus yang terjadi menunjukkan bahwa kesalahan cenderung berasal dari proses investigasi, terutama interogasi Poyser, 2011 . Dalam banyak kasus, penyidik sering kali melakukan tindakan kekerasan berupa penyiksaan terhadap terduga agar mau mengakui kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Terduga yang tidak tahan atas siksaan yang dideritanya bisa saja menyerah dalam mempertahankan penyangkalannya sehingga terpaksa mengakui kejahatan yang sebenarnya bukan dilakukan olehnya. Bukti-bukti palsu yang meyakinkan bahwa terduga memang benar pelakunya pun dikumpulkan untuk melengkapi tuduhan tersebut sehingga dapat berlanjut ke proses peradilan.Dalam tulisan ini, saya menganalisis dua kasus salah tangkap berdasarkan data sekunder berupa putusan pengadilan, yakni kasus yang menimpa Dedi Putusan No. 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim dan kasus yang menimpa Andro dan Nurdin Putusan No. 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel . Kedua kasus tersebut menunjukkan adanya penyiksaan dan rekayasa kasus sehingga dengan demikian para korban salah tangkap terviktimisasi atas tuduhan kejahatan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Fenomena salah tangkap semacam ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum dapat melindungi masyarakat dari kejahatan, masyarakat justru menjadi korban dari penegakan hukum yang gagal.

---

ABSTRACTIn dealing with criminal case, law enforcement officers sometimes made mistakes that capturing suspect who is factually innocent. Various studies have found that those mistakes typically caused by various factors such as mistaken eyewitness identification forensic science error or misconduct false confession police investigation prejudice and less capable in law enforcement Colvin, 2009 Zalman, 2009 . In this case Scheck et al. 2000 mentions that although this is caused by various factors, most of the cases showed that the errors tend to come from the process of investigation, especially interrogation Poyser, 2011 . In many cases, investigators often did some violence and torture so that the suspect admits that he does the accused crimes. Suspect that do not stand to suffer the torture maybe given up in defending his denial and perforce to admit the crime he never did. Evidences then manipulated and gathered so that it can continue to be processed in trial.In this paper, I analyzed two cases of wrongful convictions using Court Decision as secondary data, I analyzed the case of Dedi Putusan No. 1204 Pid.B 2014 PN.Jkt.Tim and the case of Andro and Nurdin Putusan No. 1273 Pid.B 2013 PN.Jkt.Sel . Both cases demonstrate the existence of torture and cases manipulation so that the suspects are victimized and have to responsible of the crime they did not commit. This phenomenon of wrongful convictions shows that law enforcement officers have not been able to protect the public from crime, the real offenders is still wandering out there and the innocent people become victims of miscarriage of justice."

"Penelitian ini menyelidiki pengaruh penggunaan jasa koperasi dan keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terhadap kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. Dengan menggunakan data Indonesian Family Life Survey Wave 5 (2014) penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara penggunaan layanan koperasi, keberadaan BMT, dan efek gabungan mereka terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi. Hasil penelitian menunjukan bahwa baik koperasi maupun BMT secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rumah tangga yang di ukur melalui tingkat pengeluaran perkapita. Studi ini menyimpulkan bahwa kedua institusi ini sangatlah penting untuk pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

---

This study investigates the impact of using cooperative services and the presence  of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) on household welfare in Indonesia. Using data from the Indonesian Family Life Survey Wave 5 (2014), the research explores the relationship between the use of cooperative services, the presence of BMT, and their combined effect on improving economic well-being. The results of the study show that both cooperatives and BMT significantly contribute to increasing household welfare, measured by per capita expenditure levels. The study concludes that these two institutions are crucial for economic development and poverty alleviation in Indonesia."