Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mengimbangi kejahatan yang semakin berkembang, pidana penjara masih dipandang mampu untuk menanggulangi dan mengendalikan berbagai jenis kejahatan. Dari 587 jenis tindak pidana kejahatan yang diatur di dalam KUHP, 575 di antaranya diancam dengan pidana penjara, baik yang dirumuskan secara tunggal, maupun yang dirumuskan secara alternatif dengan jenis pidana lain. Demikian pula dalam Rancangan Undang-undang KHUP yang baru, pidana penjara masih dicanangkan sebagai salah sate jenis pidana pokok. lstilah "penjara" menunjuk pada (i) bentuk atau jenis pidana dengan maksud agar terpidana men jadi jera (unsur preventif), dan (ii) lembaga atau institusi yang ditandai dengan penggunaan perangkat keras "bangunan penjara" sebagai tempat untuk mengisolir terpidana dari masyarakat umum.Meskipun bentuk pidana penjara banyak digunakan, akan tetapi dalam pelaks.anaannya banyak menyimpan persoalan yang cukup remit. Adanya krisis yang dialami oleh narapidana di dalam penjara merupakan gejala yang dapat diamati secara langsung, yang diawali dari tindakan mengisolir terpidana yang berakibat hilangnya kemerdekaan, hilangnya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan biologic, hilangnya rasa aman, dan sejumlah penderitaan selama berada di d'alam penjara (pains of imprisonment).Selain krisis di atas, efek negatif yang ditimbulkan dari penerapan pidana penjara turut pula menambah beban persoalan yang dihadapi, sehingga bermunculan kritik dari berbagai kalangan yang ditujukan pada persoalan efektivitas dari pidana penjara. Apakah pidana penjara mempunyai pengaruh preventif atau dapat mengurangi jumlahresidivis?Meskipun penerapan pidana penjara di Indonesia telah bergeser ke arah sistem pemasyarakatan, namun persoalan dan ciri-ciri yang terdapat dalam sistem penjara masih tetap melekat. Di dalam penjara -yang telah diubah dengan lembaga pemasyarakatan akan di jumpai sekelompok narapidana atau "masyarakat narapidana" (inmate society) dengan tatacara atau aturan-aturan yang tumbuh berkembang dan dipatuhi oleh anggota-anggota dari kelompok tersebut."

"Training And education represent a important element in improving officer skill and interest in executing duly. To reach correct training and education target utilize require to be a effectiveness evaluation to see what training given have reached target. This research use 30 (threeten) responder which is taken away from a training kesamaptaan and education which is executing in Regional Office of Banten. Approach to this research have the character of quantitative, and the training kesamaptan and education executed during one month more five day to see what there improvment corrections officer skill and knowledge as their capital in executing good everyday duty is those who undertake in Lapas, Rutan, Bapas, and also in Rupbasan. As for insuffiencys which is earning in research of writer in character only in addition of book of guidance of education and training of permanent kesamaptaan as reference of competitor in accepting items of the training and mount ability of widyaiswara in giving items and use of language of body and also constraint of system of budget going into effect where Dep. Monetary apply system of budget newly while in Regional Office of system of budget which is wearing still old ones, so that the fund which descend for training of kesamaptaan become minim but as a whole the the insuffiencys do not bother the way education and training of the kesamaptaan."

"Seorang yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan secara bersamaan diangkat menjadi direksi pada anak perusahaan tanpa dilakukan pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu seakan-akan memiliki peran ganda. Perselisihan timbul bilamana direksi yang sebelumnya berstatus pekerja melakukan kesalahan dalam kapasitasnya sebagai direksi yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan selanjutnya diberhentikan dari posisinya sebagai direksi dan bersamaan dengan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai pekerja, perusahaan menganggap pekerja melakukan kesalahan yang dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. Metode penelitian yang digunakan tesis ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan data-data empiris. Pekerja yang diangkat menjadi direksi tidak mendapat kepastian hukum bila tidak terdapat kesepakatan antara pekerja dan pengusaha sebelum dilakukan pengangkatan tersebut karena hal ini secara normatif tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pekerja akan tunduk kepada aturan ketenagakerjaan sedangkan direksi sebagai organ perseroan akan tunduk kepada aturan perseroan terbatas. Peran ganda sebagai pekerja dan direksi akan membuat batasan hakhak dan kewenangan menjadi kabur, hal tersebut cenderung memposisikan pekerja sebagai korban bilamana pekerja diberhentikan dari posisi sebagai direksi karena dianggap melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan perusahaan menganggap tindakan tersebut dilakukan juga dalam kapasistanya sebagai pekerja sehingga perusahaan dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu diperlukan kesepakatan atau pengaturan dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama yang menjadi pegangan bagi pekerja maupun pengusaha agar perubahan status pekerja menjadi direksi tetap menjamin kepastian dan perlindungan akan hak-hak pekerja.......A person who has a working relationship with a company is simultaneously appointed as a director of a subsidiary company without prior termination of employment as if he has a dual role. Disputes arise when a director who previously had the status of a worker made a mistake in his capacity as a director which caused losses to the company and was subsequently dismissed from his position as a director and in line with this in his capacity as a worker, the company considers the worker to have made a mistake which can be terminated. The research method used in this thesis uses a doctrinal research method with a normative juridical approach supported by empirical data. Worker who is appointed as director do not get legal certainty if there is no agreement between the worker and the employer before the appointment is made because normatively this is not strictly regulated in laws and regulations. Worker will be subject to labor regulations, while directors as company organs will be subject to limited liability company regulations. The dual roles as worker and director will blur the boundaries of rights and authorities, this tends to position workers as victims when worker is dismissed from positions as director because he is deemed to have made a mistake that caused losses to the company and the company considers this action to be carried out also in its capacity as worker so that the company can terminate the employment relationship. Therefore an agreement or arrangement is needed in a work agreement/company regulation/collective labor agreement which is the basis for worker and employers so that the change in status of worker to director still guarantees certainty and protection of worker's rights."

"ABSTRAKABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari spiritualitas di tempat kerja terhadap perilaku menyimpang di tempat kerja workplace deviant behavior yang dilakukan oleh aparatur sipil negara ASN di Jabodetabek. Terdapat 2 jenis spiritulitas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu spiritualitas pada level individual individual spirituality dan spiritualitas pada level organisasi workplace spirituality. Peneliti menemukan bahwa spiritualitas pada level organisasi tidak signifikan mempengaruhi perilaku menyimpang ASN. Pada spiritualitas level individual memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku menyimpang ASN. Pada spiritualitas level organisasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap spiritualitas level individual ASN. Pada penelitian ini diperoleh hubungan mediasi penuh pada hubungan spiritualitas level individu, spiritualitas level organisasi dan perilaku menyimpang. Spiritualitas level individu menjadi variabel yang memediasi hubungan antara spiritualitas pada level organisasi terhadap perilaku menyimpang.

---

ABSTRACTABSTRACT This study aims to identify the impact of spirituality on workplace deviant behavior conducted by civil servants in Jabodetabek. There are two types of spirituality used in this research, spirituality at the individual level individual spirituality and spirituality at the organizational level workplace spirituality. Researchers found that spirituality at the organizational level did not significantly affect the deviant behavior of civil servants. At individual level spirituality has a significant negative effect on deviant behavior of civil servants. In organizational level spirituality has a significant positive influence on the spirituality level of individual civil servants. In this study, there is a full mediation relationship on the relationship of individual level spirituality, organizational level spirituality and workplace deviant behavior, where individual level spirituality becomes the variable mediating the relationship between spirituality at the organizational level to workplace deviant behavior. "