Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kurun waktu seratus tahun belakangan ini telah terjadi perubahan-perubahan pemikiran dalam hukum pidana. Perubahan pemikiran yang paling mutakhir adalah dilihatnya hukum pidana sebagai suatu konsep pengendalian sosial. Perhatian tidak lagi semata-mata ditujukan kepada perbuatan pidana (Aliran Klasik), ataupun perbuatan pidana dan pembuat perbuatan pidana (Aliran Modern), tetapi hukum pidana itu sendiri menjadi pusat perhatian (Aliran Kontrol Sosial). Konsep ini melahirkan gerakan yang bersifat abolisionistis terhadap hukum pidana. Selain itu timbul pula usaha untuk memperhatikan prinsip-prinsip negara kesejahteraan dalam sistern peradilan pidana dan upaya menemukan cara pelaksanaan pemidanaan yang lebih efektif. Akibatnya, berbagai permasalahan mendasar dalam hukum pidana yang selama ini dipandang telah selesai, dibuka kembali. Masalah-masalah tersebut kini dilihat dalam spektrum yang lebih luas, yang melibatkan metode dan pandangan pemikiran disiplin-disiplin lain.Kenyataan ini menimbulkan berbagai kecenderungan dalam sistem dan pelaksanaan peradilan pidana. Kecenderungan-kecenderungan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga tahap, yaitu kecenderungan dalam tahap perumusan (kebijakan legislatif), kecenderungan dalam tahap penerapan (kebijakan yudikatif), dan kecenderungan dalam tahap pelaksanaan (kebijakan eksekutif). Tercatat adanya beberapa kecenderungan baru dalam kriminalisasi dan dekriminalisasi, kecenderungan meluasnya penggunaan wewenang diskresi aparat peradilan pidana, dan kecenderungan untuk memperlunak pelaksanaan pemidanaan.Kecenderungan-kecenderungan demikian pada gilirannya berpengaruh terhadap sistem dan pelaksanaan peradilan pidana Indonesia. Betapapun beberapa kecenderungan telah terantisipasi dalam usaha pembaharuan hukum pidana, namun masih banyak kecenderungan-kecenderungan lain yang belum terlihat tanda-tandanya akan diantisipasi dalam berbagai rancangan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia."

"On punishment and responsibility related to criminal liability in Indonesian legal system"

"Kesalahan dan Penanggungiawaban Pidana masih menyisakan berbagai persoalan. Misalnya, dalam praktek hukum belum terdapat kesamaan pola penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Antara putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lain, kerapkali terdapat perbedaan dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Hal ini dapat saja bersumber dari adanya kecenderungan melihat penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana semata-mata sebagai bagian dari tugas hakim daiam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kecederungan demikian, juga terlihat dari minimnya ketentuan peraturan pemndang-undangan pidana mengenai hal itu. Undang-undang pidana umumnya hanya menentukan tentang perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana beserta ancaman pidana bagi pembuatnya. Pada sisi tain, hai ini membuka kemungkinan para akademisi memberi kontribusi teoretis mengenai hal ini.Pada tahun 1955 Prof. Moejatno, SH mengemukakan pandangannya mengenai tindak pidana dan pertanggungiawaban pidana. Dalam lirteratur teori ini dikena! dengan ajaran dualistis, yang dalam disertasi ini disebut dengan Teori Pemisanan Undak Pidana dan Peftanggungjawaban Pidana.Teori ini menempatkan masalah pertanggungjawaban pidana terpisah dari masalah tindak pidana, sehingga dapat dipandang sebagai koreksi atas ajaran monistis yang memandang kesalahan semata-mata sebagai unsur subyektif tindak pidana. Selain itu, teori ini telah menjadi fundamen dasar penyusunan Rancangan KUHP, sehingga sangat bemilai strategis dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia. Namun demikian, hasil penelitian dalam disertasi ini menunjukkan teori ini umumnya tidak diterapkan, sekalipun harus diakui terdapat beberapa putusan pengadilan yang dapat dipandang sejalan dengan teori tersebut. Hal ini menyebabkan elaborasi Iebih iauh tentang pola penentuan kesalahan dan penanggung-jawaban pidana berdasar pada teori dualistis, sangat diperlukan guna menunjang praktek peradilan ketika KUHP baru diberlakukan.Berdasarkan teori ini kesalahan dikeluarkan dari rumusan tindak pidana. Hal ini dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam praktek. Misalnya, atas dasar apa penentuan kesalahan terdakwa, jika Penuntut Umum hanya berkewajiban membuktikan rumusan tindak pidana yang didalamnya tidak memuat unsur kesalahan. Apabila tidak mendapat pengaturan lebih Ianjut, balk dalam hukum pidana materil (KUHP) maupun hukum pidana formil (KUHAP), maka penentuan kesaiahan dan pertanggungjawaban pidana cenderung ke arah feit materiel. Hal ini terakhlr ini merupakan pola penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang telah ditinggalkan sejak Water en Melk Arrest Hoge-Raad 1916. Dengan kata lain, hal ini akan membuat pertanggungjawaban pidana cenderung dilakukan secara strict liability, yang oleh sementara kalangan dipandang sebagai pertanggungjawaban tanpa -kesalahan (liabiiity without fault). Dalam disertasi ini dikemukakan konsepsi tentang 'penentuan kesalahan dan pertangungjawaban pidana berdasar teori dualistis, tgnpa terjebak pada kecendengan menerapkannya sebagai fait material atau strict Bability.Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungiawaban Pidana yang menjadi fundamen penyusunan Rancangan' KUHP belum sepenuhnya terimplementasi dalam berbagai ketenluanhya. Sejauh mengenal perumusan tindak pidana hal ini hanya mempengaruhi dikeluarkannya kesengajaan dari rumusan tindak pidana. Sementara kealpaan tetap menjadi bagian rumusan tindak pidana. Hal ini pun akan menimbulkan persoalan dalam praktek. Tldak terbuktinya kealpaan yang menjadi bagian rumusan tindak pidana menyebabkan terdakwa dibabaskan. Sebaliknya, jika dipandang tidak terdapat kesengajaan ketika melakukan tindak pidana, maka terdakwa akan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Baik kesengajaan maupun kealpaan keduanya bentuk-bentuk kesalahan, sehingga kurang tepat jika tidak terdapatnya hal ini menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Disertasi ini mengemukakan konsepsi yang clengan itu perbedaan sebagaimana tersebut di atas dapat dihindari.

---

Fault and criminal liability still leaving some problems. For example, in practical law there is no similarity pattern of deciding the criminal fault and criminal liability yet. We often find that a verdict of a court is different with another court even they handled the same cases, it is usually often causes by the diherences in determined the defendant fault and criminal liability. lt could be caused by the inclination of some opinions said that the determination of the fault and criminal liability is part of the judges job in diagnose, judging and deciding a case. We can also say that the inclination caused bythe minimum regulations of the crime legislations. In generai the criminal legislations are only deciding the crime that is Stated as a crimutal act and the punishment for the doer. ln the other hand it opens the possibility for the academician to contribute their theoretical knowledge for this case.

In 1955, Prof. Moejatno, SH made an opinion about criminal act and criminal liability. ln a literature, this theory is known as the dualistic theory and it is called as the separation theory of criminal act and criminal liabihty in this dissertation. This theory placed the criminal liability problem (mens rea) separate from the criminal act problem (actus reus), so that we can see it as the correction of the monistrc theory that say that fault is part of the physiological element of criminal act. Beside that, this theory has become the basic concept of the Bill of Criminal Code for it would become strategic value in the Indonesian law development. However; result of the research this dissertation shows that this theory isn't always used, even though there are some court decisions used it. lt causes a further elaboration ofthe pattern of criminal act and criminal liability based on the dualistic theory that is very important to support the practical law when it is issued to the public.

Based on this theory, fault is not a part of criminal act. And it can causes problems in the law practice. For example, there will be a question about the basic determination of defendants fault, if the General Prosecutor only has an obligation to proof an criminal act concept that isn't consist of fault. lf there isn't any further regulation, neither in the substantive criminal law (Criminal Code) or procedure criminal law (Criminal Code Procedure), then the determination between fault and criminal liability will disposed to the feit materiel doctrine. And this is the pattern of the determination of fault and criminal liability that had been left since Water en Melk Arrest Hoge Read 1916. ln the other word, it can be said that the pattern can make the criminal liability disposed done by strict liability. The last one by some authors as a pattem the determination of criminal liability without fault. This dissertation tells a conception ofthe determination of fault and criminal liability based on dualistic theory without trapped on the leaning on using it as feit materiel doctrine or strict liability.

The separation theory of criminal act and criminal liability that is used as the basic concept Bill of Criminal Code isn't fully implemented on some stipulations. As far as we know, this theoiyis only affected to the issued of the intention out a part of criminal act concept. In the mean time, faults still become a part ofthe criminal-ect concept, and it is become a- problem in the real practice. The unproven of intention that is a part of criminal act will release (ontslaag van -alle rechtvenrolging) 'the defendant. On the other hand, if a defendant seems to be had negligence in done the cnrninal act the law will let him free (vrijspraak). Both of intention and negligence are faults, so that it wouldn?t be appropriate if the unexcitable of them make different consequences. This dissertation tells about a conception that will show us if we can avoid the differences mentioned."

"Keterbatasan aliran udara masuk serta keluar dari paru-paru, gangguan ventilasi saluran pernafasan dan menurunnya kemampuan fungsi kerja otot-otot pernafasan menyebabkan terjadi defisit saturasi oksigen perifer pada pasien PPOK. Masalah defisit saturasi oksigen perifer sangat penting untuk diselesaikan, untuk itu diperlukan berbagai terapi untuk meningkatkan nilai saturasi oksigen pada pasien PPOK, diantaranya adalah Breathing Exercise. Penelitian ini menggunakan Breathing Exercise dengan Teknik Balloon Blowing untuk meningkatkan saturasi perifer pada pasien PPOK. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 46 responden. Metode penelitan ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan desain Quasy Experimental. Teknik pengambilan sampel dengan cara Consecutive Sampling sebanyak 46 responden PPOK yang dibagi kedalam kedua kelompok yaitu Intervensi (23 responden diberikan Balloon Blowing) dan Kontrol (23 responden diberikan Nafas Dalam). Hasil penelitian ini menunjukkan perubahan rerata nilai pada kelompok intervensi lebih tinggi sebelum dan sesudah perlakuan (Mean 1,61. P-value 0,000), dibandingkan kelompok kontrol (Mean 0,74. P-value 0,032). Rekomendasi, Peneliti mengharapkan lebih banyak penelitian breathing exercise balloon blowing pada pasien PPOK atau gangguan pernapasan dengan jangka waktu penelitian yang lebih lama. Simpulan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh pemberian Breathing Exercise Balloon Blowing terhadap peningkatan saturasi oksigen perifer.

---

Limited airflow into and out of the lungs, impaired ventilation of the respiratory tract and decreased ability of the work function of the respiratory muscles to cause peripheral oxygen saturation deficits in COPD patients. The problem of peripheral oxygen saturation deficit is very important to be solved, therefore various therapies are needed to increase the oxygen saturation value in COPD patients, including Breathing Exercise. This study uses Breathing Exercise with Balloon Blowing Technique to increase peripheral saturation in COPD patients. The sample in this study amounted to 46 respondents. This research method uses a quantitative approach with a Quasy Experimental design. The sampling technique was Consecutive Sampling as many as 46 COPD respondents were divided into two groups, namely Intervention (23 respondents were given Balloon Blowing) and Control (23 respondents were given deep breaths). The results of this study showed that the change in the mean value in the intervention group was higher before and after treatment (Mean 1.61. P-value 0.000), compared to the control group (Mean 0.74. P-value 0.032). Recommendation, Researchers expect more research on breathing exercise balloon blowing in patients with COPD or respiratory disorders with a longer study period. The conclusion in this study is that there is an effect of giving Breathing Exercise Balloon Blowing to increase peripheral oxygen saturation."

"Praktik spesialis keperawatan medikal bedah merupakan rangkaian dari pendidikan ilmu keperawatan yang dilaksanakan dalam tatanan pelayanan kesehatan. Selama menjalani proses residensi, residen berperan menjadi Clinical Care Manager yang bertugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, sebagai peneliti, konsultan keperawatan bagi staf keperawatan, serta pendidik. Guna mencapai peran tersebut, residen menerapkan teori keperawatan model adaptasi Roy sebagai alat untuk mempermudah pemberian asuhan keperawatan dalam membantu individu, baik dalam kondisi sakit maupun pada proses penyembuhan dan peningkatan pemeliharaan kesehatan di setiap mode fisiologis, konsep diri, fungsi peran dan interdependen secara sistematis. Pada kasus kelolaan dengan tuberkuloma paru diperoleh hasil bahwasanya ada perbaikan kondisi setelah pemberian asuhan keperawatan selama 15 hari dan hasil pada 30 kasus resume pasien dengan penyakit sistem pernapasan terbanyak adalah tuberkulosis paru. Penerapan Evidence Based Nursing menggunakan terapi Eye Movement Training (EMT) didapatkan hasil bahwa kelompok intervensi EMT memiliki nilai perubahan kualitas tidur rerata lebih tinggi sebelum dan sesudah diberikan terapi dibandingkan kelompok kontrol. Pada proyek inovasi, dilakukan program peningkatan kemampuan perawat dalam melakukan perawatan trakeostomi pada pasien dewasa dengan 6 elemen bundle trakeostomi diperoleh hasil bahwa perawat ruangan merasa materi yang diberikan sangat bermanfaat dan mampu laksana sehingga tindak lanjutnya adalah terbentuknya booklet perawatan trakeostomi dan teraplikasi dalam Electronic Medical Record (EMR).

---

Medical-surgical nursing specialist practice is a series of nursing science education carried out in health care settings. During the residency process, the resident acts as a Clinical Care Manager in charge of providing nursing care, as a researcher, nursing consultant for nursing staff, and educator. In order to achieve this role, residents apply the Roy adaptation model nursing theory as a tool to facilitate the provision of nursing care in helping individuals, both in sickness and in the process of healing and improving health maintenance in each physiological mode, self-concept, role function and interdependence systematically. In the case of management with pulmonary tuberculosis, the results showed that there was an improvement in condition after providing nursing care for 15 days and the results in 30 cases of patient resumes with the most respiratory system diseases were pulmonary tuberculosis. The application of Evidence Based Nursing using Eye Movement Training (EMT) therapy found that the EMT intervention group had a higher mean sleep quality change value before and after therapy than the control group. In the innovation project, a programme to improve the ability of nurses to perform tracheostomy care in adult patients with 6 elements of the tracheostomy bundle was carried out. The results showed that the room nurses felt the material provided was very useful and applicable so that the follow-up was the formation of a tracheostomy care booklet and applied in the Electronic Medical Record (EMR)."

"Praktik spesialis keperawatan medikal bedah merupakan rangkaian dari pendidikan ilmukeperawatan yang dilaksanakan dalam tatanan pelayanan kesehatan. Selama menjalani proses residensi, residen berperan menjadi Clinical Care Manager yang bertugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, sebagai peneliti, konsultan keperawatan bagi staf keperawatan, serta pendidik. Guna mencapai peran tersebut, residen menerapkan teori keperawatan model adaptasi Roy sebagai alat untuk mempermudah pemberian asuhan keperawatan dalam membantu individu, baik dalam kondisi sakit maupun pada proses penyembuhan dan peningkatan pemeliharaan kesehatan di setiap mode fisiologis, konsep diri, fungsi peran dan interdependen secara sistematis. Pada kasus kelolaan dengan tuberkuloma paru diperoleh hasil bahwasanya ada perbaikan kondisi setelah pemberian asuhan keperawatan selama 15 hari dan hasil pada 30 kasus resume pasien dengan penyakit sistem pernapasan terbanyak adalah tuberkulosis paru. Penerapan Evidence Based Nursing menggunakan terapi Eye Movement Training (EMT) didapatkan hasil bahwa kelompok intervensi EMT memiliki nilai perubahan kualitas tidur rerata lebih tinggi sebelum dan sesudah diberikan terapi dibandingkan kelompok kontrol. Pada proyek inovasi, dilakukan program peningkatan kemampuan perawat dalam melakukan perawatan trakeostomi pada pasien dewasa dengan 6 elemen bundle trakeostomi diperoleh hasil bahwa perawat ruangan merasa materi yang diberikan sangat bermanfaat dan mampu laksana sehingga tindak lanjutnya adalah terbentuknya booklet perawatan trakeostomi dan teraplikasi dalam Electronic Medical Record (EMR).

---

Medical-surgical nursing specialist practice is a series of nursing science education carried out in health care settings. During the residency process, the resident acts as a Clinical Care Manager in charge of providing nursing care, as a researcher, nursing consultant for nursing staff, and educator. In order to achieve this role, residents apply the Roy adaptation model nursing theory as a tool to facilitate the provision of nursing care in helping individuals, both in sickness and in the process of healing and improving health maintenance in each physiological mode, self-concept, role function and interdependence systematically. In the case of management with pulmonary tuberculosis, the results showed that there was an improvement in condition after providing nursing care for 15 days and the results in 30 cases of patient resumes with the most respiratory system diseases were pulmonary tuberculosis. The application of Evidence Based Nursing using Eye Movement Training (EMT) therapy found that the EMT intervention group had a higher mean sleep quality change value before and after therapy than the control group. In the innovation project, a programme to improve the ability of nurses to perform tracheostomy care in adult patients with 6 elements of the tracheostomy bundle was carried out. The results showed that the room nurses felt the material provided was very useful and applicable so that the follow-up was the formation of a tracheostomy care booklet and applied in the Electronic Medical Record (EMR)."