Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan rakyatnya. Peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi sasaran utama dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Agar pembangunan yang dilakukan efektif dan tepat sasaran, perlu dilakukan pengelompokan untuk mengetahui karakteristik wilayah. Penelitian ini membahas mengenai pengelompokan kabupaten/kota di Pulau Jawa berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat tahun 2022. Kesejahteraan yang diukur merupakan kesejahteraan materi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase penduduk miskin, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, persentase pengeluaran per kapita untuk makanan, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan angka harapan hidup. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam mengelompokkan kabupaten/kota beserta variabel-variabelnya. Pendekatan pertama adalah mengelompokkan kabupaten/kota dan variabel-variabelnya secara simultan dengan menggunakan metode biclustering plaid model. Pendekatan kedua adalah mengelompokkan kabupaten/kota menggunakan clustering metode Ward dan dilanjutkan dengan metode biplot. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan hasil kedua pendekatan tersebut, yaitu hasil biclustering dan hasil cluster-biplot pada data 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa pada tahun 2022 berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan jumlah kelompok dari kedua pendekatan tersebut adalah sebanyak 2 dengan kelompok 1 merupakan wilayah yang lebih sejahtera daripada kelompok 2. Ditinjau dari nilai standar deviasinya, kelompok hasil biclustering plaid model memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dibanding kelompok hasil cluster-biplot. Dengan demikian, secara umum pendekatan pertama menghasilkan kelompok yang lebih baik karena lebih homogen dibandingkan dengan pendekatan kedua. ......The success of a country's development can be known from the well-being of its people. Improving the welfare of the population is the main goal in the development activities carried out by government. To ensure that development is effective and targeted, grouping is needed to understand the characteristics of the region. This study discusses the grouping of regencies/cities in Java based on the people's welfare indicators in 2022. The measured welfare is material well-being. Variables used in this study are the percentage of the poor population, GDP per capita at current prices, average length of schooling, expected length of schooling, percentage of per capita expenditure on food, open unemployment rate, population, population density, and life expectancy. There are two approaches used in grouping regencies/cities along with their variables. The first approach is to group regencies/cities and their variables simultaneously using plaid model biclustering method. The second approach is to group regencies/cities using the Ward clustering method and then followed by the biplot method. The aim of this study is to compare the results of these two approaches, namely the biclustering results and the cluster-biplot results on data from 119 regencies/cities in Java in 2022 based on people's welfare indicators. Based on the results of this study, the number of groups from each approach is 2, with group 1 being more prosperous than group 2. Judging from the standard deviation values, the plaid model biclustering result groups have lower standard deviation values compared to the cluster-biplot result groups. Therefore, in general the first approach produces better groups as they are more homogeneous compared to the second approach.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai informasi di dalam Laporan per Negara atau Country-by Country Report (CbCR) pada regulasi transfer pricing dalam mendorong transparansi perpajakan. Metode penelian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Adanya persaingan global yang semakin ketat menyebabkan Perusahaan Multinasional melakukan manajemen biaya, salah satunya dengan meminimalkan beban pajak. Aggressive tax planning yang dilakukan oleh Perusahaan Multinasional menyebabkan BEPS Inclusive Framework bersama OECD menerbitkan 15 Aksi BEPS, salah staunya adalah BEPS Action Plan 13 tentang Transfer Pricing Documentation and Country-by-Cuntry Reporting. Pada BEPS Action Plan 13, dijelaskan bahwa tujuan utama Dokumentasi Laporan per Negara atau CbCR yakni untuk meningkatkan transparansi perpajakan. Transparansi perpajakan atas informasi yang dilaporkan Entitas Pelapor pada Laporan per Negara atau CbCR dapat diketahui dari pemenuhan indikator transparansi yang dikemukakan oleh OECD (2011), yaitu (i) Ketersediaan informasi; (ii) Ketersediaan Akses Informasi; dan (iii) Mekanisme Pertukaran Informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang termuat di di dalam Laporan per Negara atau CbCR dapat mendorong transparansi perpajakan karena telah memenuhi semua indikator transparansi tersebut. Namun sampai saat ini, penerapkan Dokumentasi Laporan per Negara atau CbCR di dalam PMK 213/2016 dan PER 29/2017 masih mengalami kendala, baik dari sisi Otoritas Pajak maupun Wajib Pajak, yakni kurangnya pemahaman baik dari Otoitas Pajak maupun Wajib Pajak tentang CbCR, Sistem yang masih di bangun, pengelolaan belum di lakukan oleh Otoritas Pajak, meningkatnya collection cost DJP, dan meningkatnya compliance cost Wajib Pajak.

---

This study focuses on the information in Country-by Country Report (CbCR) on Transfer Pricing Documentation Regulation to Enhance Tax Transparency. The research method used in this study is descriptive qualitative with qualitative data analysis technique. A growing global rivalry led a Multinational Enterprise (MNEs) to manage their cost. One of the costs that can be minimize is tax expense. Aggressive tax planning by the MNEs couses BEPS Inclusive Framework publish 15 BEPS Action Plan, one of them is BEPS Action Plan Frame 13 about Transfer Pricing Documentation and Country by-Country Reporting. BEPS Action Plan 13 explains that the primary purpose of CbCR Documentation is to enhance tax transparency. Tax Transparency for information reported by Constituent Entity in CbCR can be known from the indicator stated by OECD (2011), that is: (i) Availability of information; (ii) Access to information; and (iii) Exchange of Information. The research show that information within the CbCR can enhance tax transparency it meets all that tax transparency indicator. But implementation of CbCR Documentation in PMK 213/2016 and PER 29/2017 still face challenges both from the Competent Authorities and from the Taxpayer, there are lack of understanding about CbCR by Competent Authorities and Taxpayer, the system is still built, data of CbCR has not been managed by Competent Authorities, the collection cost of DGT and compliance cost of Taxpayer increases.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam menentukan perjanjian reasuransi, hanya sedikit penelitian yang menemukan manfaat bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi secara bersamaan. Sebagian besar penelitian yang ditemukan hanya sebatas menentukan reasuransi yang optimal dari sudut pandang perusahaan asuransi. Dalam penelitian ini, alat pengukuran risiko Value-at-Risk (VaR) digunakan untuk menentukan perjanjian reasuransi kuota-share optimal yang menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan adalah peningkatan nilai utilitas yang diharapkan setelah mengadakan perjanjian reasuransi. Dalam proses penghitungan total nilai VaR minimum untuk kedua perusahaan tersebut, maka akan ditentukan terlebih dahulu retensi quota share yang optimal untuk perusahaan asuransi. Nilai retensi yang optimal sangat dipengaruhi oleh safety loading yang ditentukan oleh perusahaan reasuransi. Pada tugas akhir ini akan dicari kesepakatan reasuransi yang optimal untuk data klaim yang dihasilkan menggunakan R 3.5.0.
ABSTRACT
In determining reinsurance agreements, only a few studies have found benefits for insurance companies and reinsurance companies simultaneously. Most of the research found is limited to determining the optimal reinsurance from the insurance company's point of view. In this study, a Value-at-Risk (VaR) risk measurement tool is used to determine the optimal quota-share reinsurance agreement that benefits both parties. Profit is the expected increase in utility value after entering into a reinsurance agreement. In the process of calculating the minimum total VaR value for the two companies, the optimal quota share retention will be determined in advance for the insurance company. The optimal retention value is strongly influenced by the safety loading determined by the reinsurance company. In this final project, the optimal reinsurance agreement will be sought for claim data generated using R 3.5.0.

Abstrak :
Ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang dapat mengakses makanan yang aman dan bergizi guna hidup aktif dan sehat. Pandemi COVID-19 mengganggu ketahanan pangan oleh karena dampak buruknya terhadap sosial ekonomi, yang menyebabkan kerawanan pangan. Kondisi rawan pangan berkaitan dengan buruknya kualitas konsumsi pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan rumah tangga selama pandemi COVID-19 dan kaitannya terhadap kebiasaan konsumsi siswa SMAN 1 dan SMAN 2 Liwa, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional ini menggunakan data sekunder. Sampel penelitian ini adalah 207 siswa SMA (berusia 14-17 tahun) beserta ibunya. Analisis data secara univariat dan bivariat menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan 51,2% rumah tangga mengalami rawan pangan. Hasil analisis statistik menunjukkan pekerjaan ayah sebagai non-PNS (OR = 4,115), pendapatan orang tua per bulan saat pandemi COVID-19 kurang dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) (OR = 4,115), pendidikan ayah dan pendidikan ibu kurang dari atau sama dengan tamat SMP (OR = 1,739 dan 1,843) berhubungan signifikan dengan kerawanan pangan rumah tangga. Penelitian ini juga menemukan hubungan yang bermakna antara kerawanan pangan rumah tangga dengan kebiasaan tidak sering mengonsumsi sumber protein hewani (OR = 2,569), susu dan produk olahannya (OR = 7,098), serta fast food (OR = 0,562) pada siswa. Program ketahanan pangan sebaiknya difokuskan kepada sasaran rentan, yakni rumah tangga dengan ayah dan ibu berpendidikan rendah serta memiliki pendapatan di bawah UMK. Rumah tangga rawan pangan direkomendasikan untuk melakukan upaya ternak ayam dan ikan sebagai sumber konsumsi protein hewani. Dinas Ketahanan Pangan dapat bekerja sama dengan Dinas Peternakan untuk mengembangkan industri peternakan sapi perah guna meningkatkan produksi susu. ......Food security is a condition when everyone can access safe and nutritious food for an active and healthy life. The COVID-19 pandemic disrupts food security due to its adverse socio-economic impact, which causes food insecurity. Food insecurity is related to poor diet quality. This study aims to determine the factors related to household food security during the COVID-19 pandemic and its relation to the consumption habits among students at SMAN 1 and SMAN 2 Liwa, West Lampung Regency, Lampung Province. This quantitative research with a cross-sectional design uses secondary data. The sample of this study was 207 high school students (aged 14-17 years) and their mothers. Data analysis was univariate and bivariate using the chi-square test. The results showed 51,2% of households experienced food insecurity. The results of statistical analysis showed that the father's occupation as a non-civil servant (OR = 4,115), the parent's monthly income during the COVID-19 pandemic was less than the District Minimum Wage (UMK) (OR = 4,115), father's education and mother's education was less than or equal to junior high school (OR = 1.739 and 1.843) had a significant relationship to household food insecurity. This study also found that household food insecurity was significantly related to the habit of not frequently consuming animal protein sources (OR = 2.569), milk and its processed products (OR = 7.098), and fast food (OR = 0.562) in students. Food security programs should be focused on vulnerable targets, namely households with fathers and mothers with low education and income below the UMK. It is recommended to raise chicken and fish as a source of animal protein consumption for food insecurity households. The Food Security Agency can collaborate with the Animal Husbandry Agency to develop the dairy cows industry to increase milk production.