Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Walaupun telah memberi kemudahan pada konsumen untuk menggugat dan meminta ganti rugi kepada pelaku usaha, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mengatur apabila terdapat sengketa konsumen internasional yang melibatkan pelaku usaha dan/atau konsumen yang tidak tunduk pada hukum Indonesia. Selain itu, adanya klausula baku dalam kontrak konsumen menyebabkan konsumen tidak memiliki posisi dan daya tawar yang lebih kuat di hadapan pelaku usaha. Walaupun sudah terdapat pasal khusus mengenai klausula baku, akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya melindungi konsumen apabila terdapat pilihan hukum dan pilihan forum yang ditetapkan secara unilateral oleh pelaku usaha. Hal ini tentunya menciptakan kekosongan dan ketidakpastian perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Melalui penelitian yuridis-normatif, tulisan ini membahas tentang hukum yang berlaku dan forum yang berwenang dalam sengketa konsumen menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata internasional Indonesia. Penelitian ini juga akan melihat putusan pengadilan Indonesia terkait sengketa konsumen internasional. Dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan kontraktual, Hakim menerapkan asas kebebasan berkontrak yang dianggap mengikat para pihak dan dilakukan dalam keadaan konsensual. Sementara untuk hubungan nonkontraktual, prinsip klasik lex loci delicti commissi masih menjadi dasar penentuan hukum yang berlaku. Mengenai forum yang berwenang, UU Perlindungan Konsumen telah menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.

---

Although it has been easier for the consumers to sue and seek compensation from business enactors, Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection has not regulated if there are international consumer disputes involving business enactors and/or consumers who are not subject to Indonesian law. Also, there are standard clauses in consumer contract that cause consumers to not have a stronger position and bargaining power in front of business enactors. Although there is already specific provision regarding standard clause, it has not fully protected consumer, specifically if there is a choice of law and a choice of forums that are determined unilaterally by the business enactor. This of course creates the void and uncertainty of legal protection for consumers in Indonesia. Through juridical-normative research, this paper discusses the applicable law and the competent forum in consumer disputes according to the Indonesia consumer protection law and private international law. This research will also look at Indonesia court decisions related to international consumer disputes. It can be concluded that on a contractual basis, the judges apply the principle of freedom of contract which considered binding for the parties and presumed in a consensual state. Meanwhile, for a non-contractual basis, the classic principle of lex loci delicti commissi is still become the basis for determining the applicable law. As for the competent forum, the Consumer Protection Law has provided some mechanisms to settle and resolve consumer disputes."

"Kawasan Rawa Danau merupakan salah satu kawasan yang akan dijadikan cagar alam geologi, khususnya kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang menjadi pusat dalam pengembangan wilayah. Untuk menunjang hal tersebut memerlukan penyelidikan geologi teknik sebagai dasar rekomendasi pengembangan wilayah terutama dalam pembangunan berkelanjutan. Dasar penentuan zona kemampuan geologi teknik adalah penyelidikan geologi teknik. Dalam penelitian ini, penyelidikan geologi teknik meliputi pemetaan geologi teknik seperti satuan geologi teknik, kondisi geomorfologi, kedalaman muka airtanah, dan potensi kerentanan bencana geologi. Berdasarkan hasil penyelidikan geologi teknik, didapatkan enam satuan geologi teknik pada daerah penelitian yaitu satuan residu piroklastik, satuan pasir lanauan, satuan residu batuan lava andesit terkekarkan, satuan residu batuan intrusi, satuan kolovium, dan satuan aluvium. Di daerah penelitian terdapat tiga zona kedalaman muka airtanah yaitu zona kedalaman muka airtanah dangkal (0 – 15 m), zona kedalaman muka airtanah dalam (15 – 30 m), dan zona kedalaman muka airtanah sangat dalam (> 30 m). Selain itu, terdapat tiga potensi bencana geologi seperti kerentanan gerakan tanah, rawan banjir, dan rawan terdampak gempabumi. Berdasarkan parameter – parameter diatas, didapatkan tiga zona kemampuan geologi teknik yaitu zona kemampuan geologi teknik sangat rendah, zona kemampuan geologi teknik rendah, dan zona kemampuan geologi teknik menengah. Maka dari itu, berdasarkan zona kemampuan geologi teknik terdapat tiga tipe lahan yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi pengembangan wilayah yaitu lahan dapat dikembangkan, lahan yang mungkin dikembangkan dengan batasan ekonomi dan kendala fisik (wilayah kendala), serta lahan yang tidak dapat dikembangkan......Rawa Danau is the one zone that has been proposed to be a geopark in Indonesia, especially in Cinangka, Serang, Banten which is become the center of regional development. Urban development must also consider engineering geological investigation as basic information for creating engineering geology capability zone and also as recommendations for regional development, especially in sustainable development. In this research, there are several methods for engineering geological investigation such as mapping of engineering geological, geomorphological conditions, unconfined groundwater depth zone, and vulnerability level of geological disasters. Based on engineering geological studies, there are six engineering geological units such as pyroclastic residue unit, silty sand unit, andesite lava residue unit, intrusion dacite residue unit, colluvium unit, and aluvium unit. There are three groups of unconfined groundwater depth such as shallow unconfined groundwater depth ( 0 – 15 m), deep unconfined groundwater depth ( 15 – 30 m), and the deepest unconfined groundwater depth ( > 30 m). Moreover, there are three types of geological disasters that can happen in there such as landslide, flood, and earthquake. There are also three types of engineering geology capability zone which are the lowest zone, low zone, and medium zone. Based on that engineering geology capability zone, in Cinangka there are three types of land that can be used as recommendations for urban development such as land that can be developed, land with constraints, and land that can’t be developed."