Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSistem distribusi BBM di Indonesia tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan kelangkaan di beberapa wilayah Indonesia. Tujuan pekerjaan ini adalah menerapkan model ekonometrik untuk memproyeksikan jumlah kebutuhan BBM setiap wilayah hingga tahun 2025 sehingga cadangan BBM akan terjamin dan kelangkaan BBM dapat dihindari. Penelitian ini dibatasi pada Wilayah Distribusi Niaga III dan IV. Variabel-variabel yang berpengaruh adalah jumlah produksi dan konsumsi BBM serta Produk Domestik Regional Bruto. Ketahanan cadangan BBM ditentukan selama 60 hari. Hasil yang diperoleh yaitu cadangan BBM yang dibutuhkan di WDN III dan IV pada tahun 2013 sebesar 2.67 Juta Kiloliter dan pada tahun 2025 sebesar 6.11 Juta Kiloliter dengan menambah kapasitas kilang/depot BBM dengan volume yaitu sebesar 8.7 Juta Kiloliter/tahun pada tahun 2017 dan sebesar 8.8 Juta Kiloliter/tahun pada tahun 2022 yang disertai dengan melakukan impor BBM sebesar 7.35 Juta Kiloliter pada tahun 2016 dan sebesar 6.76 Juta Kiloliter pada tahun 2021.

---

ABSTRACTThe distribution system fuel reserve in Indonesia is not going well so caused scarcity in some region of Indonesia. The purpose of this work is to apply an econometric model in order to project how much the needs of fuel in each region until 2025 so the fuel stock can be secured and the scarcity can be avoided. This research is limited by the Commercial Distribution District III and IV. The variables that influence to the fuel reserves are the production and consumption of fuel and Growth Domestic Product. The coverage day of fuel in Indonesia is given for 60 days. The result obtained that the needs of fuel stock is 2.67 million Kiloliter in 2013 and 6.11 million Kiloliter in 2025 with added refining capacity of fuel as high as 8.7 million Kiloliter/year in 2017 and 8.8 million Kiloliter/year in 2022 along with import the fuel as high as 7.35 million Kiloliter in 2016 and 6.76 million Kiloliter in 2021."

"ABSTRAKSistem distribusi BBM di Indonesia tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan kelangkaan di beberapa wilayah Indonesia. Tujuan pekerjaan ini adalah mendapatkan suatu model sistem dinamik cadangan penyangga BBM agar dapat diketahui berapa volume cadangan penyangga BBM hingga tahun 2025. Penelitian ini dibatasi dengan BBM gasoline dan solar di Indonesia. Variabel-variabel yang berpengaruh adalah jumlah produksi dan konsumsi BBM serta PDB. Simulasi dijalankan dengan perangkat lunak Powersim Studio 7. Hasil yang diperoleh yaitu untuk skenario ketahanan selama 30 hari, cadangan penyangga yang dibutuhkan pada tahun 2025 untuk gasoline sebesar 4,49 Juta Kiloliter dan untuk solar sebesar 1,7 Juta Kiloliter. Untuk skenario ketahanan selama 60 hari, cadangan penyangga yang dibutuhkan pada tahun 2025 untuk gasoline sebesar 9,88 Juta Kiloliter dan untuk solar sebesar 3,4 Juta Kiloliter. Untuk skenario ketahanan selama 90 hari, cadangan penyangga yang dibutuhkan pada tahun 2025 untuk gasoline sebesar 14,8 Juta Kiloliter dan untuk solar sebesar 5,13 Juta Kiloliter. Untuk skenario penurunan PDB pada tahun 2009 dan 2019 akan menurunkan cadangan penyangga gasoline sekitar 22 % dari skenario dasar. Untuk skenario konversi terhadap energi alternatif, cadangan penyangga BBM jenis gasoline dan solar menurun 73 % dari skenario dasar.

---

ABSTRACTThe fuel distribution system in Indonesia is not going well causing fuel?s scarcity in some region of Indonesia. The purpose of this work is to get a system dynamic model of buffer stock of fuel in order to know how much volume of buffers stock of fuel until 2025. This research is limited by the gasoline and diesel fuel in Indonesia. The variables that influence are the amount of production and consumption of fuel, and Growth Domestic Product. Simulation run with Powersim Studio 7 software. The results obtained for scenarios that resistance for 30 days, the required buffer stock in 2025 amounted to 4,49 million kiloliters of gasoline and diesel by 1,7 Million for Kiloliter. For scenarios that resistance for 60 days, the required buffer stock in 2025 amounted to 9,88 million kiloliters of gasoline and for diesel by 3,4 million kiloliters. For scenarios that resistance for 90 days, the required buffer stock in 2025 amounted to 14,8 million kiloliters of gasoline and diesel by 5,13 Million for Kiloliter. For scenario GDP decline in 2009 and 2019 will reduce buffer stock of gasoline approximately 22 % of the basic scenario. For conversion to alternative energy scenarios, buffer stock of gasoline and diesel fuel types declined 73 % from the base scenario."

"Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) merupakan cerminan lemahnya tingkat ekonomi di Indonesia sehingga menciptakan keadaan dimana anak terpaksa untuk bekerja. Kehadiran mereka memberikan bantuan dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga namun keberadaan mereka selama ini jarang diungkap, padahal pekerjaan yang mereka lakukan rawan kekerasan fisik, pelecehan seksual dan eksploitasi ekonomi. Pokok permasalahan dalam laporan penelitian ini yaitu apa saja permasalahan yang dihadapi oleh PRTA, apa instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap PRTA, dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada PRTA.Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui permasalahan yang dihadapi PRTA, mengetahui instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap PRTA, dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada PRTA.Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis-normatif, tipologi penelitiannya adalah penelitian deskriptif, dan tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian menarik asas hukum.Simpulan dari penelitian ini yaitu permasalahan yang dihadapi oleh PRTA adalah alasan yang mendorong anak ketika akan bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga baik fisik, psikologis, seksual, dan finansial. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak yaitu: dalam hukum nasional: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Perdagangan Orang, dalam hukum internasional yaitu: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, The Convention on the Rights of the Child), dan Convention for Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others). Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada PRTA yaitu perlunya kontekstualisasi dan peningkatan sosialisasi hukum dan perlunya formalisasi (legislasi) pekerjaan sebagai PRT termasuk di dalamnya PRTA.

---

Child Domestic Workers are a reflection of weak economic level in Indonesia so as to create circumstances where children are forced to work. Their presence provides assistance in household chores but their presence has been rarely revealed, but the work they do prone to physical violence, sexual abuse and economic exploitation. The principal problem in this research report, namely what the problems faced by Child Domestic Workers, what legal instrument governing the protection of Child Domestic Workers, and what efforts that can be done by government to provide protection to them.The purpose of this research is to know the problems faced by child domestic workers, knowing the legal instruments governing the protection of domestic workers, and know the effort that can be done by government to provide protection to domestic workers.The research method-normative juridical approach, typology research is descriptive research, and the type used in legal research is interesting research, legal principle.Conclusions from this study are the problems faced by domestic workers is the reason that encourages children when going to work as domestic workers and violence experienced by domestic workers, either physical, psychological, sexual, and financial. Legal instruments governing the protection of Child Domestic Workers are: the national law: the Constitution of 1945, Law Number 4 Year 1979 on Child Welfare, Law Number 13 Year 2003 regarding Labor, Law Number 23 Year 2002 on Child Protection, Law No. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence, Law Number 21 Year 2007 on the Elimination of Trafficking in Persons Act, in international law, namely: the Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, The Convention on the Rights of the Child), and the Convention for suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others). Effort can be done by government to provide protection to domestic workers is the need for contextualization and the need for improvement and formalization of legal socialization (legislation), work as domestic workers including child domestic workers."

"Meningkatnya dinamika dan mobilitas masyarakat yang terus berkembang pada saat ini, mengakibatkan seseorang tidak dapat mengurus sendiri segala kepentingannya. Salah satu jalan keluar yaitu dengan adanya pemberian kuasa kepada pihak lain. Melalui kuasa ini, seseorang dapat diwakili oleh orang lain dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Hal mewakili dewasa ini dianggap sudah lumrah dilakukan. Pengaturan mengenai kuasa saat ini terdapat dalam pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 KUHPerdata. Dalam beberapa pasal tersebut, mengatur mengenai pemberian kuasa hingga bagaimana suatu kuasa dapat berakhir. Dalam pasal 1813 KUHPerdata memberikan salah satu ketentuan berakhirnya kuasa yaitu dengan meninggalnya pihak pemberi kuasa maupun penerima kuasa. Dalam kasus yang dibahas oleh Penulis, pemberi kuasa dalam hal ini terdiri dari 3 (tiga) orang ahli waris dan penerima kuasa adalah seorang ahli waris lainnya. Pemberian kuasa ini melalui akta notaris yang bertujuan untuk menjual sebidang tanah warisan yang dimiliki bersama sama oleh para pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dalam perkembangannya beberapa pemberi kuasa meninggal dunia dan penerima kuasa baru melakukan jual beli setelah beberapa pemberi kuasa tersebut meninggal. Menurut penulis, akta kuasa untuk menjual ini batal demi hukum karena berdasarkan ketentuan pasal 1813 KUHPerdata dengan meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian pemberian kuasa, mengakibatkan berakhirnya kuasa. Selain itu, seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa setelah akta kuasa berakhir juga menjadi batal demi hukum, karena dianggap tidak ada alas hukum untuk melakukan tindakan penguasaan lagi.

---

Dynamics and mobility of society are always increased at nowdays, it give the result in a person can not take care themselves for all their needs. One way out is with the delegation of authority to another party. Through this power, a person can be represented by another person in performing a legal act. Representing another person authority for nowdays is commonplace. The regulation of the power contained in article 1792 to article 1819 of the Civil Code. In some article, the regulation provide the ends of power of attorney. In article 1813 of the Civil Code said that a mandate shall terminate as follows due to death either the mandator or the mandatary. In this case, the mandator are consists of 3 ( three ) persons heirs and the mandatary is one of the heirs too . This power made by a notarial deed which aims to sell a plot of inheritance land and shared equally for all the parties. The following years, 2 (two) persons of mandator was died and the mandatary recently sold that inheritance land after the death of mandator. According to the authors opinion , power to sell the deed is null and void because it is based on the provisions of Article 1813 of the Civil Code said that a mandate shall terminate as follows due to death either the mandator or the mandatary . In another way, all legal actions undertaken base of authorized certificate authority after ending also null and void, because there is no legal base for that action."

"Latar Belakang: Diabetes Melitus tipe 1 DMT1 merupakan penyakit kronis terbanyak yang membutuhkan pindah kelola dari anak ke dewasa. Sementara itu, penyandang DMT1 yang menjalani pindah kelola menunjukkan kendali glukosa darah yang buruk dan peningkatan risiko hospitalisasi. Profil dan faktor-faktor yang memengaruhi kendali glukosa darah penyandang DMT1 usai transisi di Indonesia belum diketahui. Tujuan: Mendapatkan profil pencapaian target HbA1c dan faktor-faktor yang memengaruhinya pada penyandang DMT1 usia transisi. Metode: Penelitian ini merupakan studi observasional potong lintang yang dilakukan pada 108 subyek DMT1 berusia 16-30 tahun. Data karakteristik subyek, Pemeriksaan Gula Darah Mandiri PGDM , status depresi dan ketersediaan asuransi kesehatan didapat dari anamnesis. Kadar HbA1c diperiksa dengan metode High Performance Liquid Chromatography HPLC . Hubungan antara faktor-faktor yang berhubungan dengan HbA1c dianalisis secara bivariat dengan chi square dan multivariat dengan regresi logistik menggunakan Statistical Package for the Social Sciences SPSS versi 21.0 Hasil: Seratus delapan subyek yang direkrut dalam penelitian ini memiliki rerata usia 20,89 SB 4,87 tahun dan rerata HbA1c 9,02 SB 2,13 . Sebanyak 58,35 subjek melakukan PGDM le;60 kali/bulan, 88 subjek telah memiliki asuransi kesehatan dan 70,4 subjek mengalami depresi minimal dengan rerata skor Beck Depression Inventory BDI adalah 11,31 9,32. Proporsi penyandang DMT1 usia transisi yang mencapai target HbA1c pada adalah sebesar 20,4 . Analisis bivariat dan multivariat menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara usia p=0,639 , frekuensi PGDM p=0,170 , status depresi p=0,069 , dan asuransi kesehatan p=1,000 dengan pencapaian target HbA1C pada populasi ini. Simpulan: Proporsi pencapaian target HbA1c pada pasien DMT1 usia transisi cukup rendah. Pada penelitian ini usia, frekuensi PGDM, depresi dan cakupan asuransi kesehatan tidak berhubungan dengan tercapainya target HbA1c.

---

Backgrounds: Type 1 Diabetes Mellitus T1DM is a chronic disease that requires transfer from pediatric to adult clinic. This group of population who underwent a transfer period experience poor blood glucose control and an increased risk of hospitalization, yet factors contributing to HbA1c target achievement in T1DM adolescent and young person is known.

Objective: To Obtain a profile of HbA1c target achievement and factors correlate to it in adolescent and young person with T1DM.

Methods: It is a cross sectional study including of 108 adolescent and young adults with T1DM, with ranges of age between 16 to 30 years old. Subject's characteristics, frequency of Self Monitoring Blood Glucose SMBG , depression and health insurance data are obtained from anamnesis. HbA1c level is examined by High Performance Liquid Chromatography HPLC method. The correlation between factors related to HbA1c was analysed bivariate with chi square and multivariate with logistic regression.

Results: Out of 108 subjects recruited in this study the median age is 20,89 SB 4,87 years old and HbA1C 9,02 SB 2,13 . Around 58,35 subject do the SMBG le 60 times month, 88 subject have health insurance, the mean Beck Depression Inventory BDI score is 11,31 9,32 in which 70,4 had minimal depression. HbA1c target achievement is 20,4 . Bivariate and multivariate analysis result in no significantly difference between age p 0,639 , SMBG frequency p 0,170 , depression p 0,069 , health insurance p 1,000 and HbA1c target achievement in adolescent and young person with T1DM.

Conclusions: The proportion of HbA1c target achievement in adolescent and young person with T1DM quite low. This study showed no statistically significant correlation between age, SMBG frequency, depression, health insurance and HbA1c target achievement in adolescent and young person with T1DM. "

"Transportasi memiliki peran penting dalam mendukung roda kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan sistem transportasi yang memadai dalam mengakomodasi tingginya mobilitas, khususnya mobilitas masyarakat Jabodetabek. Saat ini, layanan transportasi publik yang beroperasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterpaduan antarmoda. Oleh karena itu, diperlukan sistem integrasi transportasi publik supaya dapat mengakomodir dan memudahkan mobilitas masyarakat Jabodetabek. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis bagaimana tingkat efektivitas pengintegrasian transportasi publik berdasarkan perspektif masyarakat Jabodetabek pengguna transportasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis penilaian efektivitas pengintegrasian transportasi publik menurut Chowdhury & Ceder (2013), mayoritas masyarakat Jabodetabek pengguna transportasi publik memberi penilaian yang tinggi terhadap tingkat efektivitas pengintegrasian transportasi publik. Dalam hal ini, sistem integrasi transportasi publik telah memberikan kemudahan terhadap mobilitas masyarakat Jabodetabek pengguna transportasi publik.

---

Transportation plays a crucial role in supporting the functioning of society. In this regard, an adequate transportation system is necessary to accommodate high mobility, particularly the mobility of Jabodetabek residents. Currently, public transportation services in operation do not fully adhere to the principles of multimodal integration. Therefore, an integrated public transportation system is required to facilitate and ease the mobility of Jabodetabek residents. This study aims to analyze the effectiveness of public transportation integration from the perspective of Jabodetabek public transportation users. This research employs a quantitative approach with purposive sampling techniques. The findings indicate that, based on the effectiveness assessment analysis of public transportation integration according to Chowdhury & Ceder (2013), the majority of Jabodetabek public transportation users rate the effectiveness of public transportation integration highly. In this context, the integrated public transportation system has facilitated the mobility of Jabodetabek public transportation users."

"Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dalam kehidupan yang semakin meningkat, maka perkembangan dunia industri pun semakin pesat pula. Salah satu perkembangan industri yang sangat pesat di Indonesia adalah insutri tekstil yang banyak menimbulkan limbah zat warna, seperti methylene blue yang merupakan zat warna kationik. Banyak cara yang ditawarkan untuk mengurangi limbah zat warna tersebut, baik secara fisik maupun kimia. Salah satu cara yang ditawarkan adalah adsorpsi dan diperlukan pemilihan adsorben yang baik agar proses adsorpsi dapat berjalan dengan baik pila. Dalam penelitian ini, akan disintesis Metal Organic Framework (MOF) dengan menggunakan asam suksinat sebagai ligan, kobalt dan besi sebagai logamnya, serta menggunakan pelarut N,N-Dimethylformamide (DMF) dengan metode solvothermal. MOF dipilih sebagai adsorben karena merupakan material berpori dan sifat permukaannya dapat diatur. MOF hasil sintesis akan dikarakterisasi menggunakan FTIR, XRD, SEM, dan BET. Aplikasi adsorpsi oleh kedua MOF mengikuti pemodelan isoterm adsorpsi Langmuir dengan kapasitas adsorpsi maksimum (Qm) untuk Co-Suksinat MOF sebesar 3,9494 mg/g dan Fe-Suksinat MOF sebesar 4,6685 mg/g.

---

Along with the increasing of necessity in life, the world industrial has also increased. One of the very rapid industrial developments in Indonesia is textile industry that contain a lot of dyes, such as methylene blue which is a cationic dye. Many ways are offered to reduce these dyes, both physically and chemically. One of the methods offered is adsorption and good adsorbent is needed so the adsorption process can run well. In this research, Metal-Organic Framework (MOF) will be synthesized using succinic acid as a ligand, cobalt and iron as the metal, and using N,N-Dimethylformamide (DMF) solvent with a solvothermal method. MOF was chosen as an adsorbent because it is a porous material and its surface properties can be regulated. MOF will be characterized using FTIR, XRD, SEM, and BET. The adsorption by both MOF are taking Langmuir adsorption isotherm modeling with maximum adsorption capacity (Qm) for Co-Succinate MOF is 3,9494 mg/g and Fe-Succinate MOF is 4,6685 mg/g"