Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Badan Usaha Untuk Menggunakan Koordinasi Manfaat CoB Di Era Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Hasil penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor internal yang mempengaruhi penggunaan CoB yaitu umur, pendidikan, kebutuhan, risiko sakit, jumlah pegawai dan jumlah peserta. Sedangkan untuk faktor-faktor eksternalnya adalah pengalaman, persepsi, harga, motivasi serta Untuk koordinasi lainnya dan mekanisme pelayanan kesehatan untuk meninjau berjalannya peraturan BPJS No.4 Tahun 2016.Saran dari peneliti pada badan usaha adalah sebaiknya pegawai melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan menggunakan CoB karena dengan dilakukan CoB akan meringankan beban badan usaha untuk membayar iuran AKT.Saran untuk asuransi komersial adalah dengan menawarkan harga premi yang lebih kompetitif, membuat strategi pelayanan tambahan, menambah jaringan provider fasilitas kesehatan, melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan website, televisi dan koran. Dan saran untuk BPJS Kesehatan adalah ikut melakukan sosialisasi dengan AKT terkait koordinasi, memperluas jaringan provider agar badan usaha tertarik untuk menggunakan CoB terutama provider rumah sakit swasta, memaksimalkan koordinasi kepesertaan dan iuran dengan sistem yang lebih mudah agar dapat menambah nilai jual produk CoB.

---

This research discusses the Factors Affecting Business Entities To Use Coordination of Benefits CoB In the National Health Insurance Era. This research is qualitative research with descriptive approach.The results of this study are the findings of internal factors that influence the use of CoB, namely age, education, needs, risk of illness, number of employees and number of participants. While for the external factors are experience, perception, price, motivation and For other coordination and health service mechanism to review the running of regulation BPJS No.4 Year 2016.Suggestion from researcher at business entity is better employee do medication at health facility which cooperate with BPJS Kesehatan, the agency uses CoB because by doing CoB will ease the burden of business entities to pay the dues of AKT.Suggestions for commercial insurance are to offer more competitive premium rates, create additional service strategies, increase provider network health facilities, socialize by utilizing websites, television and newspapers. And advice for BPJS Health is to socialize with AKT related to coordination, expand the provider network so that business entities are interested to use CoB especially private hospital providers, maximize co ordinate participation and dues with easier system in order to increase the selling value of CoB products."

"Penelitian dilakukan di RS Tipe B di DKI Jakarta. Tujuan penelitian adalah mengetahui implementasi penjaminan obat alteplase Tahun 2023, menggunakan pendekatan kualitatif non-eksperimental Edward III. Hasil penelitian menunjukkan implementasi berjalan dengan baik, meskipun terdapat perbedaan dalam penentuan onsite stroke antara PNPK Stroke dan Fornas. Persiapan sarana, prasarana, dan tim code stroke menjadi krusial. Di RS S, tim code stroke tersedia sejak pertengahan 2023 dan trombolisis dimulai pada Oktober 2023. Di RS P, trombolisis dimulai pada Februari 2024 setelah persiapan intens mulai November 2023. Tantangan utama adalah kurang siapnya pelaksana (tim Code Stroke) sejak dimulainya penjaminan obat alteplase dan RS yang belum dilengkapi CT-Scan. Dari 2.218 RS, 82 RS mengajukan klaim obat alteplase (3,70%) dengan 774 kasus klaim (0,24%) dari 322.282 kasus stroke iskemik. Kesimpulannya, implementasi penjaminan obat alteplase di RS yang diteliti terbilang tidak ada kendala disisi penjaminan, namun masih diperlukan sosialisasi ke RS. Selain itu diperlukan persiapan dari sisi pelaksanaan tindakan trombolisis seperti SDM, sinkronisasi kebijakan, dan persiapan yang lebih baik di RS untuk optimalisasi trombolisis.

---

The research was conducted at a Type B hospital in DKI Jakarta. The aim of the study was to assess the implementation of alteplase drug assurance in 2023, using Edward III's non-experimental qualitative approach. The results indicated that the implementation proceeded well, although there were discrepancies in determining onsite stroke between PNPK Stroke and Fornas. The preparation of facilities, infrastructure, and the stroke code team was crucial. At Hospital S, the stroke code team was available since mid-2023, and thrombolysis began in October 2023. At Hospital P, thrombolysis started in February 2024 after intensive preparations began in November 2023. The main challenges were the unpreparedness of the implementers (Stroke Code team) since the initiation of alteplase drug assurance and hospitals not yet equipped with CT-Scans. Out of 2,218 hospitals, 82 hospitals submitted alteplase drug claims (3.70%) with 774 claim cases (0.24%) out of 322,282 ischemic stroke cases. In conclusion, the implementation of alteplase drug assurance in the studied hospitals showed no significant issues on the assurance side, but further socialization to hospitals is needed. Additionally, preparation in terms of human resources, policy synchronization, and better hospital readiness for thrombolysis is required for optimal thrombolysis implementation."