Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Darmanto
Abstrak :
Tesis ini isinya membahas konsep ecomuseum pasar terapung Lok Baintan agar dapat dilestarikan sebagai identitas budaya Kalimantan Selatan, sebab setiap kebudayaan memiliki ciri dan karakteristik tersendiri berdasarkan lingkungan dan alam sekitarnya. Dengan pertanyaan penelitian ?Bagaimanakah Konsep Ecomuseum di Kalimantan Selatan Untuk Menjadikan Pasar Terapung Lok Baintan Sebagai Ecomuseum?. Penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, analisis data dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini, menyimpulkan bahwa Pasar Terapung Lok Baintan dapat dilestarikan dan diusulkan menjadi ecomuseum. Agar dapat terus berlangsung sebagai identitas budaya Kalimantan Selatan dengan pemberdayaan masyarakat setempat. ...... This thesis discusses the concept Ecomuseum contents Lok Baintan floating market in order to be preserved as cultural identity of South Kalimantan, because every culture has its own characteristics and characteristics based on the environment and natural surroundings. With the research question "How Ecomuseum concept in South Kalimantan To Make Floating Market Lok Baintan As Ecomuseum". This research is a descriptive qualitative research with the stages of data collection, data analysis and discussion. The results of this study, concluded that the Floating Market Lok Baintan can be preserved and promoted to the Ecomuseum. To be able to continue to take place as a cultural identity of South Kalimantan with the empowerment of local communities.
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2013
T35873
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Darmanto
Abstrak :
Tesis ini tentang strategi pemasaran perpustakaan perguruan tinggi yang dilakukan di Perpustakaan Universitas ? Universitas Kristen Satya Wacana (PUUKSW) Salatiga untuk membahas dan menganalisa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh PU-UKSW dalam kaitannya dengan strategi pemasaran. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dalam temuan penelitian ini terungkap bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh PU-UKSW tidak terencana dan terprogram dengan baik, sekalipun langkah-langkah strategi pemasaran: segmentation, targeting dan positioning serta bauran pemasaran (4P/PC) dilakukan. Dari hasil penelitian tersebut menyarankan bahwa PU-UKSW perlu merumuskan ulang visi-misi dan memasarkannya secara internal untuk dipahami staf, serta PU-UKSW membuat perencanaan marketing strategis untuk melakukan pemasaran yang berhasil dan memasukkannya dalam program kerja secara terstruktur. Untuk dunia kepustakawanan perlu memasukan satu unit dalam struktur organisasi yang menangani pemasaran secara khusus dan untuk dunia pendidikan kepustakawanan perlu membekali mahasiswa dengan bidang pemasaran perpustakaan. This thesis is about the marketing strategy implemented in a university library _ Satya Wacana Christian University Library Salatiga. It discusses and analyses the stages that the library has taken in terms of marketing strategy. This research is a qualitative research with a descriptive design. The findings indicate that the library has not prepared a wellplanned marketing strategy, although it has carried out the stages in marketing strategy, which are segmentation, targeting, positioning and marketing mix (4P/PC). This research recommends that SWCU library 1). Should redefine its vision and mission statement and market it internally to its staff, 2). Prepare a strategic marketing plan and include it in the library?s program. In regards to librarianship, it is necessary to have a marketing unit within a library?s organizational structure; while in relation to library education, it is necessary to include library marketing in the curriculum.;This thesis is about the marketing strategy implemented in a university library _ Satya Wacana Christian University Library Salatiga. It discusses and analyses the stages that the library has taken in terms of marketing strategy. This research is a qualitative research with a descriptive design. The findings indicate that the library has not prepared a wellplanned marketing strategy, although it has carried out the stages in marketing strategy, which are segmentation, targeting, positioning and marketing mix (4P/PC). This research recommends that SWCU library 1). Should redefine its vision and mission statement and market it internally to its staff, 2). Prepare a strategic marketing plan and include it in the library?s program. In regards to librarianship, it is necessary to have a marketing unit within a library?s organizational structure; while in relation to library education, it is necessary to include library marketing in the curriculum.
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2011
T 28640
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Darmanto
Abstrak :
Kajian ini merupakan aplikasi riset tindakan berbasis Soft Systems Methodology yang mengacu kepada dual imperatives dari McKay dan Marshall ( 2001) yaitu research interest dan problem solving interest untuk melakukan penataan ulang governansi dalam pengelolaan hutan lindung. Institusi yang memegang peranan penting dalam governansi pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo adalah Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Adapun pihak lain yang terkait erat dengan pengelolaan hutan lindung adalah pemerintah daerah, masyarakat desa hutan, serta stake holder seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam prakteknya, governansi dalam pengelolaan hutan lindung banyak menghadapi permasalahan. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain oleh perambahan serta perusakan hutan lindung yang mengakibatkan terjadinya deforestasi dan berkurangnya fungsi hutan lindung. Implementasi kebijakan serta koordinasi dalam rangka pengelolaan hutan lindung juga menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penataan ulang governansi, implementasi kebijakan, serta pelaksanaan koordinasi yang efektif dalam pengelolaan hutan lindung. Hasil kajian menunjukkan bahwa penataan ulang governansi dalam pengelolaan hutan lindung dapat dilakukan melalui perubahan yang systematically desirable dan culturally feasible di mana partisipasi, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan konsensus dapat diadopsi sebagai prinsip-prinsip governansi yang baik dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Implementasi kebijakan menyangkut hutan lindung dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat desa hutan mengenai fungsi hutan lindung. Komunikasi dan interaksi yang intensif antar institusi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.
This study is an application of action research based on the Soft Systems Methodology which refers to the concept dual imperatives, as put forwarded by McKay and Marshall (2001) ? research interest and problem solving interest ? in dealing with restructuring governance for protected forests. According to the Government Regulation No. 72 of 2010, Perum Perhutani is a government institution that should play a crucial important role in the governance of protected forest in the Wonosobo Regency. Other parties having close relations to the governance of protected forests are local governments, villagers living next to the forests, as well as those stakeholders such as non-governmental organizations (NGOS). In practice, the governance of protected forest management does face a lot of problems. These problems are partly caused by encroachment and destruction of protected forests which then lead to deforestation and also reduced functions of the protected forests. In addition to this, policy implementation and coordination within the context of protected forest management also face various problems. Therefore, the main purpose of this research is to investigate governance restructure, policy implementation, as well as the implementation of effective coordination in the management of protected forests. The results show that governance restructure for the protected forest management can be done through systematically desirable and culturally feasible changes in which participation, efficiency and effectiveness, fairness and equality, transparency, accountability, and consensus can be adopted as principles of good governance in the management of protected forests in the Wonosobo Regency, in particular. Maximum efforts associated with protected forest oriented policy implementation can be made by enhancing the nearby villagers?s understanding of the functions of protected forests. At the same time, intensive communication and interaction among related institutions are also essential in order to improve the effectiveness of coordination in the management of protected forests in the Wonosobo Regency.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
D1964
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Darmanto
Abstrak :
Local wisdom of Mentawai people in managing forest and natural resources in Siberut, Indonesia.
Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia; Unesco, 2012
634.92 DAR b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Darmanto
Tanggerang: Penerbit Universitas Terbuka, 2014
651.374 1 DAR d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Indra Darmanto
Abstrak :
Belum terdapatnya bentuk dokumen peraturan sesuai dengan Kepmenkes nomor 772 Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) dan Permenkes nomor 755 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit di RSUD Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum dilaksanakan secara optimal. Penelitian bertujuan untuk mengkaji hal yang menyebabkan belum dilaksanakannya pembuatan dokumen HBL ditinjau dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dikaitkan dengan aspek yuridis normatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif retrospektif pada 11 informan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa komunikasi kebijakan HBL masih belum konsisten dan tersosialisasikan secara optimal, sumberdaya belum memadai dan komitmen implementasi kebijakan yang masih rendah serta struktur birokrasi yang belum jelas dalam koordinasi pelaksanaan HBL menjadi faktor berpengaruh dalam pembuatan HBL. Kesimpulan bahwa implementasi kebijakan HBL di RSUD Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 belum optimal sehingga membutuhkan advokasi kebijakan lebih lanjut. ...... Unavailable documentation of regulation due to policy Kepmenkes number 772 of 2002 on The Guidelines for Internal Hospital Regulation (Hospital By Laws) and Permenkes number 755 of 2011 on the Implementation Medical Committee in General District Hospitals Prof. dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar, showed that the implementation of the policy has not been implemented optimally. Aims of this study is to assess documentation of regulation has not been done according to HBL Guidelines based on factors that influenced policy implementation, such as Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure associated with normative legal aspects. This study uses Retrospective Qualitative methode using 11 informants and document review. Result shows that the communication policy of HBL is still not consistant and optimal socialized, fully-unsupported resources and low commitment of policy implementation and unclear bureaucratic structures in the coordination of the implementation of the HBL as influencing factors to make HBL. As the conclusion is that policy implementation in General Hospitals District Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar West Sumatra Province in year 2013 has not been implemented optimally and need further advocacy as well.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2013
T33321
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Johnson Petric Darmanto
Abstrak :
[ABSTRAK
Latar Belakang: Pada kasus borderline periodontitis agresif dan periodontitis kronis diperlukan suatu biomarker imunologis yang dapat membantu menegakkan diagnosis dengan tepat. Human Beta Defensin-3 merupakan suatu protein yang berasal dari host yang dapat menggambarkan derajat keparahan penyakit periodontal. Tujuan: Menganalisis kadar hBD-3 pada cairan krevikular gingiva penderita periodontitis kronis dan periodontitis agresif. Metode: Penelitian ini melibatkan 16 orang penderita periodontitis agresif, 16 orang penderita periodontitis kronis dan 8 subyek sehat. Kadar hBD-3 diukur dengan teknik ELISA. Hasil: Kadar hBD-3 pada periodontitis kronis tidak berbeda bermakna dengan kadar hBD-3 periodontitis agresif (p>0,05). Kesimpulan: Kadar HBD-3 dalam cairan krevikular gingiva tidak berbeda bermakna pada penderita periodontitis kronis dan periodontitis agresif sehingga belum bisa digunakan sebagai alternatif diagnosis.
ABSTRACT
Background: For borderline cases between chronic and aggressive periodontitis, an immunologic biomarker is needed to fix the diagnosis. Human Beta Defensin-3 is a host protein that can describe the severity of periodontitis. Aim: Analyzing Human Beta Defensin-3 (HBD-3) levels in gingival crevicular fluid of chronic and aggressive periodontitis patient. Method: Samples were collected from 8 healthy subjects, 16 aggressive periodontitis subjects and 16 chronic periodontitis subjects. HBD-3 level was measured by using ELISA technique. Result: HBD-3 levels in chronic periodontitis didn?t show any difference to the hBD-3 levels in aggressive periodontitis (p>0,05). Conclusion: HBD-3 levels in chronic periodontitis didn?t show any difference to the aggressive one so it can not be used as a diagnostic parameter in chronic periodontitis and aggressive as well.;Background: For borderline cases between chronic and aggressive periodontitis, an immunologic biomarker is needed to fix the diagnosis. Human Beta Defensin-3 is a host protein that can describe the severity of periodontitis. Aim: Analyzing Human Beta Defensin-3 (HBD-3) levels in gingival crevicular fluid of chronic and aggressive periodontitis patient. Method: Samples were collected from 8 healthy subjects, 16 aggressive periodontitis subjects and 16 chronic periodontitis subjects. HBD-3 level was measured by using ELISA technique. Result: HBD-3 levels in chronic periodontitis didn’t show any difference to the hBD-3 levels in aggressive periodontitis (p>0,05). Conclusion: HBD-3 levels in chronic periodontitis didn’t show any difference to the aggressive one so it can not be used as a diagnostic parameter in chronic periodontitis and aggressive as well. , Background: For borderline cases between chronic and aggressive periodontitis, an immunologic biomarker is needed to fix the diagnosis. Human Beta Defensin-3 is a host protein that can describe the severity of periodontitis. Aim: Analyzing Human Beta Defensin-3 (HBD-3) levels in gingival crevicular fluid of chronic and aggressive periodontitis patient. Method: Samples were collected from 8 healthy subjects, 16 aggressive periodontitis subjects and 16 chronic periodontitis subjects. HBD-3 level was measured by using ELISA technique. Result: HBD-3 levels in chronic periodontitis didn’t show any difference to the hBD-3 levels in aggressive periodontitis (p>0,05). Conclusion: HBD-3 levels in chronic periodontitis didn’t show any difference to the aggressive one so it can not be used as a diagnostic parameter in chronic periodontitis and aggressive as well. ]
Jakarta: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Setiyawan Darmanto
Abstrak :
Masa-masa keemasan perbankan yang dimulai tahun 1988 menjadi kenangan yang manis ketika tanpa dinyana - nyana 10 tahun kemudian terjadilah krisis yang meluluhlantakkan Perbankan Indonesia. Tindakan pemerintah untuk membekuoperasikan 16 bank pada bulan November 1997 tanpa adanya jaminan atas simpanan, membuat kepercayaan masyarakat jatuh pada titik nadir. Kebijakan tersebut dilakukan tanpa persiapan yang memadai untuk menghindari rush atau bank run. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tersebut terlihat dari fenomena flight to quality dan flight to safety dari penabung yang memindahkan dananya ke instrumen/bank yang lebih aman baik itu di dalam maupun luar negeri. Tidak adanya lembaga deposit insurance membuat turunnya kepercayaan ini bertambah parah. Krisis yang terus berlanjut membuat kredit macet perbankan menggunung. Diiringi oleh nilai tukar rupiah yang anjlok drastis, maka modal bank menjadi negatif. Pemerintah telah memilih Program Rekapitalisasi Perbankan yang menjadi keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia awbagai salah satu solusinya. Program rekapitalisasi yang memakan biaya ratusan triliun (lDR 430,4 triliun) ternyata membawa rombongan masalah berikutnya yaitu dampak finansial yang sangat mengkhawatirkan. Kalau tidak dikatakan pemerintah telah terjebak dalam solusi bermasalah ini. Sampai saat ini belum ada solusi yang pasti mengenai masalah tersebut. Pemerintah perlu memeras otak agar tidak terjadi default (gagal bayar) atas pokok dan bunga Obligasi Rekapitulisasi yang jatuh tempo. Kemungkinan default perlu dihindari karena akan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional. Country Risk Indonesia akan makin buruk dan akan dijauhi oleh para Kreditur. Di lain pihak Bank A sebagai salah satu bank rekap tidak tinggal diam berpartisipasi dalam pengelolaan eksposure Obligasi Rekapitalisasinya (OR). Dengan perencanaan yang matang pada saat merger didukung oleh strategi yang jitu, Tujuh puluh persen OR yang dimiliki telah berkurang 70% hingga 31 Desember 2002. Begitu pula eksposure OR telah berhasil diturunkan dari 76% menjadi 33% dibandingkan Total Aset. Pengelolaan tersebut berupa pembayaran kewajiban kepada BPPN dengan menggunakan OR, pembayaran kewajiban kepada Pihak ke-3 dengan menggunakan OR, penjualan ke pasar guna menutup rasio likuiditas dan Posisi Devisa Netto, meningkatkan hasil im estasi (enhanced yield), dan penerbitan reksadana yang dapat dijadikan ajang pemerataan pendapatan rakyat. Tentu saja Bank A tidak bisa berjalan sendirian. Bank-bank lain pun perlu dilibatkan. Oleh karenanya dibutuhkan platform bersama yang benar-benar disepakati oleh masing-masing pihak yang berwenang dalam merah birunya raport perekonomian negara ini.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Petrus Bayu Darmanto
Abstrak :
This study compares the efficiency of different groups of ownership and bank size, and investigates the productivity change of conventional banks in Indonesia during the period of 2013 to 2018, pursuant to fulfilment of regulations issued in 2012 concerning Business Activities and Office Networks Based on Bank Core Capital and Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Banks that ignites the change of banks strategy, capitals and ownership, as well as attracting M&A with more foreign investments. This study employs 108 conventional banks in 2013, and it is decreasing year by year to 99 conventional banks in 2018, due to conversion to Sharia banks, acquisition or merger, and winding down foreign-branch operations. The measurement method of the bank efficiency adopts recently developed two-stage network data envelopment analysis model proposed by Liang et al. (2008) to obtain Intermediation and Operational efficiencies to establish the banks Overall efficiency. This study projects banks positions in a four-quadrant matrix based on its efficiency characteristic, as benchmarking tool to compare with peers. The bootstrapped truncated regression algorithm as proposed by Simar and Wilson (2007) employed to examine the exogenous factors to the efficiencies. The study reveals that Indonesia banking efficiencies are improving during the period as evidenced by improvement of the overall efficiency scores and efficiencies gap between intermediation and operating functions were narrowed down. There is a strong evidence that bank size is statistically inference the banks efficiency in both intermediation and operating systems. Thus, Bank Does matter based by this Study.
Penelitian ini membandingkan efisiensi kelompok kepemilikan dan ukuran bank yang berbeda, serta mengkaji perubahan produktivitas bank konvensional di Indonesia selama periode 2013 hingga 2018, sesuai dengan pemenuhan regulasi yang dikeluarkan pada tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berbasis Bank Core Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Modal bagi Bank Umum yang memicu perubahan strategi, permodalan dan kepemilikan bank, serta menarik M&A dengan lebih banyak investasi asing. Penelitian ini mempekerjakan 108 bank konvensional pada tahun 2013, dan menurun dari tahun ke tahun menjadi 99 bank konvensional pada tahun 2018, karena konversi ke bank syariah, akuisisi atau merger, dan penghentian operasi cabang asing. Metode pengukuran efisiensi bank mengadopsi model analisis envelopment data jaringan dua tahap yang dikembangkan baru-baru ini yang diusulkan oleh Liang et al. (2008) untuk mendapatkan efisiensi Intermediasi dan Operasional untuk membangun efisiensi bank secara keseluruhan. Studi ini memproyeksikan posisi bank dalam matriks empat kuadran berdasarkan karakteristik efisiensinya, sebagai alat benchmarking untuk dibandingkan dengan peer. Algoritma regresi terpotong bootstrap seperti yang diusulkan oleh Simar dan Wilson (2007) digunakan untuk menguji faktor eksogen terhadap efisiensi. Studi tersebut mengungkapkan bahwa efisiensi perbankan Indonesia meningkat selama periode tersebut yang dibuktikan dengan peningkatan skor efisiensi secara keseluruhan dan kesenjangan efisiensi antara intermediasi dan fungsi operasi yang menyempit. Terdapat bukti kuat bahwa ukuran bank secara statistik menyimpulkan efisiensi bank baik dalam intermediasi maupun sistem operasi. Dengan demikian, Bank Melakukan hal berdasarkan Studi ini.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T53472
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sigit Darmanto
Abstrak :
Angka kejadian BBLR di Indonesia pada tahun 2002 adalah 13,4 %, angka tcrsebut masih tinggi jika dibandingkan negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara, padahal dari berbagai literatur menyatakan bahwa adanya pengaruh yang sangal merugikan akibat kejadian BBLR pada tahap kehidupan sclanjutnya (masa balila, anal;- anak, rcmaja, dan dewasa). Disisi lain, masih sedikit penelitian di Indonesia yang mcngangkat masalah penyebab BBLR khususnya status ekonomi. Tujuan pcnclitian ini adalah mcngetahui hubungan tingkat perckonomian rumah langga di Indonesia tcrhadap kcjadian BBLR sclama kurun waktu tahun |997 - 2003. Khususnya didacrah pcdcsaan dan perkotaan Dcsain pcnelilian ini adalah polong Iinlang, yang mcnggunakan data sckundcr dari hasil survey SDK! tahun 2002 - 2003. Pengukuran tingkal perckonomian menggunakan variabcl wealth indcks, scdangkan pengukuran variabcl BBLR dalam bentuk katagorik. Sampcl yang dianalisis dalam pcnclitian ini benjiumlah 10049 data. Analisis statistik menggunakan rcgresi logislik ganda. Hasil analisis penelitian ini mcndapalkan gambaran perekonomian tingkat nasional yang hampir merata anlara perscntase kclompok ekonomi kcluarga tertinggi dengan terendah (sckitar 20 %). Untuk dncrah pcdcsan lebih banyak pcrscntasc kclompok ekonomi kcluarga terendah (37%). Gambaran sebaliknya pada dacrah pcrkolaan terlihat paling banyak adalah persentase kelompok ekonomi kcluarga tertinggi (35 %). Untuk variabel dependen, gambaran BBLR pada tingkat nasional sebesar 7,5 % pada kelompok ekonomi kcluarga terendah, sedangkan persmtase kelompok ekonomi keluarga tertinggi hanya 4,8 %. Urutan basil yang sama dapat ditemukan pada kelompok yang tinggal di daezah perkotaan, namun untuk daerah pedesaan, angka BBLR justru terendah pada kelompok ekonomi keluarga sedang (5,4 %). Pcnelitian ini menyimpulkan bahwa. adanya hubungan tingkat perekonomian rumah tangga dengan kejadian BBLR di Indonesia ku"un waktu 1997 - 2003. Untuk kelompok ekonomi keluarga rendah di Indonesia mepunyai kcccndcrungan untuk mcluhirkan BBLR sebcsar POR = 1,26 (95 % CI: l,04 - l,52) dibanding kelompok ekononomi kcluarga tinggi. Adanya Kcmaknaan hubungan kedua variabel tcrsebut juga terjadi pada daerah pedesaan (POR= |,36; 95 % Cl: 1,02 - l,8) namun tidak dcmikian halny dengan daerah perkotaan (POR= l,26; 95 % Cl: 0,81 - |,56). Penulis menyarankan adanya program pencegahan BBLR yang mcnyeluruh terutama pada kelompok ekonomi keluarga rendah, terlebih lagi kelompok ekonomi keluarga rendah yang tinggal di daemh pedesaan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah antisipasi adanya data mising pada daerah pedesaan dan kelompok ekonomi keluarga rendah dalam pengumpuian data serta penambahan beberapa pertanyaan penting yang diduga mempunyai hubungan dengan kejadian BBLR pada kegiatan sejenis survei SDKI dimasa yang al-can datang. ......The prevalence of LBW lndonesia in 2002 is 13.4 %, that number is still high comparing with other countries in Southeast Asia, although from various literatures say that the existences ofthe harming effect because of the LBW occurrence in the next period of life (childhood, teenagers, and adults), in the other hands there are still a few researches in indonesia that rise about the couse of LBW especially in ES. The objective of this study is to know the relationship of ES household level in Indonesia upon the LBW during 1997 - 2003 period, especially in the rural and urban areas. This study is an analysis of secondary data gathered through Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS) 2002 - 2003. Design of the study is cross sectional. The measurement ol`ES used wealth index variable and LBW variable is in the form of categorical data. The number of sample to analysis in this study is amount 10049 data, statisic analysis used multiple logistic regression. The result of this study shows that representation at national level ofES is almost equal in all strata of economics (i 20 %). ln the rural area, poorest families group has highest percentage (37 %). lt’s dissimilar in the urban area that show most richest families group (35 %). For dependent variable, the representation of LBW in national level is 7.5 % in the poorest group, while the percentage ofthe richest is only 4.8 %. The same sequence result can be found in the group who live in the urban areas, but for the rural areas, the number of LBW is even the lowest in the middle of ES (5,4 %). The study concludes that there is relationship between ES in household level with the prevalence ot`LBW in Indonesia for the period 1997 - 2003. The poor families in Indonesia has tendency for having LBW for as much of POR = 1.26 (95 % CI: 1.04 - 1.52) comparing to the rich families. The result in the rural level have relationship as much of POR= l,36; 95 % Cl: 1,02 ~ l,8, but in the urban area haven’t significant value (POR= l,26; 95 % CI: 0,81 - I,56). The writer suggest that the existence ol' comprehensive prevention progmm of LBW especially in the poor group, more over the poor families who live in n.|ral areas. Other case that needed to be considered is the anticipation of missing data in rural areas and the poor families group while data collection and to addition ol` some essential questionnaires that suspected has importance relation with LBW prevalence in the similar survey of IDHS in the next fixture.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008
T34387
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>