Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyakit demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius, terutama di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Sejak 1968, DBD cenderung meningkat baik daerah yang terjangkit maupun insidensnya, sejalan dengan meningkatnya arus transportasi dan kepadatan penduduk. DKI Jakarta merupakan daerah yang mempunyai insidens DBD tertinggi di Indonesia. Sedangkan wilayah Kotamadya Jakarta Timur termasuk wilayah yang rawan penyakit DBD, dimana menurut data tahun 1993 dan 1994 wilayah Jakarta Timur merupakan wilayah yang jumlah kasus DBD-nya tertinggi di DKI Jakarta. Hasil analisis data sekunder selama 5 tahun terakhir menunjukkan angka insidens kasar DBD berkisar antara 29,3-73,0 per 100.000 penduduk dengan tingkat kematian antara 0,29%-1,90%. Walaupun demikian angka insidens DBD di wilayah Jakarta Timur bervariasi, di beberapa wilayah (kelurahan) diketahui angka insidensnya rendah dan di sebagian kelurahan lainnya angka insidens DBD-nya tetap tinggi walaupun sudah dilakukan berbagai upaya pemberantasan. Belum diketahui faktor-faktor apa yang berhubungan dengan insidens DBD di tingkat kelurahan. Untuk itu dirasakan perlu dilakukan penelitian tentang faktorfaktor yang berhubungan dengan insidens DBD di tingkat kelurahan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan faktor-faktor kepadatan penduduk, keberadaan fasilitas umum, angka bebas jentik, dan program pemberantasan DBD dengan insidens DBD di tingkat kelurahan. Penelitian kroseksional ini dilakukan di wilayah Kotamadya Jakarta Timur. Sebagai unit analisis adalah wilayah kelurahan, yang jumlah seluruhnya 65 kelurahan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan lingkungan dan wawancara terhadap lurah, kepala puskesmas, dan masyarakat. Khusus untuk pengambilan angka bebas jentik dilakukan pengamatan ke rumah-rumah, masing-masing 100 rumah di setiap kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka insidens rata-rata kelurahan adalah 37 per 100.000 penduduk dan angka bebas jentik 89%. Diketahui terdapat hubungan yang bermakna antara faktor kepadatan penduduk, keberadaan fasilitas umum dan angka bebas jentik dengan angka insiden DBD, serta faktor penyuluhan DBD dan peran serta masyarakat dalam PSN berhubungan dengan angka bebas jentik. Secara bersama-sama, faktor kepadatan penduduk, keberadaan fasilitas umum, dan angka bebas jentik dapat menerangkan 24,2% terhadap variasi perubahan angka insidens DBD di tingkat kelurahan. Penelitian ini menyarankan agar dalam pelaksanaan pemberantasan penyakit DBD memperhatikan aspek kepadatan penduduk dan keberadaan fasilitas umum sebagai salah satu aspek dalam mewaspadai terjadinya wabah DBD, disarnping peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan program. ......The Factors which are Related with the Incidence of Dengue Haemorrhagic Fever at the Village Level of East JakartaThe Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) is still a serious health problem, especially in large cities such as Jakarta. Since 1968, DHF tends to increase in both the epidemic area and in the incidence area, in line with the increase in transportation and population density. Jakarta is belongs the highest DHF incidence in Indonesia, While East Jakarta municipality included the region which is susceptible to the DHF case in Jakarta. The results of secondary data analysis for the fast 5 years indicate that the rough DHF incidence rate range from 29.3 to 73.0 per 100,000 population with the CFR of 0.29% to 1.90%. However, the DI-1F incidence rate in East Jakarta varied, in the some villages the incidence rate is low and in some other the DHF incidence rate remain high even though various eradication efforts have been done. The factors which are related with the DHF incidence are not known at the village level. Therefore, a further research is needed regarding the factors which are related with the DHF incidence rate at the village level. The purpose of the research is to study the relationship of factors such as population density, avilability of public places, A. aegypti index, and the DHF eradication program with DHF incidence at the village level. The cross sectional study is done in East Jakarta municipality. The unit of analysis are the villages, the number of which is 65. The data collection was done by observation of the environment and interviews were conducted with the head of villages, head of health centers, and community. Especially for the A. aegypti index it was done by observation to people's houses, 100 houses in each village. The results of the study indicate that the average incidence rate of the village is 37 per 100,000 population and the A. aegypti larval free rate (1-house index) is 89%. The findings indicate that there is a significant relationship between population density factor, the availability of public places and A. aegypti index with the incidence of the DHF, and health education factor and the community participation in the reduction of breeding containers related with A. aegypti index. Collectively, the population density factor, the availability of the public places, and the A. aegypti index are able to explain 24.2% of the variation of the DHF incidence rate of the village level. The research suggest that the implementation of the DHF eradication program should consider the population density and the availability of the public places as one aspect of prevention of the epidemie of DHF, in addition to increase the coverage and quality of the program services.

Abstrak :
Prevalensi karies gigi yang ditunjukkan dengan decayed, missing dan filled teeth (DMF-T) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran faktor individu, rumahtangga dan kabupaten/kota terhadap kejadian karies gigi guna menyusun model pengendalian karies gigi di Kepulauan Bangka Belitung (provinsi dengan riwayat karies gigi tertinggi). Desain penelitian ini campuran (hybrid) antara ecological study dan cross-sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner, pemeriksaan kesehatan gigi, pengambilan sampel air dan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan regresi logistik multilevel (dengan mixed-effect model). Hasil penelitian menunjukkan faktorfaktor pada tingkat individu (frekuensi menggosok gigi, kebersihan gigi dan mulut dan kebiasaan makan makanan asam/bercuka), tingkat rumahtangga (jenis sumber dan keasaman air) dan tingkat kabupaten/kota (ketersediaan perawat gigi dan dokter gigi, angka gizi buruk dan besar anggaran kesehatan per kapita) berpengaruh terhadap prevalensi karies gigi berat pada penduduk dewasa, dimana secara keseluruhan dapat menjelaskan variasi risiko karies gigi sebesar 73,6%. Model pengendalian karies gigi yang sesuai dengan kondisi Kepulauan Bangka Belitung adalah menggabungkan pengendalian faktor pada tingkat individu, rumahtangga dan kabupaten/kota. ......Dental caries prevalence, indicated by decayed, missing and filled teeth (DMF-T), remains a global public health problem, including Indonesia. The objective of this research was to address the role of individual factors, households, and regency/municipality in explaining dental caries incidence, in order to formulate a model to control dental caries in Kepulauan Bangka Belitung—the province with the highest dental caries prevalence in Indonesia. This research was designed as a combination (hybrid) of cross-sectional and ecological studies. Quantitative and qualitative data were collected through interview, dental health examination by dentists, water sampling, and in-depth interviews. A multilevel logistic regression (mixed-effect) model was fitted to the data. The results show that the explanatory variables at individual (frequency of teeth brushing, dental and mouth hygiene, and acidic food consumption), household (main water source and acidity), and regency/municipality (availability of dentist and dental nurse, malnutrition, and per capita health budget) levels influenced the prevalence of severe dental caries among adults; they all explained 73.6% of the variation in risk of dental caries. The appropriate disease control model, given the local conditions of Kepulauan Bangka Belitung Province, is one that integrates control of risk factors at individual, household, and regency/municipality levels.