Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam Tesis ini membahas mengenai hambatan yang terjadi dalam penyidikan tindak pidana cybercrime pada Ditreskrimus Polda Metro Jaya. Bahasan utama dalam Tesis ini adalah mengenai tidak dapat diterapkannya pasal-pasal pidana dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada perkara-perkara cybercrime. Sehingga perkara-perkara tersebut dituntut dan diadili dengan pasal pidana umum (KUHP) saja. Penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan menggambarkan atau mendiskripsikan hasil penelitian, serta dengan melakukan pendekatan secara Yuridis Empiris. Untuk melihat praktik hukum cybercrime yang terjadi secara faktual dengan mengumpulkan data, wawancara serta observasi lapangan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan jumlah Laporan Polisi tindak pidana cyber yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi dengan diterapkan pasal pidana UU ITE hanya sekitar 17 persen per tahun. UU ITE sebagai salah satu perangkat yang dianggap mewakili cyber law di Indonesia ternyata belum mampu memberikan jaminan terhadap penegakan hukum cybercrime itu sendiri pada lingkup Polda Metro Jaya. Unsur sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran serta metode yang digunakan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menjadi salah satu penentu keberhasilan penyidikan di bidang cybercrime. Metode itu sendiri dapat dilihat dari bagaimana manajemen organisasi dapat berjalan terutama dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian. Kekuatan internal dan peluang eksternal yang dimiliki oleh Ditreskrimsus merupakan salah satu modal dasar dalam menekan kelemahan internal serta menangkal ancaman eksternal, sehingga permasalahan penyidikan cybercrime dapat diatasi. Kesepahaman antar criminal justice system diharapkan dapat mendukung pemberkasan perkara cybercrime yang dilaporkan di Polda Metro Jaya, sehingga pasal-pasal pidana UU ITE dapat diterapkan. Kesepahaman tersebut yaitu terkait mengenai ijin pengadilan dalam penggeledahan dan penyitaan, serta pemberitahuan terkait penangkapan dan penahanan tersangka cybercrime. Kajian yang dilakukan pada Tesis ini, memberikan rekomendasi agar jaksa dan hakim khusus cybercrime dibentuk supaya secara khusus berkoordinasi dengan penyidik khusus cybercrime. Sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan cyber secara bersinambungan dapat diwujudkan untuk menjawab tantangan globalisasi informasi dunia.

---

This thesis discuss about some obstacles occurred in the criminal offense investigation at the Directorate of Special Criminal Investigation of the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya). The main discussion in this thesis is that about the criminal articles from the Law of Electronic Information And Transactions (ITE) that can?t be applied on the cyber crime cases. Therefore, those cases are charged and on trial with the article of general crime (KUHP) only. The writer used a qualitative research method by illustrating and describing the result of research and by using Empirical and Juridical approach. To see a law practice of cyber crimes occurred factually that was by collecting data, interview, and field observation at the Directorate of Special Criminal Investigation of the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya). The research result showed that the police report numbers of cyber criminal offense, which was declared complete by office of high prosecutor general with the implementation of criminal article in the Law of Electronic Information and Transactions, is only 17 percents per year. The Law of Electronic Information and Transactions as an instrument that is considered to represent cyber law in Indonesia evidently has not been able to provide guarantees against cyber crime law enforcement itself on the scope of the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya). Elements of human resource, facility and infrastructure, budget and method used by the Directorate of Special Criminal Investigation of Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya) to be one determinant of success in the field of cyber crime investigation. The method itself could be seen from how the organization's management can run, especially in planning, organizing, mobilization / implementation, and monitoring / control. Internal strength and external opportunities owned by the Directorate of Special Criminal Investigation is one of the authorized capital in suppressing internal weakness and warding off external threats so that the problems of cyber crime investigation could be solved. Understanding inter-criminal justice system is expected to support the filing of cyber crime cases reported in the Jakarta Metropolitan Regional Police Headquarter (Polda Metro Jaya) so that the criminal articles of the Law of Electronic Information and Transactions (UU ITE) can be applied. That understanding is related to the court's permission for search and seizure, as well as notification related to the arrest and detention of cyber crime suspects. Study carried out in this thesis provides a recommendation that the special prosecutors and judges of cyber crime was formed specifically to coordinate with special investigators of cyber crime. Therefore the law enforcement against cyber crime can be realized continuously to answer the challenges of the globalization of world's information.

Abstrak :
Reklamasi Teluk Benoa Bali dan Teluk Jakarta sama-sama menimbulkan polemik dan berbagai masalah, baik pada tatanan kebijakan maupun pelaksanaan. Namun faktanya, reklamasi Teluk Jakarta tetap berlangsung, sementara reklamasi Teluk Benoa gagal untuk diimplementasikan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan klaim terkait kedua proyek reklamasi tersebut, yaitu pada proyek reklamasi Teluk Jakarta pemerintah berhasil meyakinkan masyarakat bahwa proyek yang dijalankan akan memberikan dampak yang positif, sementara pada proyek reklamasi Teluk Benoa tidak. Penelitian ini, kemudian, akan membahas mengenai fenomena reklamasi Teluk Benoa Bali dan Teluk Jakarta tersebut, di mana terdapat perbedaan klaim kebenaran dalam proses reklamasi yang berkaitan dengan konsep episteme dari Foucault. Penelitian ini juga menganalisis relasi dan dinamika yang terjadi antara masyarakat, negara dan korporasi pada proyek reklamasi dengan perspektif Kriminologi Radikal. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus reklamasi di dua tempat, yaitu reklamasi di Teluk Jakarta dan reklamasi di Teluk Benoa Bali. Wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang terlibat langsung dengan proyek reklamasi dilakukan untuk mengungkap permasalahan yang ada. Penelitian ini, pada akhirnya, memberikan pengayaan pandangan terhadap Kriminologi Radikal dan konsep episteme-nya Foucault. Khususnya terkait episteme, pengayaan dalam penelitian ini adalah dengan mengkonstruksikan konsep episteme yang dikemukakan oleh Foucault dengan melihat adanya fragmentasi nilai sosial, ekonomi, dan budaya, dalam reklamasi yang terjadi di Teluk Benoa dan Teluk Jakarta, sehingga menghasilkan konsep fragmented episteme ......The reclamation of Benoa Bay, Bali, and Jakarta Bay has both created polemics and problems, both in terms of policy and implementation. But in fact, the reclamation of Jakarta Bay continues, while the reclamation of Benoa Bay has failed to be implemented. This happened because of different claims regarding the two reclamation projects: in the Jakarta Bay reclamation project, the government managed to convince the community that the project being implemented would have a positive impact, while in the Benoa Bay reclamation project it did not. This research will then discuss the reclamation phenomenon of Benoa Bay in Bali and Jakarta Bay, where there are differences in truth claims in the reclamation process related to Foucault's concept of episteme. This study also analyses the relationship and dynamics that occur between society, the state and corporations in the reclamation project with the perspective of Radical Criminology. This study uses a qualitative research approach using reclamation case studies in two places, namely reclamation in Jakarta Bay and reclamation in Benoa Bay, Bali. In-depth interviews with various sources directly involved with the reclamation project were conducted to uncover existing problems. This research, in the end, provides an enrichment view of Radical Criminology and Foucault's concept of episteme. Specifically related to episteme, the enrichment in this research is to construct the episteme concept put forward by Foucault by looking at the fragmentation of social, economic, and cultural values, in the reclamation that occurred in Benoa Bay and Jakarta Bay, resulting in a fragmented episteme concept.