Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai wadah perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa atas tindakan penguasa, dalam hal ini adalah pejabat penyidik atau penuntut umum. Dalam perkara pidana yang diatur secara umum dalam KUHP maupun delik-delik khusus yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, memperkenankan tindakan-tindakan dalam rangka menangani perkara pidana yang disebut sebagai upaya paksa oleh pejabat penyidik, seperti tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan-pemeriksaan surat. Tentunya menjadi penting diperhatikan yakni landasan yuridis dari keabsahan suatu tindakan yang dijadikan alasan permohonan pemeriksaan di pengadilan. Peraturan perundang-undangan terkait tata cara pemeriksaan dalam penanganan perkara adalah dengan mengacu pada KUHAP serta aturan perpajakan yang sifatnya internal lingkup Direktorat Jenderal Pajak.

---

ABSTRACT
The pretrial institution which is regulated in the Book of Criminal Legal Procedure is a forum for the legal protection of suspects or defendants, against the action of the authorities, in this case is an official investigator or prosecutor. In criminal cases commonly regulated in the Book of Criminal Law either special offenses separately regulated in special law, it allows actions to handle the criminal cases which are called attempt force remedies by the authorities, such as actions of arrest, detention, to make investigation searching, confiscation, and investigation of documentary letters. It would be important to note the legal basis of the legitimacy of a consideration of applications for excuse action in court. Laws and regulations relating to procedures for inspection in handling case, with reference to the Book of Criminal Legal Procedure, as well as its rule of internal Directorate General of Tax.