Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perilaku disruptive merupakan suatu istilah yang memayungi serangkaian perilaku seperti temper tantrum, menangis dan mengeluh yang berlebihan, terus menerus menuntut perhatian, tidak patuh, melawan, agresif terhadap diri sendiri atau orang lain, mencuri, berbohong, merusak barang-barang, serta tindak kekerasan (Schroeder & Gordon, 2002). Pada penelitian ini, peneliti memberikan intervensi berupa pelatihan terhadap orangtua dengan Parent-Child Interaction Therapy. Intervensi ini terdiri dari dua kali sesi pemberian materi kepada orangtua dan sepuluh sesi pelatihan langsung kepada orangtua melalui media bermain dengan anak. Hasil penelitian menunjukkan di akhir sesi anak berhasil menunjukkan penurunan perilaku disruptive dan peningkatan kepatuhan terhadap ibu. Di sisi lain, keterampilan ibu dalam memberikan perhatian positif kepada anak, memberikan perintah yang efektif, serta memberikan konsekuensi yang tepat atas sikap anak juga mengalami peningkatan.

---

Disruptive behavior is a term that covers areas such as series of temper tantrums, too much crying and complaining, continually demands attention, disobey and against parents’ rules, aggressive against themselves or others, stealing, lying, destructive, and violent (Schroeder & Gordon, 2002). In this research, a parent training is given to the mother of 3 years 4 months old boy, which is called Parent-Child Interaction Therapy. Treatment consist of 2 teaching sessions for the mother and 10 direct coaching sessions through playing with the children. Results of the study showed that the boy managed to show less disruptive behavior and improving compliance to the mother. On the other hand, mother’s skills, in providing positive attention the children, giving effective commands, and giving the proper consequences as children respond with compliance or non-compliance, were also increased.

Abstrak :
Pemeriksaan bedah mayat forensik harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesi bagi pemeriksaan bedah mayat forensik. Bila tidak dilakukan sesuai dengan Standar Profesi maka berarti dokter yang melakukan pemeriksaan tersebut telah melakukan kesalahan. Kesalahan ini dapat mengakibatkan adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Undang-undang Kesehatan telah mengatur dalam pasal 55, bahwa setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kerugian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan dan ganti rugi tersebut dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berarti harus dilakukan sesuai dengan pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Untuk melakukan gugatan ganti rugi sesuai dengan pasal-pasal tersebut, harus dipenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Kesalahan pemeriksaan bedah mayat forensik telah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ganti rugi. Sebagai contoh, penulis mengemukakan kasus Marsinah. Dalam kasus tersebut, telah terpenuhi syarat-syarat untuk melakukan gugatan ganti rugi oleh para pihak yang merasa dirugikan. Yang merasa dirugikan adalah para terdakwa, sehingga mereka dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada dokter yang melakukan pemeriksaan bedah mayat forensik tersebut, R.S.U.D. Nganjuk sebagai atasan dokter tersebut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo serta Pemerintah Daerah Jawa Timur sebagai badan hukum yang membawahi R.S.U.D. Nganjuk.