Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PBB dan Uni Eropa mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam membantu pemerintah Sudan mengatasi krisis kemanusiaan di Darfur. Namun demikian pemberian bantuan kemanusiaan oleh kedua lembaga tersebut telah menimbulkan benturan intervensi kemanusiaan. Bertitik tolak dari asumsi bahwa intervensi kemanusiaan berhubungan erat dengan pemberian bantuan kemanusiaan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa akibat terjadinya benturan intervensi terhadap bantuan kemanusiaan khususnya di Darfur, Sudan.Penelitian ini didasarkan pada kerangka teori bahwa dalam praktik hubungan internasional kontemporer, pelaksanaan intervensi kemanusiaan didasarkan pada suatu kebutuhan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi dalam suatu wilayah negara tertentu, maka teori yang dapat menjelaskan substansi penelitian adalah teori-teori mengenai intervensi kemanusiaan dalam wilayah suatu negara, dan teori mengenai hak asasi manusia, terutama yang berhubungan dengan kewajiban masyarakat internasional dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.Untuk mendapatkan data penelitian, maka penulis mempergunakan metode penelitian berupa metode historis, komparatif dan studi kasus. Ketiga metode tersebut dipergunakan dalam rangka mendapatkan data valid mengenai kronologis intervensi kemanusiaan dan bantuan kemanusiaan yang dilakukan PBB dan Uni Eropa khususnya di Darfur, Sudan. Data penelitian diperoleh dengan studi kepustakaan dan observasi.Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri dan memahami teori dan konsep mengenai intervensi kemanusiaan, sedangkan observasi dilakukan secara tidak langsung dengan cara mengumpulkan data mengenai peranan PBB dan Uni Eropa dalam pemberian bantuan kemanusiaan yang terdapat dalam media masa cetak dan elektronik termasuk situs-situs yang memuat informasi yang berhubungan dengan topik penelitian. Analisis data penelitian kemudian dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terjadinya benturan intervensi kemanusiaan berpengaruh secara signifikan terhadap bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di Darfur. Hal ini terbukti bahwa masih terdapat penduduk sipil yang belum menerima bantuan kemanusiaan dari PBB dan Uni Eropa. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa pemberian bantuan kemanusiaan yang dapat menimbulkan terjadinya benturan intervensi kemanusiaan telah mengurangi tujuan pemberian bantuan PBB dan Uni Eropa kepada pemerintah Sudan dalam mengatasi krisis kemanusiaan khususnya di Darfur.

---

The United Nations and Europe Union have a quite significant role to support the Government of Sudan to trounce the humanitarian crisis in Darfur. Nonetheless, the humanitarian aid given by both organizations has gene rated humanitarian intervention conflict. Preliminary from the assumption that humanitarian intervention is strongly related to humanitarian aid, hence this research is aimed to seek the effect of the humanitarian intervention conflict to humanitarian aid especially in Darfur, Sudan.The theoretical framework of this research is that, in international contemporary relationship, the implementation of humanitarian intervention is based on a particular requirement to overcome humanitarian crisis which is happened in a country or one area of a country. Therefore, the theory which can explain the substance of this research are humanitarian intervention theory of the country and the human rights theory, especially the one which is related to international community's responsibility in protecting and upholding the human rights.In order to get appropriate research data, the research methods used in this research are case studies, historical and comparative research methods. Those three methods are used to obtain valid data to find out the chronology of humanitarian intervention and humanitarian aid conducted by the United Nations and Europe Union, especially in Darfur. Sudan. Research data is obtained through bibliography study and observation.Bibliography study is conducted by tracing and comprehending the concept and theory concerning humanitarian intervention. While observation is indirectly conducted by collecting the data on the United Nations and Uni Europe's roles in giving humanitarian aid which are available in printed and electronic mass media, including websites which have appropriate information related to the research topic. The research data is then qualitatively analyzed.The result of the research indicates that the phenomenon of humanitarian intervention conflict is significantly affected the humanitarian aid given to the civil resident in Darfur. It is verified that there are still many civil residents of Darfur who have not received the humanitarian aid yet from the United Nations and Europe Union. At the end of this paper, the author concludes that the humanitarian aid is able to generate human intervention conflict which lessen the aim of humanitarian aid by the United Nations and Europe Union to the Government of Sudan in overcoming human crisis, especially in Darfur."

"Padang Golf Halim II yang fungsinya sebagai tempat olahraga Golf, merupakan suatu lapangan rumput yang luas. Rumput tersebut merupakan anggota suku Gramineae. Ada juga jenis-jenis yang habitusnya mirip rumput, yang merupakan anggota suku Cyperaceae. Selain itu, tumbuh juga di antara rumput tersebut, jenis tumbuhan pengganggu. Sebagian besar rumput yang tumbuh merupakan tumbuhan lokal, ada yang merupakan jenis rumput yang khusus ditanam. Secara umum, daerah tumbuh rumput dibagi dalam 2 komunitas, yaitu komunitas rumput lapangan terbuka dan komunitas rumput di bawah naungan. Adanya kedua macam daerah komunitas rumput ini mengundang pertanyaan tentang jenis-jenis rumput apa yang ditemukan di sana, jenis apa yang paling dominan, bagaimana tingkat keseragaman dan kesamaan jenisnya, serta bagaimana bentuk hubungan asosiasi antar jenis rumput dan gulma yang ditemukan. Dengan metode kuadrat, telah dilakukan penelitian dan pengumpulan data tentang jenis rumput, frekuensi, nilai penutup, dan nilai penting masing-masing jenis yang terdapat di komunitas lapangan terbuka dan di bawah naungan. Kemudian dilakukan penghitungan tentang tingkat keragaman dan kesamaan jenis antara kedua komunitas, dan juga bentuk asosiasi antar jenis yang ada. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Eulalia amaura mendominasi lapangan terbuka, sedangkan untuk komunitas rumput di bawah naungan didominasi oleh Axonopus compressus (Swartz) P.B. Tingkat keragaman jenis di lapangan terbuka lebih kecil daripada di bawah naungan, dan tingkat kesamaan jenisnya hanya 51,28%. Eulalia amaura (di lapangan terbuka) dan Axonopus compressus (di bawah naungan) merupakan jenis-jenis yang paling banyak mempunyai hubungan asosiasi dengan jenis-jenis rumput serta tumbuhan gulma lainnya. Banyaknya jenis tumbuhan pengganggu merupakan masalah yang cukup penting yang perlu dicarikan cara pengendaliannya secara tepat."

"Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dan lapangan dengan jenis pengelolaan data bersifat kualitatif. Untuk menganalisa penerapan PSAK 59 digunakan metode penelitian deskriptif. Prinsip-prinsip syariah mengatur mengenai akuntansi dan pelaporan bank dengan berlandaskan pada Al Qur'an, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai akuntansi Islam. Konsep akuntansi Islam adalah pertanggungjawaban atau account ability. Dalam menyajikan laporan dan informasi yang berhubungan dengan keuangan, Islam menganut prinsip kebenaran, keadilan dan kewajaran. Hambatan-hambatan yang timbul dari penerapan PSAK 59 adalah dari sudut sy riah Islam mengena1 keabsahan sistem accrual basis pada pencatatan pendapatan yang akan diterima, dari sudut operasional, dan iosialisasi. Solusi-solusi yang dapat diberikan adalah perlu adanya kordinasi yang baik antara para pihak yang terkait, yaitu Dewan Syariah Nasional, Bank Indonesia , Ikatan Akuntan Indonesia, ASBI SINDO, dan pihak lainnya Selain itu, PSAK 59 harus dianggap sebagai konsep temporer yang mesti disempurnakan setelah kerangka Islami yang established lahir dari ideologi, masyarakat, serta sistem ekonomi dan akuntansi yang Islami. Sehubungan dengan keabsahan metode accrual basis dalam pencatatan pendapatan, pernyataan Insya Allah pendapatan yang akan diterima atau "Perkiraan pendapatan yang akan di terima merupakan alternatif dalam mengatasi permasalahan. Perbandingan antara Standar Akuntansi Perbankan Syariah (PSAK 59) dengan standar akuntansi yang dipakai sebelumnya terletak pada asumsi dasar yang digunakan, yaitu pada PSAK 59, pendapatan dicatat dengan metode accrual basis dan Bagi hasil dengan cash basis. Sedangkan pada standar akuntansi yang dipakai sebelumnya pendapatan dicatat dengan metode cash basis. Dari sudut operasional, sistem yang digunakan pada PSAK 59 lebih kompleks, namun ditinjau dari komponen laporan keuangan yang disajikan, PSAK 59 lebih mencakup seluruh produk-produk perbankan Islam. Perbandingan yang paling utama di tinjau dari syariah Islam mengenai metode accrual basis yang digunakan dalam mencatat pendapatan yang akan diterima pada PSAK 59 yang masih bersifat gharar."

"Kebiasaan menitipkan sertipikat hak atas tanah kepada PPAT dalam proses pengalihak hak belum diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menganalisis terkait penitipan sertipikat kepada Notaris ketika PPJB telah dibuat, dengan tujuan peningkatan menjadi AJB berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Krg. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana ketentuan hukum terkait hak dan kewenangan PPAT dalam menerima penitipan sertipikat tanah yang menjadi objek PPJB lunas dan belum ditingkatkan menjadi AJB dan rumusan masalah kedua yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT dalam hal penitipan sertipikat sebagai permintaan dari penjual untuk peralihan hak milik dengan AJB terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Krg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian berbentuk preskriptif yang merupakan penelitian dengan memberikan arahan teori hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap suatu masalah serta memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasil penelitian menyatakan tidak terdapat pasal yang secara nyata menyebutkan bahwa Notaris/PPAT berhak dan berwenang untuk menerima atau meminta penitipan sertipikat, namun hal tersebut tidak dilarang oleh Undang-undang dan tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang dilanggar dengan tindakan tersebut. Nyatanya PPAT berhak untuk menerima penitipan sertipikat dengan maksud untuk pengecekan sertipikat kepada badan pertanahan sebagai salah satu prosedur dalam pembuatan AJB. Perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT dalam menerima penitipan sertipikat adalah melalui UUJN, Kode Etik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai aturan yang berlaku. Sehingga dalam pelaksanaan jabatan tetap berada pada ranah dan koridor yang semestinya dan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Krg terjadi penitipan sertipikat pada saat berlangsungnya PPJB dengan tujuan agar AJB dapat dilakukan tanpa perlu kehadiran penjual karena terdapat pasal terkait pemberian hak kepada pembeli dalam PPJB untuk bertindak sebagai penjual dalam AJB. Namun PPAT menolak pembuatan AJB karena terdapat jaminan terhadap tanah tersebut yang dibuat oleh Notaris yang sama.

---

The custom of entrusting certificates of land rights to PPAT in the process of transferring rights has not been clearly regulated in statutory regulations. This research analyzes the deposit of certificates with Notaries when PPJB has been made, with the aim of upgrading to AJB based on District Court Decision Number 28/Pdt.G/2022/PN.Krg. The first problem formulation is what the legal provisions are regarding the rights and authority of PPAT in receiving custody of land certificates which are the object of PPJB in full and have not been upgraded to AJB and the second problem formulation is how the legal protection of PPAT is in terms of custody of certificates as a request from the seller for the transfer of ownership rights with AJB regarding District Court Decision Number 28/Pdt.G/2022/PN.Krg. The research method used is doctrinal research with a prescriptive research typology, which is research that provides direction on legal theory and statutory regulations on a problem and provides solutions to resolve the problem. The research results stated that there were no real articles [SLA3] states that the Notary/PPAT has the right and authority to receive or request safekeeping of certificates, but this is not prohibited by law and there are no statutory regulations that are violated by this action. In fact, PPAT has the right to receive custody of the certificate with the aim of checking the certificate with the land agency as one of the procedures in making the AJB. Legal protection for Notaries/PPATs in receiving custody of certificates is through the UUJN, Code of Ethics, and Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Position Regulations for Land Deed Officials as applicable regulations. So that the implementation of office remains in the proper domain and corridor and can provide legal certainty to the public. In the District Court Decision Number 28/Pdt.G/2022/PN.Krg, custody occurred certificates at the time the PPJB takes place with the aim that the AJB can be carried out without the need for the seller to be present because there is an article related to giving the buyer the right in the PPJB to act as a seller in the AJB. However, PPAT refused to make the AJB because there was a guarantee for the land made by the same Notary."