"
ABSTRAKTesis ini menganalisis sejauh mana Kementerian Agama khususnya Direktorat
Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) menerapkan Standar
Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam
menyusun Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penelitian ini adalah
penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akuntansi Pendapatan
yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No.23 Tahun 2011 tidak
menjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian
pendapatan tetapi hanya sebatas definisi pendapatan saja menurut Standar
Akuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Selain itu, perlakuan akuntansi
pendapatan dari hasil Pemanfaatan Kas Setoran Awal berupa imbal hasil sukuk
dan bunga deposito tidak dapat ditangguhkan karena telah memenuhi semua unsur
pendapatan yang berlaku umum untuk sektor publik (IPSAS 9). Hasil penelitian
menyarankan agar Pemerintah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan
tentang Akuntansi Pendapatan agar sesuai dengan konteks perundang-undangan
yang ada. Pemerintah juga disarankan untuk membentuk Badan Layanan Umum
dalam Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji agar sesuai dengan yang dimaksud
oleh Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Disamping
itu juga disarankan pentingnya dilakukan sosialisasi penyajian laporan keuangan
sesuai standar akuntansi yang berlaku umum serta perlunya dilakukan review oleh
aparat pengawasan internal untuk memberikan keyakinan, akurasi, keandalan,
serta keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.
ABSTRACTThis thesis analyzes the how far is the Ministry of Religious Affairs in particulary
Directorate General of Hajj and Umrah Service ( Ditjen PHU ) implemented The
Goverment Accounting Standards and Regulations in preparing the financial
statements of Hajj Operation . This study is a qualitative research . The study
concluded that the Revenue Accounting contained in the Regulation (Peraturan
Menteri Agama No.23/2011) does not explain about the recognition,
measurement, disclosure and presentation of the income but only to the extent the
definition of income by Government Accounting Standards (Peraturan Pemerintah
No.71/2010). In addition, the accounting treatment of revenue from the Initial
Deposit Cash Optimization in the form of sukuk yields and deposit rates can not
be suspended because it has met all applicable elements of the general revenue for
the public sector (IPSAS 9). The results concluded that the accounting treatment
of revenue management on Initial Deposit Cash can not be suspended because it
has met all of the elements of income that are common to the public sector (
IPSAS 9 ) . The results suggest that the Government should create the
Government Accounting Standards , Accounting for Revenue, to fit the context of
the existing legislation . The government is also advised to establish the Public
Service Board in the field of Hajj Operation in accordance with the regulation on
State Finance (Undang-Undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003) . Besides,
it also suggested the importance of the socialization of financial statements in
accordance with generally accepted accounting standards and the need to be
reviewed by officials of internal controls to provide assurance , accuracy ,
reliability , and validity of the information presented in the Financial Statements ."
