Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perumahan merupakan hak asasi manusia dan diamanatkan oleh konstitusi. Kontradiktifnya, perumahan masih jauh dari kata layak karena adanya bencana yang sering terjadi. Pendekatan dalam menentukan lokasi perumahan  seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sistem Kemampuan Lahan (SKL) secara khusus belum mengarus utamakan perubahan iklim ke dalam perhitungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh risiko bencana dan iklim apabila dimasukan ke dalam perhitungan kesesuaian lahan perumahan. Kota Depok dipilih sebagai studi kasus agar dapat melihat contoh penerapannya dan sekaligus mengetahui tingkat kesesuaian lahan perumahan  perkotaan terhadap risiko bencana dan risiko iklim, serta bagaimana arah perkembangan lahan perumahan  kedepan. Dalam penelitian ini, empat aspek utama dipertimbangkan, yaitu aspek permukaan tanah, bawah tanah, risiko bencana, dan risiko iklim. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mix-method) dengan metode yang bertahap, yaitu analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif dengan menggunakan AHP (Analytic Hierarchy Process) untuk menentukan bobot kriteria dan sub kriteria, kemudian analisis spasial digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian lahan dan arah pengembangan perumahan  di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko bencana memiliki pengaruh terbesar, diikuti oleh aspek permukaan tanah, aspek bawah tanah, dan risiko iklim. Tingkat kesesuaian lahan perumahan di Kota Depok dengan mempertimbangkan risiko bencana dan risiko iklim menunjukkan bahwa 35,60% wilayah masuk dalam kategori sesuai (S1), 52,50% dalam kategori cukup sesuai (S2), dan 11,90% dalam kategori kurang sesuai (S3). Analisis menunjukkan bahwa risiko bencana dan iklim mempengaruhi kesesuaian lahan perumahan perkotaan. Pada kategori S1 terdapat pengurangan luas wilayah sebesar 28,32%, sementara pada kategori S2 mengalami penambahan area sebesar 18,01%, serta pada kategori S3 mengalami penambahan paling signifikan sebesar 10,31%. Pengembangan perumahan  direkomendasikan ke arah barat dan timur Kota Depok. Pengembangan di pusat kota tidak disarankan karena tingkat kesesuaian yang rendah. Pengembangan ke arah barat dan timur dipilih karena memiliki tingkat kesesuaian yang lebih baik dan lebih aman dari risiko bencana dan iklim.......The constitution mandates housing as one of human rights. Contradictively, housings are still far from feasible due to frequent disasters. In particular, approaches to determining the location of housings, such as the Indonesian National Standard (SNI) and the Land Capability System (SKL), have yet to mainstream climate change into their calculations. This study examines the effect of disaster risk and climate when included in calculating housing land suitability. Depok City was chosen as a case study in order to be able to see examples of its application and to find out the suitability of urban housing land for disaster risk and climate risk, as well as the direction of residential land development in the future. This research considers four main aspects: surface, subterranean, disaster risk, and climate risk. This study uses a mixed methods approach with a stepwise method, namely quantitative and descriptive qualitative analysis using the Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine the weight of the criteria and sub-criteria, then spatial analysis is used to evaluate the level of land suitability and the direction of housing development in the future. The study results show that disaster risk has the most significant influence, followed by surface, subterranean, and climate risks. The suitability level of residential land in Depok City, taking into account disaster risk and climate risk shows that 35.60% of the area is in the appropriate category (S1), 52.50% is in the moderately suitable category (S2), and 11.90% is in the less suitable category. (S3). The analysis shows that disaster risk and climate affect land suitability for urban housings. In the S1 category, there was a reduction in area of 28.32%, while in the S2 category, there was an area increase of 18.01%, and in the S3 category, the most significant addition was 10.31%. This study recommends developing housings to the west and east of Depok City. The development around the city center is discouraged due to low conformity rates. Development towards the west and east is more recommended because they have better suitability and are safer from disaster and climate risks."

"Batubara merupakan suatu campuran padatan yang heterogen dan terdapat di alam dalam tingkat/grade yang berbeda dari lignit, subbitumine, antrasit. Batubara cukup banyak ditemukan di Indonesia, seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Potensi sumber daya alam, berupa tambang batubara, yang terdapat di Kalimantan Selatan cukup besar dengan kualitas yang baik, serta keberadaannya hampir menyebar di seluruh Kabupaten. Berdasarkan data dari Indonesian Coal Mining Assosiation pada tahun 2001, cadangan batubara Kalimantan selatan yang terukur (pasti) adalah 2,428 milyar ton, dan yang terindikasi sekitar 4,101 milyar ton. Sehingga paling tidak sampai saat ini terdapat cadangan batubara yang sudah ditemukan sebesar 6,529 milyar ton. Kebutuhan akan batubara yang meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan luasan area penambangan dengan inilah terjadi pembukaan lahan untuk menambang yang terindentifikasikan sebagai area PETI. Pada tahun 2007 ditemukan aktifitas PETI yang terjadi tidak hanya di luar konsesi tambang, tetapi juga terdapat di dalam konsesi tambang. Hasil penambangan itu pun terdistribusi melalui transportasi darat dengan menggunakan truck truck yang setiap harinya lalu lalang melalui jalan arteri.Hasil temuan selama identifikasi langsung di daerah penelitan, bahwa ditemukan 16 titik lokasi PETI di Kalimantan Selatan. Dari hasil pengolahan hasil identifikasi langsung, didapatkan dua karakteristik PETI, yaitu PETI Padat Modal dan PETI Padat Karya. Sebaran PETI di Kalimantan Selatan yang masuk ke dalam kelompok jenis PETI padat modal terdapat di bagian barat pegunungan Meratus yaitu sebanyak 7 titik, tersebar pada Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Selatan; sedangkan pada bagian timur pegunungan Meratus baik PETI padat karya dan PETI padat modal kedudukannya relatif seimbang, sebarannya terdapat pada Kabupaten Tanah Bumbu dan Tanah Laut. Karakteristik lokasi PETI yang berada di dalam konsesi tambang dan keberadaanya jauh dari jalan arteri merupakan PETI padat modal, sedangkan PETI yang berada di luar konsesi tambang dan keberadaanya dekat dengan jalan arteri merupakan PETI padat karya.......Coal is a mix of heterogenic solid which can be found on earth in many different ranks such as lignite, sub-bituminous, and anthracite. Coal is found in many parts of Indonesia, spread from Sumatera, Kalimantan, to Papua. Kalimantan in particular, has quite abundance and high quality of potential natural resource especially for coal mining. It spreads evenly in every district. Based on data from Indonesia Coal Mining Association in 2001, the measured coal deposit in South Kalimantan reached 2,428 billion tons in real, and the predicted coal deposit could reach 4,101 billion tons. It indicates that 6,529 billion tons of coal deposit has been founded until now. The increasing need of coal without any expansion of mining area has evoked some exploration activities that indentified as illegal coal mining (PETI). In 2007, PETI activities have been founded not only at outsides of the coal mining concession zone but also inside of it. The coal productions are landline distributed, with trucks which pass the arterial road every single day.The direct identifications on this research have found 16 spot of illegal coal mining (PETI) across South Kalimantan. Two types of PETI characteristic has been also detected from the findings: labor intensive PETI (PETI padat karya) and capital intense PETI (Peti padat modal). The capital intensive PETI spreads along the west side of Meratus Mountains in 7 main spots: Banjar district, Hulu Sungai Utara district, Hulu Sungai Tengah district, and Hulu Sungai Selatan district. The east side of Meratus Mountains on the other hand, has a relatively balance distribution between the labor intensive PETI and capital intense PETI, It spreads along the Tanah Bumbu district and Tanah Laut district. PETI whose area is far from arterial road and located inside of mining concession zone is commonly become the capital intense type. On the other hand, PETI whose area is near from arterial road and located outside of mining concession zone is typically become the labor intensive type."