Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring berkembangnya teknologi dan informasi telah terjadi berbagai perubahan yang memengaruhi sistem hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah alat bukti elektronik Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan yang digunakan dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan pada perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 (POJK 2017) dan perbandingan kekuatan pembuktian Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan sebelum dan setelah berlakunya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 pada perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan secara deskriptif menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Data sekunder tersebut diperoleh dari studi kepustakaan atau studi dokumen. Untuk melengkapi data tersebut dilakukan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kekuatan pembuktian Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah bebas yaitu hakim tidak terikat dengan alat bukti tersebut dan penilaian alat bukti tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menemukan kebenaran formil. Setelah berlakunya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, alat bukti Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan harus didukung bukti lain yang menunjukkan adanya utang yang tercantum dalam Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan. Saran dari penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan harus lebih cermat dan selalu melakukan pemutakhiran data Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan secara berkala.

---

Along with the development of technology and information, there have been various changes that affect the legal system in Indonesia, one of which is electronic evidence of the Debtor Information of the Financial Information Service System used in the Debt Payment Obligation Delay case. This study aims to determine the evidentiary power of the Financial Information Service System Debtor Information in the Debt Payment Obligation Delay case after the Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2017 and the comparison of the evidentiary power of the Debtor Information of the Financial Information Service System before and after the enactment of the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number 109/KMA/SK/IV/2020 in the Debt Payment Obligation Delay case. This research uses a normative juridical method that is carried out descriptively using secondary data. Secondary data used includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary. The secondary data is obtained from literature studying or document studying. Interviews with sources were conducted to complete the data. The results of this study found that the evidentiary value of the Financial Information Service System Debtor Information is free. The judge is not bound by the evidence. Then, the assessment of the evidence is left entirely to the judge to find the formal truth. After the enactment of the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number 109/KMA/SK/IV/2020, evidence of the Debtor Information of the Financial Information Service System must be supported by other evidence that shows the existence of debts listed in the Financial Information Service System the Debtor Information. The suggestion from this study is that the Financial Services Authority must be more careful and always update the Debtor Information of the Financial Information Service System data regularly."

"Tulisan ini menganalisis penerapan asas kelangsungan usaha terhadap akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli lunas pada perusahaan pengembang yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dan peran notaris dalam menjelaskan kepada para pihak tentang klausula yang mengakomodir asas kelangsungan usaha dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang dilakukan secara preskriptif menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Data sekunder tersebut diperoleh dari studi kepustakaan atau studi dokumen. Untuk melengkapi data tersebut dilakukan wawancara dengan narasumber, seperti kurator, notaris, dan konsumen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas kelangsungan usaha terhadap akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli lunas pada perusahaan pengembang yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah dengan cara kurator melanjutkan proses PPJB lunas yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli, yakni melakukan penandatanganan AJB, melakukan proses balik nama sertifikat ke atas nama pembeli, dan melakukan penyerahan bangunan beserta sertifikatnya kepada pembeli. Notaris berperan penting untuk menjelaskan kepada para pihak tentang klausula yang mengakomodir asas kelangsungan usaha dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

---

This paper analyzes the application of the principle of going concern to the deed of Sale and Purchase Agreement for Land and Building in a developer company declared bankrupt based on the Decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 30/Pdt.Sus-Bankruptcy/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst and the role of notaries in explaining to the parties about the clause that accommodates the principle of business continuity in the deed of Sale and Purchase Agreement. This research uses a prescriptive doctrinal research method using secondary data. Secondary data used includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary. The secondary data is obtained from literature study or document study. To complement the data, interviews were conducted with resource persons, such as curators, notaries, and consumers. The results of this study found that the application of the principle of going concern to the deed of Sale and Purchase Binding Agreement in full in a developer company declared insolvency based on the Decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 30/Pdt.Sus-Bankruptcy/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst is by means of the curator continuing the PPJB process in full that has been agreed between the seller and the buyer, namely signing the AJB, transferring the name of the certificate to the buyer's name, and delivering the building and its certificate to the buyer. Notaries play an important role in explaining to the parties about clauses that accommodate the principle of going concern in the deed of Sale and Purchase Agreement."