Luh Dian Rahayu T.
"Penetapan besarnya penerimaan pemerintah daerah yang dipakai sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor selama ini didasarkan pada incremental budgeting, sehingga menyebabkan perkiraaan penerimaan pemerintah daerah tidak sesuai dengan realisasinya. Paling tidak ada dua konsekuensi dari pendapatan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan realisasinya yaitu
(1) ada anggaran pendapatan yang tidak teralokasikan karena perkiraan pendapatan daerah di awal tahun yang terlalu kecil dan (2) kegiatan atau program yang direncanakan di awal tahun anggaran tidak terdanai karena perkiraan pendapatan yang terlalu tinggi. sehingga dalam menentukan besarnya penerimaan pemerintah daerah sebaiknya memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah tersebut.
Penelitian ini difokuskan untuk: (1) menentukan variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Bogor dan (2) melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan data sekunder deret waktu selama tahun 1985-2004 dan dianalisis menggunakan pendapatan ekonometrika. Model terdiri dari empat persamaan identitas dan tujuh persamaan struktural selanjutnya pendugaan parameternya dilakukan dengan metode 2SLS (Two Stage Least Squares).
Hasil pendugaan menunjukkan ada keterkaitan antara blok makro ekonomi daerah dan blok keuangan daerah Iewat produk domestik regional bruto dan penerimaan pemerintah daerah. Variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi output daerah (PDRB) adalah PDRB per kapita Kabupaten Bogor, PDRB per kapita DKI Jakarta, konsumsi rumah tangga tahun sebelumnya, output daerah tahun sebelumnya, tingkat suku bunga, total penerimaan pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah tahun sebelumnya, dan nilai tukar. Sementara variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi besarnya penerimaan pemerintah daerah pada biok keuangan daerah yaitu: PDRB per kapita, jumlah penduduk, besarnya bagi hasil tahun sebelumnya, penerimaan asli daerah, dan produk domestik bruto (GDP).
Hasil proyeksi pesimis menghasilkan pertumbuhan PDRB clan penerimaan pemerintah daerah selama periode 2005-2010 masing-masing berkisar 1,65% - 2,74% dan 4,43% - 4,55%. Sementara hasil proyeksi moderat menghasilkan pertumbuhan PDRB clan penerimaan pemerintah daerah masing-masing berkisar 2,79% - 3,47% dan 4,86% - 5,37%. Sedangkan hasil proyeksi optimis menghasilkan pertumbuhan PDRB dan penerimaan pemerintah daerah berturut-turut berkisar 3,46% - 5,84% dan 5,33% - 5,37%.
Mengingat konsumsi rumah tangga dan net ekspor Kabupaten Bogor sangat dipengaruhi oieh pendapatan per kapita DKI Jakarta, maka sebaiknya Pemda Kabupaten Bogor membuat suatu kebijakan berupa penyediaan infrastruktur yang memadai agar penduduk DKI Jakarta lebih banyak melakukan kegiatan konsumsi di Kabupaten Bogor. Selain itu, Pemda Kabupaten Bogor juga harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi para investor agar tertarik berinvestasi terutama untuk menyediakan hunian. Kebijakan tersebut tentunya harus tetap berpedoman pada Tata Ruang Kabupaten Bogor.
Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bogor secara tidak langsung dipengaruhi penerimaan pajak. Salah satu langkah yang bisa dilakukan Pemda Kabupaten Bogor daiam meningkatkan penerimaan pajak yaitu mengurangi biaya daiam pengumpulan penerimaan pajak dengan memberikan reward dan punishment kepada aparatur pengumput pajak.
Model makro ekonomi ini sebaiknya digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor daiam memproyeksi besarnya penerimaan pemerintah daerah, mengingat melalui penerapan model ini memperhitungkan kondisi makro ekonomi daerah dan nasional sehingga perencanan dari nisi penerimaan menjadi iebih balk jika dibandingkan dengan menggunakan incremental budgeting."
