Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara historis perkembangan hukum atas peraturan perundangan-undangan di dalam rezim merek di Indonesia telah terjadi begitu banyak perubahan yang sangat mendasar. Pada saat ini pengaturan atas merek di Indonesia diatur berdasarkan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif (first to file) sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Sistem pendaftaran merek di Indonesia memberikan perlindungan hukum atas merek terdaftar. Secara faktual di dalam pendaftaran merek di Indonesia telah terjadi praktik–praktik pendaftaran merek milik pihak asing yang dilakukan oleh Pemohon beriktikad buruk dengan maksud dan tujuan mengambil manfaat secara ekonomi. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Maraknya praktik–praktik pendaftaran merek oleh Pemohon beriktikad buruk disebabkan tidak terdaftarnya merek milik pihak asing di Indonesia. Apabila merek milik pihak asing telah dilakukan pendaftaran oleh Pemohon beriktikad buruk di Indonesia, maka upaya hukum yang tepat dapat dilakukan yaitu Penghapusan Merek dan Gugatan Pembatalan Merek atas merek terdaftar yang didasari iktikad buruk. Urgensi perlindungan hukum atas merek dari Pemohon beriktikad buruk dapat diatasi dengan adanya suatu kesadaran bagi Pemilik merek asing untuk melakukan pendaftaran merek miliknya di Indonesia.......Historically, the legal development of the laws and regulations in the trademark regime in Indonesia has occurred so many fundamental changes. Currently, the regulation of trademarks in Indonesia is governed by Law Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications. Trademark registration system in Indonesia adheres to the constitutive system (first to file) as stipulated in Article 3 of Act No. 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications. Trademark registration system in Indonesia provides legal protection for registered trademarks. Factually in the registration of trademarks in Indonesia there have been practices of registration of trademarks owned by foreign parties carried out by the Applicant in bad faith with the intent and purpose of taking economic benefits. This research was prepared using doctrinal research methods. The rise of trademark registration practices by bad faith applicants is due to the unregistered trademarks owned by foreign parties in Indonesia. If the trademark owned by a foreign party has been registered by the Applicant in bad faith in Indonesia, then the appropriate legal remedies can be done namely Trademark Removal and Trademark Cancellation Lawsuit on registered trademarks based on bad faith. The urgency of legal protection of the trademark of the bad faith applicant can be overcome by an awareness for foreign trademark owners to register their trademarks in Indonesia."