Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Tesis ini membahas prakondisi proses inovasi di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme. Teknik analisis data menggunakan teori Innovation Process (A-to-F Model) yang dikemukakan oleh De Bes dan Kotler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prakondisi proses inovasi di Kementerian Sekretariat Negara belum berjalan dengan baik, terutama pada tahapan prakondisi developers, prakondisi executors, dan prakondisi facilitators. Belum adanya aturan main yang jelas terkait strategi pengembangan inovasi dikhawatirkan akan terjadi tumpah tindih terhadap tugas dan fungsi unit kerja yang melakukan pengembangan inovasi, pengembangan inovasi juga masih bersifat sendiri-sendiri atau belum tersentralisasi. Selain itu, tidak ada unit kerja yang bertanggung jawab menangani proses inovasi, serta belum adanya evaluasi terhadap inovasi yang sudah dihasilkan dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya duplikasi inovasi dan efektivitas penggunaannya.

---

ABSTRACT

The thesis discusses the prerequisites to build the innovation process at the Ministry of State Secretariat. The study employs post-positivism approach. Analysis technique data uses the theory innovation processes (A-to-F Model) by De Bes and Kottler. The research result shows that the prerequisites to build innovation process at the Ministry of State Secretariat have not worked properly, especially the developer prerequisites, executor prerequisites, and facilitator prerequisites. The absence of clear guidelines to innovation development strategy raises concerns about the overlapping in duty and functions of the units of work which develop innovation, the development of innovation also are carried out separately, not centralised yet. In addition, there is no a unit of work which is assigned to manage the process of innovation, as well as the lack of evaluation of the produced innovation, might impact on the occurrence of the duplication of innovation and the effectiveness of its use.

"

"Skripsi ini membahas mengenai Penerapan e-Government Dalam Pelayanan Elektronik Akta Kelahiran (e-Akta) Pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis. Teknik analisis menggunakan konsep perubahan paradigma e-Government yang dikemukakan oleh Haedler dan Peliici (2001) antara lain dilihat dari faktor Orientation, Process Organization, Management Principle, Leadership Style, Internal Communication, External Communication, Mode of Service Delivery, dan Principle of Service Delivery.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program e-Akta dinilai masih kurang baik, hal ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu utama di dalam pelaksanaan program e-Akta diantaranya ketersediaan sumber daya manusia, kemampuan warga DKI Jakarta dalam mengatasi isu digital divide, serta dari faktor keamanan data kependudukan yang tersimpan pada aplikasi program e-Akta. Melihat kondisi tersebut, diperlukan kerja keras oleh semua pihak yang terkait dengan program e-Akta ini terutama pada proses rekrutmen staf pelaksana yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan, pemberian pelatihan rutin baik itu kepada pihak internal maupun eksternal guna menambah pengetahuan di dalam cara penggunaan e-Akta, serta perlunya diberlakukan prosedur operasi standar yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.

---

This thesis discusses the Implementation of e-Government in Services of Electronic Excerpt of Birth Certificate (e-Akta) at Office of Population and Civil Registration Administration City of Jakarta Pusat. This study uses positivism approach. Analysis techniques using the concept of e-Government paradigm shift proposed by Haedler and Peliici (2001), among others, viewed from the factors of Orientation, Process Organization, Management Principle, Leadership Style, Internal Communication, External Communication, Modes of Service Delivery, and Principle of Service Delivery.The result of the research shows that the e-Akta program has not yet well-succeeded, there are still some problems to be the main issue in the implementation of e-Akta program including the availability of human resources, the ability of Jakarta's people in tackling the issue of the digital divide, as well as the security factor of population data that stored on e-Akta application program. Respond these conditions, it takes hard work by all parties associated with the e-Akta program is mainly on the process of implementing recruitment of staff in accordance with the educational background required, giving regular training to both internal and external parties in order to increase knowledge in how to use e-Akta, and the need for standard operating procedures that apply must be adapted to the conditions that exist today."