Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejak Pemerintah Orde Baru menerapkan sistim demokrasi ekonomi, dunia usaha telah berkembang dengan pesat dan produksi makin meningkat. Meningkatnya produksi dalam negeri ini meminta perhatian yang lebih seksama dalamsistim pemasaran yang baik. Salah faktor yang menjadi inti pemasaran adalah periklanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan produsen dalam memasarkan produknya secara efektif melalui jasa periklanan adalah siapa pemakai barang/jasa dan lokasi di mana iklan itu akan dipasang. Salah satu lokasi yang paling efektif untuk pemasangan iklan suatu produk adalah Bandar Udara Soekarno-Hatta.Untuk menampung hasrat para produsen itu, maka diadakanlah perjanjian antara Perum Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara Soekarno-Hatta dan P.T. Humpuss Madya Pratama sebagai biro iklan. Dalam perjanjian ini berlaku ketentuan-ketentuan tentang sewa-menyewa yang diatur dalam bab tujuh buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali dalam hal-hal yang telah disepakati bersama. Untuk harga sewa tempat pemasangan iklan, terhadap perjanjian ini berlaku secara khusus Surat Menteri Perhubungan No. A 391/PR-303/Mphb-88. Dalam perjanjian ini kedudukan Perum Angkasa Pura II lebih kuat dari P.T. Humpuss Madya Pratama karena terdapat suatu clausul yang menyebutkan bahwa Perum Angkasa Pura II dapat membatalkan perjanjian apabila P.T. HumpussMadya Pratama tidak memenuhi salah satu ketentuan yang diatur dalam perjanjian, walaupun adanya syarat batal ini tidak menyebabkan perjanjian batal demi hukum tetapi harus dimintakan persetujuan hakim lebih dahulu. Selain perjanjian ini, dalam skripsi ini juga dibahas perjanjian antara P.T. Humpuss Madya Pratama dan pemasang iklan tentang penggunaan jasa P.T. Humpuss Madya Pratama sebagai biro iklan. Hal-hal yang diatur dalam isi perjanjian ini adalah sewa-menyewa tempat pemasangan iklan, jasa pengurusan perijinan pemasangan iklan dan pemborongan pekerjaan pembuatan design iklan, pembuatan board, konstruksi dari board, dan sebagainya. Dalam perjanjian ini nampaknya P.T. Humpuss Madya Pratama menyewa-ulangkan tempat pemasangan iklan yang disewanya dari Perum Angkasa Pura II. Hal ini dimungkinkan, karena Perum Angkasa Pura II telah memberikanijin kepada P.T. Humpuss Madya Pratama untuk menyewakan lagi tempat/lokasi pemasangan iklan kepada pihak ke tiga, dalam perjanjian ini pemasang iklan. Apabila timbul perselisihan mengenai isi atau pelaksanaan perjanjian, makaterdapat perbedaan dalam penyelesaiannya antara ke dua perjanjian di atas. Dalam perjanjian antara Perum Angkasa Pura II dengan P.T. Humpuss Madya Pratama, apabila timbul sengketa, maka langkah awal yang diambil adalah menyelesaikan sengketa itu dengan secara musyawarah dan mufakat. Apabila cara ini tidak berhasil, maka penyelesaian perselisihan (sengketa) diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang setiap keputusannya merupakan keputusan akhir dan mengikat. Pada perjanjian antara P.T. Humpuss Madya Pratama dan pemasang ikian, apabila timbul sengketa, maka pertama-tama pihak yang dirugikan melakukan teguran kepada debitur. Apabila setelah dua kali dilakukan teguran debitur tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak kreditur (yang dirugikan) dapat menyerahkan perkaranya kepada Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam prakteknya, baik pada perjanjian antara Perum Angkasa Pura II dengan P.T. Humpuss Madya Pratama, maupun pada perjanjian antara P.T. Humpuss Madya Pratama dan pemasang ikian, belum pernah ada suatu permasalahan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang proses pelayanan anak asuh pada Panti Sosial Asuhan Anak "Bayi Sehat" Muhammadiyah dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelayanan tersebut. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran organisasi sosial yang menonjol dalam menangani permasalahan anak terlantar khususnya yang dilakukan oleh Yayasan Muhammadiyah. Berdasarkan konsistensi dan peran Muhammadiyah dalam ikut menangani permasalahan anak terlantar melalui pendirian panti-panti yang ada, maka penelitian mencoba mengkaji proses pelayanan yang dilakukan oleh salah satu panti yang bemaung dibawah Yayasan Muhammadiyah yaitu PSAA "Bayi Sehat " Bandung.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai proses pelayanan yang dilakukan serta kendalakendalanya berdasarkan kebijakan yang sudah diterapkan oleh lembaga maupun berdasarkan praktek terbaik menurut perspektif proses pertolongan dalam pekerjaan sosial. Data-data tersebut diperoleh melalui pars informan melalui teknik penarikan non random sampling secara purposive yang meliputi pimpinan/staf, para pengasuh dan anak asuh yang ada. Untuk mengumpulkan data dari para informan peneliti menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur (indepth interview), observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pelayanan terhadap anak asuh yang dilakukan dalam panti mengacu pada apa yang telah digariskan dalam kebijakan lembaga dalam hal ini pedoman yang dibuat oleh PP Muhammadiyah, walaupun dalam beberapa hal masih perlu adanya penyempurnaan-penyempumaan sehingga pelayanan yang dilakukan lebih optimal. Sedangkan berdasarkan standar praktek pekerjaan sosial, maka tahapan yang dilakukan maupun prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya pada dasarnya sudah terpenuhi walaupun pada beberapa aspek masih perlu peningkatan serta pada pelaksanannya terlihat adanya penyesuaian dengan keadaan maupun karakteristik anak asuh yang ada. Karakteristik yang menonjoI dimana anak asuh yang ada sebagian besar merupakan anak asuh yang berada di panti sejak bayi sehingga proses pelayanan memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaannya Keadaan tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap proses pelayanan yang dilakukan. Hat ini terlihat dalam proses rujukan, pembinaan maupun pemutusan pelayanan yang dilakukan sehingga menyebabkan munculnya sebagian kendala-kendala yang disebabkan karakteristik anak asuh tersebut antara lain identitas anak yang tidak jelas dan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap panti.Upaya proses pelayanan juga terlihat dari upaya pemenuhan kebutuhan anak asuh yang meliputi kebutuhan jasmani/kesehatan, pendidikan, mental keagamaan dan sosial yang merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi sehingga dapat hidup secara wajar sebagaimana layaknya anak-anak dalam keluarga normal. Pada pelaksanaannya pembinaan yang dilakukan untuk balita lebih menekankan pada upaya perawatan jasmani dan kesehatan serta tumbuh kembang anak secara wajar. Kendala-kendala yang dihadapi menyangkut masalah internal yaitu berupa kondisi fisik, emosional dan intelektuaI anak serta masalah eksternal berupa kuantitas dan kualitas petugas.Walaupun pelayanan yang dilakukan telah memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan anak asuh tetapi untuk lebih meningkatkan pelayanan yang diberikan, maka beberapa upaya perlu dilakukan yaitu dengan pelaksanaan proses monitoring yang lebih optimal dan mengacu pads rencana pelayanan yang tidak hanya terbatas pada pedoman secara umum, tetapi hendaknya tujuan baik antara maupun akhir ditentukan ukuran yang secara spesifik guna memantau perkembangan klien secara sistematis berdasarkan tujuan pembinaan itu sendiri serta efek intervensi yang dilakukan, dan dalam proses pembinaan sebagai bagian pelaksanaan rencana pemecahan masalah diperlukan keterlibatan para profesional yang lebih intensif sehingga peran pengasuh lebih terbantu dalam proses pembinaan anak asuh. Upaya ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas tenaga melalui pelatihan atau melibatkan tenaga profesional pemerintah untuk diperbantukan sehingga masalah kekurangan dana relatif bisa terpecahkan. Adapun dalam proses terminasi, terkait dengan kesiapan anak asuh maka pembinaan melalui pemberian keterampilan hendaknya diberi kesempatan untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih luas sehingga memudahkan proses penyaluran dan terminasi. Dengan demikian maka tujuan proses pembinaan yang dilakukan dapat dicapai secara optimal."

"Berdasarkan PP No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Pasal 7 ayat (4) menyebutkan "Gubernur wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan Dekonsentrasi kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan, Pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta secara operasional sampai tahun anggaran 2001 dilaksanakan oleh Kanwil-kanwil Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ada di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.Seiring diberlakukannya otonomi daerah, pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi di DKI Jakarta secara signifikan telah bergeser dan berubah fungsi dari Kanwil menjadi fungsi Dinas-Dinas di Propinsi DKI Jakarta. Perubahan tersebut jelas membawa implikasi dalam pelaksanaan dekonsentrasi di DKI Jakarta. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang bagaimana implementasi penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan dekonsentrasi di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta oleh Dinas-dinas teknis kepada Gubemur melalui Biro Keuangan. Mengingat pembiayaannya bersumber dari dana APBN dan juga pencatatannya terpisah dari APED, serta penyalurannya juga tidak melalui kas daerah maka berimplikasi Biro Keuangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta relatif mengalami kesulitan untuk mengetahui realisasi penyerapan dana dekonsentrasi dan sangat tergantung dan masukan berupa laporan dari unit pengguna dana dekonsentrasi tersebut.Bertolak dari latar belakang masalah di atas, pertanyaan penelitian ini apakah sebenamya unit pengelola proyek dana Dekonsentrasi dapat atau tidak metaksanakan kebijakan tersebut, dan apakah implementasi dad sistem pelaporan pelaksanaan proyek pembangunan dana Dekonsentrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan ?Secara operasional penelitian yang digunakan mengunakan metode survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dan populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang utama. Hasil dari survei akan diarahkan untuk mendukung analisis penelitian yang dilakukan secara deskriptif.Obyek penelitian ini secara umum terbagi atas dua kategori yaitu pertama Biro Keuangan dan kedua adalah unit pelaksana proyek dekonsentrasi di DK1 Jakarta, dimana menurut data tahun anggaran 2002 berjumlah 30 (tiga puluh) proyek dekonsentrasi.Dari hasil analisis bahwa imptementasi sistem pelaporan yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan maupun unit-unit pengelola proyek Dekonsentrasi di Dinas-dinas teknis untuk tahun anggaran 2002 masih belum melaksanakan peraturan ditetapkan. Biro Keuangan melakukan pencatatan dana Dekonsentrasi tidak berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Pemimpin Proyek. Begitu pula dengan Dinas-Dinas Teknis, masih mengirimkan laporannya secara langsung kepada Departemen/Lembaga Teknisnya masing-masing setiap bulannya.Untuk mengukur dapat tidaknya suatu kebijakan mencapai sasaran atau tujuan yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan dari hasil penelitian berdasarkan jawaban dari para responden adalah sebagai berikut :Secara umum komunikasi di unit keproyekan tergolong baik terbukti dengan nilai rata-rata variabel sebesar 41,93,Sumber daya yang mendukung unit keproyekan diperoleh nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 28,33. Dari rata-rata nilai tersebut mencerminkan bahwa sumber daya yang mendukung sistem pelaporan proyek dekonsentrasi tergolong cukup baik.Adapun sikap yang berkembang di unit keproyekan dikategorikan cukup baik dengan indikator diperolehnya rekapitulasi skor jawaban responden dengan nilai rata-rata sebesar 19,00. Hasil ini mengindikasikan pula bahwa sikap para pelaksana yang terkait dengan pelaporan proyek dekonsentrasi cukup kondusif.Terakhir adalah variabel struktur birokrasi dimana didapat kesimpulan bahwa struktur birokrasi yang mendukung sistem pelaporan proyek dekonsentrasi tergolong baik, karena nilai rata-ratanya berada pada interval antara 23 sampai dengan 30 yang terkategori baik.Merujuk hal tersebut di atas, dapat dipertimbangkan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja masing-masing unit yaitu dengan mengadakan pertemuan secara periodik dan perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek Dekonsentrasi di DKI Jakarta melalui penerbitan Surat Keputusan Gubernur. Tim Koordinasi ini merupakan wadah Pintas sektoral/unit dan lintas lembaga dalam rangka merumuskan langkah-langkah konkrit bagi terwujudnya koordinasi yang optima! antar unit dalam pelaksanaan pelaporan proyek Dekonsentrasi di DKI Jakarta. Adapun aspek lain yang menyangkut kinerja dari unit-unit pengelola proyek dekonsentrasi dalam mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang sudah relatif baik tersebut perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, karena akan memberikan pengaruh positif bagi kinerja pelaporan proyek dekonsentrasi di masa mendatang."

"ABSTRAKPenelitian ini mempunyai tujuan memperoleh hasil pengujian pengaruh Pakto 1988 terhadap pola penanaman dana masyarakat pada Bank Umum di Indonesia dan juga melihat pengaruh Pakto 1988 terhadap Portfolio Optimal penanaman dana tersebut pada Bank Umum di Indonesia. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori statistik dan teori portfolio. Teori statistik digunakan untuk menelaah pengaruh Pakto 1988 terhadap Pola Penanaman Dana Dana Masyarakat Pada Bank Umum di Indonesia sedangkan teori portfolio digunakan untuk menelaah pengaruh Pakto 1988 terhadap Portfolio Optimal Penanaman Dana Masyarakat Pada Bank Umum di Indonesia. Penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap pengaruh Pakto 1988 tidak lengkap dan berdimensi waktu yang relatif pendek, sehingga tidak memberikan kesimpulan yang komprehensif. Selain itu penelitian terhadap Portfolio Optimal hanya dilakukan pada securities atas saham dan obligasi, sedangkan penelitian terhadap securities lainnya sedikit sekali dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Bank Umum yang ada di Indonesia dengan mengklasifikannya pada empat kelompok yaitu kelompok Bank Pemerintah, kelompok Bank Swasta Nasional, kelompok Bank Pembangunan Daerah dan kelompok Bank Asing dan Campuran. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Lapora Bulanan dan Mingguan Bank Indonesia sejak Januari 1983 sampai Desember 1993 berupa data pola penanaman dana masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito serta tingkat bunga deposito. Tehnik analisa data yang digunakan adalah uji beda dua rata-rata dan Paket Komputer Analysis Portfolio dari Haugen. Hasil yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah Pakto 1988 mempengaruhi Polo. Penanaman Dana Masyarakat dan Portfolio Optimalnya Pada Bank Umum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil uji beda dua rata-rata yang menyatakan ada perbedaan yang signifikan antara pola penanaman dana masyarakat yang berbentuk giro, tabungan maupun deposito dengan adanya Pakto 1988. Selain itu Portfolio Optimal dari penanaman dana deposito masyarakat pada Bank []mum juga ikut berubah dengan adanya Pakto 1988. Bila kita bandingkan hasil portfolio optimal dengan realitanya, maka dapat dinyatakan masyarakat tidak memperhatikan portfolio optimal dalam menanam dananya. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak seperti Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia dalam pengambilan kebijaksanaan lanjutan ataupun kebijaksanaan mengeliminasi dampak negatif dari Pakto 1988 dan pihak perbankan dapat menggunakannya dalam pembuatan atau penciptaan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat dan tentu saja harus menguntungkan pihak perbankan. Hal yang patut disayangkan pada penelitian ini adalah tidak dapat mengungkap portfolio optimal dari giro dan tabungan., karena tidak terdapatnya data tersebut pada Bank Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini belum secara sempurna melakukan penelaahan terhadap portfolio optimal penanaman dana masyarakat, sehingga membuka peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian dengan bahasan yang lebih sempurna dan komprehensif guns memberikan kontribusi yang iebih besar pada masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur."

"

Kita semua mengetahui bahwa penyakit kusta pada stadium lanjut dapat menyebabkan cacat sehingga mengakibatkan mereka tidak dapat bekerja oleh karena itu mengurangi kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut tidak sesuai dengan tekad Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) II, yakni proses tinggal landas menuju terwujudnya masyarakat yang maju, adil, makmur, dan mandiri berdasarkan Pancasila.

Dalam GBHN 1993 tercantum bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, serta untuk mempertinggi kesadaran masyarakat atas pentingnya hidup sehat. Perhatian khusus diberikan pada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, daerah kumuh perkotaan, daerah pedesaan, daerah terpencil dan kelompok masyarakat yang hidupnya masih terasing, daerah transmigrasi, serta daerah pemukiman baru.

Dampak sosial akibat penyakit kusta sedemikian besarnya, sehingga menimbulkan keresahan yang sangat mendalam, tidak hanya pada penderita itu sendiri, tetapi juga pada keluarganya, dan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya pada pidato pengukuhan sebagai guru besar telah memilih judul :

MASALAH PEN YAKIT KUSTA DI INDONESIA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA MENJELANG TAHUN 2000 SERTA BEBERAPA ASPEKNYA

Hadirin yang terhormat

Terlebih dahulu marilah kita menelusuri sejarah penyakit kusta secara singkat. Kusta termasuk penyakit yang tertua, kemungkinan besar berasal dari India. Deskripsi autentik pertama berasal dari India. Kata kusta berasal dari bahasa Sansekerta kustlha yang terdapat dalam kitab Veda (tahun 1400 S.M. ) yang berarti merusak.

"

"Gonorrhoea merupakan penyakit kelamin yang masih banyak terdapat dan merupakan salah satu jenis penyakit yang sukar diberantas dibagian dunia manapun. Walaupun tidak memberi akibat seluas syphilis, gonorrhoea setiap tahun menyerang beribu-ribu penderita baru. Dengan demikian penyakit ini bukan hanya merupakan satu masalah medik, tetapi juga satu masalah sosio-ekonomik. Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang kita tidak boleh ketinggalan mengadakan penelitian dalam bidang penyakit kelamin. Langkah pertama telah dimulai dengan mendirikan Lembaga Pusat Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Kelamin (sekarang Lembaga Kesehatan Nasional) di Surabaya pada tahun 1951. Penyelidikan dalam tesis ini dimaksudkan sebagai satu sumbangan dalam bidang yang disebut diatas. Maka tujuan tesis ini ialah mengumpulkan keterangan-keterangan mengenai penyakit gonorrhoea : 1. menilai korelasi antara pendapat klinik pada satu pihak dan hasil pemeriksaan laborarorium pada pihak lain. Untuk tujuan ini dicari terlebih dulu cara pembiakan Neisseria gonorrhoea yang dapat dipercayai; 2. meninjau kepekaan Neisseria gonorrhoea yang diasingkan terhadap beberapa macam chemotherapeuricum; 3. mempelajari khasiat penicillin pada penderita gonorrhoea, 4. mencari berapa banyak orang yang menderita gonorrhoea mempunyai percobaan serologi positif terhadap syphilis; kemudian mencari apakah ada sesuatu hubungan antara gonorrhoea dan hasil percobaan tersebut; 5. mengumpulkan berbagai keterangan sosial (social data) mengenai para penderita gonorrhoea dan mengenai wanita tuna-susila."

"Penelitian ini mempunyai tujuan memperoleh hasil pengujian pengaruh Pakto 1988 terhadap pola penanaman dana masyarakat pada Bank Umum di Indonesia dan juga melihat pengaruh Pakto 1988 terhadap Portfolio Optimal penanaman dana tersebut pada Bank Umum di Indonesia.Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori statistik dan teori portfolio. Teori statistik digunakan untuk menelaah pengaruh Pakto 1988 terhadap Pola Penanaman Dana Dana Masyarakat Pada Bank Umum di Indonesia sedangkan teori portfolio digunakan untuk menelaah pengaruh Pakto 1988 terhadap Portfolio Optimal Penanaman Dana Masyarakat Pada Bank Umum di Indonesia.Penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap pengaruh Pakto 1988 tidak 1engkap dan bard imensi waktu yang relatif pendek, sehingga tidak member ikan kesimpulan yang komprehensif. Selain itu penelitian terhadap Portfolio Optimal hanya dilakukan pada securities atas saham dan obligasi, sedangkan penelitian terhadap securities lainnya sedikit sekali dilakukan.Penelitian ini dilakukan pada seluruh Bank Umum yang ada di Indonesia dengan mengklasifikannya pada empat kelompok yaitu kelompok Bank Pemerintah, kelompok Bank Swasta Nasional, kelompok Bank Pembangunan Daerah dan kelompok Bank Asing dan Campuran. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Laporan Bulanan dan Mingguan Bank Indonesia sejak Januari 1983 sampai Desember 1993 berupa data pola penanaman dana masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito Berta tingkat bunga deposito. Tehnik anal isa data yang digunakan adalah uji beda dua rata-rata dan Paket Komputer Analysis Portfolio dari Haugen.Hasil yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah Pakto 1988 mempengaruhi Pola Penanaman Dana Masyarakat dan Portfolio Optimalnya Pada Bank Umum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat berdasarkan basil uji beda dua rata-rata yang menyatakan ada perbedaan yang signifikan antara pola penanaman dana masyarakat yang berbentuk giro, tabungan maupun deposito dengan adanya Pakto 1988. Selain itu Portfolio Optimal dari penanaman dana deposito masyarakat pada Bank Umum juga ikut berubah dengan adanya Pakto 1988. Bila kits bandingkan basil portfolio optimal dengan realitanya, maka dapat dinyatakan masyarakat tidak memperhatikan portfolio optimal dalam menanam dananya.Hasil penelitian ini dapat menjadi masukanbagi berbagai pihak seperti Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia dalam pengambilan kebijaksanaan lanjutan ataupun kebijaksanaan mengeliminasi dampak negatif dari Pakto 1988 dan pihak perbankan dapat menggunakannya dalam pembuatan atau penciptaan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat dan tentu saja harus menguntungkan pihak perbankan.Hal yang patut disayangkan pada penelitian ini adalah tidak dapat mengungkap portfolio optimal dari giro dan tabungan, karena tidak terdapatnya data tersebut pada Bank Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini belum secara sempurna melakukan penelaahan terliadap portfolio optimal penanaman dana masyarakat, sehingga membuka peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian dengan bahasan yang lebih sempurna dan komprehensif guna memberikan kontribusi yang lebih besar pada masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur."

"ABSTRAKRuang lingkup, bahan dan cara penelitian : Telah dilakukan penelitian retrospektif di Departemen Patologi Anatomik FKUI RRSUPN CM. Sampel diambil dari Arsip Departemen PatoIogi Anatomik dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2003. Gambaran histologik melanoma malignum dinilai uang, yaitu tipe Nodular Melanoma, tipe Superficial Spreading Melanoma dan tipe Acral Lenligineous Melanoma.Dilakukan pewarnaan ulang HE dan imunoperoksidase dengan menggunakan antibodi Ki67. Penghitungan jumlah mitosis dilakukan dengan menghitung jumlah mitosis/kuadrat milimeter pada 10 LPB secara acak. Penilaian ketebalan tumor dilakukan menurut Breslow. Perkalian antara ketebalan tumor dan jumlah mitosis dilakukan untuk penentuan indeks prognosis. Penghitungan positifitas Ki67 pada inti sel yang berwarna coklat tua dilakukan pada 500 sel secara acak. Untuk mengetahui hubungan berbanding terbalik antara ekspresi Ki67 dengan indeks prognosis dilakukan uji korelasi non parametrik 2x2 dengan uji Pearson. Uji korelasi parametrik dilakukan dengan uji Tukey dan Duncan.Hasil dan kesimpulan: Dan 20 kasus MM (11 kasus NM, 5 kasus ALM dan 4 kasus SSM), didapatkan 17 kasus MM (10 kasus NM, 4 kasus ALM dan 3 kasus SSM) yang positif mengekspresikan Ki67, 3 kasus yang tidak mengekspresikan Ki67 terdiri atas 1 kasus NM, 1 kasus ALM dan I kasus SSM. Dua puluh kasus MM menunjukkan 12 kasus dengan Breslow > 4 mm (8 kasus NM dan 4 kasus ALM), sedangkan 8 kasus dengan Breslow < 4 mm (3 kasus NM , 1 kasus ALM dan 4 kasus SSM).Pada 4 kasus SSM 3 kasus mengekspresikan Ki67 positif 1 dan 1 kasus tidak mengekspresikan Ki67. Hasil uji korelasi menunjukkan adanya hubungan bermakna antara ketebalan tumor Breslow dengan indeks proliferasi Ki67. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa antibodi monoklonal Ki67 sebagai petanda proliferasi dapat digunakan sebagai indikator dalam memprediksi prognosis dan kemungkinan terjadinya early metastasis pada penderita MM yang mempunyai nilai ketebalan Breslow rendah, seperti pada jenis SSM."