Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program corporate social responsibility (CSR) dan community development (CD) telah menjadi kegiatan wajib bagi semua korporasi setelah disahkannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Khusus bagi industri tambang dan migas, program ini memiliki posisi strategis guna membangun relasi resiprokal antara korporasi dengan pemangku kepentingan ( stakeholder )-nya. Berhasil atau gagalnya program ini dapat turut menentukan ?keabsahan sosial-korporasi. Untuk itu diperlukan evaluasi agar dapat menunjukkan kelebihan dan kekurangan program CSR dan CD yang telah dilakukan. Evaluasi ini sangat penting dilakukan untuk membangun dan menjamin relasi yang baik antara korporasi dengan pemangku kepentingan-nya. Untuk itu, artikel ini memaparkan hal-hal pokok dalam evaluasi program, berkenaan dengan apa (definisi) dan bagaimana (metode) evaluasi program CSR dan CD harus dilakukan, serta bagaimana implikasi (signifikansi) hasil evaluasi secara bisnis, social, dan legal.

---

Corporate social responsibility (CSR) and community development (CD) programs are now a legal requirement that should be implemented by corporations after the enactme nt of UU No. 40 Tahun 2007 with the limited liability company. Especially for mining and oil corporations, CSR and CD programs are strategic and significant in order to develop good and reciprocal relationships between corporation and its stakeholders. The successes or failure of the implementation of CSR and CD will directly influence "social legitimacy" of the corporation. Hence, evaluation of the program implementation is strategic in order to assess th e social performance of the corporations. The result of evaluation is also important to ensure the relationships between corporation and its social stakeholders. In this regard, this article deals with the meaning of evaluation (definition) , how to conduct the evaluation (method), and what is the implication (significance) of CSR and CD program, socially, legally and commercially. "

"Relasi antara korporasi dengan komunitas lokal pada industri tambang, minyak, dan gas mengalami banyak perubahan sejak reformasi politik (1998) dan digulirkannya Undang-Undang Otonomi Daerah (1999 dan 2004). Gejala utama yang mengemuka dalam perubahan ini adalah maraknya peristiwa konflik, diperkirakan hampir seluruh korporasi besar tambang dan migas menghadapi masalah dengan komunitas lokalnya. Berdasarkan sejumlah penelitian lapangan sebelumnya, anatomi konflik secara analitik dapat dipetakan dalam tiga dimensi, yakni dimensi sebab, dinamika, dan resolusi konflik. Dimensi sebab mencakup variabel perubahan politik, ketimpangan, eksploitasi, dominasi, pemberdayaan dan tekanan demografi, serta ekonomi; dimensi dinamika meliputi fluktuasi, eskalasi dan bentuk konflik, itensitas, peran aktor dan lembaga, serta karakter budaya komunitas; dan dimensi resolusi mencakup kontrak sosial lama dan kontrak sosial baru. Dengan model ini secara empirik dikaji kasus konflik antara korporasi dengan komunitas lokal di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hasil studi menunjukkan adanya pola berkenaan dengan signifikan-tidaknya sebab konflik, tinggi-rendahnya dinamika konflik, signifikan-tidaknya resolusi konflik, dan secara keseluruhan menunjukkan tiga dimensi konflik ini saling berhubungan dalam proses konflik.

---

Relationship between corporation and local community in mining and oil industry in Indonesia has changed significantly since political reform (1998) and the enactment of regional autonomy (1999 and 2004). Social conflicts arouse as main symptom of such changes, that almost all corporations had common problems in their relationship with local communities. Based on previous studies, the anatomy of conflicts can be elaborated into three dimensions: causes, dynamics and resolution of conflict. Cause of conflict includes variables of political reform, inequality, exploitation, domination, empowerment, demographic and economic pressure; dimension of dynamics includes variables of fluctuation, escalation and type of conflict, role of actor and institution, and local cultural characteristics; and dimension of resolution consist of variables of old and new social contracts. With this framework this study analyses empirically the conflict between corporation and local community in Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, West Java. The results indicate that there is a pattern of significance of causes, dynamics and resolution of conflicts, which is in general reveals a relation among dimensions of conflict."