Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam pengangkutan laut, risiko bahaya laut bagi kapal dan muatan membutuhkan penyelesaian disebut general average. Saat ini, di Indonesia setidaknya terdapat dua pilihan hukum terkait general average yaitu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan York-Antwerp Rules 1994 (YAR 1994). Tesis ini membahas perbedaan pengaturan mengenai general average pada KUHD dan YAR 1994, serta pengaturan mana yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemilik kapal dan pemilik muatan dalam general average. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini, menyimpulkan terdapat perbedaan ruang lingkup biaya atau kerugian yang termasuk dalam general average, dan prinsip-prinsip umum dari general average. Selain itu, pengaturan general average pada YAR 1994 lebih memberikan perlindungan hukum bagi pemilik kapal dan muatan dalam pengangkutan laut, karena alasan ruang lingkup biaya atau kerugian; dan alasan prinsip-prinsip umum general average.

---

ABSTRACT

In sea transport, with the perils of the sea to the vessel and cargo requires settlement called general average. Currently, in Indonesia consisted at least two legal options related to the general average which according to the Indonesian Commercial Code (ICC) and the York-Antwerp Rules 1994 (YAR 1994). The thesis discusses the differences in rules of general average between ICC and YAR 1994, as well as which rules gives more legal protection for the vessel owners and the cargo owners in general average. The research using normative juridical method concluded that is a difference in the scope of costs or losses are included in the general average, and the general principles of general average. In addition, the rule of general average under YAR 1994 giving more legal protection to the owner of the vessel and cargo in sea transport by reason of the scope of costs or losses; and general principles of general average."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang mempunyai kaitan dengan penerapan prinsip good corporate governance. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan kepada stakeholder atas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai konsep triple bottom line, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan, merupakan konsep tanggung jawab dari perusahaan awalnya yang bersifat sukarela (voluntary) dan amal (charity). Kemudian, berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep good corporate governance adalah suatu prinsip mengenai pengelolaan perusahaan yang baik, prinsip-prinsip good corporate governance di Indonesia disebutkan dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dibentuk oleh Komisi Nasional Kebijakan Governance. Prinsip-prinsip good corporate governance yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, memberikan pengaturan dan kewajiban hukum mengenai good corporate governance. Secara konsep dan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu usaha untuk terwujudnya good corporate governance, karena dalam good corporate governance terdapat prinsip tanggung jawab dan transparansi yang bergantung pada tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan oleh perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan batu bara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, merupakan kewajiban hukum perseroan untuk mewujudkan kewajiban hukum lain yaitu good corporate governance.

---

ABSTRACTThis paper discusses about corporate social responsibility is concerned with the application of principles of good corporate governance. Corporate social responsibility is a concept of responsibility held by the company to stakeholders on economic activity undertaken by the company. Corporate social responsibility has a triple bottom line concept, namely the economic, social, and environmental aspects, is the concept of corporate responsibility was initially a voluntary and charity. Then, the enactment of Law Number 25 Year 2007 concerning Capital Investment and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, obliges to make corporate social responsibility. The concept of good corporate governance is a principle of good corporate governance, the principles of good corporate governance in Indonesia mentioned in the Code of Good Corporate Governance Indonesia which was established by the National Commission on Governance. The principles of good corporate governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality. Enforceability of Law No. 25 Year 2007 concerning Capital Investment and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, providing regulatory and legal obligations regarding good corporate governance. In concept and principles of corporate social responsibility is one attempt for the establishment of good corporate governance, because in principle there is good corporate governance and transparency of responsibility that relies on corporate social responsibility. Corporate social responsibility by a limited liability company which is engaged in coal mining business with the enactment of Law Number 25 Year 2007 concerning Capital Investment and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, is a legal obligation to realize the company's other legal obligations of good corporate governance."