Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan tinjauan makro terhadap pelayanan umum. yaitu distribusi pelayanan listrik di kotamadya Surakarta. Urgensi penelitian ini disamping masalah praktis bertalian dengan upaya pemerintah untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan juga merupakan tanggapan terhdap fenomena kesenjangan antara jumlah pelayanan umum yang tersedia dengan tingkat kebutuhan dalam masyarakat tidak sebanding karena urbanisasi yang terus meningkat. Kesenjangan kebutuhan dan penyediaan tersebut menyebabkan permasalahan penyediaan pelayanan umum tidak saja terbatas pada dimensi teknis dan administratif. tetapi juga menyangkut sistem distribusi yang dalam konsepei sasiologi dikenal dengan masalah stratifikasi. Sistem distribusi pelayanan umum dalam konteks ini. Oleh karenanya dianalisa dengan menggunakan pendekatan stratifikasi. khususnya stratifikasi masyarakat Jawa.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pengkajian beberapa ahli dimensi stratifikasi yang berperan di jawa adalah Hubungan kekuasaan yang menyangkut: 1. hirarki kedekatan hubungan dengan keluarga kerajaan 2. hirarki posisi pakerjaan baik dalam birokrasi pemerintahan atau swasta. 3. hirarki pendidikan. dan 4. etnis.

Oleh karena itu. pengkajian terhadap distribusi penguasaan/pemili kan (previlage) pelayanan umum di kota dan hubungannya dengan stratifikasi sosial sebagai kerangka pengaruh. dilakukan dengan permasalahan sebagai berikut: "Sejauh manakah terdapat perbedaan diantara hirarki: hubungan dengan keluarga raja.jabatan dalam pekerjaan. pendidikan. dan perbedaan etnis dalam penguasaan pelayanan umum.

Pengkajian terhadaap permasalahan tersebut dilakukan terhadap 240 responden yang dipilih dengan dua tahap: Purposive dan random sampling. Hasil pengumpulan data dengan kuesener dianalisa dengan menggunakan tekhnik statistik Analisa Of Variance dan Chi Square.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Distribusi pelayana umum tersebar dengan tingkat ketimpangan sedang. Persebarannya mengikuti dimensi-dimensi stratifikasi (bukan strata tingkat harga yang dibuat PLN) tetapi dengan beberapa pola perubahan yang terjadi. Persebaran tersebut dalam kajian selanjutnya mengalami pengelompokan antar dimensi (konsistensi) berdasarkan kelompok yang berorientasi lama (kelompok budaya). Hal ini sesuai dengan pandangan Collins Sietem distribusi masyarakat (termasuk pelayanan umum) mencerminkan konflik kelompok-kelompok masyarakat untuk menguasai barang yang langka. Hasi1 ini merekomendaeikan kepada pemerintah agar lebih besar peluang untuk menerapkan sistem quota dibandinq subsidi silang dalam persaingan bebas terutama pada strata bawah.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji tentang peran assosiasi lokal di daerah tingkat II dalam mendukung Pemerintah Dearah menyelenggarakan otonomi daerah. Pengkajian ini di dasari oleh pendekatan teoritis yang melihat assosiasi lokal sebagai salah satu dimensi dari otonomi daerah: Dimensi Lingkages. Hasil akhir penelitian ini tidak saja diharapkan untuk mengetahui peran assosiasi lokal tersebut tetapi juga untuk mengembangkan suatu model penyelenggaraan otonomi daerah (melalui penyelenggaraan urusan yang didesentralisasikan) yang didalamnya terdapat ruang bagi peran serta assosiasi lokal. Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap (tahun) tahap pertama dilakukan studi eksplorasi dengan menggunakan tekhnis survey kepada berbagai jenis aslok di daerah. Dengan menggunakan kuesioner dan diskusi kelompok terarah (FGD) dikumpulkan berbagai informasi tentang profil aslok, Profit pemda di mata aslok, dan pola hubungan yang berkembang. 8 daerah tingkat 11 baik kabupaten percontohan otonomi daerah dan kodya dijadikan daerah penelitian. Mereka terletak di dalam dan luar jawa. Hasil penelitian tahap satu menjadi dasar bagi penelitian tahap 2 yang lebih banyak dilakukan dengan penelitian tindakan dan metode Snow ball untuk menghasilkan suatu model dan sekaligus modul sebagai bentuk kongkrit dari model tersebut. Karena sifat yang lebih banyak operasional dan praktis, maka pemusatan studi pada satu bidang yang dalam hal ini adalah sektor ketenagakerjaan. Disamping itu, karena sebagian besar dana digunakan untuk proses produksi modul dan penyertaan masyarakat dan pemda dalam proses penelitian, maka penelitian tahap dua ini dilakukan di satu daerah tingkat II, yaitu Kodya Surakarta, yang menjadi daerah persiapan percontohan Otonomi Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompleksitas penerapan otonomi daerah meyakinkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Daerah sendiri tidak bukanlah pendekatan yang efesien. Dalam hal ini diperlukan pelibatan peran Aslok di daerah. Namun demikian, karena sifat dan sikap Aslok dan Pemda dalam hubungan kedua-nya selama ini kurang harmonis, maka diperlukan pengembangan lain dari dimensi lingkungan yaitu agen yang bisa memprakarsai pengembangan potensi lingkages yang sudah ada di daerah dalam rangka mendukung pencapaian otonomi yang sesungguhnya.