Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kejadian erupsi gunung merapi pada akhir tahun 2010 tercatat sebagai letusan terbesar selama 100 tahun terakhir. Sebagian korban yang selamat dari bencana (penyintas bencana) mengalami dampak psikologis yang serius dan jangka panjang yakni Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Terapi yang diberikan untuk mengatasi masalah tersebut yakni terapi generalis dan Cognitive Behaviour Therapy (CBT). Tujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian terapi CBT terhadap perubahan tanda dan gejala PTSD serta kemampuan mengatasi PTSD pasca erupsi merapi. Desain penelitian quasi experimental pre-post test with control group, sampel sejumlah 52 orang kelompok intervensi dan 52 orang kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel random sampling. Kelompok intervensi diberikan terapi generalis dan CBT, kelompok kontrol diberikan terapi generalis. Instrument yang digunakan yakni PCL-5 dan Thought Control Questionnair (TCQ). Kedua instrumen ini telah melalui uji validitas dan reliabilitas sebelumnya dan penelitian ini sudah dinyatakan lulus uji etik. Uji analisis menggunakan Anova, Chi-square dan independent test. Hasil analisis menunjukkan terjadi penurunan tanda gejala PTSD dan peningkatan kemampuan merubah pikiran negatif yang signifikan pada kelompok yang mendapatkan terapi generalis dan terapi generalis dan CBT (P value < 0,05). Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap perubahan tanda gejala PTSD pada kelompok yang mendapatkan terapi generalis dan kelompok yang mendapat CBT (P value < 0,05). Terapi generalis dan CBT direkomendasikan sebagai salah satu terapi untuk penanganan korban bencana yang mengalami PTSD.

---

The eruption of Mount Merapi at the end of 2010 was recorded as the biggest eruption in the last 100 years. Some survivors of disasters (disaster survivors) experience serious and long-term psychological effects namely Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Therapy given to overcome these problems is generalist therapy and Cognitive Behavior Therapy (CBT). The aim was to determine the effect of CBT therapy on changes in PTSD signs and symptoms as well as the ability to overcome PTSD after the eruption of Merapi. The research design was quasi experimental pre-post test with control group, a sample of 52 intervention groups and 52 control groups. Random sampling technique. The intervention group was given generalist therapy and CBT, the control group was given generalist therapy. The instruments used were PCL-5 and Thought Control Questionnair (TCQ). Both of these instruments have passed the validity and reliability tests before and this research has been declared to have passed the ethical test. The analysis test uses Chi-square, Anova, Wilcoxon and Man Whitney. The results of the analysis showed a decrease in PTSD symptoms and an increase in the ability to change negative thoughts significantly in the group receiving generalist therapy and generalist therapy and CBT (P value <0.05). There were significant differences in changes in PTSD symptoms in the group receiving generalist therapy and the group receiving CBT (P value <0.05). Generalist therapy and CBT are recommended as one of the treatments for treating victims of PTSD."

"Tesis ini menganalisis implementasi kebijakan kepesertaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) di wilayah Puskesmas Kecamatan Cipayung. Penelitian adalah penelitian kualitatif yang dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2014. Penelitian kualitatif ini dengan menggunakan wawancara mendalam dan FGD. Model implementasi kebijakan yang dipakai adalah George C. Edward III. Terdapat empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kebijakan kepesertaan KJS telah mengalami beberapa kali perubahan. Dari empat variabel dalam model George C. Edward IIII, didapatkan kesimpulan implementasi kebijakan ini belum sesuai, akibatnya sasaran kebijakan kepesertaan KJS belum tepat.

---

This thesis analyzes the implementation of Healthy Jakarta Card membership in the region of Cipayung Sub-District Community Health Center, East Jakarta using qualitative method. This method was carried out with in-depth interviews and the focus group discussion on April until May 2014. Using the policy implementation George C. Edward III model, there are four variables, those are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The policy of the Healthy Jakarta Card membership has been changed several times. Based on that four variables model, author concludes that the implementation of this policy has not been completed that results the target was not appropriate."

"Dalam rangka membangun sistem pencegahan korupsi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hasil kajian KPK pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa dari nilai total dana asuransi kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan sebesar sekitar Rp 40 triliun pada 2014, dana yang berpotensi hilang akibat kecurangan bisa mencapai Rp 2 triliun.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa proses implementasi Permenkes No.36 tahun 2015 di Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan wilayah Kota Tangerang dilihat dari 4 (empat) variabel implementasi sesuai teori Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa impelmentasi pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan Program JKN wilayah Kota Tangerang masih belum optimal. Pada variabel komunikasi, proses transmisi pemangku kepentingan diluar sektor kesehatan belum mendapatkan sosialiasi. Implementator belum memahami kejelasan informasi mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pencegahan kecurangan. Pada variabel sumber daya didapatkan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM sebagai implementator kebijakan. Belum ada peraturan daerah ataupun peraturan setingkat institusi tingkat daerah yang mengatur fraud JKN di FKRTL baik di level Kota maupun di level Propinsi . Dari variabel disposisi didapatkan bahwa terdapat perbedaan sikap dan kecenderungan pada masing-masing pemangku kepentingan. Belum ada insentif khusus yang mendorong pelaksanaan regulasi oleh para implementator. Sebaliknya, harga keekonomian dari tarif JKN yang dipandang belum sesuai seakan-akan menjadi disinsentif yang akan diterima FKRTL apabila melaksanakan Permenkes No 36 tahun 2015. Pada variabel struktur birokrasi didapatkan SOP di internal FKRTL belum efektif dan belum terdapat koordinasi yang optimal antar tim pencegahan Fraud JKN dari FKRTL dan pemangku kepentingan lainnya. Kata kunci: Implementasi, kebijakan, fraud, jaminan kesehatan

---

Title : The Implementation of Regulation of Minister of Health of Republic of Indonesia Number 36 Year 2015 on Fraud Prevention in the Implementation of Health Insurance At National Social Security System in The Referral Health Facilities of Tangerang City in 2018 Academic Advisor : Prof. Dr. drg Jaslis Ilyas MPH In order to establish a corruption prevention system in the National Health Insurance Program (JKN), the Ministry of Health has issued a Regulation of the Minister of Health (Permenkes) No. 36 of 2015 concerning Fraud Prevention in the Implementation of the Health Insurance Program in the National Social Security System. The Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK)revealed that from the total value of health insurance funds managed by BPJS Kesehatan amounting to around Rp 40 trillion in 2014, funds that could potentially be lost due to fraud could reach Rp 2 trillion.This study aims to find out and analyze the implementation process of Minister of Health Regulation No. 36 of 2015 in the Referral Health Facilities in the Tangerang City area seen from 4 (four)implementation variables from Edward III: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study used qualitative methods with in-depth interview techniques and documents review. The results showed that the implementation of Minister of Health Regulation No. 36 of 2016 in Referral Health Facilities, the fraud prevention system in the implementation of the Tangerang City JKN Program, was still not optimal. Analysis of communication variable showed that in the process of transmitting, stakeholders from non health sector has not been socialized. The implementor has not yet understood the clarity of information regarding supervision of the implementation of fraud prevention systems. In the resource variable there is a lack of quantity and quality of Human Resources as policy implementors. There are no regional regulations at the level of regional institutions that regulate JKN fraud in Referral Health Facilities at both the City and Provincial levels. From the disposition variable, it was found that there were differences in attitudes and tendencies in each stakeholder. There are no special incentives that encourage the implementation of regulations by implementors. On the other hand, the economic price of JKN tariffs that are deemed not appropriate seems to be a disincentive to be received by FKRTL when implementing Minister of Health Regulation No. 36 of 2015. The bureaucratic structure variables found that the internal SOP of Referral Health Facilities has not been effective and there has been no optimal coordination between Fraud prevention teams of Referral Health Facilitie and other stakeholders."