Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan sita jaminan terhadap saham publik di Bursa Efek, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sita jaminan terhadap saham publik di Bursa Efek dan apakah sita jaminan dalam putusan No.123/PDT.G/2003/PN.JKT.PST. sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan sita jaminan terhadap saham publik di Bursa Efek dapat dilakukan salah satunya dengan menyebutkan secara seksama/rinci objek/saham publik yang dimohon untuk disita hal ini berdasarkan Pasal 226 ayat (2) HIR. Selain itu, dalam pelaksanaan penyitaan terhadap saham publik di Bursa Efek mengalami beberapa hambatan-hambatan yang diantaranya yaitu: Tidak terperincinya penyebutan objek atau Identitas Pemegang Saham yang disita, Saham telah beralih ke pihak lain, Sistem komputerisasi canggih yang mempermudah peralihan saham, serta membahas sesuai tidaknya putusan dalam perkara dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif¬analitis. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sita jaminan terhadap saham publik dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia walaupun mengalami hambatan-hambatan yang dapat menggangu proses pelaksanaan sita jaminan itu sendiri. Dalam hal ini penyitaan terhadap saham publik dalam bentuk scripless (saham tanpa warkat) yang tidak dapat disentuh fisiknya serta saham tersebut tersimpan dalam data elektronik yang pengoperasiannya dilakukan oleh KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Dimana penyitaan terhadap saham publik juga diatur dalam Pasal 59 ayat (3) UUPM. Saran-saran penulis pelaksanaan sita jaminan terhadap saham publik dapat dilakukan dengan baik apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu dengan menyebutkan secara seksama sita jaminan yang dimohonkan tersebut berdasarkan Pasal 226 ayat (2) HIR dan juga sebaiknya sita jaminan yang dimohonkan apabila memang ada persangkaan ada itikad buruk dari pihak tergugat yang akan mengalihkan saham publik tersebut kepada pihak ketiga (Pasal 227 ayat (1) HIR serta sita jaminan yang dilakukan bukanlah harta kekayaan milik pihak ketiga seperti yang diatur dalam Pasal 1340 ayat (2) KUHPerdata dalam hal ini untuk melindungi harta kekayaan milik pihak ketiga yang tidak dapat dimasukkan ke dalam sita jaminan yang dimohonkan. Sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan pihak lain.

---

This paper focuses on the implementation of attachment public stocks exchange at stock exchange, obstacles of the implementation of attachment public stocks exchange at stock exchange and to find out about the implementation of attachement public stocks exchange at stock exchange of vonnis No. 123/Pdt.g/2003/Pn.JKT.PST. in accordance with applicable law in indonesia. Revealing the prevailing practice of attachment (Conservatoir Beslag) of public shares on the Stock Exchange may be one of them by mentioning carefully detail the objects of public shares are requested to be seized, this is based on the article 226 paragraph (2) HIR. In addition, the implementation of attachment of public shares in the stock market experienced a number of obstacles that: no mention of the object or the identity of the shareholders of the attachment, stock has been switched to another party, sophisticated computerized systems that facilitate the transfer of shares and discuss the suitability of the decision in the cases discussed in this paper. This research uses descriptive analytical research method. The conclusion of this study is the absorption of public shares can be done if in accordance with prevailing laws in Indonesia, although experiencing barriers/obstacles that may distract/disturb the attachment process itself. in this case, attachment of public shares in the form of scripless (the shares without a script) that can not be touched physically but the stock is stored in an electronic data operations performed by KSEI (Indonesian Central Securities Depository). Where the attachment of public shares are also provided for in article 59 paragraph (3) UUPM. Writer?s suggestions, the implementation of attachment of public shares can be done well if in accordance with prevailing laws in Indonesia which referring carefully attachment being applied, depending on the article 226 paragraph (2) HIR and should also be applied the attachment if there?s bad faith there is no allegation that defendants which will transfer shares to a third party public which according to article 227 paragraph (1) HIR and the implementation of attachment is not owned by a third party as set forth in KUHPerdata section subsection article 1340 paragraph (2) KUHPerdata in this case to protect the third party can not be included in the applied of attachment. So that the judicial process can work well, without prejudice to the other. "

"Peristiwa meninggalnya seseorang menimbulkan akibat hukum berupa beralihnya seluruh hak dan kewajiban orang yang meninggal (pewaris) kepada ahli waris yang berhak. Masalah kewarisan ini memerlukan suatu pengaturan untuk menyelesaikannya yaitu dengan hukum kewarisan. Di Indonesia terdapat tiga macam hukum kewarisan yang berlaku yaitu hukum kewarisan adat, hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Barat. Dalam hukum kewabisan Islam sendiri terdapat bermacam-macam ajaran tentang hukum kewarisan Islam yaitu ajaran patrilineal/ahlu's sunnah wal jamaah yang dianut oleh mazhab Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali (yang banyak dianut di Indonesia adalah mazhab Syafi 'i) ajaran kewarisan Bilateral Yang dianut Hazairin dan ajaran kewarisan yang berasal dari Kompilasi Hukum Islam. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang kedudukan saudara dan perolehannya menurut hukum kewarisan Islam (menurut sistem kewarisan bilateral, sistem kewarisan patrilineal dan menurut Kompilasi Hukum Islam). Selain itu juga bertujuan untuk membandingkan penyelesaian kasus kewarisan menurut Pengadilan Agama Jakarta Pusat, ajaran kewarisan bilateral (Hazairin), ajaran kewarisan patrilineal (Syafi'i), dan menurut Kompilasi Hukum Islam."

"Perkawinan merupakan peristiwa hukum. Dalam UU No. 1 tahun 1974, dikatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, ada dua lembaga yaitu Kantor Urusan Agama bagi pemeluk agama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi pemeluk selain agama Islam. Pencatatan perkawinan subyek hukum pada lembaga catatan sipil maupun Kantor Urusan Agama memberikan status hukum yang pasti yang sangat berguna bagi para pihak beserta keturunannya. Hal ini berarti perkawinan tersebut diakui dan di lindungi oleh negara. Pada kenyataannya, tidak semua warga negara pemeluk agama selain Islam dapat dengan mudah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Hal ini terjadi pada kasus pencatatan perkawinan adat Gumirat Barna Alam dengan Susilawati. Perkawinan mereka di tolak pencatatannya oleh Kantor Catatan Sipil dengan alasan perkawinan mereka tidak sah menurut agama yang diakui di Indonesia. Mengenai masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan hukum dan aparat pemerintah. Ada yang setuju dengan penolakan tersebut, dan ada pula yang tidak. Penyelesaian masalah ini salah satunya adalah dengan cara tidak mengaitkan urusan pencatatan perkawinan yang merupakan urusan administrasi dengan sahnya suatu perkawinan atau tidak. Dengan demikian tidak ada perlakuan hukum yang berbeda kepada warganegara dalam negara Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam upaya memperoleh kepastian hukum."

"ABSTRAKProfesionalisme anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akhir-akhir ini menjadi tuntutan masyarakat, dan hal ini telah dimulai dengan peningkatan sumber daya manusia melalui lembaga pendidikan seperti pada Sekolah Calon Perwira Polri (Secapa Polri). Tuntutan tersebut tidak terbatas pada Polisi Laki-laki (Polisi) saja tetapi juga pada Polisi Wanita (Polwan). Hal ini tertuang dalam kebijakan Polri bidang pembangunan kekuatan yang disebutkan bahwa akan dibentuk polisi berseragam (uniform Police) dan polisi tidak berseragam (ununiform Police / plain cloth Police), dan untuk kepentingan kaderisasi pimpinan Polri dengan penerapan meril system yaitu penilaian yang didasarkan pada performance appraisal atau berdasarkan kinerja dan achievement yang transparan, dan terbuka bagi Polisi maupun Polwan. Maka dari itu, perlu diketahui bagaimana persepsi Polwan tentang perilaku kepemimpinan yang ideal.Perilaku kepemimpinan dalam LBDQ-XII memiliki 12 aspek, yaitu representalion, demand recontiliation, tolerance of uncertainty, persuasiveness, initiation of structure, tolerance of freedom, role assumption, consideration, production emphasis, predictive accuracy, integral ion, dan superior onentation. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Polwan juga dituntut untuk dapat menyesuaikan perannya sesuai dengan pekerjaan yang dihadapinya dengan tidak meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga dan istri dalam keluarganya. Untuk itu perlu diteliti bagaimanakah orientasi peran jenis kelamin yang dimiliki Polwan. Orientasi peran jenis kelamin memiliki tiga orientasi yaitu: maskulin, feminin, dan androgini.Subyek dalam penelitian ini berjumlah 100 orang Polwan yang sedang menyelesaikan Pendidikan Perwira di Secapa Polri dan diambil secara purposive, karena telah ditentukan ciri-ciri sampel sebelumnya. Untuk mengumpulkan data tentang orientasi peran jenis kelamin, menggunakan alat Skala Maskulin-Feminin, sementara itu untuk mengumpulkan data persepsi tentang perilaku kepemimpinan, digunakan LBDQ-XII. Selanjutnya untuk memperoleh gambaran tentang orientasi peran jenis kelamin dan persepsi tentang perilaku kepemimpinan, data diolah dengan menggunakan mean per aspek dari masing-masing alat ukur.Hasil data orientasi peran jenis kelamin menunjukkan bahwa Polwan ratarata memiliki peran jenis kelamin androgini, disusul dengan feminin, dan sebagian kecil memiliki peran jenis kelamin maskulin. Selanjutnya profil persepsi Polwan tentang perilaku kepemimpinan dapat digambarkan bahwa seorang pemimpin yang ideal dalam kepemimpinannya, menurut Polwan harus memiliki faktor Integral ion (faktor 11), kemudian berturut-turut faktor 12 (Superior Orientation), faktor 7 (Role Assumptiori), faktor 8 (Consideralion), faktor 5 (Iniliation of Structure), faktor 10 (Prediclive Accuracy), faktor 9 (Production Emphasis), faktor 6 (Tolerance of Freedom), faktor 4 (Persuasiveness), faktor 2 (Demand Reconciliation), faktor 3 (Tolerance of Uncertainty), dan terakhir adalah faktor 1 (Represenlaliori).Orientasi peran jenis kelamin Polwan rata-rata adalah androgini, karena dengan menggunakan peran jenis kelamin androgini, Polwan dapat lebih fleksibel dalam menghadapi tuntutan peran yang harus dihadapinya, yaitu disatu pihak Polwan harus melakukan pekeijaan maskulin (Kepolisian) dan disatu pihak Polwan harus menjadi ibu rumah tangga dan istri yang harus mengurus tugastugas domestik (feminin). Dalam kepemimpinan, Polwan mempersepsikan bahwa faktor yang ideal dalam kepemimpinan adalah Integration yang menekankan pada menjaga hubungan yang dekat atau akrab dalam suatu organisasi, serta menyelesaikan konflik antar anggota kelompok.Perbandingan gambaran persepsi Polwan tentang perilaku kepemimpinan yang ideal berdasarkan orientasi peran jenis kelaminnya adalah : androgini menekankan pada integration, superior orientation, role assumption feminin menekankan pada integration, superior orientation, role assumption', dan maskulin menekankan pada integration, superior orientation, initiation of structure.Tema tentang orientasi peran jenis kelamin dan profil persepsi Polwan tentang perilaku kepemimpinan yang ideal adalah tema yang menarik untuk diteliti, untuk penelitian serupa dapat dilakukan dengan melibatkan atasan dan bawahan dan pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam tentang orientasi peran jenis kelamin dan persepsi tentang perilaku kepemimpinan yang ideal."

"Tesis desain ini membahas tentang pembentukan sebuah ruang arsitektur yang dihasilkan dari memahami respon inderawi yang dihasilkan dari seseorang yang memiliki keterbatasan visual (low vision) yang berproses memahami ruang secara bertahap. Proses terbentuknya sebuah ruang diturunkan dari pendekatan bagaimana seorang penderita low vision bergerak dan beraktifitas dalam lingkungannya. Riset ini dilakukan menggunakan tiga metode berbeda, yaitu yang pertama mengamati pengalaman visual dalam mengapresiasi media film, yang kedua memahami aktifitas keseharian di dalam ruang diri yang sudah dikenali, dan yang ketiga adalah memahami ruang diri yang baru pertama kali dialami.Pendekatan narasi yang terbentuk dalam memahami ruang menghasilkan beberapa proposisi penting yaitu penggunaan karakter ruang dengan warna-warna kontras, metode berjalan dan berhenti untuk melakukan reorientasi posisi, pengabaian aspek detail dan pengutamaan aspek fungsional, dan faktor-faktor pendukung lainnya. Low vision dalam kondisi yang sangat umum, terjadi tidak hanya pada satu kelompok differently-able saja, tetapi dapat digeneralisasi terjadi juga pada generasi lanjut usia (elderly).Pendekatan arsitektural berbasis narasi ini diterapkan dalam desain sebuah fasilitas publik untuk kelompok lanjut usia (elderly). Kecenderungan kenaikan jumlah penduduk lanjut usia dalam komposisi penduduk suatu kota menunjukkan pentingnya perhatian khusus terhadap eksistensi mereka dalam ruang publik. Mengakomodasi kebutuhan mereka secara arsitektural menjadi sangat perlu agar mereka sebagai kelompok yang memiliki keterbatasan secara visual mampu bergerak dan beraktifitas secara mandiri dalam ruang hidupnya.

---

This design thesis develops a method of forming an architectural space generated from the understanding of the sensory response of a person with visual limitations (low vision) in the process of understanding the space gradually. The process of space formation is derived from how a person with low vision moves and conducts activities in the environment. The research was conducted through three different methods, the first one is observing the visual experience with the film as a media, the second one is understanding the spatial experiences in the daily activities within familiar space, and the third one is understanding the spatial experiences in non-familiar space.

The resulting narrative approach produced several important propositions, namely the use of spatial qualities with contrasting colors, the method of moving, walking and stopping to reorient the position, ignored details and enhanced functional aspects, and other supporting factors. Low vision in a very common condition, occurs not only in a differently-able group, but it can also generally occurs in the elderly group.

This narrative-based architectural approach is then applied in the design of a public facility for the elderly. The increasing tendency in the number of elderly in the urban population suggests the importance of special attention to their existence in public space. Architecture that could accommodate the spatial needs of people with visual limitations become necessary to enable them to move and to experience their life space independently."

"Socially Responsible Marketing adalah suatu aktivitas bisnis / usaha yang dalam pelaksanaannya juga memikirkan kepentingan di luar perusahaan terkait untuk memelihara dan memperbaiki kesejahteraan / kesehatan dari konsumen maupun lingkungan sekitar. Sedangkan CSR adalah komitmen perusahaan untuk memperbaiki komunitas sekitar untuk lebih baik dengan kebebasan cara melalui praktik bisnis dan kontribusi perusahaan. Penelitian ini membahas tentang pengaruh aktivitas Socially Responsible Marketing dan CSR terkait kampanye sosial dari Pepsodent yaitu ?Senyum Sehat Senyum Pepsodent terhadap Brand Image dan Corporate Reputation dari Pepsodent dan PT. Unilever. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Socially Responsible Marketing mempunyai pengaruh secara positif terhadap Brand Image, namun tidak mempunyai pengaruh positif secara langsung terhadap Corporate Reputation. Sedangkan kegiatan CSR secara positif terbukti dapat mempengaruhi Brand Image suatu produk dan Corporate Reputation. Dan terakhir, Brand Image secara positif mempengaruhi Corporate Reputation. Dengan demikian terlihat bahwa aktivitas Socially Responsible Marketing tidak dapat secara langsung mempengaruhi Corporate Reputation, namun harus melalui mediasi Brand Image dari produk yang diciptakan perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka sebaiknya pasta gigi merek Pepsodent dan PT. Unilever itu sendiri terus melaksanakan dan meningkatkan program Socially Responsible Marketing dan CSR secara lebih terencana dan berkelanjutan sebagai wujud kepedulian dari Pepsodent dan PT. Unilever dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya terkait kesehatan mulut dan gigi yang lebih baik.

---

Socially Responsible Marketing is a business activity which in the marketing process implementation are also thinking outside the related enterprises to maintain and improve the welfare / health to consumer and the environment around the consumer. While CSR is a corporate commitment to improving the community around for a better way through business practices and corporate contributions. This study discusses the influence of the activity of Socially Responsible Marketing and CSR on Brand Image and Corporate Reputation.

The results show that the activities of Socially Responsible Marketing has a positive effect on Brand Image, but do not have a direct positive influence on Corporate Reputation. CSR activities are proven to positively affect the Brand Image of a product and Corporate Reputation. And lastly, Brand Image positively affects the Corporate Reputation. Thus can be seen that the activity of Socially Responsible Marketing cannot be affect directly to Corporate Reputation, but through the mediation of Brand Image of the company products.

Based on these results, the company should continue to implement Socially Responsible Marketing and CSR with better planned and sustainable as a form of awareness of Pepsodent dan PT. Unilever in improving the quality of life, especially which related to oral and dental health."

"ABSTRAK Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang besar, namun sayangnya potensi sumber daya alam yang tersedia masih sedikit yang diteliti dan digunakan dalam pengobatan. Salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah teh. Ampas teh adalah limbah dari industri teh, tersedia cukup banyak dan belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kondisi ekstraksi ampas teh hijau menggunakan metode MAE (Microwave Asssisted Extraction) yang paling efektif sehingga dihasilkan ekstrak teh hijau yang mempunyai antioksidan optimum dan minyak teh hijau. Dari hasil penelitian, kondisi optimum MAE adalah daya 450 W, pelarut etanol 60%, perbandingan simplisia – pelarut 1 : 8 dan lama ekstraksi 8 menit untuk menghasilkan ekstrak dengan kadar polifenol optimum. Ekstrak yang diperoleh mempunyai kadar air 7,83 %; pH 5,5; dan polifenol total, flavonoid total, asam galat, katekin, EGCG serta kofein berturut-turut sebesar 7,1%; 1,04%; 2,76%; 0,83%; 5,18% dan 1,03%. Dibandingkan dengan acuan yang ada, ekstrak yang diperoleh memenuhi syarat sebagai bahan baku kosmetik. Sedangkan minyak teh hijau mempunyai pH, berat jenis, indeks bias dan rotasi optik berturut-turut sebesar 4,8; 1,0039; 1,333 dan 0,0. Komponen minyak teh hijau yang diperoleh adalah siklopentana dan furaldehid.

---

ABSTRACT Indonesia has a great wealth of biodiversity, but unfortunately the natural resources has been little studied and used in the treatment. One of the plants, grown in Indonesia is tea. Tea waste is waste from the tea industry, is quite a lot and have not been used optimally. This study aims to obtain the most effective green tea waste extraction conditions using MAE (Asssisted Microwave Extraction) to produce green tea extract that has antioxidant optimum and green tea oil. From the research, the optimum MAE conditions are 450 W power, 60% ethanol, solid solvent comparison 1: 8 and 8 minutes long extraction to produce extracts with optimum levels of polyphenols. Extracts obtained have moisture content of 7.83%, pH 5.5, and total polyphenols, total flavonoids, gallic acid, catechin, EGCG and Kofein respectively by 7.1%, 1.04%, 2.76%; 0.83%, 5.18% and 1.03%. Compared with the existing reference, extracts obtained qualify as cosmetic raw materials. While green tea oil has a pH, specific gravity, refractive index and optical rotation, respectively for 4.8; 1.0039; 1.333 and 0.0. Component of green tea oil is cyclopentane and furaldehid"

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualitas pelayanan secara eksternal (pelayanan bagi penyidik) dan internal (pelayanan bagi pegawai), serta dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai di UPT Laboratorium Uji Narkoba serta merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil penelitian terhadap pelayanan ekternal dan pelayanan internal kemudian di analisis menggunakan IPA. Kualitas pelayanan terhadap penyidik (pelanggan eksternal) diukur menggunakan metode SERVQUAL yang diperkenalkan oleh Parasuraman,Zeithaml dan Berry (1990), sedangkan kepuasan kerja pegawai diukur menggunakan metode Index of Work Satisfaction (IWS) dari Stamp (1997). Untuk pelayanan internal, populasi penelitian ini adalah pegawai UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, sedangkan untuk pelayanan eksternal populasi adalah pelanggan yaitu para penyidik. Dari hasil dari penelitian, didapat bahwa tingkat kepuasan kerja pegawai dikategorikan cukup puas, sedangkan kepuasan penyidik dikategorikan sangat puas. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada UPT Laboratorium Uji Narkoba, digunakan strategi unconditional guarantees, yaitu peningkatan kepuasan kepada pelanggan dengan cara pembenahan pada beberapa sektor serta peningkatan motivasi para karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih baik.

---

ABSTRACTIn this study was conducted to analyze the quality of external services (services for the investigator) and internal (service for the employee), as well as an analysis of the factors that affect employee performance in Drug Testing Laboratory to formulate strategies enchancing service of quality. The result of the external service and internal service later in the analysis using Importance Performance Analysis (IPA). Quality of service to the investigator (external customer) were measured using the SERVQUAL method introduced by Parasuratman, Zeithalm and Berry (1990), while employee satisfaction is measured using the Index of Work Satisfaction (IWS) introduced by Stamp (1997). For internal services, the study pupolation is employee of Drug Testing Laboratory, while for the external service pupolation is that the investigators. From the results of the study, found that the level of employee job satisfaction categorized quite satisfied, while categorized investigator satisfaction is very satisfaction. To improve the service of quality in Drug Testing Laboratory, used the unconditional guarantees strategy, ie an increase in customer satisfaction by way of improvement in some sectors and increase the motivation of employee to achieve a better level performance."