Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keberhasilan dalam pclaksanaan keselamatan dan kesehalan kefja di proyck konstruksi dapal dilihat dad kualitas manajer proyek sebagai lop management di lapangan Pimpinan dan pengawas kelompok tenaga lcerjm ahli keselmmuan dan staf laimya tidak pemah berhasil banyak apabilamanqjer proyek tidak mengambil tugas lcepemimpinan dalam meninglcalkan dan mempertahankan stands: keselamatan tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengzruh kualitas manajer proyok kontraktor terhadap pcningkatan kinexja keselamahm dan kesehalan kexjn (K3) yang ditandai dengm memnunnyajumlah dan jenis kecelakaan peke1ja proyek pads tahap konslrukai proyek bangunan tinggi di DK] Jakarta. _ Metodologi penelitian ini dilaksanakan dengan menyebadcan angket (questionare) clan melakukan tanya jawab dengan individu-individu yang pemah maupun sedang menjadi manajer proyek koniraktor di proyek banglman tinggi ymg sedang berjalan maupun yang telah diselesaikan di wilayah DKI Jakarta. Data-daia tersebut rliedit, ditabulasi dan diolah dengan analisis korelasi, interkorelasi, analisis faktor, rcgesi berganda dan validasi. Dari hasil analisis statistik melalui program SPSS versi 9.0, diperoleh hasil bahwa vnriabel yang memberikan kostribusi aiau korelasi positif tzrhadap peningkatan kineljajumlah danjenis kecelakaan pekerja proyek adalah pengalarnan sehagai manrger proyek di proyek bangunan tinggi dalam satuan jumlah proyek dan keterlibaian manajer proyek kontmktor pada kegiaian penentuan pelaksanaan monitoring, Variabel penentu lainnyayang memberilmn konstribusi terhadap kinerja jumlah dan jenis kecelakaan pekexja proyek adalah keterlibatan manajer proyek pada kegiatan meningkalkan motiv i peraonil proyek dan pada Icegiatan penentuan metode pekeijaan. I-Iubungan vaxiabel lcnalitas manajer proyek kontraktor terhadap peningkatan kinerja keselamntan dan kesehatan kerja (K3) merupalgan hubungan regresi non linjer.

Abstrak :
Penyelamatan PT Bank Century Tbk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menimbulkan konsekuensi hukum pengambilalihan kepemilikan Bank Century oleh LPS sebagaimana diatur Pasal 40 huruf a jo. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS), masih menyisakan berbagai permasalahan baik dari aspek politik maupun hukum. Dari aspek politik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terkait proses penyelamatan Bank Century yang menyimpulkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan oleh berbagai otoritas yang terkait dengan proses penanganan Bank Century. Dari aspek hukum, proses penyelamatan Bank Century telah dipersoalkan oleh mantan pemegang saham Bank Century melalui forum arbitrase pada International Centre for Settlement of Investment Disputes sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia mengenai expropriation sebagaimana diatur dalam Bilateral Investment Treaty antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris. Bahwa penyelamatan Bank Century oleh LPS tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum pelaksanaan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Pelaksanaan JPSK, dengan resolusi bank sebagai salah satu pilarnya, merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam perspektif JPSK, penyelamatan Bank Century merupakan bentuk pelaksanaan tugas resolusi bank yang dimandatkan oleh UU LPS, yaitu sebagai bentuk intervensi otoritas publik dalam mengatasi dampak sistemik yang disebabkan oleh permasalahan suatu bank guna meminimalisir dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Resolusi bank pada dasarnya merupakan mekanisme extra judicial yang khusus diberlakukan bagi penanganan bank bermasalah dengan pertimbangan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat penyimpan dana terhadap sistem perbankan secara keseluruhan. Mengingat karakteristik pelaksanaan tugas resolusi bank maka penyelamatan Bank Century oleh LPS tidak dapat dipersamakan dengan tindakan nasionalisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maupun sebagai tindakan expropriation sebagaimana dimaksud dalam Bilateral Investment Treaty. Pemahaman akan pelaksanaan tugas resolusi bank menjadi penting artinya dalam memperkuat justifikasi dari aspek hukum terhadap tindakan penyelamatan terhadap Bank Century yang dilakukan oleh LPS. ......The bailout of PT Bank Century Tbk by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) which have caused the legal consequence of the ownership takeover of Bank Century by IDIC as regulated under Article 40 letter (a) jo. Article 41 paragraph (1) of the Law Number 24 of 2004 regarding Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC Law), still leaves numerous matters on both legal and political aspects. From the political aspect, the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) has used its right of inquiry to conduct an investigation on the Bank Century bailout process which concluded that there has been an abuse by authorities related to the Bank Century management process. From the legal aspect, the Bank Century bailout process has been questioned by Bank Century’s former shareholders through arbitration in the International Centre for Settlement Investment Disputes as a tort which is contrary to the obligation of the Government of the Republic of Indonesia regarding expropriation as stated in the Bilateral Investment Treaty between the Government of the Republic Indonesia and the English Royal Government. The bailout of Bank Century by the IDIC can not be separated from the legal framework of the implementation of Financial System Safety Net (JPSK) intended to safeguard the financial system stability. The implementation of JPSK, with bank resolution as one of its pillars, is an important instrument in safeguarding the financial system stability. Under the perspective of JPSK, the bailout of Bank Century by IDIC through Temporary Capital Participation is a form of performance of bank resolution tasks mandated in the IDIC Law, as a form of public authority intervention in managing a systemic impact caused by problems of a bank to minimize the damage that may arise to the stability of the financial system and the economy comprehensively. In principle, bank resolution is an extra judicial mechanism specifically applied for the management of troubled banks in considerations to preserve and maintain the trust of depositing customers to the banking system comprehensively. Considering the characteristics of the implementation of bank resolution task, the bailout of Bank Century by the IDIC can not be equated with act of nationalization or expropriation of property rights referred to in the Law Number 25 of 2007 regarding Capital Investment nor as an act of expropriation as intended in the Bilateral Investment Treaty. The understanding of the implementation of bank resolution tasks become important in strengthening the justification of the legal aspects on the actions of the Bank Century bailout conducted by the IDIC.

Abstrak :
Kondisi hutan mangrove di Segara Anakan, Cilacap saat ini semakin mengalami penurunan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model dinamika spasial perubahan hutan mangrove pada tahun 1987-2016 dan membuat model prediksi penutup hutan mangrove pada tahun 2031 di Segara Anakan, Cilacap dengan skenario bebas dan skenario RTRW. Citra satelit yang digunakan adalah citra seperti SPOT 1 akusisi tahun 1987, Landsat 7 ETM akusisi tahun 2003 dan Landsat 8 OLI akusisi tahun 2016. Metode yang digunakan adalah Markov Chain-Cellular Automata dengan beberapa faktor pendorong di antaranya jarak dari pemukiman, kepadatan penduduk, jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari pusat kegiatan, sedimentasi dan salinitas. Hasil penelitian ini menunjukkan pada tahun 1987-2016 hutan mangrove lebih banyak dikonversi menjadi sawah dan ladang. Penambahan lahan hutan mangrove dari penutup lahan lainnya berasal dari perairan. Prediksi hutan mangrove pada tahun 2031 menunjukkan adanya penurunan luasan yang signifikan yaitu sebesar 64 skenario bebas , sedangkan prediksi hutan mangrove tahun 2031 skenario RTRW menunjukkan adanya sedikit peningkatan luasan hutan mangrove sebesar 1,33 . Model prediksi hutan mangrove dengan skenario RTRW lebih dapat mempertahankan kawasan hutan mangrove dari berbagai ancaman dan gangguan dari penutup lahan lainnya dibandingkan dengan model prediksi dengan skenario bebas. ...... The condition of mangrove forest in Segara Anakan, Cilacap is now decreasing both qualitatively and quantitatively. This study aims to create a model of distribution changes of mangrove forests in 1987 2016 and forecast the distribution of mangrove forests in 2031 in Segara Anakan, Cilacap. Satellite imagery that used such imagery SPOT 1 in 1987, Landsat 7 ETM in 2003 and Landsat 8 OLI 2016. The method used is a Markov Chain, Cellular Automata with driving factors such as distance from settlements, population density, distance from the road, distance from the river, the distance from the center of activity, sedimentation and salinity. The results of this study indicate that in 1987 2016 mangrove forests converted more into rice fields and fields. The addition of mangrove forest area comes from the waters. The prediction of mangrove forest distribution in 2031 with free scenario shows a significant decrease in mangrove forest area and increasing number of rice fields and dry lands. The predicted distribution of mangrove forests in 2031 with the RTRW scenario shows a slight increase in mangrove forest area and reduced rice fields and dry lands. Predicted models with RTRW scenarios can defend mangrove forest areas from various threats and disturbances from other land cover than prediction models with free scenarios.

Abstrak :
Komitmen merupakan sebuah keyakinan diri untuk bertanggung jawab melakukan suatu tindakan di masa mendatang karena dianggap saling menguntungkan. Pada wacana politik, seperti debat Pilpres, komitmen kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk meyakinkan mitra tutur. Komitmen yang digunakan dalam wacana politik tersebut diistilahkan sebagai komitmen argumentatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai karakteristik komitmen argumentatif. Sumber data pada penelitian ini adalah tuturan calon presiden dan wakil presiden yang berpartisipasi dalam debat Pilpres 2019 putaran pertama sampai dengan ketiga. Data berupa komitmen argumentatif didapat dengan menggunakan indikator yang diadaptasi dari 9 kriteria komitmen tak-cacat Searle. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan komitmen argumentatif menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap relasi antara bagian satu dan lainnya. Analisis juga dilakukan dengan cara menguraikan fungsi berbagai pengungkap modalitas yang ada pada komitmen argumentatif. Hasil penelitian ini menunjukkan setidaknya 12 pola yang menggambarkan 2 karakteristik komitmen argumentatif.

---

Commitment is a self-belief to be responsible for taking action in the future because it is considered mutually beneficial. In political discourse, such as the presidential election debates, commitment is often used as a way to convince speech partners. Commitment used in political discourse is termed as argumentative commitment. This study aims to explain the various characteristics of argumentative commitments. Data was taken from speeches of the presidential and vice presidential candidates who participated in the first to third rounds of the 2019 presidential election debates. The Data, which are in the form of argumentative commitment, were obtained using indicators adapted from Searle's 9 criteria of non-defective promise. The analysis was carried out by breaking down argumentative commitments into smaller parts. Then, an observation was made to identify relationships between parts of each argumentative commitment. Analysis was also carried out by describing the functions of various modalities in argumentative commitments. The results of this study indicate at least 12 patterns that describe 2 characteristics of argumentative commitments

Abstrak :
Praktek Kerja Profesi Apoteker merupakan pelatihan yang sangat baik bagi mahasiswa profesi apoteker untuk mempersiapkan diri agar bisa menjadi seorang apoteker yang handal dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga kefarmasian. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dilakukan di fasilitas-fasilitas kefarmasian yang merupakan sarana tempat dilaksanakannya proses pekerjaan kefarmasian. Fasilitas kefarmasian yang dimaksud di antaranya adalah Industri Farmasi, Rumah Sakit, PBF, dan Apotek. Pekerjaan kefarmasian, sebagaimana yang dipaparkan di dalam PP RI No. 51 Tahun 2009, adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pada akhir masa Praktek Kerja Profesi Apoteker, baik di Industri Farmasi, Rumah Sakit, maupun di Apotek, mahasiswa apoteker perlu membuat suatu laporan yang biasanya berisi tentang proyek khusus yang dilakukan di tempat Praktek Kerja Profesi Apoteker tersebut, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar apoteker. ......Pharmacist Professional Internship is an excellent training for pharmacist profession students to prepare themselves to become a reliable pharmacist in carrying out their duties as pharmacy staff. This Pharmacist Professional Internship is carried out in pharmaceutical facilities which are the facilities where the pharmaceutical work process is carried out. The pharmaceutical facilities in question include the Pharmaceutical Industry, Hospitals, PBF, and Pharmacy. Pharmaceutical work, as described in PP RI No. 51 2009 is the manufacture including quality control of pharmaceutical preparations, security, procurement, storage and distribution or distribution of drugs, drug management, drug services based on doctor's prescriptions, drug information services, as well as drug development, medicinal ingredients and traditional medicines. At the end of the Pharmacist Professional Internship period, both in the Pharmaceutical Industry, Hospitals, and Pharmacy, pharmacist students need to make a report which usually contains a special project carried out at the Pharmacist Professional Internship, as one of the requirements for obtaining a pharmacist degree.

Abstrak :
ABSTRACT
Seiring pesatnya perkembangan teknologi saat ini dibutuhkan informasi keberadaan ekosistem pesisir di mana salah satunya hutan mangrove secara cepat. Salah satu daerah kasus Sumatera Selatan yang memiliki potensi hutan mangrove yang cukup besar adalah Banyuasin dimana di wilayah tersebut terdapat Taman Nasional Sembilang yang cukup dikenal di di kalangan masyarakat pecinta mangrove (mangrovers). Kondisi mangrove di wilayah tersebut terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan citra satelit multitemporal dalam menganalisis perubahan luasan dan kerapatan hutan mangrove dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2014 di daerah pesisir Banyuasin, Sumatera Selatan. Data citra yang digunakan adalah citra Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) akuisisi tahun 2003 dan Landsat-8 Operational Land Imager (OLI) akuisisi tahun 2014. Identifikasi mangrove dari citra menggunakan komposit RGB NIR+SWIR+RED, pengelompokan obyek mangrove dan non mangrove menggunakan metode klasifikasi tak terbimbing, sedangkan perhitungan kerapatan mangrove menggunakan Normalize Difference Vegetation Index (NDVI). Hasil penelitian menunjukkan citra satelit multitemporal memiliki kemampuan untuk identifikasi, analisis perubahan luas dan kerapatan mangrove dengan menggunakan metode komposit Red Green Blue (RGB) dan NDVI dengan pembagian kerapatan mangrove menjadi 4 kelas kerapatan di antaranya jarang, sedang, lebat dan sangat lebat.