Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini membahas bagaimana tanggungjawab hukum penyelenggara sistem elektronik terhadap penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pemanfataan teknologi informasi menjadi suatu sistem elektronik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kwalititatif yang melakukan analisis deskriptif. Penelitian ini menerapkan teori keadilan interaktif (interactive justice) yang mengamanatkan setiap orang untuk bertanggungjawab terhadap setiap resiko yang berpotensi merugikan pihak lain. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan tata kelola yang baik, yang didasarkan atas prinsip best practices atau good practice, dalam pemanfaatan Teknologi Informasi (Information Technology Governance) adalah suatu kebutuhan dan keniscayaan. Hal tersebut menjadi ukuran untuk menentukan bagaimana pertanggungjawaban hukum penyelenggara terhadap kerugian yang diderita oleh pihak lain. Meskipun pada dasarnya prinsip pertanggungjawaban hukum yang berlaku adalah prinsip praduga bersalah (presumed liability) atau pertanggungjawaban atas dasar kelalaian (negligence), namun tetap terbuka kemungkinan memberlakukan prinsip pertanggungjawaban hukum secara ketat (strict liability) atau secara mutlak (absolute liability), demi keadilan untuk melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, diusulkan suatu formulasi standar pemeriksaan hukum untuk memeriksa penerapan tata kelola yang baik, kemudian dilakukan ujicoba penerapannya dalam proyek pengembangan Indonesian National Single Windows (INSW). Penelitian ini menyarankan perbaikan peraturan menteri tentang pedoman tata kelola teknologi informasi nasional yang belum memuat aspek kepatuhan hukum (legal compliance). Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kompetensi dan kinerja profesional hukum dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi agar dapat menjalankan standar pemeriksaan hukum tersebut sebagaimana mestinya."

"In the emerging era of information and technology, the importance of privacy and data protection is growing ever since. However, despitesuch common concern from the society, there is some confusion about the mechanisms of differentiation and scope of discussion about privacy with the protection of personal data and even impressed blended with issues of spamming issues. With comparison to Europe and the US legalperspectives, Therefore, this paper tries to discuss such problem in accordance to the perspective of laws to the communication itself."

"Media reports on cases of the theft of pre-paid pulses taking place nowadays have created a misunderstanding in terms of the appropriate application of criminal law. In the context of existing legal provisions concerning consumer protection as set forth both under the Consumer Protection Law as well as in part under the Telecommunications Law, law enforcement agencies are leaning towards applying general criminal provisions (theft) which, after a careful observation of the Indonesian Criminal Code, in fact do not extend to corporate criminal acts. This paper purports to explain that the currently occurring cases of the theft of pre-paid pulses should be adequately dealt with by imposing administrative sanctions by the governing and supervisory agencies, both under the Telecommunications Law as well as the Consumer Protection Law. It is proposed that it would be more effective to apply the Consumer Protection Law in such cases, as it contains provisions concerning the threat of alternative criminal punishment in the form of confinement or fines, along with additional sanctions in the form of an order to pay compensation for damages to consumers accompanied by the seizure and the halting of the application system in use by the Operator and/or CP concerned. It is proposed that in administering a proper telecommunications system to the public, the application of the Consumer Protection Law is likely to be less counterproductive as opposed to the application of general criminal provisions, considering that the latter are contradictory to the principles of legal certainty and partnership mandated under the Telecommunications Law itself."