Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Kontrak Bagi Hasil (KBH) Industri Hulu Migas terdapat biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) sebagai komponen dalam penghitungan bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor. Terdapat kebijakan pembatasan pembebanan remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery yang diatur dengan PMK No.258/PMK.011/2011. Demikian, menjadi bahasan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang penetapan batasan biaya remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery dan menjelaskan hambatan dalam pembebanan remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan & studi lapangan dengan wawancara. Hasil penelitian ini adalah latar belakang kebijakan tersebut dibuat adalah pelaksanaan wewenang Menteri Keuangan dalam menetapkan batasan biaya operasi yang dapat dikembalikan berdasarkan PP No.79 Tahun 2010 Pasal 12(3). Demikian, hal tersebut merupakan perwujudan dalam pelaksanaan Pasal 31D Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hambatan dalam pembebanan remunerasi tenaga kerja asing adalah adanya inkonsistensi peraturan, ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan internal dan hambatan dalam implementasi peraturan oleh instansi terkait.

---

In The Production Sharing Contract (PSC) Upstream Oil and Gas Industry are operating cost can be refunded (cost recovery) as a component in the calculation of profit-sharing between the government and the contractor. There are restrictions on the imposition of the remuneration policy of foreign workers in the regulated cost recovery PMK No.258/PMK.011/2011. Similarly, a discussion in this study. The purpose of this study was to determine the background of the determine restrictions foreign labor remuneration expenses in cost recovery and to determine the obstacle in the imposition of foreign labor remuneration in cost recovery. The research method used is descriptive qualitative research a literature study of data collection technique and field studies with interviews. The result of this study are the background is the implementation of the policy is the authority of the Minister of Finance in setting restrictions operating cost can be returned by PP No.79 Tahun 2010 Pasal 12(3). Similarly, it is a manifestation of implementation of Pasal 31D Undang-Undang Pajak Penghasilan. Barrier in the imposition of foreign labor remuneration is the inconsistency rules, legal uncertainty, weak internal control and constraints in the implementation of regulations by relevant agencies."

"ABSTRAKKonsep hypermarket merupakan sebuah alternatif untuk mengatasi menurunnya daya bell masyarakat sebagai akibat dari krísis ekonomi Karena dengan konsep ini hypermarket menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan supermarket ataupun minimarket. Hal ini membuat para ritel hjpermarket saling bersaing dalam menjaring konsumen agar berbelanja di tempatnya. Walau bagaimanapun juga keputusan untuk melakukan pembelian, tetap ada ditangan konsumen. Konsumen akan rnemutuskan untuk membeli kebutuhannya di salah satu hypermarket tersebut jika mereka merasa nyaman dan harga yang ditawarkan murah.Karya akhir ini memiliki tiga tujuan utama yaitu mengetahui top of mind dari konsumen terhadap setiap hypermarket yang ada di Jakarta, mengetahui dan menganalisis perilaku konsumen terhadap setiap hypermarket yang ada di Jakarta, serta mengetahui atribut-atribut yang dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan konsunisi akan kcbutuhannya pada hypermarket tersebut.Studi karya akhir ini menggunakan dua pendekatan yaitu penelitian ekaploratori dan penelitian deskriptif Penelitian eksploratori dilakukan untuk mengetahui atribut-atribut yang menjadi pertimbangan konsumen pada setiap kunjungannya untuk berbelanja pada saiah satu hypermarket tersebut sedangkan penelitian deskriptif daiam bentuk kuesioner ditujukan untuk mendapatkan informasi data primer mengenai perilaku konsumen hpermarket. Populasi target dalam peneiitian ini adalah semua orang yang berbeanja pada retail hypermarket yang dimaksud (Alfa, Carrefour, dan Makro) yang berdomisili di Jakarta.Hasil penelitian pada karya akhir ini menunjukkan bahwa dari sisi awareness, Makro menempati posisi pertama untuk Top of mind awareness diikuti oleh Carrefour. Sedangkan peringkat pertarna untuk pengujian unaided awareness ditempati oleh Carrefour. Dalam aided awareness, lebih dari 90% responden dari total 150 responden memiliki awareness terhadap 3 nama hypermarket yaitu Carrefour , Makro dan Alfa.Dari sisi perilaku konsumen menunjukkan bahwa penilaku responden saat berbelanja di hypermarket cukup bervariasi. Pertama, setiap responden pernah melakukan pembelanjaan pada lebih dari satu hypermarket dengan alasan bahwa lokasi dari hypermarket mudah dicapai, harga relatif murah produk yang dijual lengkap, kemudahan dalam mencari barang, kenyamanan berbelanja, kualitas barang baik, parkír luas dan aman serta kebersihan yang teriaga.Kedua, sebagian besar responden sering melakukan pembelanjaan rutin pada hypermarket tersebut dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan usaha. Dengan rata-rata lama waktu yang paling banyak digunakan konsumen adalah sam jam. Dan hari yang paling sering digunakan sebagai waktu untuk berbelanja adalah pada saat akhir pekan bersama -sama dengan keluarga.Ketiga, kategori produk yang paling banyak dibeli pada hypermarket adalah kategori produk toiletries, diikuti dengan beras / tepung / gula, sayur / buah serta peralatan rumah tangga dan penlengkapan dapur / bumbu.Keempat, sebagian besar responden dalam berbelanja selalu membuat daftar belanja terlebih dahulu sehingga lebih terencana. Namun walaupun sudah membuat daftar belanja, banyak responden menyatakan bahwa pola pembelanjaan tidak sesuai dengan daftar belanja karena rnereka suka melakukan pembelanjaan seketika begitu melihat produk produk yang ada di setiap display atau yang sedang metniliki harga diskon. Kategori produk yang sering dibeli untuk pembelian seketika adalah snack / minuman ringan, pembelian makanan olahan seperti sosis, bakso, makanan yang sudah jadi, toiletries, roti bakery serta sayur / buah.Kelima, sistem pembayaran yang paling banyak dilakukan oleh responden adalah tunai.Dari analisis cross tabulation menunjukkan bahwa sebagian besar responden memilih untuk melakukan pembelanjaan pada akbir pekan dengan keluarga sebagai teman belanja, dan bagi reponden yang melakukan pembelanjaam pada hari kerja Iebih memilih untuk berbelanja sendiri atau didampingi rekan kerja Dan sebagian besar responden berbelanja dalam kisaran kurang dari 1 jam, 60 menit dan 90 menit dengan rata-rata besar pengeluaran adalah Rp 200.001 - Rp 400.000. Dengan waktu 120 mcenit terdapat 2 responden yang berbelanja dengan kisaran pengeluaran Rp 2000.001 ? Rp 3000.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin lama konsumen berada didalam hypermarket tersebut, maka semakin besar pula pengeluarannya.Dan importance analysis menunjukkan bahwa yang menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh responden dalam memilih dan membeli barang kebutuhan di hypermarket pada umurnnya adalah kualitas produk dan harga. Dan dari basil perhitungan melalui analisis faktor, terdapat 4 dimensi yang harus diperhatikan bagi masing-masing ritel swalayan hypermarket yaitu produk, harga, fsailitas dan promosi. Temuan ini memberikan beberapa implikasi bagi pihak manajemen ritel terutama bagi manajemen ritel hypermarket bahwa awareness konsumen dapat terus ditingkatkan dengan menambah event promosi serta terus meningkatkan eksposure ritelnya meIalui media cetak dan elektronik. Implikasi lain bagi pihak rnanajemen dan masing-masing market adalah sebaiknya terus meningkatkan performancenya baik melalui fasilitas yang dimilikìnya maupun suasana tokonya. Serta masing-masing Pihak ritel hypermarket diharapkan dapat terus mengadakan riset mengenal ritelnya dan juga kompetitornya secara berkesinambungan sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan yang dapat teijadi mengenai perilaku konsumennya untuk mengantisjpasj perpindahan konsumen ke kompetitor."

"Pada tahun 2017, COP CBD menetapkan 4 kawasan laut Indonesia sebagai Kawasan Ecologically or Biologically Significant Marine Areas (EBSAs) yaitu Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion, Raja Ampat and Northern Bird’s Head, Southern Straits of Malacca, dan Upwelling Zone of the Sumatra-Java Coast. Tujuan dari diadopsinya EBSAs adalah untuk berfokus pada upaya pengeloaan dan konservasi ekosistem laut. Penetapan Kawasan EBSAs ini seharusnya disambut baik oleh Pemerintah Indonesia terutama karena komitmennya dalam mensinergikan pengelolaan kawasan laut dengan mengedepankan aspek lingkungan hidup. Namun, pembangunan PLTU di Teluk Sepang yang merupakan kawasan EBSA Upwelling Zone of the Sumatra-Java Coast mendapatkan ijin sehingga terdapat gugatan Warga Teluk Sepang Bengkulu terhadap Gubernur Bengkulu atas pembangunan tersebut. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini berkesimpulan bahwa pengelolaan kawasan laut Indonesia yang ditetapkan sebagai kawasan EBSAs diatur melalui PP 32 Tahun 2019 dan PP Nomor 21 Tahun 2021, namun pengaturan pengelolaan kawasan EBSAs tersebut belum memadai. Hingga saat penelitian ini dilakukan, hanya Kawasan EBSA Raja Ampat yang telah memiliki kepastian hukum sebagai kawasan konservasi. Penerapan Kebijakan pengelolaan kawasan laut Indonesia yang ditetapkan sebagai Kawasan EBSAs masih lemah. Putusan Hakim hanya menyandarkan pada kerugian faktual sebagai syarat adanya kepentingan sehingga hakim belum menilai pokok perkara. Apabila hakim mempertimbangkan sampai pada pokok perkara, penelitian ini menyarankan hakim untuk mempertimbangkan EBSA sebagai soft law sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap Kawasan EBSA tersebut.

---

In 2017, COP CBD designated 4 Indonesian marine areas as Ecologically or Biologically Significant Marine Areas (EBSAs) namely Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion, Raja Ampat and Northern Bird's Head, Southern Straits of Malacca, and Upwelling Zone of the Sumatra-Java Coast. The adoption of EBSAs is to focus on efforts to manage and conserve marine ecosystems. The determination of the EBSAs area should be welcomed by the Government of Indonesia, especially because of Indonesia’s commitment to synergize the management of marine areas by prioritizing environmental aspects. However, the construction of the PLTU in Sepang Bay, which is in the EBSA Upwelling Zone of the Sumatra-Java Coast area, received a permit so there was a lawsuit from the Bengkulu residents of Sepang Bay against the Bengkulu Governor for the development. By using the normative juridical method, this study concludes that the management of Indonesian marine areas designated as EBSAs was regulated through Government Regulation Number 32 of 2019 and Government Regulation Number 21 of 2021. Management of the EBSAs area through those regulations was not adequate. At the time this study was conducted, only the Raja Ampat EBSA Area had legal certainty as a conservation area. The implementation of policies for managing Indonesian marine areas designated as EBSAs was still weak. The judge's decision only relied on factual losses as a condition of interest so the judge had not assessed the subject matter of the case. This study suggests the judge consider EBSA as a soft law as the basis for legal considerations in providing protection for the EBSA Area when the judge considers getting to the point of the case"

"Suku cadang adalah bagian dari material MRO yang mana merupakan barang-barang pendukung kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan operasional di Perusahaan Minyak dan Gas. Pengelolaan persediaan suku cadang dilakukan untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional dengan memenuhi kebutuhan suku cadang pada setiap periodenya. Tantangan yang dihadapi dalam manajemen persediaan adalah memenuhi kebutuhan suku cadang yang tidak pasti secara efektif seraya meminimalkan biaya. Metode yang dapat digunakan untuk menentukan kebijakan persediaan suku cadang yang tepat adalah Simulasi Monte Carlo dengan menggunakan Kebijakan Tinjauan Persediaan Berkelanjutan dan Kebijakan Tinjauan Persediaan Berkala. Metode tersebut diterapkan pada data dari kelompok suku cadang habis pakai yang sebelumnya telah dikategorikan menggunakan Analisis ABC berdasarkan nilai. Metode-metode ini digunakan untuk mendapatkan parameter kebijakan seperti kuantitas pesanan (Q), order-up-to-level (S), titik pemesanan kembali (s), dan total biaya persediaan. Model pengendalian persediaan yang optimal beserta dengan nilai optimal parameternya untuk setiap suku cadang berhasil ditemukan dengan implementasi kedua metode tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Tinjauan Persediaan Berkelanjutan memberikan hasil yang lebih baik daripada Kebijakan Tinjauan Persediaan Berkala dalam hal total biaya persediaan. Ditemukan juga bahwa penggunaan kombinasi dari keduanya sesuai kondisi kebutuhan suku cadang yang berbeda mampu menghasilkan total biaya persediaan yang lebih rendah.

---

Spare parts fall into the MRO material category which refers to items utilized in supporting maintenance, repair, and operational activities of an Oil and Gas Company. The management of spare parts inventory is done to ensure smooth operational activities by fulfilling the spare parts requirements in each period. The challenge faced in inventory management is in satisfying the uncertain spare parts demand effectively while minimizing costs. The method which can be employed to determine the appropriate spare parts inventory policy is Monte Carlo Simulation using Continuous Review System and the Periodic Review System. The methods are applied to data of A group consumable spare parts which has previously been categorized using ABC Analysis based on value. These methods are utilized to obtain policy parameters such as order quantity (Q), order-up-to-level (S), and reorder point (s), and total inventory cost. Optimal inventory review model along with its optimal parameter values for each item was found with the implementation of the two methods. Research results indicated that the Continuous Review Inventory Policy yields better result than the Periodic Review Inventory Policy in terms of total inventory cost for the assessed items, and that utilizing a combination of both across the different spare parts allows for even lower total inventory cost."