Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Syarat sahnya suatu perkawinan di satu negara akan berbeda dengan negara lainnya, sekalipun itu bertetangga, dan perkawinan beda agama selalu menjadi problematika di setiap negara. Di satu sisi perkawinan beda agama merupakan larangan bagi segenap ajaran agama namun disisi lain merupakan hak asasi manusia yang harus diatur oleh pemerintah. Melalui pendekatan perbandingan skripsi ini memaparkan mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan perkawinan beda agama menurut syarat sahnya perkawinan di kedua negara yang bertetangga yaitu Indonesia dan Singapura. Melalui sistem perbandingan pula, diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat menemukan sisi negatif dan positifnya."

"ABSTRAKPenelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, dan bersifat deskriptif, evaluatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang akan digunakan dalam menganalisis suatu hak atas tanah yang berasal dari Hak Guna Bangunan kemudian telah habis masa berlakunya dan beralih menjadi tanah Negara. Dalam kondisi hak atas tanah seperti ini, bangunan atau rumah tinggal tetap dikuasai oleh bekas pemilik hak atas tanah karena di Indonesia dikenal asas pemisahan horizontal. Dengan demikian untuk melakukan peralihan terhadap bekas tanah hak guna bangunan dan rumah tinggal yang ada diatasnya diperlukan akta Notaris, bukan akta PPAT, mengingat kewenangan PPAT terbatas dalam hal pembuatan akta tanah.

---

ABSTRACTThis research is a type of juridical normative, and descriptive evaluative. The type of the data used are secondary data which is useful to analyze an expired land Title, such as Hak Guna Bangunan, and then by default turned into State Land. In this kind of land Title condition, premises remain occupied by the former owners of the land Title; in Indonesia known as horizontal separation principle. Therefore, Notary deed is required to perform the transfer of formerly HGB land and premises above the for- mentioned land, given that the Land Deed Officer’s authority is limited."