Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akibat terjadinya krisis ekonomi atau ketidak pastian ekonomi global, banyak perusahaan yang tidak mampu lagi membayar hutangnya bahkan hanya untuk membayar bunga pinjaman saja tidak cukup. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melaksanakan restrukturisasi. Restrukturisasi adalah salah satu upaya penyelamatan bagi perusahaan yang mengalmi kerugian secara material. Akan tetapi perusahaan yang melakukan restrukturisasi membutuhkan biaya yang mahal, prosedur yang rumit, dan memakan waktu yang cukup lama. Pilihan penyelamatan lainnya adalah melalui Kuasi Reorganisasi. Kuasi Reorganisasi sebenarnya merupakan salah satu metode restrukturisasi perusahaan. Pada Kuasi Reorganisasi tidak ada aliran dana dalam penilaian kembali aktiva dan kewajiban yang dinilai menurut nilai wajar. Demikian juga defisit dieliminasi pada perkiraan ekuitas yang lain tidak memerlukan tambahan arus dana selama total ekuitas sebelum Kuasi Reorganisasi bernilai positif. Dalam Kuasi Reorganisasi yang ada hanyalah suatu prosedur restrukturisasi ekuitas dengan prosedur akuntansi. Akhir dari Kuasi Reorganisasi ini akan menyebabkan defisit perusahaan menjadi nol dan perusahaan seperti baru kembali (fresh start). Penelitian ini sebagian besar dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan didukung oleh beberapa data primer dari wawancara. Aspek hukum terkait Kuasi Reorganisasi penting untuk dibahas mengingat semakin seringnya Kuasi Reorganisasi dilakukan oleh perusahaan. Kuasi Reorganisasi juga akan melibatkan beberapa pengaturan terutama bila dilakukan oleh perusahaan terbuka. Selain itu Kuasi Reorganisasi dapat berdiri sendiri atau dibarengi dengan restrukturisasi perusahaan secara nyata yang membutuhkan upaya kreatif untuk penyehatan perusahaan dengan masuknya investor baru atau dengan jalan menambah modal setoran. Literatur-literatur mengenai Kuasi Reorganisasi saat ini sangat terbatas sehingga pembahasan dan penelitian mengenai Kuasi Reorganisasi penting untuk dilakukan.

---

Due to the economic crisis or global economic uncertainty, many companies are no longer able to pay its debts even just to pay interest on the loan is not enough. Therefore, many companies are engaged in restructuring. Restructuring is one of the rescue efforts for the company that accumulates in a material loss. However, significant corporate restructuring are very expensive, complicated procedures, and takes a long time. Other saving options is through Quasi Reorganization. Quasi Reorganization actually is one of the methods of corporate restructuring. Quasi Reorganization difference is there is no flow of funds due to the revaluation of assets and liabilities, assets and liabilities are valued at fair value as well as the elimination of the deficit, the deficit is eliminated on equity estimate to another. Elimination of the deficit on the other equity estimates do not require additional funding stream for a total equity before the Quasi Reorganization is positive. Quasi Reorganization in which there is only an equity restructuring procedure with accounting procedures. End of Quasi Reorganization will cause the deficit becomes zero and the company's enterprise as new again (fresh start).

This research is largely done through library research, supported by some primary data from interviews. Legal aspects related to Quasi Reorganization important to be discussed considering the more frequent Quasi Reorganization done in practice. Quasi Reorganization will also involve some settings, especially when done by a public company. Also Quasi Reorganization can stand alone or coupled with significant corporate restructuring that requires creative efforts for restructuring the company, among others, with the entry of new investors or by way of capital increase deposit. It is unfortunate that the literature on the Quasi Reorganization is limited so that discussions and research on Quasi Reorganization important thing to do."

"Tesis ini membahas mengenai PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS) yang merupakan salah satu kewajiban perpajakan objektif yang melekat pada kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan atas pembangunan rumah atau bangunan dengan kriteria tertentu. Pertimbangan utama diberlakukan kebijakan ini adalah untuk mencegah penghindaran pengenaan PPN. Dalam perjalanan waktu, ketentuan PPN KMS senantiasa mengalami perubahan. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah asas keadilan pajak terpenuhi pada pengenaan PPN KMS dan aturan pelaksananya telah memenuhi asas kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa PPN KMS sama sekali tidak mencerminkan asas keadilan pemungutan pajak dan peraturan pelaksana PPN KMS tidak memberikan kepastian hukum karena peraturan yang ada selalu berubah-ubah atau inkonsistensi sehingga sangat membingungkan masyarakat yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

---

This thesis discussed about the Value Added Tax imposed on activity of build on one's own that is one obligation taxation objective attached to to the activity of build on one’s own that conducted not within the business activity or work by individual or corporate for the construction of house or building with certain criteria. Activity of build on one's own that conducted not within its business activity or work, subject to Value Added Tax with consideration to prevent evasion of Value Added tax. In course of time, the provisions of the Value Added Tax imposed on activity of build on one's own constantly changing. The research was conducted with the study of librarianship and field studies with the aim of this study is to determine whether the principle of tax fairness are met on the imposition of Value Added Tax imposed on activity of build on one's own and rules of the organization has fulfilled the principle of legal certainty. Based on the results of this research thar the Value Added Tax imposed on activity of build on one's own in no way reflects the principle of tax fairness and the implementing regulation of the Value Added Tax imposed on activity of build on one's own does not provide legal certainty due to the ever-changing regulations or inconsistencies so very confusing communities that conduct activities to build on one's own."