Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya berdasarkan suatu kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Permasalahan yang dibahas yaitu Akta Nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris J yang mengandung cacat hukum karena kuasa lisan yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut ternyata tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu akta yang dibuat berdasarkan kuasa lisan yang tidak memenuhi syarat kesepakatan berakibat akta tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan dan Notaris yang membuatnya dapat dikenakan pertanggungjawaban secara moral, administratif, dan perdata.

---

This study explained about The Notarys responsibility through AuthenticDeedwhich has been made based on verbal agreement that is not qualified on the requirements validity. The issues are Deed No. 20 Date October 28th, 2018 which made by J Notary containing fault of law because verbal agreement that is being a fundamental in creating a deed. Evidently, the deed is invalid because it does not meet the requirements of agreement validity according to Article 1320 Civil Law Book. The study utilizes normative juridical. The typology of this study is analytical descriptive. The data classification is secondary data. The method in data analysis is qualitative data analysis method. The result of study concludes that a deed is made based on verbal agreement which does not fit the requirements would affect the cancellation of deed by the aggrieved party and The Notary could responsible morally, administratively, and civilly.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikenal adanya bentuk perkawinan turun ranjang. Akibat dari adanya perkawinan tersebut, perlu diketahui bagaimana kedudukan waris anak bawaan suami dari perkawinan sebelumnya dalam hal isteri dari ayahnya yang merupakan ibu tiri sekaligus bibinya itu meninggal dunia dan meninggalkan duda dan saudara kandung untuk mewaris. Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Menurut hukum Islam, perkawinan turun ranjang adalah sah untuk dilakukan apabila dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama dengan bentuk perkawinan yang dilakukan pada umumnya di masyarakat. Terkait dengan kedudukan waris anak bawaan suami dalam perkawinan turun ranjang, ia hanya dapat menjadi ahli waris dengan kedudukannya sebagai kemenakan walaupun ia juga berkedudukan sebagai anak tiri. Akan tetapi, apabila berdasarkan ketentuan kewarisan Islam ia tidak dapat mewaris sebagai kemenakan, maka ia dapat memperoleh bagian harta warisan sebagai anak tiri sesuai dengan ketentuan kewarisan Islam.

---

ABSTRACT In Indonesian society, there is a form of marriage called turun ranjang. Regarding the marriage, there arises an issue about the position of the husband rsquo s child, from his previous marriage, as an heir in case the wife of the father, who was his her aunt and also stepmother, died and left a widower and siblings to inherit. The method used in this research is normative juridical methods, which conducted on the positive law and written and unwritten law that live in society. According to Islamic law, turun ranjang marriage is legitimate if done in accordance with tenets and terms that apply and has the same legal consequences with the other form of a marriage conducted in general in society. Regarding of the husband rsquo s child rsquo s position as an heir, he can only get the inheritance as the nephew niece although he she was also a nephew niece of the decease. However, when based on the provisions of the Islamic inheritance law the child could not inherit as a nephew niece, then he she can get the inheritance as a step child in accordance with the provisions of Islamic inheritance law.