Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep nominee masuk ke Indonesia sebagai suatu perjanjian karena adanya asas kebebasan berkontrak dan sistem hukum perjanjian yang sifatnya terbuka. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada Pasal 33 telah ditegaskan mengenai larangan penggunaan struktur nominee pemegang saham dalam Perseroan dengan fasilitas penanaman modal. Walaupun demikian praktik nominee pemegang saham PT PMA di Indonesia masih terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai peran dan pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan pembentukan struktur nominee pemegang saham PT PMA. Penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Peran notaris dalam praktik nominee pemegang saham PT PMA adalah memberikan penilaian terhadap isi akta dan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Praktik nominee pemegang saham PT PMA dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak sebagai akibat dari kebatalan demi hukum sehingga dapat membawa notaris ke dalam pertanggungjawaban berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris. Sehingga dalam menjalankan jabatannya notaris harus memahami betul hukum yang berlaku berkaitan dengan akta dan bagi notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan jabatannya, sebaiknya notaris dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan.

---

The nominee concept enters Indonesia as a treaty because of the principle of freedom of contract and an open system of contractual law. After the enactment of Law Number 25 Year 2007 on Capital Investment, Article 33 has stipulated the prohibition on the use of nominee structure of shareholders in the Company with investment facilities. Nevertheless, the nominee practice of shareholders of PT PMA in Indonesia is still happening. This study aims to provide an explanation of the roles and responsibilities of notaries relating to the formation of nominee structure of shareholders of PT PMA. The writing of this thesis uses the form of normative juridical legal research with qualitative method to analyze data and type of descriptive analytical research. Notary's role in the nominee practice of shareholders of PT PMA is to provide an assessment of the contents of the deed and to provide legal counseling in relation to the making of the deed. The practice of nominee of shareholders of PT PMA may cause harm to the parties as a result of the legal negligence so as to bring the notary into account in the form of civil sanction, administration and code of ethics of notary. Thus, in the performance of his / her position, the notary must fully understand the applicable law relating to the deed and for the notary who commits the act unlawfully in carrying out his / her position, the notary should be held accountable in accordance with the rules."

"Pada awal pembentukannya pelaksanaan Mediasi Perbankan akan dilaksanakan oleh Lembaga Mediasi Perbankan Independen (LMPI) yang dibentuk oleh Asosiasi Perbankan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 3 PBI No.8/5/2006. Namun pada kenyataannya LMPI belum kunjung terbentuk hingga hari ini, sehingga Mediasi Perbankan masih dilaksanakan oleh Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) yang merupakan lembaga bentukan Bank Indonesia (BI). Pelaksanaan Mediasi Perbankan oleh BI mengundang keraguan terkait masalah independensi mediator dalam melaksanakan proses mediasi. Dalam perkembangannya Mediasi Perbankan yang dilaksanakan oleh BI dapat terlaksana dengan baik dan banyak pihak yang menginginkan agar Mediasi Perbankan tetap dilaksanakan oleh BI. Skripsi ini membahas mengenai independensi pelaksanaan mediasi perbankan oleh BI mulai dari proses mediasi hingga pelaksanaan akta kesepakatan. Selain itu skripsi ini juga membahas mengenai urgensi pembentukan LMPI mengingat pelaksanaan Mediasi Perbankan oleh BI hingga hari ini dapat dijalankan dengan sangat baik dan tidak menemui kendala. Penulisan penelitian hukum ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (norm). Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder yang dikaji khususnya berasal dari bahan hukum primer berupa aturan normatif yang tertulis. ......At the beginning of the implementation of the Banking Mediation formation will be conducted by the Lembaga Mediasi Perbankan Independen (LMPI) formed by the Banking Association according to Article 3 mandated by PBI No.8/5/2006. But in fact LMPI has not yet formed up to this day, so the Banking Mediation still conducted by the Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) which is an institution formed by Bank Indonesia (BI). Banking Mediation implementation by making some doubt related to mediator independency in mediation process. In progress, Banking Mediation conducted by BI well enough done and many parties want the Bank Mediation still implemented by BI. This paper discuss about the independence of banking mediation by BI from the beginning of mediation to the deed of agreement. Besides, this paper also discuss about the urgency of LMPI formation consider the implementation of Banking Mediation until today run very well and did not sees any obstacles. The writing of this legal research using the juridical-normative, therefore the target of this research is a law or nom. This research using secondary data that reviewed in specifically derived from primary legal materials like normative rules which written."