Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai dua permasalahan. Pertama, mengenai ruang lingkup operating cost recovery dalam Production sharing contract merupakan masuk kedalam ruang lingkup keuangan negara atau tidak. Kedua, jika sebuah proyek diduga fiktif dan biaya proyek dibebankan pada operating cost recovery dapat dikatakan sebagai kerugian keuangan negara atau tidak menurut Pasal 1 angka 12 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan hal tersebut, kasus bioremediasi PT. Chevron Pacific Indonesia menjadi objek dalam penelitian skripsi ini. Kasus bioremediasi ini diduga merugikan keuangan negara oleh aparat penegak hukum. Namun, ketidak cermatan aparat penegak hukum mengatakan kasus ini sebagai kerugian keuangan negara penting untuk diteliti dan dianalisis dengan cermat.

---

This thesis will cover two problems: First, whether the scope of operating cost recovery in the Production sharing contract is to be considered as the scope of state financial scope or not; Second, if an allegedly fictitious project and project costs are charged to the operating cost recovery can be regarded as the country's financial losses or not, according to Article 1 no. 12 of Law No. 1 Year 2004 on State Treasury. Based on this, the case of bioremediation of PT. Chevron Pacific Indonesia become the object of study of this thesis. This bioremediation case is allegedly cost the state finance loss by law enforcement officers. However, the incautious act of law enforcement officials' by saying this case as a state financial loss is important to be researched and analyzed further."

"Penulisan ini bertujuan untuk memberikan perspektif kerugian keuangan negara dan penerapan konsep Business Judgment Rule terhadap anak perusahaan BUMN dalam Perkara Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Ptk. Adapun metode Penelitian ini bersifat doktrinal, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Adapun yang menjadi permasalahan dalam karya tulis ini kerugian pada anak perusahaan BUMN dapatkah dikatakan sebagai kerugian keuangan negara selain itu dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang menimpa anak perusahaan BUMN sejauh mana prinsip Business Judgement Rule dapat diterapkan sehingga memberikan perlindungan kepada pengurus atau karyawan suatu BUMN. Penulis dalam karya tulis ini, mencoba melakukan pembahasan anak perusahaan BUMN dalam Perkara Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Ptk yang mengalami kerugian dapat dianggap merugikan keuangan negara serta penulis mencoba melihat sejauh apa prinsip Business Judgment Rules dapat diterapkan dalam kasus ini. Tentu harapannya adalah penulis dapat memberikan pandangannya mengenai kerugian keuangan negara terhadap anak perusahaan BUMN, dan harapannya Pemerintah dapat membuat sebuah regulasi yang cukup tegas mengenai batasan kerugian terhadap anak perusahaan BUMN, dengan banyaknya tafsiran mengenai kerugian keuangan negara dari berbagai regulasi membuat perdebatan mengenai kerugian keuangan negara tidak kunjung berkahir terutama dalam tataran aparat penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim

---

This writing aims to provide a perspective on state financial losses and the application of the Business Judgment Rule concept to BUMN (State-Owned Enterprises) subsidiaries in Case Number 41/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Ptk. The research method used is doctrinal, describing and analyzing the issues raised to provide legal arguments as the basis for determining whether an event is right or wrong and how it should be according to the law. The problem in this thesis is whether the losses at BUMN subsidiaries can be considered state financial losses. Additionally, in cases of corruption experienced by BUMN subsidiaries, to what extent can the Business Judgment Rule principle be applied to protect the management or employees of BUMN? In this thesis, the author attempts to discuss the BUMN subsidiaries in Case Number 41/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Ptk that have suffered losses, which can be considered as harming state finances. The author also attempts to see how far the Business Judgment Rule principle can be applied in this case. The hope is that the author can provide their view regarding state financial losses concerning BUMN subsidiaries and that the Government can make sufficiently firm regulations regarding the limits of losses to BUMN subsidiaries. With many interpretations of state financial losses from various regulations, the debate about state financial losses does not end, especially among law enforcement officials, particularly prosecutors and judges."