Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan collaborative governance di Kabupaten Kulon Progo melalui program One Village One Sister Company dalam penanggulangan kemiskinan dan upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengajak sektor swasta bergabung dalam program One Village One Sister Company. Teori yang digunakan adalah collaborative governance Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sepuluh dimensi dalam collaborative governance di Kabupaten Kulon Progo melalui program One Village One Sister Company dalam penanggulangan kemiskinan yaitu partisipan formalitas durasi fokus stabilitas tahap diskresi alasan. Pemerintah melibatkan sektor swasta upaya Pemerintah mengatasi keterbatasan informasi dan resiko. Pemerintah Selain itu ada tiga upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengajak sektor swasta bergabung dalam program One Village One Sister Company yaitu mempromosikan program One Village One Sister Company melalui media massa melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak swasta dan mendayagunakan jejaring yang dimiliki pegawai Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

---

This research aims to describe collaborative governance in Kulon Progo Regency through One Village One Sister Company Program in poverty alleviation. It also describes Kulon Progo Regency Government effort to invite the private sector to join One Village One Sister Company Program. This research uses collaborative governance theory. Research appoach is post positivist that utilizes in depth interview and literature study. The result shows that collaborative governance in Kulon Progo Regency through One Village One Sister Company Program in poverty alleviation has ten dimensions those are participants formality duration focus stability cycle discretions Government rationales to involve private sector Government efforts to deal with information shortfall and Government risks Besides Kulon Progo Regency Government has three methods to invite the private sector to join One Village One Sister Company program those are promote One Village One Sister Company program through mass media communicate directly with the private company and utilize network owned by the employees of Kulon Progo Regency Government.

Abstrak :
Corporate Social Responsibility (CSR) partnership between the public sector and the private sector has become a new trend in Indonesia in order to overcome budget constraint. However, most CSR programs are not empowering and the LocalGovernments tend to share development burden to the private sector. Kulon Progo Regency is the poorest region in Java Island that conducts a CSR partnership through One Village One Sister Company (OVOSC) program. This study viewed communityempowerment and the discretion of the private sector in OVOSC program. The research approach of this study was the qualitative approach, which utilize in-depth interviews and literature study. Research results show that OVOSC program is dominated bycharity programs. The private companies also have relatively large discretion because the Government tends to share development task to external actors based on the philosophy of gotong royong (mutual cooperation). Kulon Progo Regency Government shouldendorse the companies to launch more empowerment programs and strengthen the monitoring in order to avoid the companies from abusing the discretion. This research also confirms the statement from Donahue and Zeckhauser (2011) that categorized CSRas an alternative way to engage private players in public missions and different from collaborative governance.

---

Kerja Sama Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) antara sektor publik dan swasta menjadi model baru di Indonesia untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Permasalahannya, mayoritas program TSP tidak memberdayakan masyarakat danPemerintah Daerah cenderung menyerahkan sebagian beban pembangunan kepada sektor swasta. Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah termiskin di Pulau Jawa yang melakukan kerja sama TSP melalui program One Village One Sister Company(OVOSC). Penelitian ini mengkaji pemberdayaan masyarakat dan diskresi yang dimiliki sektor swasta dalam program OVOSC. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara-wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program OVOSC masih didominasi program karitatif. Sektor swasta juga memiliki diskresi yang relatif besar karena Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ingin membagi tugas pembangunan kepada aktor eksternal berdasarkanfilosofi gotong royong. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebaiknya mendorong perusahaan supaya meluncurkan lebih banyak program pemberdayaan serta memperkuat pengawasan untuk mencegah perusahaan menyalahgunakan diskresi. Penelitian inijuga mempertegas pendapat dari Donahue dan Zeckhauser (2011) yang menyatakan bahwa TSP merupakan cara alternatif untuk melibatkan sektor swasta dalam tujuan publik dan berbeda dari collaborative governance.