Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan donation-based crowdfunding di Indonesia, baik dari segi peraturan maupun dalam penerapannya. Kegiatan donation-based crowdfunding dalam hukum positif di Indonesia pada dasarnya diatur dalam UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang beserta dengan peraturan pelaksana dan peraturan teknis lainnya. Dalam pelaksanaannya, terjadi beberapa kasus kesalahpahaman dan pelanggaran berupa penyalahgunaan dana donasi dan pelaksanaan kegiatan tanpa izin dari yang berwenang. Peraturan yang ada dirasa sudah tidak sesuai dengan keadaan yang ada sehingga terjadi banyak kerancuan dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan terhadap data sekunder. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian ini adalah mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan donation-based crowdfunding tidak memiliki mekanisme yang mumpuni dalam melindungi hak-hak donatur dan dalam hal apabila donasi oleh donatur disalahgunakan oleh penyelenggara kegiatan donation-based crowdfunding, penulis berpendapat bahwa dalam keadaan seperti demikian hanya dapat bergantung kepada ketentuan dasar hukum perdata untuk melakukan gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum dan hukum pidana, apabila melalui gugatan perdata tidak mendapatkan hasil, dengan dasar penipuan dan/atau penggelapan uang hasil donasi. ......This thesis analyzes about the problems that occur in the implementation of donation-based crowdfunding activities in Indonesia, both in terms of regulations and application. Donation-based crowdfunding activities in Indonesia are basically regulated in Law no. 9 of 1961 concerning the Collection of Money or Goods along with implementing regulations and other technical regulations. In its implementation, there have been several cases of misunderstanding and violations in the form of misuse of donations and carrying out activities without permission from the authorities. The existing regulations are deemed incompatible with the existing conditions so that there is a lot of confusion in their application. This research is a normative-juridical-shaped research by means of literature study conducted on secondary data. This research is prescriptive using a qualitative approach. The results obtained by the author through the research are to know that the laws and regulations in Indonesia that govern donation-based crowdfunding activities do not have a powerful mechanism in protecting the rights of donors and in the event that donations by donors are misused by donation-based activity organizers. crowdfunding, the author is of the opinion that in such circumstances it can only depend on the basic provisions of civil law to file a lawsuit on the basis of illegal actions and criminal law, if a civil lawsuit does not get results, on the basis of fraud and/or embezzlement of donated money.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan program pemagangan di Indonesia, baik dari segi peraturan maupun dalam penerapannya. Magang dalam hukum positif di Indonesia merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pengalaman dan kompetensi tertentu kepada para pesertanya melalui pemberian sertifikat. Pada kenyataannya, peserta magang seringkali tidak mendapatkan hak dan kewajiban selayaknya peserta magang sehingga terjadi beberapa kasus pelanggaran dalam program pemagangan yang naik ke permukaan. Peraturan mengenai magang sendiri dirasa tidak terlalu kuat sehingga terjadi banyak pelanggaran dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan terhadap data sekunder dan dilengkapi dengan wawancara terhadap informan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian ini adalah mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai magang masih kurang lengkap dan didapatkan beberapa faktor untuk menentukan apakah suatu hubungan dapat diklasifikasikan sebagai skema pemagangan atau skema pemekerjaan.

---

ABSTRACT
This thesis analyzes about the problems that occur in the apprenticeship program in Indonesia, both in terms of regulation and implementation. An apprentice, refer to Indonesian Labour Regulation, is part of cooperative job training basically aims of gaining experience and certain competence for the participants through the provision of certificates. In fact, apprentices do not get their rights and duty like the ordinary apprentices frequently, thus there are some cases about the breach in apprenticeship program which rise to the surface. The regulation on apprenticeship is not too strong that cause many breaches in the implementation. The research method is normative juridical by means of literature study conducted of secondary data and equipped with interviewing informants. This research is descriptive analytical using a qualitative approach. The results obtained by writers through research is knowing that regulations governing about apprenticeship in Indonesia is still weak and the writers obtained several factors to determine whether a relationship can be classified as apprenticeship scheme or work scheme.