Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAKk
Latar Belakang: Proses destruksi trombosit pada pasien trombositopenia imun primer diduga terutama terjadi melalui perantaraan antibodi terhadap glikoprotein permukaan trombosit. Antibodi anti-GPIIb/IIIa dan anti-GPIb/IX merupakan antibodi yang spesifik terhadap trombosit dan megakariosit. Beragamnya karakteristik klinis serta respon terapi pada pasien trombositopenia imun dipikirkan dipengaruhi oleh heterogenitas kompleks glikoprotein spesifik. Belum ada data tentang profil antibodi antiglikoprotein permukaan trombosit pada pasien trombositopenia imun primer dewasa. Tujuan: Mengetahui profil antibodi antiglikoprotein permukaan trombosit pada pasien trombositopenia imun primer dewasa. Metode: Penelitian ini merupakan studi potong lintang dengan subjek pasien trombositopenia imun primer dewasa di RSUPN Cipto Mangunkusumo pada bulan Maret-Oktober 2013. Variabel yang diteliti adalah antibodi anti-GPIIb/IIIa dan anti-GPIb/IX dengan teknik MAIPA direk. Hasil: Didapatkan 40 subjek selama penelitian. Sebanyak 10 subjek dengan diagnosis trombositopenia imun primer newly diagnosed yang belum mendapatkan terapi dan 30 subjek trombositopenia imun primer persisten/kronik yang sudah atau pernah mendapatkan terapi di Poliklinik Hematologi Onkologi Medik Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSUPNCM selama penelitian. Median usia seluruh subjek adalah 24,5 tahun (rentang 17-55) dengan 82,5% subjek berjenis kelamin perempuan. Tujuh puluh persen subjek memiliki skor ITP Bleeding Score (IBLS) 2. Persentase respon komplit, respon, dan tidak respon terhadap terapi kortikosteroid adalah 42,5%, 45%, dan 12,5%. Pada kelompok trombositopenia imun kronik/persisten proporsi antibodi anti-GPIIb/IIIa adalah 20/30 dengan median optical density (OD) 0,461(rentang 0,093-2,116) dan proporsi antibodi anti-GPIb/IX adalah 25/30 dengan median OD 0,507(rentang 0,190-1,924). Pada kelompok trombositopenia imun newly diagnosed proporsi antibodi anti-GPIIb/IIIa adalah 7/10 dengan rerata OD 0,802±0,71 dan proporsi antibodi anti-GPIb/IX adalah 8/10 dengan rerata OD 0,82±0,57. Simpulan: Sebesar 85% pasien trombositopenia imun primer memiliki antibodi anti-GPIIb/IIIa dan anti-GPIb/IX. Terdapat proporsi respon terhadap terapi yang hampir sama antara subjek yang memiliki maupun tidak memiliki antibodi anti-GPIIb/IIIa dan anti-GPIb/IX.

---

ABSTRAK
Background: Platelet destructions in immune thrombocytopenia was mediated by autoantibodies against platelet antigen. Antibody anti-GPIIb/IIIa and anti-GPIb/IX were two major antibodies spesific for platelet and megakaryocytes. The diversity of clinical characteristics and therapeutic responses was thought to be influenced by heterogeneity of spesific glycoprotein complexes. There were no data about antiplatelet antibody profile in adult primary immune thrombocytopenia (ITP). Objectives: To find out antiplatelet glycoprotein antibody profile in adult primary immune thrombocytopenia. Methods: This is a cross sectional study of adult primary immune thrombocytopenia patients who attend Hematology Medical Oncology Polyclinic Internal Medicine Department Cipto Mangunkusumo Hospital in March to October 2013. Antibodies against the platelet GPIIb/IIIa and GPIb/IX were performed by direct MAIPA technique. Results: A total of 40 patients who had been diagnosed with primary immune thrombocytopenia attended to Polyclinic Hematology Medical Oncology Internal Medicine Department Cipto Mangunkusumo Hospital during the study. The subjects divided in two groups, 10 subjects with newly diagnosed ITP, and 30 subjects with persistent or chronic ITP. Median age for this study is 24,5 (17-55) years, with 82,5% were female. Seventy subjects have ITP Bleeding Score (IBLS) 2. Response to corticosteroid therapy in all subjects were complete response 42,5%, response 45%, and no response 12,5%. In persistent/chronic ITP group proportion of anti-GPIIb/IIIa is 20/30 with median optical density (OD) 0,461(0,093-2,116) and proportion of anti-GPIb/IX is 25/30 with median OD 0,507(0,190-1,924). In newly diagnosed ITP group proportion of anti-GPIIb/IIIa is 7/10 with mean OD 0,802±0,71 and proportion of anti-GPIb/IX is 8/10 with mean OD 0,82±0,57. Conclusion: Eighty five percent of primary immune thrombocytopenia have antibody anti GPIIb/IIIa and anti GPIb/IX. In response to therapy, there were similary response between subjects that with and without antibody anti-GPIIb/IIIa and anti-GPIb/IX.

Abstrak :
Tesis ini membahas bahwa terdapat dualisme mengenai pengadilan yang berwenang mengadili gugatan tentang Risalah Lelang. Dari beberapa putusan Mahkamah Agung, terlihat ketidak-konsistenan hakim dalam memutus apakah suatu gugatan yang menyangkut Risalah Lelang tersebut memang merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri. Disatu sisi ada yang menyatakan bahwa Risalah Lelang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan produk dari Pejabat Lelang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga seharusnya diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Disisi lain, ada yang menyatakan bahwa Risalah Lelang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena hanya berisi berita acara tentang perbuatan hukum jual beli melalui lelang, jadi hanya perbuatan perdata semata yang seharusnya diperiksa di Pengadilan Negeri. Oleh karena latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam tesis ini adalah apakah Risalah Lelang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan pengadilan mana yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili gugatan mengenai Risalah Lelang. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan tipologi penelitian deskriptif dan preskriptif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu Risalah Lelang bukan Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri-lah yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tentang Risalah Lelang.

---

This thesis discusses that there is a dualism of the court's authority to examine a claim in connection with Minutes of Auction. Several of the Supreme Court decisions, we found inconsistencies of judges in deciding whether a claim should be examine by the Administrative Court or District Court. On one side, there is an opinion that claim regarding Minutes of Auction should be examine in Administrative court because it is an Administrative Decision made by the Auction Officials. On the other hand, there is an opinion stated that claims regarding Minutes of the auction is not an Administrative Decision because it only contains the Minutes of Trading, so only a mere civil actions that should be examined in the District Court. From the above background, the main issues in this thesis are whether a Minutes of Auction is an Administrative Decision or not and which court have the right to examine a claim regarding Minutes of Auction. These problems are discussed using a typology of descriptive and prescriptive research using library research methods so as to produce a conclusion that Minutes of Auction is not an Administrative Decision and the District Court have the competence in examining a claim regarding Minutes of Auction.

Abstrak :
Hidup bertetangga pada sebuah lingkungan kota merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam dunia arsitektur. Bila berbicara dalam konteks desain urban, maka arsitektur harus berlaku positif terhadap ruang lingkupnya yang besar. Saat ini, kecenderungan yang terjadi pada kota-kota besar di Indonesia adalah adanya munculnya konsep pembangunan parsial dengan dominasi pembangunan yang egois yang hampir tidak pernah memiliki keterkaitan dengan bangunan-bangunan di sekitarnya, serta banyaknya fungsi-fungsi ruang di bagian dasar bangunan yang cenderung tidak bersifat publik. Hal ini memiliki dampaknegatif pada terputusnya ruang jalan sebagai sarana sirkulasi publik yang kontinu dan nyaman, serta terhambatnya interaksi sosial manusia pada ruang jalan penghubung di lantai dasar yang menghubungkan bangunan publik. Namun dibalik fenomena itu, banyak orang yang telah menyadari pentingnya fungsi sebuah ruang jalan sebagai peghubung bangunan. Banyak pula yang sudah mulai memikirkan bentuk penyelesaian hubungan bangunan yang mempertimbangkan tidak hanya mengutamakan kepentingan pengguna kendaraan bermotor saja, namun juga memperhatikan kepentingan interaksi sosial manusia. Bentuk penyelesaian hubungan yang terletak di lantai dasar ini akan membuat aktivitas manusia yang terjadi dalam ruang jalan tersebut menjadi lebih bermakna. Dengan mengangkat tema ruang jalan sebagai penghubung di lantai dasar bangunan publik, penulis mencoba menggali maknanya lebih dalam melalui studi literatur dan studi pengalaman dengan melakukan pengamatan dan analisis pada ruang jaian penghubung bangunan pusat perbelanjaan di Jakarta dan pusat perbelanjaan di Singapura. ......Living in the neighborhood is one of the most important things in architectural world. Architecture must act positively toward the urban context. Nowadays, Jakarta city is dominated by the arrogance of parcel by parcel building development concept; each building has no relation with others. This caused uncomfortable and unpleasant human public circulation in Jakarta. In addition, the existences of ground floor area become so bad that brings us another problem. Systematically, those factors mentioned above, will kill the probability of human interaction along the corridor. However, many people have realized how important the corridor function is. There are also many people who begin to think about the building linkage solution, which consider about the pedestrians and its social interaction. With the theme of linkage as the public building connection, I try to dig its deeper meaning, by using literature and analysis about the commercial public building linkage in Jakarta and Singapore.

Abstrak :
Salah satu bahan yang digunakan sebagai perlengkapan makan dan minum adalah melamin. Melamin dikenal karena keunggulannya yang tidak mudah pecah dan ringan. Selain melamin yang asli, ternyata di pasaran dapat dijumpai pula peralatan makan dan minum yang terbuat dari melamin palsu. Melamin palsu mengandung formalin sehingga berbahaya jika digunakan sebagai alas makan dan minum karena unsur formalin pada melamin palsu sangat mudah terurai ketika terkena panas langsung atau dari makanan dan minuman yang diwadahi. Kemiripan antara produk melamin asli dan produk melamin palsu mengakibatkan konsumen sulit untuk membedakannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat 3 (tiga) masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu masalah standar produk melamin, pengaturan produk melamin, dan bentuk perlindungan konsumen terhadap produk melamin palsu berdasarkan UUPK. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan tipologi penelitian deskriptif dan menggunakan metode penelitian kepustakaan sehingga menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan. Pertama, saat ini belum ada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk melamin, namun sudah ada Rancangan SNI produk melamin. Kedua, pengaturan mengenai produk melamin di Indonesia ada dalam UUPK, PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar. Ketiga, bentuk perlindungan konsumen untuk produk perlengkapan makan dan minum dari bahan melamin palsu berdasarkan UUPK adalah bentuk larangan terhadap pelaku usaha untuk melakukan tindakan tertentu, tanggung jawab pelaku usaha, dan sanksi yang diberikan pada pelaku usaha.

Abstrak :
Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien yang menjalani hemodialisis. Stratifikasi risiko kejadian kardiovaskular pada pasien hemodialisis (HD) dibutuhkan untuk dapat memengidentifikasi pasien yang membutuhkan tatalaksana yang lebih intensif yang dapat diaplikasikan pada seluruh tipe layanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model prediksi kejadian Major Adverse Cardiovascular Events (MACE) satu tahun pertama pada pasien penyakit ginjal tahap akhir yang menjalani hemodialisis kronik. Penelitian dilakukan dengan desain studi kohort prospektif terhadap 310 pasien yang melakukan hemodialisis kronik pertama pada dua rumah sakit di Jakarta. Didapatkan hasil sebanyak 81 (26,1%) dari 310 subjek mengalami MACE satu tahun pertama menjalani HD dengan kejadian terbanyak (43,21%) pada 3 bulan pertama. Terdapat empat variabel yang menjadi faktor prediktor terjadinya MACE pada satu tahun pertama menjalani HD yaitu riwayat kejadian kardiovaskular sebelumnya, diabetes melitus, rasio monosit limfosit   ≥ 0,35, dan kadar LDL ≥ 100 mg/dL. Sistem skor pada penelitian ini mendapatkan nilai total skor 6, dengan skor ≥ 4 menunjukkan risiko tinggi terjadinya MACE pada 1 tahun pertama menjalani hemodialisis kronik. Nilai diskriminasi AUC adalah 0,682 (IK 95% 0,605-0,757)  dengan kemampuan kalibrasi yang baik (p>0,05). Sensitivitas sistem skor ini adalah 55,26% dengan spesifitas 76,78%. ......Cardiovascular disease is a major cause of morbidity and mortality among patients on hemodialysis. The development of a simple prediction model to assess cardiovascular risk is necessary in order to make clinical decisions for hemodialysis patients which is applicable in different type of clinical settings. This study golas is to develop a simple prediction model for first year Major Adverse Cardiovascular Events (MACE) in chronic kidney disease patients initiating hemodialysis. We retrospectively enrolled 310 chronic kidney disease patients who underwent their first hemodialysis at two hospitals in Jakarta. We longitudinally assessed the association between several potential candidate predictors and composite cardiovascular events in the first year after hemodialysis. In this study, 81 of 310 subjects (26,1%) developed MACE with 43,21% occurred in the first 3 months of hemodialysis. Four variables included in the final model were history of cardiovascular events, diabetes mellitus,  monocyte/lymphocyte ratio greater than 0,35,  and LDL level more than 100 mg/dL. Total score in this model is 6, with score 4 and above considered high risk. The AUROC for MACE 1 year of initiation hemodialysis was 0,682 (95% CI, 0,605-0,757) with good calibration (p > 0,05). Sensitivity and specificity for this model were 55,26% and 76,78%.

Abstrak :
Tesis ini berusaha mengadaptasikan potensi kegunaan pendekatan Balanced Scorecard dan Performance Prism kedalam manajemen sebuah program. Studi kasus yang dipilih sebagai penelitian adalah program Business Enabling Environment (BEE) yang merupakan bagian dari PENSA (Program for Eastern Indonesia Small and Medium Enterprises Assistance) atau Program Pengembangan Usaha, yang dilaksanakan oleh Intemational Finance Corporation sejak bulan September 2003.

Program BEE sebenamya telah memiliki sebuah sistem evaluasi dan monitoring yang sedianya dirancang untuk penggunaan pada tahun ketiga dan kelima dari program tersebut. Ukuran-ukuran yang digunakan dalam sistem tersebut merupakan ukuran-ukuran dalam bentuk output. Namun, ukuran-ukuran output ini tidak dapat menjelaskan keberhasilan operasional tim secara terintegrasi. Untuk menyajikan laporan yang baik kepada para donor, tim pelaksana program BEE memerlukan ukuran 'outcome' yang mampu menjelaskan keberhasilan kerja tim, termaksud di dalamnya adalah proses distribusi produk and servis yang elisien yang mempengaruhi biaya, kualitas, dan waktu dan juga hubungan antara proses tersebut dengan dana yang telah disediakan oleh para donor.

Dalam penelitian ini ukuran-ukuran yang diberikan oleh perspektif Balanced Scorecard dan Performance Prism diteliti relevansi kegunaannya ke dalam sebuah program. Studi dilakukan dengan mengaplikasikan ukuran-ukuran tersebut untuk mengukur perfonna dan program BEE. Apakah ukuran-ukuran tersebut relevan dan bagaimana mengukur ukuran tersebut. Signifikansi dalam mengadaptasikan pendekatan Balanced Scorecard dan Performance Prism juga diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini merupakan penelitian explorasi yang merupakan bentuk penelitian dimana pendekatan dan hipotesa dapat dibangun dan diarahkan untuk penelitian lebih jauh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik pengambilan data melalui informan utama dan juga analisa data sekunder yang dikumpulkan dari penelitian Iapangan. Penelilian ini juga menggunakan konsep pengukuran manajemen proyek.

Analisa penelitian menganjurkan bahwa perspektif Balanced Scorecard pada kondisi tertentu sebaiknya dilengkapi dengan perspektif stakeholder dari Performance Prism, terlebih ketika Iingkungan organisasi dihadapkan dengan beragam stakeholder: Analisa penelitian juga menganjurkan organisasi yang memiliki kesamaan karakteristik dengan sebuah proyek untuk mengukur performanya dengan menggunakan pengukuran yang biasa digunakan dalam manajemen proyek. Karakteristik tersebut adalah; organisasi tersebut memiliki tujuan yang spesifik, dan memiliki produk dan servis akhir biaya total, jadwal dan kualifikasi standar dalam proses telah ditargetkan sejak awal; organisasi tersebut bersifat sementara dalam pengertian dibatasi oleh penyelesaian tugas; awal dan akhir kerja organisasi telah ditetapkan; dan proyek yang dilakukan organisasi tersebut tidak berulang maupun rutin. Pada akhimya penelitian ini memberikan ukuran yang sedianya perlu diukur dalam sebuah program dan juga cara pengukuran dari ukuran-ukuran tersebut.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan Balanced Scorecard dan Performance Prism depat saling melengkapi satu sama Iain dan hal ini berguna untuk pengembangan masing-masing pendekatan. Ukuran-ukuran yang diberikan oleh perspektif dari masing-masing pendekatan dapat digunakan dalam manajemen program apabila tiga ukuran performa telah terpenuhi, yakni; ukuran-ukuran input, output dan outcome. Setiap organisasi yang memiliki indikator-indikator perfoma utama berasal dari ketiga tipe ukuran tersebut akan dapat mengukumya dengan menggunakan konsep pengukuran dari manajemen proyek Pada akhimya penelitian ini membuktikan bahwa konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam program Business Enabling Environment dimana program tersebut memiliki karakter utama dari sebuah proyek.

Sebagai tulisan penutup, beberapa rekomendasi diberikan untuk penelitian Iebih lanjut, seperti; ciri-ciri organisasi yang dapat mengaplikasikan dengan baik pendekatan dan konsep pengukuran tersebut. Rekomendasi bagi program Business Enabling Environment juga diberikan dengan harapan agar tesis ini dapat berguna untuk mengembangkan performa tim pelaksana program tersebut.

---

This thesis examines the potential used of adapting balanced scorecard and performance prism approach in to a program management. Business Enabling Environment (BEE) program as part of PENSA (Program for Eastern Indonesia Small and Medium Enterprises Assistance), which was established by international Finance Corporation on September 2003, is chosen for a study case.

The BEE program has monitoring and evaluation system which is designed to be used after completion of the three year and live year activities. However, measures provided in the monitoring and evaluation system for the on-going project are in form of output measures, which surely cant deline the excellent operation that the team has conducted such as its outcomes. Meanwhile, BEE program needs to provide a robust report for its donors that reveal its excellent operation including efficient processes affecting cost, quality and timelines of current product and service offering and the linkage to the budget provided by donors.

The research is thus aiming to examine whether measures provided in perspectives of perfonhance prism and balanced scorecard approaches are relevant to be applied for measuring perfonhance of a program such as the BEE program. How these measures can be measured. And is it significance to adapting balanced scorecard and performance prism in BEE program management.

This is an exploratory research which is a kind of research whereby approaches or hypothesis can be developed and directions for further research are given. The methods used in this research are; key informant techniques, secondary data analyses gathered from the program. Thus, this research uses the potential use of project management measurement concept.

The analysis suggests that, in particular, the balanced scorecard approach perspectives should be completed with the performance prism's stakeholder perspectives, especially when an organization is facing various stakeholders. Moreover, it is also suggested that an organization measure its performance by using the project management tools when an organization comes to special characteristic similar with a project, i.e., it has a specific goal, final product or service; total cost, schedule, and standard qualification in its process has already targeted; it has temporarily nature, which means that it is limited by the end of the project tasks; its starting and finishing point has been clearly defined; It isn?t routine and repetitive.

Overall, the research concludes not only what measures needed to measure, but also formula to measure these measures. ln brief, balanced scorecard and performance prism approaches can complete together for each mutual benefit and progress. Measures provided by perspectives of both approaches can be measured in a program management if three types of performance measures have been encountered, i.e., input, output and outcome measures, Each organization having key performance indicators put in a mix of input, output and outcome measures weaving through the perspective chosen, could measure program performance using the earned value concept derived from project management tool. Thus, the concept is appli ble for the Business Enabling Environment program because it has the basic criteria of a project.

At the end some recommendations are presented for further research such as basic criteria of an organization where the approaches and concept can be well implemented. Moreover, recommendation for the Business Enabling Environment program completes the thesis as it is expected that this thesis will be useful for the team to improve their performance.

Abstrak :
ABSTRAK
Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT di luar kantor PPAT dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Pengadilan. Dalam kenyataannya, perkembangan kehidupan masyarakat modern untuk semua sektor kehidupan dilakukan berdasarkan kesepakatan demi keefektifan dan efisiensi kerja. Hal ini menimbulkan permasalahan bagaimana implikasi hukum terhadap akta PPAT yang dibuat di luar kantor PPAT, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan tipe penelitian evaluatif. Dasar hukum yang dijadikan pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas PPAT adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah serta peraturan pelaksanaannya. Wilayah kewenangan PPAT dalam membuat akta mengenai hak atas tanah terletak di dalam daerah kerjanya yaitu satu wilayah kerja kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. PPAT dalam melakukan pembuatan akta harus melakukannya di kantor PPAT yang penandatanganannya dimungkinkan untuk dilakukan di luar kantor PPAT apabila salah satu pihak tidak dapat hadir di kantor PPAT tetapi harus dengan alasan yang sah sepanjang dengan kesepakatan para pihak. Bagi setiap PPAT berlaku pula Kode Etik PPAT dan Sumpah Jabatan PPAT yang mengatur mengenai larangan dan kewajiban PPAT. PPAT hanya memperoleh kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri sebelum ditetapkannya keputusan pemberhentian sebagai PPAT.

---

ABSTRACT
Deed of Sale and Purchase is made by PPAT at Out of PPAT’s Office, that declared null and void by a court decision. Top of Form In fact, the development of modern society for all sectors of life based on the agreement for the sake of effectiveness and efficiency. This raises the question of how the legal implications of the PPAT’s deed made out of the PPAT’s Office, whether in accordance with the legislation in force, and how the law protection of the PPAT. By using the method of research literature and the normative juridical type of evaluative research. The basic of laws that made technical guidance in the discharge of PPAT is Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration and Government Regulation No. 37 of 1998 on PPAT and the accomplishment regulations. PPAT jurisdiction in making the deed of land located in the area of ​​the Land’s office the Regency / Municipality. PPAT have to make the deed must be done in the PPAT’s office but possible to do at out of the PPAT’s office if one of the party can not present at the PPAT’s office however it must be a legitimate reason as far as have an agreement of the parties. For every PPAT act about the PPAT’s Code of Conduct and PPAT’s Oath of profession that regulates of the prohibition and obligation. PPAT only get the chance to apply for self-defense before the termination decision as PPAT.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar belakang Berbagai studi terdahulu melaporkan bahwa alfacalcidol mampu meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan dan signifikan dalam menurunkan kejadian jatuh pada ras Kaukasia. Namun belum ada penelitian yang membuktikan peran alfacalcidol terhadap mobilitas fungsional pada ras Asia.

Tujuan Mengetahui pengaruh pemberian alfacacidol 0,5 µg selama 90 hari terhadap mobilitas fungsional dasar perempuan usia lanjut di Indonesia.

Metode Dilakukan uji klinis acak tersamar ganda pada bulan April-September 2012 terhadap 95 pasien perempuan usia lanjut di Poliklinik Geriatri RS Cipto Mangunkusumo Jakarta, Indonesia. Subyek dibagi menjadi kelompok yang mendapat alfacalcidol dan kalsium 500 mg sehari sekali selama 90 hari dan kelompok yang mendapat plasebo dan kalsium 500 mg. Dilakukan uji timed-up and Go Test (TUG) pada awal dan akhir penelitian. Dilakukan analisis per protokol dan uji Mann-Whitney untuk melihat perbedaaan mobilitas fungsional pada kedua kelompok setelah intervensi.

Hasil 95 subyek dirandomisasi dan dibagi menjadi dua kelompok, terdiri dari 48 subyek yang mendapat plasebo dan 47 subyek mendapat alfacalcidol. Setelah tiga bulan pengamatan didapatkan perbaikan waktu uji TUG yang signifikan pada kedua kelompok (2,49 vs 1,83 detik; p<.0001). Terdapat perbaikan waktu uji TUG yang signifikan dari kelompok alfacalcidol dibandingkan dengan kelompok plasebo (9,01 vs.10,07 detik; p = 0.028).

Kesimpulan Alfacalcidol dengan dosis 0,5 µg satu kali per hari selama 90 hari terbukti mampu meningkatkan mobilitas fungsional dasar pada perempuan usia lanjut Indonesia.

---

ABSTRACT
Background Previous studies reported the D-analog alfacalcidol, increases muscle power and balance and lead to a highly significant decreases in the number of fallers and falls in Caucasian elderly community-dwelling population.

Objective To determine the effect of alfacalcidol on functional mobility in Indonesian elderly women community-dwelling population.

Methods A randomized, double-blind controlled trial was conducted in elderly women subjects geriatric clinic of Cipto Mangunkusumo National Hospital Jakarta Indonesia on April-September 2012. Intervention group was given 0,5 mcg alfacalcidol and 500 mg calcium daily for 90 days and another group was given placebo and 500 mg calcium. Balance test, Timed-up and Go Test (TUG) was measured at the beginning and after 3 months. Per protocol analysis to functional mobility after intervention between the two groups was performed.

Results 95 subjects were fulfiling study criteria and randomized into 2 groups, containing 47 subjects in alfacalcidol group and 48 subjects in placebo group. Both groups were comparable in all important prognostic factors including age, BMI, nutritional status, muscle strength. After three months the mean time in alfacalcidol group used for the TUG was decrease significantly by 2,49 s (p<.0001). There were significant improvement of the median time for TUG in the group that received alfacalcidol compared to placebo (9,01 vs.10,07 p = 0.028).

Conclusion Treatment with 0.5 mg alfacalcidol with calcium effectively improved functional mobility in Indonesian elderly women.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun pedoman pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard serta mengukur dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Pemerintah Kota Tangerang dengan pedoman yang telah disusun. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan Balanced Scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. Rancangan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard pada Inspektorat Pemerintah Kota Tangerang menghasilkan 7 sasaran strategis dan 12 indikator kinerja utama yang diklasifikasikan ke dalam empat perspektif BSC. Dari 12 IKU yang ditetapkan, terdapat 5 IKU yang melampaui target, 2 IKU sesuai target, 3 IKU tidak dapat dihitung, dan 2 IKU yang tidak tercapai. Dengan menerapkan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard diharapkan pengukuran kinerja atas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang lebih komprehensif, koheren, seimbang dan terukur.

---

This research aimed to develop performance measurement guidelines with Balanced Scorecard approach and to measure and evaluate the performance of the Inspectorate of Tangerang City with guidelines that have been prepared. This research used qualitative method approach to analyze primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature study. This study used the balanced scorecard approach developed by Kaplan and Norton. The design of performance measurement with Balanced Scorecard approach at the Inspectorate of Tangerang City produced 7 strategic objectives and 12 key performance indicators classified into four balanced scorecard perspectives. Of the 12 KPIs specified, there are 5 KPIs that exceed the target, 2 KPIs as targeted, 3 KPIs cannot be counted, and 2 KPIs are not achieved. By implementing performance measurement with balanced scorecard approach, is expected that performance measurement on the implementation of monitoring tasks within Tangerang City Government is more comprehensive, coherent, balanced and measurable.

Abstrak :
Penguatan manajemen kelurahan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pelimpahan kewenangan dari dinas-dinas provinsi kepada kelurahan yang diwujudkan dalam tugas pokok dan fungsi kelurahan dan didukung denganpenguatan anggaran kelurahan. Penelitian ini penting mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Melalui kebijakan penguatan manajemen Kelurahan, maka sebagai unsur pelaksana lini/ pelaksana kewilayahan, kelurahan diharapkan mampu melaksanakan kinerjanya yang optimal dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan para informan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa outcome implementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dilihat dari fungsi manajemen yaitu perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pemimpinan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pelaporan.terlihat masih lemah. Hal ini ditunjukan dengan kapasitas perangkat kelurahan baik secara kuantitas maupun kualitas belum benar-benar memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran serta menyusun pelaporan. Selain itu pengendalian dan koordinasi baik internal maupun eksternal hanya menjadi kegiatan rutinitas tanpa ada standar dan evaluasi yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi impelementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat adalah disposisi atau sikap para pelaksana yang memandang tugas pokok dan fungsinya hanya sebagai rutinitas tanpa ada kesadaran untuk upaya meningkatkan kinerjanya.Selain itu faktor sumber daya manusia yang menunjukan keterbatasan secara kuantitas dan kualitas, faktor sumber daya lainnya adalah informasi yang lambat terkait regulasi yang kerap berubah-ubah yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pertanggungjawaban. Selanjutnya faktor elit DPRD dalam pengesahan anggaran dengan proses waktu yang lama juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dimana kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam tahap pengorganisasian kegiatan. ...... The urban villages management strengthening is one of the policies issued by the government of Jakarta special capital region. The policy is related to the changing authority of the province’s Department to the urban villages that is embodied in the main task and function of urban village’s reinforcement with urban villages budget strengthening. The research is important considering the complexity of the needs and demands of people in Jakarta is very dynamic and urged to get a solution immediately. Through the policy of urban villages management strengthening, then as the steering element of lines/implementing regional, the urban villages are expected to perform their optimal in providing direct services to the community in the area. This research used a qualitative method that produces descriptive data obtained through literature study, observation, and indepth interviews with informants from the government and society. The results showed that the outcome of the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat viewed from the management function such as planning, budgeting, organizing, leadership, coordination, control, and reporting still look weak. This is evidenced by the capacity of the village both in quantity and quality is not really adequate to carry out the duties and functions, especially in planning the activity, budgeting and reportinng. Besides, the controlling and coordination of internal and external are only routine activities without any standards and on going evaluation. The factors affecting the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat is disposition or the implementer’s attitude that looks the main duties and functions has only a routine without any awareness to obtain the improvement of performances. In addition, the factor of human resource has been showed the limitations in quantity and quality, the other resources factors are slowi nformation related to regulations often change which impact to the implementation and responsibilities report. Further, the elite Council factors in endorse the budget with the long time process is also influence the policy implementation of urban management strengthening in the Cakung Barat Village where the activities can not becarried out according to the schedule in the phase of organizing activities.