Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan sifat dari prinsip keadilan bahwa tidak ada seorangpun yang diperbolehkan untuk memperkaya diri dari pengeluaran orang lain, pemahaman ini disebut dengan doktrin unjust enrichment. Di Indonesia, konsep dari doktrin unjust enrichment ini diadopsi dalam pasal 1359 ayat (1) KUHPerdata, yaitu pasal yang menjelaskan mengenai pembayaran yang tidak diwajibkan. Akan tetapi, pemahaman unjust enrichment tidak hanya sebatas pada pembayaran yang tidak diwajibkan atau terutang saja melainkan lebih dari itu. Unjust enrichment bahkan juga terjadi pada kasus melakukan suatu pekerjaan antara Pengusaha dan Pekerja.Seperti pada putusan nomor 373/G/PHI/2007/PN.JKT.PST yang dianalisis, mencerminkan doktrin unjust enrichment. Putusan Hakim pada tingkat kasasi mengabulkan gugatan para penggugat untuk memberikan kembali hak-hak Para Penggugat yang ditahan atau diterima oleh Tergugat, berupa keuntungan atau manfaat dari jasa pekerjaan yang Para Penggugat lakukan. Namun, hak yang diterima Tergugat yaitu upah kerjanya tidak adil. Dapat dikatakan secara tidak disadari Majelis Hakim pada tingkat kasasi telah menerapkan doktrin unjust enrichment dalam putusannya.

---

By the nature of justice principle, there is nobody should be unjustly enriched at another?s expense; this comprehension was called by unjust enrichment. In Indonesia, unjust enrichment doctrin was adopted under article 1359 paragraph 1 Inonesian Civil Code (ICC) which explains that without legal ground or unobligatory payment. But then, unjust enrichment comprehension is just not about without legal ground payment but more of it. Unjust enrichment could find in services contract between employer and employee.In this Jurisprudence was registered number is 373/G/PHI/2007/PN.JKT.PST which is analyzed in this undergraduate thesis, is reflect on unjust enrichment doctrin. The Judges in Supreme Court was granting the plaintif?s claim to gave them their rights back, which was endure by the defendant, like profit and benefit from Plaintif?s services. However, the benefit that receives by the defendant such as labourage is unjust. The conclusion is Supreme Court Judges has unconsciously applied the doctrin of unjust enrichment in their jurisprudence."

"Laporan magang ini memuat pembahasan terkait evaluasi prosedur audit substantif – pengujian rinci yang dilakukan KAP FRI atas akun pendapatan PT SKA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022. Pembahasan dan evaluasi yang dilakukan mencakup perbandingan antara konsep dan standar audit yang berlaku dengan praktik prosedur audit substantif terkait pengujian rinci yang dilakukan selama magang. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pelaksanaan prosedur pengujian rinci yang dilakukan KAP FRI atas akun pendapatan PT SKA telah sesuai dengan standar dan konsep audit yang berlaku. Selain itu, laporan magang ini juga membahas terkait refleksi diri selama melakukan magang di KAP FRI.

---

This internship report contains discussion regarding the evaluation of substantive audit – test of details procedure carried out by KAP FRI on PT SKA's revenue account for the period ending on December 31, 2022. The evaluation carried out includes comparison between the concepts and audit standards that apply to the practice of substantive audit procedures related to test of details which were conducted during the internship. Based on the results of the evaluation carried out, the implementation of test of details procedures carried out by KAP FRI on PT SKA's revenue account is in accordance with the applicable audit standards and concepts. In addition, this internship report also discusses self-reflection during the internship program at KAP FRI."

"Peralihan hak atas tanah dan bangunan rumah harus dibuktikan dengan jelas dan secara tertulis, yang pada prinsipnya haruslah dilakukan secara terang dan tunai di hadapan Pejabat yang berwenang. Begiu juga dengan peralihan kredit pemilikan tanah dan bangunan rumah dari debitur lama kepada debitur baru, yang harus dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan dari kreditur serta harus dapat dibuktikan dengan sebuah akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Metode Penelitian ini adalah Doktrinal dan Studi Pustaka. Penelitian ini menjelaskan tentang prosedur yang perlu diketahui Masyarakat dalam perbuatan hukum peralihan kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah dan peralihan kredit atas tanah dan bangunan rumah yang harus dilakukan secara tegas dan tertulis dalam suatu akta autentik yang dibuat oleh Notaris dan/atau PPAT, karena peralihan kredit pemilikan rumah merupakan bentuk dari Perjanjian Novasi Subyektif Pasif yang mensyaratkan diharuskannya peralihan dibuat dalam suatu akta. Apabila dilakukan di bawah tangan maka perjanjian peralihan tersebut tidak sah, kecuali dikuatkan melalui Penetapan atau Putusan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan telah terjadi suatu perjanjian peralihan Novasi Subyektif Pasif dalam Kredit Pemilikan Tanah dan Bangunan Rumah.

---

The transfer of Rights to Land and House buildings must be proven clearly and in writing, which in principle must be carried out in cash and clearly before an authorized Officer, likewise, with the transfer of land and building mortgage loans from the previous debtor to the new one. The transfer must be carried out with the consent and approval of the creditor and should be proven by an authentic deed made by an authorized officer in this case Notary and/or Land Deed Officer (PPAT). This research method is a doctrinal and literature study. This research explains the procedures that the Community needs to know in the legal act of transferring ownership of land and house buildings and the transfer of mortgage loans for Land and house with an authentic deed. Because the transfer of credit for Land and House Buildings is a form of Passive Subjective Novation Agreement, which requires the transfer to be made in a deed. If it is done under the hand, the transfer agreement is not valid, unless it strengthened through a Stipulation or Decision from the District Court stating that there has been a Passive Subjective Novation transfer agreement in the Land and Building Ownership Loans."