Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1128K/PID/2017 dan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 13/B/MPPN/VII/2019 mengenai Notaris yang membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual dengan objek yang sama kepada beberapa pihak. Sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek dalam akta-akta tersebut adalah seritifikat yang dititipkan di kantor Notaris sebagai jaminan perjanjian utang piutang. Karena di tengah jalan pihak debitur menghilang, pihak kreditur meminta Notaris untuk menjualkan sertifikat hak atas tanah tersebut. Notaris kemudian membuat KTP palsu dan meminta seorang rekannya untuk mengaku sebagai pemilik sertifikat hak atas tanah tersebut dan bertindak sebagai penjual dengan menggunakan nama sesuai KTP yang telah dibuat oleh Notaris. Permasalahan dalam tesis ini mengenai akibat hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah tepat atau tidaknya sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris atas perbuatannya. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder, alat pengumpulan data berupa studi literatur, dan metode analisis kualitatif. Tipologi yang digunakan bersifat deskriptif yang menghasilkan penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian diperoleh bahwa akibat hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan sanksi pidana maupun sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Notaris sudah tepat namun masih terdapat satu sanksi lagi yang dapat dibebankan kepada Notaris yaitu sanksi perdata berupa ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan atas perbuatannya.

---

This dissertation discusses the Supreme Court's Ruling No. 1128K/PID/2017 and the Central Supervisory Assembly of Notary's Ruling No. 13/B/MPVN/VII/2019 about the Notary who conducted Conditional Sale and Purchase Agreement and Deed of Authorization to Sell on the same object for several parties. The certificate of land right as the object of those deeds is the one which stored on the Notary office as the collateral on loan agreement. As the debtor stopped paying the debt, the creditor asked the Notary to sell the certificate of land right. The problem raised on this dissertation is the legal implication towards Conditional Sale and Purchase Agreement dan Deed of Authorization to Sell made by the notary that is not inline with the applicable law and the sanction that had been charged to the Notary. The research method of this dissertation is juridical normative using secondary data with literature review as data gathering tools, and using qualitative analysis method. The research typology is descriptive making an analytical-descriptive research. The research shows that the legal implication towards the deeds is null and void because they not meet the subjective and objective requirements of an agreement on article no. 1320 Code of Civil Law and the criminal sanction as well as administrative sanction to the notary are appropriate. However, there is still one other sanction that can be charged to the notary, that is, private sanction in the form of compensation for the injured party.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas pengaturan mengenai prosedur bagi warga negara asing dalam memberikan pelayanan kesehatan, mekanisme pengawasannya, serta dapat atau tidaknya klinik mendayagunakan warga negara asing. Pembahasan dilakukan melalui studi Klinik Chiropractic First. Bentuk penelitian ini yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan warga negara asing haruslah melakukan registrasi dan memiliki izin untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan. Pengawasan terhadap warga negara asing yang melakukan pemberian pelayanan kesehatan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kab/Kota sesuai kewenangannya, yang juga bekerja sama dengan Tim Pengawas Orang Asing. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, klinik tidak dapat mendayagunakan warga negara asing.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the regulation concerning the procedure for foreign nationals in providing health services, control mechanisms, as well as whether or not the clinic can utilize foreign nationals. The discussion conducted through studies of Chiropractic First Clinic. This research form is normative juridical with qualitative method. The study concluded foreign nationals must be registered and have a license to be able to provide health services. Supervision of the foreign nationals who carry out delivery of health services are conducted by the Ministry of Health, the Provincial Health Office, and Regency Health Office/City accordance with its authority, which is also working with the Supervisory Team of Foreign Nationals. In the provision of health services, clinics can not utilize foreign nationals.